Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas peraturan hukum mengenai ketentuan dari tindak pidana syiar kebencian di Indonesia. Pembahasan berdasarkan pada contoh ketentuan pidana perbuatan syiar kebencian di Jerman dan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah peneltian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat undangundang merevisi ketentuan Pasal 286 dan 287 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar lebih sesuai dengan konsep syiar kebencian. Selain itu, disarankan agar jenis delik syiar kebencian di Indonesia berbentuk delik formil dan menjadikan bentuk ketentuan pidana syiar kebencian di Jerman sebagai rujukan.

---

The focus of this thesis is on the legislation of hate speech as a criminal act in Indonesia. Using the existed criminal law of hate speech in Germany and USA as examples, the qualitative analysis of this thesis sums up with two suggestions. First is to revise the Article 286 and 287 of Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana to be more appropriate with the concept of hate speech. Second is to categorize the hate speech in Indonesia as a formal crime with the German Criminal Law of hate speech as a reference."

"Penyebaran konten ujaran kebencian berpotensi memunculkan kekerasan fisik dan konflik sosial. Terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang merugikan akibat ujaran kebencian di media sosial, hanya sedikit konsensus yang memusatkan perhatian pada pendekatan untuk menguranginya. Disertasi ini bertujuan merumuskan model pengendalian sosial melalui analisis pola dan efektivitas penanganan ujaran kebencian secara daring di media sosial dengan menggunakan parameter efektivitas regulasi dari Evan (1990). Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, terutama di negara Barat yang fokus pada hak kebebasan berpendapat, penelitian ini mengedepankan pendekatan toleransi dalam menganalisis pengendalian terhadap ujaran kebencian secara daring di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, pertanyaan penelitian dijawab dengan beberapa teknik analisis, termasuk teknik Delphi yang merumuskan konsensus dari para ahli untuk model pengendalian sosial yang efektif. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini, antara lain; terdapat pola berbeda dalam tindakan ujaran kebencian secara daring yang dilakukan oleh individu dengan kelompok, regulasi dan penanganan kasus penyebaran ujaran kebencian secara daring selama ini tidak efektif, tidak adanya kolaborasi institusi formal dan informal dalam pengendalian ujaran kebencian, dan fokus program belum menyentuh akar masalah munculnya ujaran kebencian. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan terhadap model efektif dalam pengendalian sosial terhadap ujaran kebencian secara daring yang fokus pada peningkatan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi.

---

Hate speech content dissemination can lead to physical violence and social conflict. Despite heightened awareness of the deleterious impact of online hate speech, particularly on social media platforms, there is little consensus on an approach to control it. This dissertation aims to construct a model of social control through online hate speech patterns and regulation evaluation using regulatory effectiveness parameters from Evan (1990). Unlike previous studies, especially research about online hate speech in western countries that focus on the right to freedom of speech, this research promotes a tolerance-based approach in analyzing social control against online hate speech in Indonesia. Through a qualitative approach, research questions were answered by several techniques, including the Delphi method outlining the consensus from experts for an effective model of social control against online hate speech. The findings of this study are: there are differences in patterns in online hate speech carried out by individuals and groups, existing regulation and the handling of online hate speech cases has been ineffective, there is no collaboration between formal or informal institutions in controlling hate speech, and yet the focus of program has not touched the root of hate speech. Finally, this research contributes to the novelty of an effective model of social control against online hate speech, which focuses on socialization, education, and facilitation."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang pengkategorisasian para pelaku hate speech di Facebook terkait dengan Basuki Tjahaya Purnama Alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa meskipun Ahok adalah objek dari hate speech ini, namun namun yang menjadi target paling banyak justru masyarakat umum yang mendukung Ahok, atau masyarakat umum yang menolak Ahok. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar pihak pemerintah dan media sosial saling bekerjasama untuk mengkaji hate speech di Facebook secara lebih mendalam, terutama berkaitan dengan identitas asli pelaku hate speech. Hal ini jika diharapkan dapat memberikan petunjuk terkait dengan siapa identitas pelaku, sehingga pihak penegak hukum dapat melakukan penindakan secepatnya, dan kasus hate speech di Facebook dapat berkurang secara signifikan.

---

ABSTRACTThis Thesis discussing the categorization of hate speechs perpetrators on Facebook related to Basuki Tjahaya Purnama Ahok who is an ex Jakarta Governor. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The results showed that even if Ahok is the subject of the hate speech, but most of the victims are people who support or against Ahok. Thus, this research suggest the government to cooperate with social media Facebook to research and reviewing hate speech more deeply. Hopefully this research will give clues about who is the perpetrators real identity, so that law enforcers could action as soon as possible, and hate speech on Facebook will reduced significantly. ni"

"Tugas karya akhir ini akan membahas mengenai Hate Speech dalam kolom komentar Instagram yang mengkonstruksi realitas seseorang. Hate Speech merupakan ujaran yang menyerang seseorang ataupun kelompok berdasarkan atribut seperti agama, asal ras, etnis, orientasi seksual, disabilitas, ataupun jenis kelamin. Komentar yang dituliskan dalam media sosial juga memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mengkonstruksi realitas seseorang. Penelitian ini menggunakan konsep Media dan Konstruksi Realitas Sosial untuk bisa menjelaskan realitas Hates Speech dalam kolom komentar Instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana komentar yang mengandung hate speech menggambarkan realitas masyarakat Indonesia saat ini.

---

This paper will discuss about Hate Speech in the comment section of Instagram that may construct a person`s reality. Hate Speech is a speech that attacks a person or group based on attributes such as religion, race, ethnicity, sexual orientation, disability, or gender. Comments written in social media also have a much considerable possibility to construct a person`s reality. This study uses the concept of Media and Construction of Social Reality to be able to explain the reality of Hates Speech in the comment section of Instagram. The results of this study shows how hate speech comments pictures the reality of the current people of Indonesia."

"Penulisan ini mengangkat permasalahan diskriminasi yang dialami minoritas di ranah politik dengan studi kasus ujaran kebencian yang dialami Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelang Pilkada Jakarta 2017. Melalui penulisan ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi sebab ujaran kebencian terhadap Ahok, seorang Tionghoa dan Kristen, di Indonesia menjelang Pilkada Jakarta 2017. Metode penulisan ini menggunakan analisis konten berupa tweet yang mengandung unsur kebencian terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam periode September 2016-April 2017 dan publikasi jurnal dari beberapa ahli, dengan landasan teori group threat. Hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran kebencian ke Basuki Tjahaja Purnama didorong oleh empat perasaan yang menjurus pada prasangka rasial, yakni (1) perasaan superioritas; (2) perasaan bahwa kelompok minoritas secara intrinsik berbeda dan asing; (3) perasaan kepemilikan atas bidang, hak istimewa, dan keuntungan tertentu; serta (4) ketakutan dan kecurigaan terhadap kelompok minoritas akan mengusik hak prerogatif mereka. Kebaruan penulisan ini adalah menggunakan analisis naratif untuk melihat keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya untuk mengetahui sebab sebuah fenomena

---

This paper raises the problem of discrimination experienced by minorities in the political sphere with a case study of hate speech experienced by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok ahead of the 2017 Jakarta Regional Election. Through this writing, the author aims to explain what is the cause of hate speech against Ahok, a Chinese and Christian, in Indonesia ahead of the 2017 Jakarta regional election. This writing method uses content analysis in the form of tweets containing elements of hatred against Basuki Tjahaja Purnama in the period September 2016 - April 2017 and journal publications from several experts, based on group threat theory. The results of the analysis showed that hate speech to Basuki Tjahaja Purnama was driven by four feelings that lead to racial prejudice, namely (1) feelings of superiority; (2) a feeling that minority groups are intrinsically distinct and foreign; (3) a feeling of ownership over certain fields, privileges, and advantages; and (4) fear and suspicion of minority groups will undermine their prerogatives. The novelty of this writing is to use narrative analysis to see the relationship between one event and another to find out the cause of a phenomenon."

"Di Indonesia, khususnya DKI Jakarta sebagai pusatnya, ujaran kebencian khususnya dalam bentuk berita bohong menjadi sangat massif dan merebak. Polda Metro Jaya khususnya Direktorat Intelkam memiliki kewajiban melakukan deteksi dini terhadap ancaman harus berperan aktif melakukan upaya-upaya pencegahan dan antisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Momentum politik saat pilkada dan menjelang pemilihan presiden seakan menjadi momentum menyebarnya berita hoaks. Pada tahun 2018, sedikitnya ada kurang lebih 997 kasus hoaks di DKI Jakarta yang dipantau, dicegah dan ditanggulangi oleh Ditintelkam Polda Metro Jaya, melonjak drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Dari sekian banyak jenis ujaran kebencian, yang paling banyak terjadi khususnya di DKI Jakarta sebagai “penjuru” nya Indonesia adalah berita bohong (hoaks). (2) Ditinjau dari sudut pandang Foreign policy dan Program strategy development, pemerintah telah berupaya meminimalisir terjadinya berita bohong dengan berbagai peraturan dan Undang-Undang, misalnya melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian. Dari sudut pandang Economic Analysis, menjadi produsen maupun penyebar berita bohong (hoaks) kemudian mengambil keuntungan dari pro kontra yang ditimbulkan menjadi pilihan “pekerjaan” bagi sebagian orang saat ini. Dari sudut pandang political analysis, dimana justru banyak aktor-aktor politik yang memanfaatkan berita bohong dan sengaja diproduksi untuk menyingkirkan dan menjatuhkan lawan politiknya. Ditinjau dari sudut pandang Compliance monitoring bahwa dengan banyaknya fenomena berita bohong di tengah masyarakat akan berpotensi pada terjadinya konflik-konflik di dalam masyarakat yang berbahaya bagi ketahanan nasional, sehingga dari sudut Defence and security threat terlihat jika fenomena ujaran kebencian ini tidak diantisipasi sejak dini, berpotensi pada terpecah belahnya NKRI. Oleh karena itu, Law enforcement planning yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan dan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta termasuk masyarakat itu sendiri dalam upaya antisipasi sejak dini terhadap berita bohong (hoaks) yang meresahkan masyarakat demi keutuhan NKRI.

---

In Indonesia, especially DKI Jakarta as the center, hate speech, especially in the form of fake news, has become massive and widespread. Polda Metro Jaya, especially the Directorate of Intelligence and Security, has an obligation to carry out early detection of threats and must play an active role in making prevention and anticipation efforts. This research uses a qualitative approach. The results of the research are: (1) Political momentum during the regional elections and before the presidential election seems to be a momentum for hoax news to spread. In 2018, there were at least 997 hoax cases in DKI Jakarta that were monitored, prevented and overcome by the Directorate of Information and Technology of the Polda Metro Jaya, a drastic increase from previous years. Of the many types of hate speech, the most common especially in DKI Jakarta as the “corner” of Indonesia is hoax. (2) From the point of view of the foreign policy and strategy development program, the government has tried to minimize the occurrence of fake news with various regulations and laws, for example through the Chief of Police Circular Number: SE / 6 / X / 2015 dated 8 October 2015 concerning handling of speech. Hatred. From the point of view of the Economic Analysis, being a producer or spreading hoax then taking advantage of the pros and cons that has resulted in becoming a "job" choice for some people today. From the point of view of political analysis, there are many political actors who take advantage of fake news and are deliberately produced to get rid of and overthrow their political opponents. From the point of view of Compliance monitoring, with the many phenomena of fake news in the community, there will be potential for conflicts in society that are dangerous to national security, so that from the point of view of Defense and security threat, it can be seen that if the phenomenon of hate speech is not anticipated early, it will the potential for the fragmentation of the Republic of Indonesia. Therefore, law enforcement planning that needs to be done is to maximize and synergize various stakeholders in DKI Jakarta including the community itself in an effort to anticipate from an early age fake news (hoax) that disturbs the community for the integrity of the Republic of Indonesia"

"ABSTRAKPenyebaran ujaran kebencian dan ujaran kasar di media sosial merupakan hal yang harus diidentifikasi secara otomatis untuk mencegah terjadinya konflik masyarakat. Selain itu, ujaran kebencian mempunyai target, golongan, dan tingkat tersendiri yang juga perlu diidentifikasi untuk membantu pihak berwenang dalam memprioritaskan kasus ujaran kebencian yang harus segera ditangani. Tesis ini membahas klasifikasi teks multi label untuk mengidentifikasi ujaran kasar dan ujaran kebencian disertai identifikasi target, golongan, dan tingkatan ujaran kebencian pada Twitter berbahasa Indonesia. Permasalahan ini diselesaikan menggunakan pendekatan machine learning menggunakan algoritma klasifikasi Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes (NB), dan Random Forest Decision Tree (RFDT) dengan metode transformasi data Binary Relevance (BR), Label Power-set (LP), dan Classifier Chains (CC). Jenis fitur yang digunakan antara lain fitur frekuensi term (word n-grams dan character n-grams), fitur ortografi (tanda seru, tanda tanya, huruf besar/kapital, dan huruf kecil), dan fitur leksikon (leksikon sentimen negatif, leksikon sentimen positif, dan leksikon kasar). Hasil eksperimen menunjukkan bahwa secara umum algoritma klasifikasi RFDT dengan metode transformasi LP memberikan akurasi yang terbaik dengan waktu komputasi yang cepat. Algoritma klasifikasi RFDT dengan metode transformasi LP menggunakan fitur word unigram memberikan akurasi sebesar 66,16%. Jika hanya mengidentifikasi ujaran kasar dan ujaran kebencian (tanpa disertai identifikasi target, golongan, dan tingkatan ujaran kebencian), algoritma klasifikasi RFDT dengan metode transformasi LP menggunakan gabungan fitur word unigram, character quadgrams, leksikon sentimen positif, dan leksikon kasar mampu memberikan akurasi sebesar 77,36%.

---

Hate speech and abusive language spreading on social media needs to be identified automatically to avoid conflict between citizen. Moreover, hate speech has target, criteria, and level that also needs to be identified to help the authority in prioritizing hate speech which must be addressed immediately. This thesis discusses multi-label text classification to identify abusive and hate speech including the target, category, and level of hate speech in Indonesian Twitter. This problem was done using machine learning approach with Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes (NB), and Random Forest Decision Tree (RFDT) classifier and Binary Relevance (BR), Label Power-set (LP), and Classifier Chains (CC) as data transformation method. The features that used are term frequency (word n-grams and character n-grams), ortography (exclamation mark, question mark, uppercase, lowercase), and lexicon features (negative sentiment lexicon, positif sentiment lexicon, and abusive lexicon). The experiment results show that in general RFDT classifier using LP as the transformation method gives the best accuracy with fast computational time. RFDT classifier with LP transformation using word unigram feature give 66.16% of accuracy. If only for identifying abusive language and hate speech (without identifying the target, criteria, and level of hate speech), RFDT classifier with LP transformation using combined fitur word unigram, character quadgrams, positive sentiment lexicon, and abusive lexicon can gives 77,36% of accuracy.

"

"[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jaminan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia dalam melangsungkan hak kemerdekaan berekspresi yang merupakan Hak Asasi Manusia mengingat peristiwa ujaran kebencian online yang semakin marak. Objek penelitian ini mencakup para pengguna media sosial yang pernah melakukan ujaran kebencian online maupun mereka yang pernah menerima perilaku tersebut melalui media sosial. Data primer didapatkan dengan cara survey awal dan wawancara kepada responden dan informan, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan jaminan bagi pengguna media sosial untuk melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi, akan tetapi di lain sisi, hukum juga memberikan kewajiban bagi setiap pengguna media sosial untuk menghargai hak orang lain dengan adanya larangan dan batasan dalam melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi tersebut.

---

;The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression.

, The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression.

]"