Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya yang ditanggung pengobatannya oleh perusahaan dan dengan adanya karyawan sub kontraktor yang bekerja di PT Semen Padang serta masyarakat di sekitar Pabrik akan meningkatkan jumlah kunjungan khususnya unit rawat jalan dari tahun ke tahun. Hal ini akan berdampak pada bertambahnya lama waktu yang dibutuhkan di unit rawat jalan di RS SP, bila tidak dilakukan antisipasi terhadap faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Dengan memperhatikan pengamatan tersebut, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan karakteristik tenaga kesehatan dengan lama waktu yang dibutuhkan di unit rawat jalan RSSP. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan bagaimana hubungan karakteristik petugas kesehatan dengan waktu yang dibutuhkan pasien di unit rawat jalan tersebut. Penelitian ini merupakan suatu studi Deskriptif analitik bersifat kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilaksanakan secara Cross sectional pada unit rawat jalan RSSP. Dengan sampel petugas kesehatan total populasi sebesar 19 orang dan banyaknya sampei 365 orang yang terdiri dari keluarga karyawan dan pihak ketiga (pada penelitian ini karyawan dikeluarkan karena mempunyai alur proses yang berbeda). Pengumpulan data lama waktu yang dibutuhkan pasien rawat jalan dengan menggunakan pengamatan waktu yang obyektif Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel silang. Analisis data dengan Soft ware Program SPSS, dengan uji Chi Square, dengan tingkat kemaknaan p = 0,05. Hasil yang didapat Lama waktu yang dibutuhkan pasien rawat jalan di RSSP terbanyak katagori Cepat (4-60) 86,6 %, dan paling sedikit Lama (>60) 13.4 %. Hubungan antara variabel karakteristik petugas Admission dengan lama waktu yang dibutuhkan pasien rawat jalan di RS SP yang bermakna adalah usia, pendidikan, dan lama waktu pendaftaran. Hubungan antara variabel karakteristik Asisten dokter dengan Lama waktu yang dibutuhkan pasien rawat jalan di RSSP yang bermakna adalah usia dan lama waktu pencatatan anamnesa. Hubungan antara variabel karakteristik petugas dokter umum/pesialis dengan variabel Lama waktu yang dibutuhkan pasien rawat jalan di RSSP yang bermakna adalah Usia, Jenis kelamin, Jeis pendidikan, pola aktifitas, ketepatan mulai bertugaslkedatangan dan lama waktu pemeriksaan pasien. Dari penelitian tersebut ternyata kondisinya sangat berbeda dengan pada waktu residensi, dimana pada penelitian ini didapatkan dari pelayanan di bagian admission sampai dengan pemeriksaan dokter lamanya waktu yang dibutuhkan masing-masing bagian terbanyak dengan katagori cepat. Hal ini dimungkinkan karena dengan adanya penelitian ini masing-masing petugas ingin memperlihatkan performancenya sebaik mungkin. Dengan demikian peneliti akan berusaha selalu melakukan evaluasi kinerja di unit rawat jalan dengan cara di atas, supaya kondisi yang baik ini akan dipertahankan dari waktu ke waktu. Khususnya pada lama pemeriksaan oleh dokter umum/spesialis mempunyal dua sisi yang berlawanan, disisi lain berpengaruh terhadap lama waktu yang dibutuhkan pasien di unit rawat jalan, akan tetapi kontak dokter dengan pasien sangat singkat, sehingga hal ini dapat mengurangi kepuasan terhadap pelanggan oleh karena interaksi yang tidak cukup tersebut, sehingga perlu dicarikan solusi yang ideal berapa lama waktu yang seharusnya dibutuhkan. Disarankan kepada manajemen Rumah Sakit perlu dilakukan pengkaderisasian petugas kesehatan, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang paling dominan yang mempengaruhi lama waktu yang dibutuhkan pasien rawat jalan di RSSP. ......Characteristic Relation of Health Worker With Waiting Time Required by Patient in Ambulatory Healthcare of PT. Semen Padang Hospital in 2001.Health guarantee for family and employees which the responsibility of medication by company and employees of subcontractor and also community public around company will improve amount of visit to Hospital especially ambulatory healthcare from year to year. This matter will increasing waiting time required in ambulatory healthcare of Semen Padang Hospital, when there is not anticipation to that influencing condition. With paying attention to the perception, hence need presumably be done a furthermore research to relation of characteristic health worker with waiting time required in ambulatory healthcare of Semen Padang Hospital. How long the time required and how is the characteristic relation of health worker with time required by patient in ambulatory healthcare. This research represent a Analytic Descriptive study have the character of quantitative by method of data collecting executed in cross sectional in ambulatory healthcare Semen Padang Hospital. With total population 19 persons and the number of sample 365 persons which consist of family of employees and third party ( this research employees released since having different process ). Data collecting waiting time required by patient in ambulatory healthcare by using objective time perception. Data presentation done in frequency distribution tables and crossed tables. Analyze data with software program SPSS, with chi square test, with degree mean p = 0,05. The result got a waiting time required by patient in ambulatory healthcare Semen Padang Hospital a lot of quickly category is ( 4 - 60) 86,6 °/s, and least longer ( 121 -- 180) 3.3 %. Relation between variable characteristic admission worker with waiting time required in ambulatory healthcare Semen Padang Hospital having a meaning is age, education and registration waiting time. Relation between variable characteristic of doctor assistant with waiting, time of patient in ambulatory healthcare Semen Padang Hospital having a meaning is age and time to record of anamnesa .Relation between variable characteristic of general doctor /specialist with variable of waiting time required by patient in ambulatory healthcare in Semen Padang Hospital having a meaning is age, gender, education type, pattern activity, accuracy start to work or arrival and waiting time of patient inspection. From the research really its condition is very different from when residency, where this research got from service in shares admission up to doctor inspection of time duration required by each shares of a lot of with quickly category. This matter is enabled by since with this research existence each worker wish to show performance as good as possible. There by the researcher will try always conduct performance evaluation in ambulatory healthcare will be defended from time to time. Specially at long inspection by general doctor/ specialist have adversative two sides, on the other side having an effect on to waiting time required by patient in ambulatory health care , however doctor contact with patient too short, so that this matter can reduce client satisfaction, because of the insufficient interaction, so that require to be looked for a ideal solution how long time which ought to be required. To be suggested to management of Hospital required to regeneration of health worker, and require to be done by a furthermore research about most dominant factor influencing waiting time required by patient in Semen Padang Hospital.

Abstrak :
Masalah pembiayaan kesehatan sudah menjadi perhatian baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang pemerintah sedang mempersiapkan sebuah program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang harus dikelola dengan baik agar tidak meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Untuk antisipasi peningkatan biaya serta untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan suatu pengendalian biaya antara lain dengan sistem pembayaran melalui Diagnosis Related Groups (DRGs). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata biaya pengobatan penyakit malaria pada pasien yang di Rawat Inap di RSUD St. Imanuddin beserta komponen-komponennya sebagai suatu analisis kelayakan DRGs. Kasus malaria diambil sebagai model DRGs mengingat variasi biaya pengobatan diperkirakan tidak begitu besar. Serta kasus malaria cukup tinggi menempati urutan ke 2 dari 10 penyakit terbanyak di RS. Penelitian dilakukan terhadap pasien Rawat inap Penyakit Malaria selama tahun 2003 dengan studi kasus yaitu meneliti berapa besar biaya yang diperlukan pasien rawat map penyakit malaria dengan atau tanpa penyerta dan komplikasi. Hasil penelitian menunjukan kasus malaria banyak terdapat pada kelompok umur 1 - 4 tahun (38,8 %) diikuti kelompok umur > 15 tahun (36,1 %) dimana variasi umur antara I - 72 tahun. Rata-rata lama hari rawat pada malaria yang diserta penyakit penyerta (3,89 hari) lebih lama dibandingkan dengan tanpa penyerta (3,48 hari). Makin lama pasien dirawat maka jumlah tagihan makin besar akan tetapi tagihan perhari rawat semakin kecil. Rata-rata tagihan biaya pengobatan kasus malaria tanpa penyerta Rp. 435.100,- lebih rendah 12,06 % dari biaya malaria dengan penyerta Rp. 494.800,-. Dalam pengumpulan data untuk penetapan DRGs ada banyak keterbatasan terutama catatan rekam medis yang tidak lengkap oleh karena itu untuk penetapan DRGs perlu dilakukan persiapan rancangan rekam medik sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih konkrit sehingga penghitungan biaya dapat lebih mudah dan lebih terinci. Melihat besarnya variasi biaya pengobatan malaria di RSUD St. Imanuddin maka hasil penelitian ini belum bisa digunakan secara langsung sebagai tarif DRGs. Kami rekomendasikan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap diagnosa yang sama di rumah sakit lain yang sama tipenya dengan RSUD St. Imanuddin.

---

Health financing matter has become attention both in Indonesia and abroad. Nowadays, the government has been preparing a program namely national social security system in which health security that should be managed well so that the financing in health care will not increase. In order to anticipate the increase of cost and to maintain service quality in health care, it is necessary to conduct the cost containment by payment system through Diagnostic Related Groups (DRGs). This study aimed to assess the average cost of malaria disease of inpatient at RSUD St. Imanuddin including its components as a feasibility analysis of DRGs. The malaria case was taken as DRGs model due to the estimated variation cost of treatment was not really high and it also placed the rank 2 out of 10 the highest case in the hospital. This study was conducted to the malaria patients who stayed in hospital during 2003 as case study to assess how much the cost needed to pay by the malaria patient with or without the followed diseases and complication. The study resulted that malaria case was mostly found in the age group of 1-4 years old (38.8%) and followed by the age group of >15 years old (36.1 %) in which their age range were between 1 and 72 years old. The length of stay of malaria patient who also had the followed disease (3.89 days) was longer than the length of stay of malaria patient without the followed disease (3.48 days). All the invoices would get more expensive to be paid if the patient stayed in the hospital longer, but the invoice for each day would get cheaper. The average of the cost of treatment for malaria without followed disease was Rp435,100,- in which 12,06% lower than the cost of treatment for malaria with the followed disease (Rp494,800; ). The incomplete medical record was the main constraints on collecting data to assess DRGs. So, DRGs assessment needs to prepare a medical record design to obtain the accurate information so that the cost calculation could be conducted easier and more detail. Knowing the variance of cost of treatment for malaria is high in RSUD St Imanuddin, yet this result of study has not been applied directly as DRGs tariff. It is recommended to conduct the further research for the same diagnosis at the other hospitals that have the same type as RSUD St. Imanuddin.

Abstrak :
Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Penulisan ini kemudian membahas bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat dan bila peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, serta penyelesaian sengketa dalam hal terjadi penolakan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan non medis, sementara jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat telah dimuat dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan adanya prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk tidak ditolak dan dikenakan uang muka sebelum keadaan gawat darurat peserta ditangani. Apabila penolakan atas kondisi tersebut dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mengadukan pelayanan yang diterimanya sebagai upaya untuk menjamin hak peserta BPJS Kesehatan serta dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan......Health guarantee is a guarantee provided by the state for the public to access health services. As a body formed to organize health insurance programs, BPJS Kesehatan has an important role in maintaining and improving the quality of public services in the health sector. This writing discusses the form of health services for BPJS Kesehatan participants in health facilities, health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities and if BPJS Kesehatan participants are in an emergency situation, also dispute resolution in the event of a refusal of health services by the health facilities against BPJS Kesehatan participants. This normative legal research was done by using secondary data such as legislation, books, and supported by primary data by doing interviews with related parties. The results of this research then concluded that the services provided to BPJS Kesehatan participants consist of medical services and non-medical services, while health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities has been contained in Article 55 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 82 in 2018 concerning Health Guarantee and the existence of the portability principle in Article 4 letter f of Law Number 40 in 2004 concerning the National Social Security System and for emergency conditions, BPJS Kesehatan participants have the right not to be refused and be subjected to an advance before the emergency situation of the participants is handled. If the rejection of the condition is done by health facilities, BPJS Kesehatan participants have the right to complain about the services they receive as an effort to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants and to be used as an evaluation material for health service providers to improve the quality of health services for all Indonesian people as BPJS Kesehatan participants