Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk peningkatan bidang kesehatan adalah memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penyelenggaran jaminan kesehatan ini yang telah ada di Indonesia saat ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Optimalisasi implementasi Program Rujuk Balik dilakukan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS khususnya penderita penyakit kronis. Penulisan ini bertujuan untuk membuat rancangan apotek sebagai sarana dalam menerapkan Program Rujuk Balik dan bekerja sama dengan dokter bersama. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data dari situs resmi Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, situs resmi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI, situs resmi e-catalogue LKPP, serta peraturan perundang-undangan mengenai BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil kajian penulisan ini diperoleh bahwa apotek mehuli farma dapat melayani program rujuk balik yang terdiri dari 8 pasien jantung dan 20 pasien stroke. Perhitungan break even point yang di peroleh dari apotek ini sebesar Rp.65.267.991 per bulan dan payback period selama 1,2 tahun, sehingga berdasarkan data tersebut apotek mehuli farma dinyatakan layak untuk didirikan. ......Health is an indicator to measure the level of community welfare. One of the efforts to improve the health sector is to provide health insurance to the public. The current health insurance provider in Indonesia is the Healthcare and Social Security Agency (BPJS). Optimization of the implementation of the Referral Back Program is carried out to facilitate access to health services for BPJS participants, especially those with chronic diseases. This writing aims to design a pharmacy as a means of implementing the Referral Program and working with doctors together. The method used is data collection from the official website of the City Government of Bogor, West Java Province, the official website of the Center for Data and Information (Pusdatin) of the Ministry of Health, the official website of the LKPP e-catalog, as well as laws and regulations regarding BPJS Health and National Health Insurance. The results of this study showed that the pharmacy mehuli farma can serve a referral program consisting of 8 heart patients and 20 stroke patients. The break even point calculation obtained from this pharmacy is Rp.65,267,991 per month and a payback period of 1.2 years, so based on these data the Mehuli Farma pharmacy is declared feasible to be established.

Abstrak :
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengelolaan BPJS Kesehatan dirasa tidak sesuai dengan syariat karena dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana caranya agar dapat sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (lima) pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas Kesehatan), pengelolaan iuran dan denda, pengelolaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan juga pola alur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima) pembahasan tidak sesuai dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI saja. Ini merupakan penelitan pertama yang memberikan alternatif pengelolaan BPJS Kesehatan secara syariah selain membahas tentang ketidaksyariahannya. ......Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However, the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by a fatwa issued by DSN-MUI stating that Health BPJS is not subject to Islamic sharia yet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJS to adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on the fatwa issued by DSN-MUI. This is the first study providing alternative to the management of Health BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia.