Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang pekerja pelabuhan dan pengamanan oleh petugas Pos Polisi di TPK Koja. Perhatian utama tesis adalah kegiatan pekerja pelabuhan dan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh petugas Pos Polisi dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban, dengan fokus pola hubungan yang terjalin di antara pekerja pelabuhan dan petugas Pos Polisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara secara bebas dan berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan yang terjadi. Tesis ini menunjukkan bahwa kegiatan pekerja pelabuhan dilakukan oleh pekerja yang terorganisir dalam TPK Koja yaitu pekerja staf dan lapangan (teknik, pengamanan) TPK Koja dan pekerja lain dengan sistem kontrak kerja, seperti kontrak kerja pekerja bongkar muat yang dilakukan oleh Koperasi Maritim dengan TPK Koja, dan pekerja lain yang mempunyai hubungan kerja dengan pihak luar TPK Koja seperti cab ekspedisi, sopir kontainer, tukang ojek pelabuhan, serta pekerja pelabuhan yang berdiri sendiri yaitu pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Aktivitas para pekerja pelabuhan tersebut satu dengan lainya sating berhubungan. Pekerja pelabuhan yang umumnya adalah masyarakat dengan status ekonomi lemah dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan berbagai pola hubungan berupa hubungan pertemanan, perantaraan, patron klien dan kekuatan dengan sesama pekerja yang lain. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan berupa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pekerja bongkar muat terhadap ekspedisi atau pemilik barang. Penyimpangan tersebut termasuk dalam meningkatkan peran patron dalam hubungan pola hubungan patron klien. Petugas Pos Polisi di TPK Koja sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di pelabuhan melakukan tugas pengaturan, penjagaan, pengamanan dan patroli berdasarkan fungsi dan peranannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam ruang lingkup terbatas. Kemudian dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana serta kesejahteraan untuk menunjang tugas, maka petugas Pos Polisi melakukan pola hubungan (hubungan pertemanan, patron klien dan kekuatan). Peran petugas Pos Polisi dalam melakukan hubungan patron klien pada umumnya sama dengan pekerja pelabuhan yang lain yang berperan sebagai klien dari pengusaha yang berkepentingan dengan jasa pelabuhan. Peran dan tugas petugas Pos Polisi berkaitan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan secara normatip dibantu oleh pelaksanaan tugas Satpam dan bentuk pengamanan yang lain. Akan tetapi karena kurangnya pembinaan dan pemahaman tentang tugas satuan pengamanan tersebut pada masalah tertentu mengakibatkan terjadi hubungan kekuatan yang dapat merugikan sistem pengamanan di TPK Koja. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pemahaman dan pembinaan pelaksanaan tugas Polisi dan satuan pengamanan dari Kapolres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan dan Manajeman TPK Koja untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang lebih baik. Daftar Kepustakaan : 43 buku +10 dokumen.

Abstrak :
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berlandaskan pada UU Nomor 32 tahun 2004 telah membawa perubahan yang sangat mendasar bagi peiaksanaan pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga kepala daerah dan Wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Sebagai konsekuensinya daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur kepentingan masyarakat daerah setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri. Saiah satu Implemetasi pelaksanaannya otonomi tersebut adalah Pencanangan program Tapanuli Growth oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tabun 2001 dengan rencana detail pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam lingkup kawasan barat Sumatera Utara, serta menjadikan Tapteng sebagai pusat HUB (Pusat Koleksi dan Distribusi ) dari wilayah hinteriandnya. Tapanuli Growth melaksanakan pembangunan di beberapa sektor yaitu pembangunan pelabuhan laut, pengembangan wilayah, pembangunan sarana jalan, pembangunan pembangkit listrik, dan pembangunan bandara udara Pinang Sari serta pembangunan sektor lainnya. Pembangunan ini pada dasarnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerahlwilayah, namun dapat menimbulkan efek lain terhadap kehidupan masyarakat seperti persaingan hidup yang lebih ketat, hilangnya budaya tolong menolong pada kehidupan sehari-hart serta dapat menimbulkan terciptanya masyarakat yang termarginal bagi masyarakat lokal akibat pertumbuhan pembangunan yang pesat. Akibat hal-hal diatas, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu aspek pembangunan dalam tapanuli Growth yaitu hubungan antara pembangunan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan ketahanan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan koefisian korelasinya, apakah sangat kuat, kuat, cukup kuat ,iemah atau sangat Iemah antar variabel-variabel tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan kuosioner untuk menjaring persepsi aparat pemerintahan daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 60 orang sebagai responden. Di camping itu untuk mengumpulkan data digunakan juga teknik observasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik random sampling. Data dianalisis menggunakan metode statistik korelasi dan regresi sederhana serta regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menemukan pertama, terdapat hubungan yang positif dan sedang dan berpengaruh signifikan antara pembangunan pelabuhan laut (XI) dan pengembangan wilayah (X2) secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Y) yang artinya pecan pelabuhan taut dan pengembangan wilayah terhadap peninkatan pendapatan masyarakat sangat berpengaruh, ini terlihat dari koefisien deterrnentasi korelasi maka terdapat 16,8 % variasi nilai dari peningkatan pendapatan masyarakat disebabkan oleh pengaruh pembangunan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan Iemah serta tidak berpengaruh signifikan antara pembangunan pelabuhan taut (X1) dan pengembangan wilayah (X2) secara bersama-sama terhadap ketahanan daerah (Y), ini terlihat dari koefisien determinasi korelasinya (r2) = 0,145 maka terdapat 14,5 % variasi nilai ketahanan daerah disebabkan oleh pengaruh pembangunan pelabuhan taut dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Maka Program Tapanuli growth yang membangun pelabuhan taut dan mengembangkan wilayah Tapanuli Tengah sudah tepat untuk meniingkatkan pendapatan masyarakat, namun untuk peningkatan katahanan daerah belum mempunyai pengaruh yang signifikan dan masih memerlukan peran pemerintahan pusat.

---

Conducting local autonomy based on Acts Number 32 in 2004 has changed the system from centralization to decentralization with its goal is to enhance society?s prosperity, public service and ability to compete inter territories. As the consequence, each territory has the right to manage its society interest based on its idea and aspiration. One of the ways to implements the autonomy is launching the Tapanuli Growth Programmed by local authority in Central Tapanuli in 2001 with Central Tapanuli as the center of distribution and collection of its hinterland. Central Tapanuli has carried out development in several sectors such as harbor, territory, road infrastructure, electricity power, Pinang Sari aerodrome and other sectors. Basically these development are to improve society's prosperity and ability to compete inter territories, even though it can makes impact on society's life such as arising marginalized society because of rapid development. Because of what mentioned above, writer did research on one of the aspects of development from Tapanuli Growth which is the relationship between the development of harbor and the development of territory to enhancing society's income and local defense. This research is to determine correlation coefficient which is very strong, strong, strong enough, weak or very weak. Method of the research uses survey method through questioner in getting perception of local authority and society leaders. Besides, in getting data uses observation technique. Sample of research is determined by random sampling technique. Data analysis uses correlation statistic method and simple regression also double regression with SPSS. The result of method shows firstly there is the strong enough relationship and direct influence between the development of harbor and the development of territory to enhancing society's income, it means the role of harbor and territory development to enhancing society's income is very strong which is reflected from correlation coefficient (r) = 0,168 or 16,8 % enhancing society's income caused by influence of harbor and territory development of harbor and territory to local defense which is reflected from (r) = 0,145 or 14,5 % local defense caused by influence of harbor and territory development in Central Tapanuli. From the result of research, we can conclude that Tapanuli Growth Programmed which develops harbor and territory of Central Tapanuli is the right way to enhance society's income even though to enhance local defense still doesn't have significant influence and still need the role of central government.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan perkembangan teknologi, semua aktivitas manusia menjadi lebih efisien. Salah satunya dalam hal jual beli. Teknologi internet memungkinkan penjual dengan konsumen untuk jual beli tanpa tatap muka, yaitu lewat perdagangan elektronik (e-commerce). Seiring dengan perkembangan proses penjualan beli, semakin banyak masalah yang ada. Salah satu masalahnya adalah pelanggaran merek. Di platform e-niaga online Ada tiga pihak di pasar, yaitu Penyedia Platform, Pedagang, dan Konsumen. Jika terjadi pelanggaran pada platform e-commerce, Penyedia Platform sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu Skripsi ini membahas tentang latar belakang terciptanya safe harbour kebijakan yang dibentuk untuk melindungi penyedia platform e-commerce yang sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran di platform serta analisis komparatif dari tanggung jawab Penyedia Platform ECommerce terhadap konten pelanggaran merek di Indonesia (Safe Harbor Policy) dengan Amerika (The Digital Millenium Act) dan China (Hukum E-commerce) berdasarkan lima indikator yaitu regulasi, tindakan, hukuman, batas waktu dan set tipe platform.
ABSTRACT
With the development of technology, all human activities have become more efficient. One of them is in terms of buying and selling. Internet technology allows sellers and consumers to buy and sell without face to face, namely through electronic commerce (e-commerce). As the buying and selling process progresses, more and more problems arise. One of the problems is brand infringement. In the online e-commerce platform There are three parties in the market, namely Platform Providers, Traders and Consumers. If there is a violation on the e-commerce platform, the Platform Provider is often considered to be the party responsible for the violation. This thesis discusses the background of the creation of a safe harbor policy that was formed to protect e-commerce platform providers who are often considered the party responsible for violations. on the platform as well as a comparative analysis of the responsibilities of ECommerce Platform Providers for brand infringement content in Indonesia (Safe Harbor Policy) with America (The Digital Millenium Act) and China (E-commerce Law) based on five indicators, namely regulations, actions, penalties, time limits and the platform type set.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam mengelola Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Penelitian ini penting mengingat masih belum tercapainya hasil yang memuaskan dari berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menunjang kelancaran pengelolaan kawasan sabang. Padahal keberadaan sabang sebagai kota dengan status Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dapat dijadikan sebagai sentral dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Penelitian ini difokuskan di Kota Sabang sebagai kota yang ditetapkan menjadi Kawasan Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan bebas Sabang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dan observasi ke lapangan. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam pengelolaan Kawasan Sabang yaitu Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Pembangunan Sarana Fisik dan Penyelenggaraan Pameran Akbar Sabang Fear sebagai sarana promosi. Namun karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan telah menyebabkan hasil yang ingin dicapai belum begitu memuaskan. Faktor-faktor pendukung bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan sabang meliputi : Letak Kota Sabang yang sangat strategis dan Sejarah Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas Sabang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kelancaran pengelolaan kawasan sabang yaitu kondisi keamanan yang tidak kondusif, terbatasnya komoditi lokal, minimnya tenaga kerja potensial dan keterbatasan dana. Merujuk pada kondisi tersebut, dituntut keuletan dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai pengambil segala bentuk kebijakan didaerah untuk lebih meningkat peran dan kinerjanya dalam melahirkan berbagai langkah terobosan yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan Kawasan Sabang sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Electronic commerce e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akibat adanya fenomena beralihnya kegiatan perdagangan konvensional kepada e-commerce khususnya di Indonesia, timbul juga permasalahan hukum terkait hal tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dasar pengaturan e-commerce di Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak penyedia platform e-commerce yang berbasis user generated content UGC sebagai pihak yang menyelenggarakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Skripsi ini juga menganalisis mengenai Surat Edaran Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengenai batasan tanggung jawab antara pihak penyedia platform dan pihak merchant yang terjadi didalam e-commerce UGC. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, mengenai kegiatan e-commerce sampai saat ini diatur didalam UU Perdagangan Tahun 2014, UU ITE, dan PP 82 Tahun 2012, selain itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan peraturan terkait kegiatan perdagangan konvensional. Berdasarkan ketentuan UU Perdagangan, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Konsumen, pihak penyedia platform e-commerce UGC bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang terdapat didalam platform yang dikelolanya. SE No.5 Tahun 2016 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia platform UGC karena ldquo;baju rdquo; surat edaran yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh kementerian Kominfo dirasa kurang tepat, karena kominfo seharusnya mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam suatu kegiatan bisnis secara internal, dan tidak pada konteks komersia

---

ABSTRACT
E-commerce is a trading activity conducted through electronic systems. Due to the phenomenon of the shift of conventional trading activities to e commerce especially in Indonesia, there are legal issues related to it. This thesis discusses the legal basis of e commerce in Indonesia, discusses the responsibilities given by law in Indonesia to the user generated content e commerce providers as means of trading through electronic systems, and also analyzes the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitation of liability between the e commerce UGC and the Merchant. This research is done by analytical descriptive method. The results show that, Indonesian e commerce activities regulated in KUHD, the Trade Act of 2014, EIT act, and GR 82 Year 2012, in addition to fill the legal void used rules related to conventional trading activities. Under the terms of the Trade Law, the EIT Act, the Copyright Act, and the Consumer Protection Act, UGC 39 s e commerce platform providers are responsible for all content contained within the platform they manage. CL No. 5 of 2016 can not be the legal basis for setting limits on liability for UGC e commerce because circulars letter are not included in the hierarchy of legislation in Indonesia. The release of the circular by the Ministry of Communications and Informatics is deemed inadequate, as it should regulate the use of electronic systems in an internal business activity, and not in a commercial context.

Abstrak :
Penyakit kardiovaskular menempati urutan ke-4 atau 15% dari penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan. Hipertensi yang meru- pakan salah satu penyakit pembuluh darah, dikenal sebagai silent killer karena sering tidak menimbulkan gejala. Sebagian besar penderita hipertensi di Indonesia tidak terdeteksi, sementara mereka yang terdeteksi umumnya tidak menyadari kondisi penyakitnya dan hanya sebagian kecil yang berobat secara teratur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prevalensi hipertensi pada pekerja pelabuhan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan serta faktor-faktor risiko yang berpengaruh. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang; sub- jek diperoleh dari hasil survei penyakit tidak menular tahun 2011 oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan. Subjek yang terkumpul adalah 361 peker- ja. Nilai pengukuran tekanan darah menggunakan nilai baku dari JNC VII tahun 2003. Prevalensi hipertensi ditemukan lebih rendah daripada angka nasional dan provinsi, yaitu 21,88%. Pajanan kebisingan dikaitkan dengan usia, riwayat keluarga hipertensi, stres, indeks massa tubuh dan berhu- bungan dengan hipertensi.

Cardiovascular disease range ranks fourth or 15 % of the causes of death related to job. Hipertension is one of cardiovascular disease thet is known as silent killer because of lack of simptom. Most of hypertension patients in Indonesia are not detected, while they are whose detected do not conscious their disease condition and only little who get the treatment regularly. The objective of this study was to know the prevalence and risk factors of hypertension among harbor worker at Port Health Office Class II of Tarakan with it?s associated risk factors. The study design used was cross- sectional. The study used secondary data source of noncommunicable di- sease survey, 2011 at Port Health Office of Tarakan. The subjects were 361 workers. Value of blood pressure measurement using the raw value of the Pajanan Kebisingan dan Hipertensi di Kalangan Pekerja Pelabuhan Noise Exposure and Hypertension among Harbor Worker Eddy Harianto* Hadi Pratomo** JNC VII IN 2003. The prevalence of hypertension were found lower than na- tional and province indicator score, 21,88%. Noise exposure is associated with hypertension together with age, family hypertension history, stress, body mass index.

Abstrak :
The Port of Bitung area has a number of potentials that can impact the structure of national security and national defense, because it has a strategic concept for the Indo-Pacific Region. The Bitung Port area as an international hub port, stated in the Minister of Transportation Decree Number 54 of 2002 concerning the Implementation of Sea Ports. The method in this study used a qualitative descriptive approach and data analysis techniques used an interactive of model analysis. This study analyzes the Geostrategy concept for the Port of Bitung Region as part of a national security strategy to strengthen national defense based on the maritime security side and the economic implications of the Indo-Pacific Region. The results show that in general the analysis of the strategy of the Bitung port area in maritime security studies for national national security and national defense shows several things: 1) the strategic conditions of the Bitung Port area need to be supported by strategic and integrated policies between the Central government and the North Sulawesi Province Bitung City; 2) the development of special economic zones (KEK) requires accelerated implementation of policies in a sustainable manner with full support from the budget side, this is to strengthen the territorial basis in the geostrategic concept; and 3) there needs to be an approach towards the community in supporting the realization of the strategic area of Bitung City, North Sulawesi. The fulfillment of these requirements has made the Bitung Port area capable of supporting geostrategy through strategic maritime security studies and economic implications, because it is located in the Indo-Pacific Region as a center for political and economic defense so as to strengthen national security and national defense.

Abstrak :
Safe harbor policy merupakan batasan tanggung jawab dari penyedia platform digital atas konten ilegal yang ada pada suatu platform. Bentuk dari mengimplementasikan safe harbor policy adalah menerapan mekanisme notice and takedown. Safe harbor policy berperan untuk menjamin perlindungan hak cipta pada platform digital, terkhusus pada platform User Generated Content (UCG). Melihat maraknya pengguna platform UGC yang melanggar hak cipta, maka mengimplementasikan safe harbor policy sangat krusial. Mengingat urgensi tersebut, penting untuk melihat penegakkan hukum terkait safe harbor policy dalam konteks hak cipta pada platform UGC. Tulisan ini akan menganalisa 2 putusan yakni Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst yang membahas pertanggungjawaban platform UGC atas pelanggaran hak cipta. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XII/2023 yang memperluas cakupan Pasal 10 UU Hak Cipta untuk mengatur platform UGC. Kedua putusan tersebut memperlihatkan dinamika pengaturan hak cipta dan safe harbor pada platform UGC. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menemukan banyak isu hukum terkait pengaturan hak cipta dan safe harbor policy. Penulis menemukan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih harus melakukan pemutakhiran penerapan pengaturan hak cipta dan safe harbor policy pada platform UGC. Hal tersebut demi menjamin perlindungan hak cipta pada platform UGC. ......Safe harbor policy provides limitations of responsibility for digital platform providers for illegal content on their platform. The form of safe harbor policy is by implementing the notice and takedown mechanism. Safe harbor policy plays a role in enforcing copyright on digital platforms, specifically on User Generated Content (UCG) platforms. Seeing the increase of UGC platform users violating copyright, implementing safe harbor policy is crucial. Given the urgency, it is important to examine the implementation of safe harbor policy on UGC platforms. This article will analyze 2 court decisions, namely the Central Jakarta Court Decision No. 60/Pdt.Sus-Hak Copyright/2021/PN Jkt.Pst which discusses the liability of UGC platforms for copyright infringement. As well as the Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XII/2023 which expands the scope of Article 10 of the Copyright Law to regulate UGC platforms. These two decisions contains dynamics of copyright and safe harbor policy regulations on digital platforms. This article was researched using normative juridical research methods. In conducting this research, many legal issues related to copyright and safe harbor policy was discovered. This author finds that Indonesia still needs to update regulations related to copyright and safe harbor policy. This is to guarantee copyright protection on UGC platforms.