Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penghitungan perancah kayu dilakukan dengan mengobservasi tiang tiang perancah, galang, multiplek, dan paku yang digunakan. Biaya tenaga kerja serta waktu yang diperlukan dilakukan wawancara langsung dengan pekerja/mandor. Sedangkan untuk scaffolding langsung mengunjungi lokasi dan mencatat berapa set scaffolding yang digunakan untuk luasan tertentu. Adapun luasan yang digunakan sebagai pembanding yaitu bangunan kantor SPBU No.14.201.103 Setia budi dengan ukuran 4m x 6m x 3,5m. sedangkan untuk perhitungan scaffolding pada bangunan mandiri yang di jalan pulau pinang disesuaikan dengan menghitung langsung jumlah scaffolding dengan luas kebutuhan seperti pada bangunan kantor SPBU No.14.201.103 Setia budi.berdasarkan perhitungan harga biaya perancah kayu untuk satu lantai Rp. 9.620.000,00 dan untuk lantai kedua Rp. 7.580.000,00 dan perhitungan harga biaya perancah scaffolding untuk satu lantai Rp.11.287.000,00 dan untuk lantai kedua Rp. 9.312.000,00. Untuk pelaksanaan pemasangan waktu yang diperlukan lebih lama perancah kayu daripada perancah scaffolding. Sedangkan bentuk hasil yang didapatkan (hasil cor) lebih baik dan stabil seperti pada gambar kerja. Berdasarkan penelitian ini maka biaya perancah kayu lebih murah daripada scafffolding bila dilihat dari jumlah tingkat ( tidak bertingkat banyak ). Dan untuk bangunan yang bertingkat banyak atau lebih dari dua tingkat dianjurkan menggunakan perancah Scaffolding.

Abstrak :
Peningkatan kualitas pelayanan publik perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan jasa lainnya memerlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparasi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat sehingga diperoleh jasa lainnya yang berkualitas dan dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat...

Abstrak :
[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang pengaruh aturan BEI tentang fraksi harga saham dan satuan perdagangan terhadap likuiditas yang diukur dengan spread dan volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Skripsi ini mengelompokkan saham menjadi kelompok Kompas 100 dan non Kompas 100. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji beda serta uji t berpasangan untuk mengetahui signifikansi perbedaan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan yang terjadi untuk spread kedua kelompok. Signifikansi juga terlihat untuk perbedaan volume saham Kompas 100, tetapi tidak ditemukan untuk volume saham non Kompas 100.

---

ABSTRACT , This study discusses the effect of Indonesian Stock Exchange’s rule on the tick size and minimum trading unit to liquidity as measured by spreads and trading volumes in the Indonesia Stock Exchange. This study classifies observed stocks into two groups, Kompas 100 and non-Kompas 100 group. The data processing of this empirical study is done by using a paired t-test to determine the significance of the differences of the means that occur. The results showed that there are significant differences that occur to spread in both groups. Significance was also seen for the difference in the volume of shares in the Kompas 100 group, but was not found in the difference in the volume of non-Kompas 100 group.]

Abstrak :
Studi ini membandingkan dua jenis kontrak utama pada pengadaan publik, yakni kontrak harga satuan dan lumsum, dalam mempengaruhi selisih harga antara harga penawaran dan harga perkiraan sendiri (HPS) pada kasus pengadaan pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan data e-tendering periode 2018-2021, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif Ordinary Least Square regression untuk mengevaluasi selisih harga pada kedua jenis kontrak. Studi ini menunjukkan bahwa rata-rata selisih harga pada kontrak harga satuan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan selisih harga pada kontrak lumsum. Dengan pendekatan ekonomi biaya transaksi, studi ini mengungkapkan bahwa selisih harga yang lebih tinggi pada kontrak harga satuan berkaitan dengan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan informasi terkait harga input dan desain proyek sehingga menghasilkan risiko permintaan perubahan kontrak yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak lumsum. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan kontrak harga satuan secara signifikan berpengaruh pada waktu tender yang lebih lama karena periode evaluasi penawaran yang lebih panjang. ......This study compares two major types of contract in public procurement, i.e. unit price and lump sum contracts, in producing the gap between bid price and owner’s estimated price, taking the case of government procurement in Indonesia. Using Indonesian e-tendering data of 2018-2021, this study employes an Ordinary Least Square regression to evaluate the price gap between the two types of contracts. This study found that the average price gap in unit price contract is significantly higher than that of the lump sum contracts. With the help of the transaction cost economics approach, this study discussed that the higher the average price gap in unit price contracts is related to a lower cost of ascertaining information related to the price of the inputs and concluding the design of the projects, which later results in a lower risk of having a change order for the contract, compared to the lump sum contract. The study also found that the use of unit price contract is significantly related to a longer tendering time, due to a longer period in evaluating the bid.