Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan program berupa pemberian uang tunai ketika peserta memasuki usia pensiun. Dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yakni banyak peserta yang mengambil manfaat JHT pada usia muda. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran filosofi JHT serta adanya perusahaan yang mendaftarkan sebagain baik program, upah dan tenaga kerjanya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia dan hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literature. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan mencakup pihak pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan pemberi kerja serta LSM. Hasil dari penelitian ini yakni impementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia berjalan dengan baik walaupun terjadi disharmoni regulasi dan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya meliputi konten dan konteks dari kebijakan itu sendiri serta kepatuhan dari implementator dan faktual akan kondisi sosiologis masyarakat. Kesimpulannya ialah implementasi berjalan dengan baik walaupun masih menghadapi kendala baik regulasi maupun kepatuhan sehingga perlu dilakukan revisi PP 60 tahun 2015, adanya unemployement benefit sehingga tidak mengganggu JHT dan diperlukan kinerja yang inovatif dari BPJS Ketenagakerjaan. ......This study discusses the implementation of policies on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. JHT is a program in the form of giving cash when participants enter retirement age. In its implementation, there are several obstacles, namely many participants who took the benefits of JHT at a young age. This has led to a shift in the philosophy of JHT as well as the existence of companies that register good programs, wages and labor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia and what determines the success of implementing the JHT benefit policy. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews were conducted with several informants including the government, Employment BPJS, participants and employers as well as NGOs. The results of this study are that the implementation of JHT benefit policies in Indonesia goes well even though there is disharmony in regulation and the successful implementation of JHT benefit policies in Indonesia is strongly influenced by various things including the content and context of the policy itself and the implementer`s compliance and factual sociological conditions. The conclusion is that implementation is going well even though it still faces both regulatory and compliance constraints so it needs to be revised PP 60 in 2015, the existence of unemployement benefits so that it does not interfere with JHT and innovative performance is needed from BPJS Ketenagakerjaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas prosedur audit atas beban Jaminan yang dilakukan oleh KAP Puspita terhadap Program Jaminan Hari Tua (JHT) PT LGKT untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Fokus pembahasan terletak pada kebijakan akuntansi perusahaan atas beban JHT, garis besar kebijakan investasi PT LGKT serta perbandingan dengan perusahaan sejenis di Indonesia dan Amerika Serikat, standar akuntansi yang diterapkan untuk program JHT, prosedur audit untuk akun terkait beban JHT, temuan audit yang dilakukan oleh KAP Puspita, serta analisisnya. Berdasarkan hasil proses audit, secara umum kebijakan dan standar akuntansi atas beban JHT PT LGKT telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, Pedoman Akuntansi PT LGKT dan Program JHT, serta regulasi yang berlaku. Prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP Puspita juga telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

ABSTRACT
This internship report is aimed to explain the KAP Puspita?s audit process towards Old Age Security Program at Branch Office of PT LGKT for the period ended December 31, 2015. The report focuses on accounting policies for Old Age Security expense, the general description of investment policies of PT LGKT and also compared with the similar company in Indonesia and USA, accounting standards of Old Age Security expense, audit procedure performed by KAP Puspita, and audit findings. Based on the result of the audit process, in general the accounting policy and accounting standard for Old Age Security expense have complied with the related Financial Statements of Accounting Standards (PSAK), Accounting Standards of PT LGKT and Old Age Security Program, and also related regulations which prevail. In addition, the audit procedures have complied with the theory and the standards.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis pelaksanaan pemberian Jaminan hari tua terhadap pekerja yang di pensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (Analisis Putusan No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn. Jkt.Pst). Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai Jaminan Hari Tua terhadap pekerja yang dipensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) dan penyelesaian perselisihan berkaitan dengan beda perhitungan nominal jaminan hari tua di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan Direksi Nomor 17/KD/2016 tentang pengaturan perhitungan pembayaran sekaligus GDP, THT, dan JHT, para pekerja dengan gaji dasar progam sampai dengan usia 56 tahun dan masa kerja sampai dengan para pekerja berusia 56 tahun ini berlaku dengan catatan sesungguhnya akan diubah dan/atau ditambah sebagaimana mestinya, dan para Penggugat berhak atas pembayaran seluruh komponen perhitungan pembayaran kompensasi pensiun dipercepat yang telah diperhitungkan. Hasil penelitian ini menyarankan kepada PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) ketika membuat Keputusan Direksi dan Keputusan Perjanjian Bersama dilakukan secara transparan untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan mengenai program Jaminan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua agar tidak terdapat lagi perselisihan antara pegawai dan PT. Sucofindo. Serta menyarankan kepada pegawai PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) juga mengetahui dengan jelas bagaimana sistem perhitungan JHT dan THT yang mengatur mengenai Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja. ...... This thesis figures the analysis of the implementation of the provision of Old Age Security or Retirement Security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (By the analysis of Court Decision No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn.Jkt.Pst). The focus of this study is around the regulation of old age security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) and the dispute resolution related to the differences in the calculation of nominal old age savings at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). The thesis is concluded in a normative juridical research with descriptive type and qualitative methods. The results of this study conclude that according to the Decree of the Board of Directors Number 17/KD/2016 regarding to the calculation of payment at once including GDP, ENT, and JHT (Old Age Security), for workers with basic salary programs until the age of 56 years and those with years of service up to when the workers aged 56 years, the provision in the Decree apply with a note that it will be amended and / or supplemented as appropriate, and the Plaintiffs are entitled to the payment of all components of the calculation of early retirement compensation payments that have been calculated. The results of this study suggest to PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) to be transparent in order to enhance the understanding of all employees regarding to the Old Age Security and Old Age Benefits when making Directors' Decrees and Joint Agreement Decisions so that there are no more disputes between employees and PT. Sucofindo. This thesis also suggests the employees of PT. The Superintending Company of Indonesia (Persero) to clearly know about how the JHT (Old Age Security) and ENT calculation system settles the Employee Rights in terms of the Termination of Employment.

Abstrak :
Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun implikasi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua karena dapat dinyatakan batal demi hukum namun untuk membatalkannya perlu pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atau dapat dibatalkan, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang setingkat atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini menyarankan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta adanya kewajiban untuk melaksanakan penjaringan partisipasi publik agar menghasilkan peraturan perundang-undangan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of old age security program as stipulated in Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program. This study is a qualitative research design analytical prescriptive. The result showed that the Article 26 and Article 22 of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. There is implications arising from the implementation of Article 26 paragraph (5) of Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 Year 2015 on Implementation Program Old Age Security contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System is a loss legal certainty in the administration of old age security program because it can be declared null and void but to cancel it needs to filing a judicial review to the Supreme Court or it can be canceled, revoked, or modified by the regulatory level or with legislation of higher. In this study suggest changes to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Government Regulation No. 46 of 2015 on Implementation Program Old Age Security, as well as their obligation to carry out activities to gain public participation in order to produce legislation effective.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban atas program Tunjangan Hari Tua THT dan program pensiun PNS, serta menganalisis prosedur yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Kesimpulan dari penelitian adalah pemerintah mengakui kewajiban dalam program THT PNS pada periode saat terjadinya kondisi penyebab munculnya kewajiban tersebut dan pemerintah mengakui kewajiban atas program pensiun sebesar akumulasi Iuran Dana Pensiun IDP . Prosedur pengakuan kewajiban dan beban atas program THT dan program pensiun perlu disesuaikan dengan kebijakan akuntansinya. ...... This study aims to analyze the appropriate accounting policies in the recognition of liabilities and expenses on the civil servant old age benefit program, pension program and to analyze the appropriate procedures. This research is a descriptive research with case study method. The conclusion of this study is that the government recognizes liabilities in the civil servant 39 s old age benefit program in the period during which the condition causes the liabilities to occur and the government recognizes the liabilities for the pension program as the accumulated contributions of the Pension Fund. The procedures for recognizing obligations on civil servant old age benefit program and pension plans need to be adjusted to their accounting policies.

Abstrak :
Polemik ketenagakerjaan secara otomatis akan mempengaruhi efektivitas penyelenggaran jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menyebabkan banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja karena peraturan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kesejahteraan pekerja. Atas gejolak penolakan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua tersebut, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua sebagai wujud perubahan dari aturan sebelumnya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui relevansi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta implikasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua terhadap aspek pembangunan ekonomi. Dalam menjawab tujuan penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian hukum doktrinal dan komparasi. Pada Penelitian ini ditemukan bahwa dalam Undang- undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak mengatur pencairan manfaat/dana jaminan hari tua bagi peserta jaminan hari tua yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum waktu pensiun. Permenaker 4 Tahun 2022 dianggap kurang relevan untuk mengakomodir tujuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam penelitian ini juga dapat dilihat bahwa pertumbuhan konsumsi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan Malaysia. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pengaruh pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di usia hari tua. ......Labor polemics will automatically affect the effectiveness of employment social security implementation in Indonesia. After the enactment of Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2022 concerning Procedures and Payment of Old Age Security Benefits, many demonstrations by workers occurred refusing this regulation since it was believed to have a detrimental impact on workers' welfare. Due to the rejection of Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits, then the government issued Minister of Labor Regulation Number 4 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits as a form of change from the previous rules. Therefore, this research aims to determine the relevance of Minister of Labor Regulation Number 4 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits with Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System and the implications of Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits on Economic Development Aspects. In addressing the research objectives, this study used doctrinal and comparative law research. The results of this research indicate that Law on National Social Security System does not regulate the disbursement of old-age security benefits/funds for old-age security members who stop working due to resignation or termination before retirement. In other words, Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2022 is considered less relevant to accommodate the objectives of the Law on National Social Security System. In addition, the results of this study also imply that consumption growth in Indonesia is relatively lower than in Malaysia. These results indicate that there is a possibility of the effect of the payment of Old Age Security claims.