Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pemahaman pedagang bakso kaki lima di Jakarta tentang produk halal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sikap, norma subyektif, dan perilaku kontrol terhadap intensi pedagang bakso dalam menggunakan produk halal. Penelitian ini menggunakan theory of planned behaviour oleh Ajzen. Metode yang digunakan yaitu analisis Jalur (Path Analysis). Hasil riset 135 responden menyatakan bahwa pedagang bakso kaki lima di Jakarta telah memahami tentang produk halal dengan baik. Namun, pemahamannya masih terbatas pada labelisasi halal yang tertera pada produk. Selain itu hasil riset juga menyatakan variabel sikap dan perilaku kontrol berpengaruh signifikan terhadap intensi pedagang bakso dalam menggunakan produk halal secara parsial, sedangkan variabel norma subjektif tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial dan variabel intensi pedagang bakso dalam menggunakan produk halal mampu dijelaskan oleh ke tiga variabel yaitu sikap, norma subjektif dan perilaku kontrol sebesar 27%. ......This research aims to determine the understanding of meetballs street vendors in Jakarta about halal product on the food that being sold. It also aims to find out how big is the influence of attitude, subjective norm and perceived behavioral control on the intension of meatballs vendor in using halal product. This study uses the theory of planned behavior by ajzen. The method used is the path analysis. The research result of 135 respondents stated that the meatball vendors in Jakarta has understood well about halal product, but the understanding is still restricted by halal labeling in the product. In addition, the research results also expressed that attitude and perceived control behavior variables significantly influence the intension of meatballs traders in using halal product partially, whereas the subjective norm variabel do not influence significantly and partially. To conclude, the intensiion of the meatballs traders in using halal products are able to be explained by three variabels; sikapitude, subjective norma subyektif and perceived behavioral control by 27%.

Abstrak :
Jaminan atas kehalalan vaksin COVID-19 dibutuhkan agar warga negara muslim di Indonesia dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin yang memenuhi standar halal. Selain itu, sertifikasi dan labelisasi halal atau haram terhadap produk vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga tidak tampak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara muslim di Indonesia atas vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Oleh sebab itu, Pemerintah, dalam hal ini presiden yang memiliki kewenangan untuk menetapkan acuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sebaiknya membentuk arah kebijakan yang mendorong tersedianya produk vaksin yang memenuhi standar halal dan thoyyib. Selain itu, terkait peyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia memiliki tanda halal atau haram yang jelas. Bahkan, hanya dua dari lima jenis produk vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Indonesia yang telah ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya oleh MUI, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, tiga jenis produk vaksin COVID-19 lainnya yang belum ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya, yaitu Moderna, Pfizer, dan Sinopharm tetap diedarkan oleh pemerintah tanpa adanya kepastian jaminan terhadap kehalalan atau kebolehan terhadap produk tersebut dengan diterbitkannya ketetapan fatwa MUI dan sertifikasi halal oleh BPJPH. ...... Halal assurance of the COVID-19 vaccine are needed for Indonesia muslim citizens in order to perform worship properly. However, not all Indonesia muslim citizens have access to halal COVID-19 vaccines. Moreover, halal certification and halal or haram labeling for COVID-19 vaccine products does not appear to be fully implemented in accordance with the standards set out in Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance. Therefore, this research tries to find out how the government responsibility is to guarantee the rights of muslim citizens in Indonesia to have access to COVID-19 vaccine that meets halal standards. The method used in this research is a normative juridical method. This research shows that the government has an obligation to provide a COVID-19 vaccine that meets halal standards. Therefore, the government, in this case the President who has the authority to set the guidance for the procurement process and distribution of the COVID-19 vaccine, should form a policy direction that encourages the availability of vaccine products that meet halal and thoyyib standards. In addition, regarding the implementation of halal product assurance, the government has not issued a policy to ensure that the COVID-19 vaccine used in Indonesia has a clear halal or haram sign. In fact, only two from the five types of COVID-19 vaccine that have been used in Indonesia have a fatwa stipulated by MUI, namely Sinovac and AstraZeneca. Moderna, Pfizer, and Sinopharm continues to be used by the government without any halal assurance from MUI and halal certification by BPJPH.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia with its majority Moslem population and even the biggest Moslem nation in the world has obligations to its citizens to assure the halal products (halal) for consumption and/or use as a constitutional obligation to be enforceable and applicable. The constitutional obligation is granted in the form of legal certainty covering the halalness of all products either to those useable, consumed and/or utilized by the society. Upon the legalization and enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 33 year 2014 regarding Halal Product Assurance is the evidence of constitutionally protection commitment. Having this Halal Product Assurance Law, the people may consume and/or use any products safely, pleasantly, securely and healthy, in addition to the increase of added value for Business Entities to product and sell Halal Products. Step to be taken now is how to prepare this Halal Product Assurance Law to become an effective law applicable and acceptable either by the community, business persons, or relevant institutions, or the correlation with the international community and business persons. Whereas, the presence of this LAW-HPA will generate rahmatan lil alamin (blessing for the universe) pursuant to the Islam characteristic and behavior and not create the chaotic or difficulties in the application.

Indonesia, dengan mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban terhadap warga negaranya guna memberikan jaminan produk yang halal untuk dapat dikonsumsi dan/atau dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan. Kewajiban konstitusional tersebut diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut. Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, masyarakat dapat mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk apapun dengan nyaman, aman, selamat, dan sehat. Juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana menyiapkan undang-undang Jaminan Produk Halal ini menjadi sebuah undang-undang yang efektif dapat berlaku dan diterapkan serta diterima, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, lembaga-lembaga terkait, begitu juga kaitannya dengan masyarakat dan pelaku usaha internasional. Bahwa hadirnya UU-JPH ini harus mendatangkan rahmatan lil alamin sesuai dengan sifat Islam bukan malah mendatangkan kekisruhan dan kesusahan dalam penerapannya.

Abstrak :
Indonesia, dengan mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban terhadap warga negaranya guna memberikan jaminan produk yang halal untuk dapat dikonsumsi dan/atau dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan. Kewajiban konstitusional tersebut diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut. Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, masyarakat dapat mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk apapun dengan nyaman, aman, selamat, dan sehat. Juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana menyiapkan Undangundang Jaminan Produk Halal ini menjadi sebuah undang-undang yang efektif dapat berlaku dan diterapkan serta diterima, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, lembaga-lembaga terkait, begitu juga kaitannya dengan masyarakat dan pelaku usaha internasional. Bahwa hadirnya UU-JPH ini harus mendatangkan rahmatan lil alamain sesuai dengan sifat Islam bukan malah mendatangkan kekisruhan dan kesusahan dalam penerapannya.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh personal intrinsic religiosity dan halal product knowledge millenial Muslim Indonesia terhadap intensi pembelian produk makanan halal. Data responden yang digunakan dalam penilitian sebanyak 710 responden millenial Muslim Indonesia. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan software LISREL 8.8 digunakan untuk mengevaluasi hubungan hipotesis antar variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh personal intrinsic religiosity (PIR) terhadap halal product awareness (HPA), halal product knowledge (HPK) terhadap halal product awareness (HPA), personal intrinsic religiosity (PIR) terhadap halal purchase intention (HPI), halal product knowledge (HPK) terhadap halal purchase intention (HPI), serta halal product awareness (HPA) terhadap halal purchase intention (HPI). Penelitian ini juga menemukan peran mediasi parsial HPA pada pengaruh PIR terhadap HPI, dan  peran mediasi parsial HPA pada pengaruh HPK terhadap HPI. ......This study aims to determine the influence of personal intrinsic religiosity and halal product knowledge Indonesian Muslim millenial on halal food product purchase intention. Data used in this study were 710 data from Indonesian Muslim millennials respondents. Structural Equation Modelling (SEM) analysis with LISREL 8.8 software was used to evaluate the hypothesized relationships between variables in this study. The study results found that there was 13.008px13.008px; personal intrinsic religiosity (PIR) 13.008px;-size: 13.008px;"halal product awareness (HPA), halal product knowledge (HPK) towards halal product awareness (HPA), personal intrinsic religiosity (PIR) towards halal purchase intention (HPI), halal product knowledge (HPK) towards halal purchase intention (HPI), and halal product awareness (HPA) towards halal purchase intention (HPI).  This study also found that there is parcial mediation of HPA in the influence PIR towards HPI, and parcial mediation of HPA in the influence HPK towards HPI.

Abstrak :
Tesis ini menganalis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam menyiapkan kawasan strategis pariwisata Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivism dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi dalam menyiapkan kawasan strategis pariwisata Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata halal berupa dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan outcomes jangka menengah. Proses kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi awal di mana ketidakseimbangan kekuasaan, sumberdaya, dan pengetahuan serta sejarah kerjasama dan konflik mempengaruhi dorongan untuk berpartisipasi. Desain kelembagaan dan kepemimpinan yang mendukung juga mempengaruhi proses kolaborasi. Hal tersebut menyebabkan empat kawasan strategis pariwisata Kota Bandung dinyatakan siap sebagai destinasi pariwisata halal, sementara dua kawasan strategis pariwisata Kota Bandung lainnya dinyatakan tidak siap sebagai destinasi pariwisata halal. ......This thesis analyzes the process and the factors that influence collaborative governance in building the readiness of the Bandung City tourism strategic area as halal tourism destination. This research uses post positivism paradigm with qualitative-descriptive type of research. The findings of this research indicate the collaboration process in building the readiness of the Bandung City tourism strategic area as halal tourism destination consist of face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. The starting conditions in which the power, resources, and knowledge asymetries as well as the prehistory of cooperation or conflict affect the incentives for and constraints on participation in the collaborative process. The institutional design and facilitative leadership also affects the collaboration process. These conditions have caused four tourism strategic areas of Bandung City are ready as halal tourism destination. While two tourism strategic area of Bandung City are not ready as halal tourism destination.

Abstrak :
Tren berbelanja online sudah menjamur dalam masyarakat Indonesia, masyarakat bebas membeli apapun dan dari negara manapun. Tentu berpengaruh terhadap aturan sertifikasi produk halal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam karena masih banyak terjadi transaksi barang impor non halal yang dibeli dari penjual luar negeri. Demikian permasalahan tersebut akan ditinjau menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu tentang pengaturan pengawasan kehalalan produk terhadap keberadaan produk impor, perlindungan dan jaminan hukum untuk masyarakat sebagai konsumen, dan jaminan produk halal untuk masyarakat sebagai konsumen terhadap seller crossborder pada e-commerce di indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Adapun tujuan dari pada penelitiannya ini adalah untuk memberikan usulan dasar pemikiran penerapan peraturan sertifikasi produk halal secara wajib bagi seller crossborder pada e-commerce di Indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa peredaran produk impor dari e-commerce di masyarakat sebagai efek perdagangan bebas tidak selalu membawa dampak positif kepada masyarakat terutama bagi konsumen muslim, pengawasan dan penerapan JPH pada UUJPH dirasa belum dapat digunakan secara maksimal dalam transaksi lintas batas pada marketplace yang disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah dari Undang-Undang tersebut sebagai bentuk peraturan pelaksana dari jaminan produk halal yang spesifik sementara kebutuhan pada saat ini menunjukkan bahwa lembaga jaminan produk halal tersebut memerlukan peraturan yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya dan juga sertifikasi dan penyampaian informasi halal pada produk luar negeri wajib diterapkan oleh pemerintah dan jajarannya. ......The trend of online shopping has mushroomed in Indonesian society, people are free to buy anything and from any country. Of course, this will affect the regulation of halal product certification in Indonesia, where the majority of the population is Muslim because there are still many transactions of non-halal imported goods purchased from foreign sellers. Thus, these problems will be reviewed using several problem formulations, namely the regulation of product halal supervision on the existence of imported products, legal protection and guarantees for the community as consumers, and halal product guarantees for the community as consumers against cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al- Maslahah and Public Interest Theory. The purpose of this research is to provide a proposed rationale for the application of mandatory halal product certification regulations for cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al-Maslahah and Public Interest Theory. To achieve this goal, the author uses a type of normative research with a conceptual approach. As for after the research, it was found that the circulation of imported products from e-commerce in the community as a free trade effect does not always have a positive impact on society, especially for Muslim consumers, the supervision and application of JPH on UUJPH is felt to be unable to be used optimally in cross-border transactions on the marketplace. which is caused by the absence of government regulations from the Act as a form of implementing regulation of specific halal product guarantees while current needs indicate that the halal product assurance agency requires regulations that bind the parties involved in it as well as certification and delivery of information Halal on foreign products must be implemented by the government and its staff.

Abstrak :
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produk makanan halal. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan produk makanan halal melalui e-commerce mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan sertifikasi halal memengaruhi intensi pembelian melalui e-commerce sekaligus melihat peran halal product knowledge sebagai moderator. Penelitian dilakukan secara eksperimental kepada 284 partisipan berusia 18 – 25 tahun yang beragama Islam. Manipulasi dilakukan dengan memberi gambar produk bersertifikasi dan tidak bersertifikasi halal kepada partisipan, kemudiam dilakukan pengukuran terhadap halal product knowledge serta intensi konsumen. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok penelitian. Halal product knowledge juga tidak berperan sebagai moderator, namun mempunyai pengaruh langsung terhadap intensi pembelian melalui e-commerce. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian terkait topik produk halal kedepannya. Selain itu, pengetahuan pada konsumen secara luas tentang produk halal perlu ditingkatkan sejalan dengan maraknya e-commerce. ......As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia is a significant market for halal food products. In recent years, there has been a significant growth in halal food product sales through e-commerce. This study aimed to determine the effect of halal certification existence on purchase intention through e-commerce, while also looking at the role of halal product knowledge as a moderating variable. The study was conducted using experimental design to 284 Muslim participants with age ranged from 18 to 25 years old. Manipulation was done by randomly assigning two types of products, halal certified and not halal certified, to the participants, followed by measuring the other two variables. The result showed that there is no significant difference between the two groups. Furthermore, halal product knowledge was not proven as a moderating variable, yet it has a direct influence on purchase intention through e-commerce. This research was expected to serve as a reference for the future development of studies related to halal products. Additionally, consumer knowledge regarding halal products needs to be enhanced, in line with the increasing popularity of e-commerce.