Ditemukan 230 dokumen yang sesuai dengan query
M. Jamaluddin Shofisa
2003
T36946
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yulian Suhandi
"
ABSTRAK
Masyarakat Lampung Pesisir menggunakan sistem
kewarisan mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua
berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus
keturunan mereka. Tujuan penelitian dalam tesis ini
adalah : 1) untuk mengetahui bagaimanakah jika dalam suatu
keluarga pada masyarakat adat Lampung Pesisir tidak
mempunyai keturunan laki-laki 2) Untuk mengetahui
bagaimanakah tanggung jawab anak laki-laki tertua terhadap
harta peninggalan dan terhadap keluarga dalam perkawinan
jujur. 3) Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh agama
Islam terhadap penerusan harta peninggalan dalam penerapan
sistem mayorat laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode
destkriptif analitis dengan ...
"
2005
T37741
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Taufik Mansur
1987
S19149
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ramelan P. Utojo
Jakarta: LDF, 2008
345 RAM p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hariki Harsono
"
Kehidupan rumah tangga yang selayaknya berlangsung adalah adanya kerukunan antara suami isteri. Akan tetapi hal itu sering tidak terwujud, karena beberapa masalah, yaitu a.l. tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, serta soal harta bersama suami isteri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan dalam Bab VII pasal 35, pasal ...
"
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2008
S23373
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Theresia Attya Nathania
"
ABSTRAK
Harta warisan yang belum dibagi merupakan hak kepemilikan seluruh ahli waris secara bersama-sama. Apabila ingin diadakan pengalihan, maka harus diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris. Permasalahan muncul ketika salah seorang ahli waris melakukan pengalihan tanpa diketahui dan mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Pengaturan mengenai hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas yaitu tidak diaturnya akibat apabila terjadi pengalihan harta warisan oleh ahli waris tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Noliza
"
Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan membawa akibat terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut. Salah satunya adalah tindakan untuk menjual harta bersama yang berupa tanah dan bangunan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu bagaimanakah Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli harta bersama dalam perkawinan, bentuk persetujuan yang diberikan oleh suami atau istri dalam pelaksanaan jual beli tersebut dan tanggung jawab ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T36930
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jimmy Era Yulia Contesa
"
Masalah perkawinan mereka yang berbeda agama, sebenarnya tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan berazaskan agama sebagai perujudan sila ke Tuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar perkawinan di Indonesia. Sehingga seringkali untuk dapat disahkan perkawinan yang berbeda agama dilangsungkan di luar negeri; dalam waktu satu tahun perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil di Indonesia.
Perkawinan mereka yang berbeda agama dan pengaruhnya terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T37744
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fanni Dwi Abriyanti
"
ABSTRAK
Seringkali PPAT tidak cermat dalam memeriksa
keaslian dokumen setiap membuat akta, sehingga akta
yang telah dibuat oleh PPAT dapat, keadaan inilah
yang membuat penulis tertarik untuk membahas
mengenai hibah terhadap harta bersama, karena dalam
kasus ini, akta hibah PPAT dibatalkan karena tidak
mendapat persetujuan isteri, dikarenakan obyek hibah
adalah harta bersama. Permasalahan yang diangkat
dalam kasus ini, mengenai konsekuensi terhadap hibah
harta bersama yang tidak mendapat persetujuan
isteri, pengadilan yang berwenang mengadili dan
memutus perkara serta pertanggungjawaban terhadap
PPAT yang lalai sehingga mengakibatkan akta hibah
dibatalkan. Untuk menjawab ...
"
2007
T38054
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fauziah Amatul Chairanni
"
Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Perkembangan yang terjadi di masyarakat, beberapa perjanjian perkawinan pembuatannya dilakukan oleh pasangan suami-isteri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44643
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
