Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi membahas aturan kriminalisasi hakim agung dalam memutus perkara yang tertuang dalam Pasal 98 juncto Pasal 97 huruf a, b dan c Rancangan Undang Undang tentang Mahkamah Agung (RUU MA) dikaitkan dengan kriteria kriminalisasi yang dinyatakan sejumlah pakar hukum pidana dan asas lex certa. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan aturan kriminalisasi hakim agung tidak sesuai dengan kriteria kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukan dalam doktrin klasik, aturan kriminalisasi hakim agung tidak memenuhi asas lex certa. Jika menurut doktrin modern,aturan kriminalisasi tersebut memenuhi asas lex certa selama peran pemenuhannya juga menjadi tanggung jawab penegak hukum.

---

Thesis discusses criminalization of supreme judge rule on deciding case under Article 98 juncto Article 97 a, b and c Law on the Supreme Court Act (Draft) associated with criminalization criteria stated by law experts and the principle of lex certa. This is a normative research described form of literature studies. Results showed criminalization rule (Draft) of Supreme Judge didnt match with criteria of criminalization. According to classical doctrine, criminalization rule (draft) of supreme judge didnt meet lex certa principle. But according to modern doctrine, criminalization rules did match with lex certa principle within responsibility of judge to fulfill it."

"Fenomena tuntutan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak seorang pejabat publik, mulai mencuat sebagai salah satu dampak dari agenda reformasi tahun 1998. Komisi Yudisial dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung melakukan inisiatif untuk melakukan seleksi rekam jejak sebagai salah satu tahapan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjabat seorang hakim agung. Disebut sebagai “benteng terakhir” pencari keadilan di Mahkamah Agung memiliki fungsi sentral yang mendapat sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengaturan hingga implementasi akan seleksi sebuah rekam jejak sebagai sebuah indikator yang akan mempengaruhi kelulusan calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini disusun dengan metode sosiolegal yang merupakan sebuah kombinasi tidak hanya terbatas pada studi doktrinal, namun termasuk dengan studi non-doktrinal terkait sebuah fenomena hukum dalam sebuah arena sosial tertentu. Dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi eksistensi seleksi rekam jejak calon hakim agung. Penulis menguraikan hasil penelitian dari aspek peraturan, aspek lembaga rekrutmen (dalam hal ini Komisi Yudisial), serta aspek motivasi masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada sebuah seleksi rekam jejak calon hakaim agung. Penelitian akan fokus menggali tiga unsur kualifikasi, validasi, serta motivasi yang terkait dengan sebuah seleksi rekam jejak.

---

The phenomenon of public demand to know the track record of the public officials began to emerge as one of the impacts of the reform agenda in 1998. The Judicial Commission, with the auhority to propose the appointment of Supreme Court Justices, has taken the initiative to carry out track record selection as one of the phase in determining a person’s suitability to serve as a Supreme Court Justice. Referred to the “last bastion” for the justice seekers in the Supreme Court, Supreme Court Justice has a central function that related to the public attention. This research aims to identify how the Judicial Commission regulates and implements the selection of a track record as an indicator that will take affect to the graduation of the candidates for Supreme Court Justice to be proposed to the House of Representatives. This research was conducted with a sociolegal method which is a combination not only limited to doctrinal studies, but also includes non-doctrinal studies related to a legal phenomenon in a particular social arena. In practice, there are non-legal factors that incfluence the existence of track record selection for candidates for Supreme Court Justices. The author elaborates the research results from the regulatory aspect, the recruitment agency aspect (in this case the Judicial Commission), as well as the society motivation aspect which has a major contribution to the selection of the track record of candidates for Supreme Court Justices. The research will focus on exploring the three elements of qualification, validation and motivation related to the track record selection."

"Penelitian ini didasarkan pada wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Penulis ingin melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial adalah state auxiliary organ (lembaga negara bantu) yang menunjang Mahkamah Agung. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung tidak berjalan dengan baik karena permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan dan ketiadaan pengaturan mengenai beberapa hal krusial dalam rekrutmen hakim agung.

---

The thesis is based on the Judicial Commission?s authority to propose the appointment of supreme court justices. Author would like to see the relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. This research focus on two main problems. First, the position and role of the Judicial Commission in the state system of Indonesia. Secondly, relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. Method used in this research is juridical-normative.

The result of this research shows that the Judicial Commission is an state auxiliary organ to support the Supreme Court. Relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices does not work well in reality because of legal problems of vagueness and lack of regulation some crucial matters in the justices recruitment."

"Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebutuhan Hukum Masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia terhadap terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan berwibawa menyebabkan sistem pengawasan selama ini yang hanya bersifat internal harus didukung, dilengkapi dengan pengawasan eksternal. Untuk itu melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketiga terbentuklah Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang terbentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memangkas kewenangan Komisi Yudisial sepanjang mengenai pengawasan terhadap hakim.

---

This study is a normative legal research aims to determine the development of oversight systems for supreme court and constitutional Judges in Indonesia. Law society and Indonesian constitutional require formation of a free, independent, clean and respectable judiciary, however, a oversight system must be supported and equipped with external oversight, which the existing control is an internal one. Through the third amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Judicial Commission was formed as a state institution in charge of maintaining the honor, dignity and behavior of judges. The study was based on the statutory provisions on Judicial Power, the Supreme Court, Constitutional Court and the Judicial Commission formed after the Constitutional Court Decision No. 005/PUUIV/ 2006 that limit the authority of the judicial commission on oversight of judges."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI T 1945. Pengangkatan Jabatan Hakim Agung merupakan unsur penting dalam Hukum Tata Negara, diperlukan pengaturan, mekanisme yang jelas, dan harus terus menerus terjamin pelaksanaannya. Pada Tahun 2013, tiga orang calon hakim agung memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI T 1945, karena kewenangan DPR seharusnya tidak "memilih" akan tetapi "menyetujui" calon hakim agung. Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis dengan menggunakan penafsiran. Hasil penelitian menunjukan dalam pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dalam Pengaturan dan Mekanisme terdapat kekurangan yaitu terjadinya ketidak konsistenan antara Konstitusi dengan Peraturan Perundang-Undangan, serta dalam pelaksanaan pengangkatan sering terjadi permasalahan yaitu tidak terpenuhinya pengusulan calon hakim agung oleh Komisi Yudisial ke DPR. Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut terhadap pengangkatan Jabatan Hakim Agung adalah adanya perubahan mekanisme pengangkatan hakim agung, yaitu dilakukan pembatasan kewenangan DPR yaitu hanya berhak "menyetujui" calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

---

This thesis discusses the regulation, mechanism, and implementation the appointment of Supreme Court Judge Position after Law No. 3 of 2009 Juncto Law No. 5 of 2004 Juncto Law No.14 of 1985 concerning The Supreme Court and the Implication of the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-XI/2013 about case Consitutional Review of Law No. 3 of 2009 about on the Second Amendment Law No. 14 of 1985 concerning The Supreme Court and the Law No. 18 of 2011 concerning Amendment to Law No. 22 of 2004 concerning The Judicial Commission to UUD NRI T 1945. The Appointment Supreme Court Judge Position is an important element in Constitutional Law, is needed regulation, clear mechanism, and should be guaranteed continuous in implementation. In The Year 2013, the three Candidates for Supreme Court Judge appealed to the Constitutional Court to declare Article 8 paragraph (2), (3), and (4) the Supreme Court Act and Article 18 paragraph (4) of the Judicial Commission contrary to Article 24A paragraph (3) UUD NRI T 1945, because of the authority of the Parliament should not "choose" but "approve" Candidates for Supreme Court Judge. In 2014, the Constitutional Court granted the petition of the applicant in its entirety. This study examines the use of normative legal research methods. Primary legals materials that Constitutional Court Decision are analyzed by using interpretation. The results showed in the appointment of Supreme Court Judge Position after Law No. 3 of 2009 Juncto Law No. 5 of 2004 Juncto Law No.14 of 1985 concerning The Supreme Court, in the regulation and the mechanism there is the deficiency that happened inconsistency between the Constitution with Regulations State Institusions, and the implementation of appoinment there are problems of the non-fulfillment of the nomination of Supreme Court Judge by the Judicial Commission to the Parliament. Implications of the Decision of the Constitutional Court against the appointment of Supreme Court Judge Position is a change in the mechanism of appointment of Supreme Court Judge, limiting the authority of Parliament is only entitled "approve" candidate for Supreme Court Judge proposed by the Judicial Commission."