Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

ABSTRAK
Nama : Rohana Octavia Damanik
Program Studi : Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit
Judul Tesis : Analisis Penyelenggaraan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
Umum Daerah Jati Padang
Insiden Keselamatan Pasien diasosiasikan dengan kehilangan nyawa ataupun
disabilitas permanen. RSUD Jati Padang, rumah sakit milik pemerintah
provinsi DKI Jakarta, baru setahun berdiri, namun sudah ada 11 insiden yang
diketahui dari Laporan dan Analisis Insiden Tim Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien Januari-Juni 2018 di RS tersebut. Dalam rangka persiapan
akreditasi, peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan
Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Jenis penelitian merupakan studi
kasus, didahului dengan pengisian checklist yang disesuaikan dengan
persyaratan permenkes No 11 tahun 2017 yang dikuantifikasi untuk melihat
gap antara current situation dengan persyaratan permenkes. Penelitian
dilanjutkan dengan Consensus Decission Making Group (CDMG) untuk
menganalisis penyebabnya dan tindak lanjut untuk meningkatkan
penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Hasil penelitian
menunjukkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang
masih kurang. Dari CDMG didapatkan 11 akar penyebab masih rendahnya
penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Alternatif solusi
yang dikemukakan antara lain mensosialisasikan slogan ‘no blaming’,
penunjukan petugas full timer Keselamatan Pasien dan menunjuk ‘pegawai
teladan dalam Keselamatan Pasien’
Kata Kunci : Keselamatan Pasien, Rumah Sakit, Permenkes

---

ABSTRACT
Name : Rohana Octavia Damanik
Study Program : Hospital Administration Master Program
Title : Analysis of Patient Safety Implementation in Jati
Padang District General Hospital
Patient safety incidents are associated with loss of life or permanent disability.
Jati Padang Hospital, owned by the DKI Jakarta provincial government, has
only been established for a year, but from the incident report of Patient Safety
Commitee in the Hospital, from January till June 2018, it was found 11 reports
of incidents. More over, to fulfill the hospital accreditation requirements,
therefore, the researcher wanted to find out how patient safety implementation
is in Jati Padang Hospital. This type of research is a case study, preceded by
filling in a checklist that is adjusted to the requirements of Permenkes No. 11
tahun 2017 to see the gap between the current situation and the requirements of
the Permenkes. The study continued with the Decision Making Group
Consensus (CDMG) to analyze the causes and solutions to improve patient
safety management in Jati Padang Hospital. The results of the study showed
that the implementation of patient safety in Jati Padang Hospital is still lacking.
From the CDMG, we found 11 root causes of the lacking of patient safety
implementation in Jati Padang Hospital. Alternative solutions presented
include socializing the slogan 'no blaming', appointing a Patient Safety Officer
and appointing 'patient safety champion'.
Keywords: patient safety, hospital, indonesian health ministry regulation

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas kewenangan antara Kementerian Kesehatan Dengan Kementerian Perdagangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Dalam membidangi urusan ini tentunya melibatkan beberapa kementerian yang menjalankan urusan masing-masing. Tes RT-PCR merupakan salah satu alat kesehatan yang digunakan untuk mendeteksi virus Covid-19 di tubuh seseorang. Jika dilihat dari bidangnya, maka nampak bahwa kewenangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR berada di naungan Kementerian Kesehatan. Namun disisi lain, Kementerian Perdagangan juga memiliki kewenangan terkait penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) barang-barang tertentu. HET sendiri pada dasarnya merupakan penentuan batas tarif tertinggi untuk barang-barang yang beredar di masyarakat. Dalam skripsi ini akan melihat bagaimana pembagian kewenangan antar kedua kementerian tersebut. Setelah melihat pembagian kewenangan antar lembaga tersebut maka dapat terlihat apakah terjadi potensi sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga tersebut dalam membidangi urusan tersebut serta bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian dari skripsi ini adalah berbentuk yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terletak pada Peraturan Perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu tipe penilitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif. ......This Thesis will discuss mainly about the authority between the Ministry of Health and Ministry of Trade regarding the Maximum Rate Limit for Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). In dealing with this matter, of course, it involves several ministries that carry out their respective affairs. Test RT-PCR is one of the medical devices used to detect the Covid-19 virus in a person's body. When examines the matters, it appears that the authority regarding the determination of the highest tariff limit for RT-PCR examinations is under the authority of the Ministry of Health. But in the orher side, Ministry of Trade also had the authority regarding to set the highest retail price for some item. The highest retail price itself is basically the determination of the highest price limit for items that circulating in the community. This thesis will discuss how the distribution of authority between these two ministry work. After that, it can be seen whether there is a potential dispute of authority that occurs between the two ministry in charge of this matter and how to resolve it. The research method of this thesis is in the form of normative juridical which refers to the legal norms that lie in the laws and regulations and the prevailing customs in society. In addition, the type of research in this thesis is descriptive.

Abstrak :
Praktik Kerja Profesi PKP di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilakukan selama dua minggu dari 22 Mei ndash; 2 Juni 2017 bertempat di Jalan Rasuna Said, Jakarta. PKP ini bertujuan untuk agar calon apoteker mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dan memiliki pengetahuan tentang tupoksi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu calon apoteker juga dapat memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di pemerintahan, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di pemerintahan. Tugas khusus yang diberikan yaitu berjudul ldquo;Pengkajian Instruksi Presiden No 6 Tahun 2016 Terhadap Tugas Pokok, Amanat, Dan Fungsi Direktorat Produksi Dan Distribusi Kefarmasian rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah mampu Menganalisis isi Instruksi Presiden No 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Secara umum, penulis juga telah mendapatkan kemampuan untuk memahami peran, tugas, wawasan dan tanggung jawab apoteker dan memberikan solusi pada permasalahan di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia khususnya di Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. ...... Internship at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Ministry of Health Republic of Indonesia conducted for two weeks from 22 May to 2 June 2017 at Jalan Rasuna Said, Jakarta. Internship is aimed at getting the pharmacist to know the duty and responsibility of the pharmacist and have knowledge about the duties in the Directorate of Production And Distribution of Pharmaceutical. In addition, pharmacists can also have insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical work in government. The special assignment given is entitled Assessment of Presidential Instruction No. 6 of 2016 Against Main Duty, Mandate, And Function Directorate of Production And Distribution Of Pharmaceutical . The purpose of this special assignment is able to analyze the contents of Presidential Instruction No. 6 of 2016 on Accelerating Development of Pharmaceutical Industry and Medical Devices. In general, the authors have also gained the ability to understand the roles, duties, insights and responsibilities of pharmacists and provide solutions to problems in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, especially in the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution.

Abstrak :
Pada 29 November 2012 Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menandatangani Nota Kesepakatan Bersama no 412/Menkes/SKB/XI/2012 dan NK/30/PW.202/MPEK/201 untuk mendukung Wisata Kesehatan atau Health Tourism. Nota tersebut berlaku selama 2 tahun dan akan berakhir pada November 2014. Indonesia menargetkan menjadi negara tujuan medical tourism pada 2015. Untuk mengetahui implementasi medical tourism saat ini, dilakukan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Wing Amerta Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Bali. Telah dilakukan wawancara kepada 12 informan kemudian dilakukan analisis konten. Kecukupan informan diperoleh dengan mekanisme "snow balling". Validasi dengan triangulasi melalui pengamatan dan tilik dokumen. Simpulan penelitian adalah bahwa medical tourism sudah terlaksana di Wing Amerta Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Bali sebagai proses alamiah. Tahapannya belum seperti pre dan post prosedur diagram Deloitte 2008. Kajian implementasi yang mengacu pada mekanisme sistem masih dalam tahap perencanaan. Membutuhkan dukungan kebijakan, sarana, teknologi informasi, publikasi pemasaran dan otoritas pelaksana. Program medical tourism di Bali telah dilaksanakan di beberapa Rumah Sakit Swasta, antara lain Bali Royal Hospital dengan program unggulan Bayi Tabung/ Fertilisasi In Vitro dan Bedah Plastik.

---

On 29th November 2012, Ministry of Health and Ministry of Tourism and Creative Economics signed the Memorandum Of Understanding number 412/Menkes/SKB/XI/2012 and NK/30/PW.202/MPEK/201 to support medical tourism or health tourism. There were twelve (12) informan have been asked. Observation and reviewing documents were done for triangulation. Study showed that the medical tourism has been implemented in Wing Amerta of Sanglah General Hospital as a natural process. This medical tourism did not suit as pre and post procedure of medical tourism from Deloitte 2008 diagram. The process is still on the planning stage. It needs regulation support, information technology resources, publication support and authority good will. In Bali there are private hospitals which have medical tourism as their main services, one of them is Royal Bali Hospital choose In Vitro Fertilization and Plastic Surgery as their prime services.