Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank. Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur cidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet. Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam prakteknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam teori. Untuk itu, penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bank dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2293/K/Pdt/1993. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Hak Tanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yang diteliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bank memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memilik hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui cara-cara yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Tanggungan tersebut.

Abstrak :
Sebagai salah satu usaha pokok perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maka pemberian kredit mempunyai prioritas yang cukup kuat. Jaminan dalam pemberian kredit, khususnya Kredit Sindikasi sangat diperlukan terutama untuk menjamin pelunasan hutang debitur apabila wanprestasi. Dan jaminan tersebut dapat berupa tanah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah, dimana atas hasil penjualan jaminan apabila debitur wanprestasi akan dibagikan secara paripassu berdasarkan Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan yang dibuat antara para kreditur, dan apabila pembagian tersebut tidak mencukupi , maka para kreditur dapat mengajukan sita ke Pengadilan yang diwakili oleh Agent. Peralihan piutang dapat saja terjadi dimana salah satu kreditur melakukan penjualan atas partisipasinya dalam kredit yang merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, disebut juga cessie. Dan terhadap persil yang dibebankan dengan Hak Tanggungan, dipasang suatu nilai tanggungan yang dapat membatasi pelunasan piutang apabila hutang debitur membengkak karena adanya piutang dikemudian hari.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini mengenai peraturan yang mengatur tentang eksekusi atas objek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi, yang merupakan eksekusi langsung yang dilakukan oleh kreditur atau pemegang hak tanggungan atas objek hak tanggungan tanpa adanya fiat atau izin dari pengadilan. Sehingga terdapatlah permasalahan bagaimana prosedur tentang parate eksekusi yang berkaitan dengan objek Hak Tanggungan serta pelaksanaannya di dalam praktek perbankan, dan dimana hal tersebut telah diatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan tertier. Kemudian bahan hukum itu dideskriptikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sehingga menghasilkan data deskriptip analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab pemasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan kesimpulan dan saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa parate eksekusi sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6, dan juga tercantum dalam dan di APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan), sehingga lembaga parate eksekusi akan lebih mengikat. Prosedur dan pelaksanaan parate eksekusi itu sendiri harus dengan pelelangan umum yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah menjadi acuan pertama sebagai dasar dari penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi.

---

ABSTRACT This thesis deals with the rules governing the execution of objects of mortgages through Parate Execution, which is a direct execution carried out by the creditor or the holder of mortgage rights on the object of mortgages without the existence of fiat or permission from the court. So that there are problems how the procedure regarding the execution of parate relating to the object of Underwriting Rights and its implementation in banking practice, and where it has been regulated. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the legal material is described and analyzed with a qualitative approach. So as to produce analytical descriptive data and obtain more structured data in order to answer the problems that have been formulated for conclusions and suggestions to be obtained if there are still things that need to be corrected. Based on the results of the study, it can be concluded that the execution parate is regulated in Article 6 of the Underwriting Rights Act, and is also listed in and in the APHT (Underwriting Deed), so that the parate execution institution will be more binding. The procedure and implementation of the parate execution itself must be carried out in a public auction in accordance with applicable regulations, in this case regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) number 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Auction Implementation Guidelines. And to resolve these conflicts, the laws and regulations relating to them must be the first reference as a basis for resolving the ongoing problems.

 

Keywords : Parate Execution, Execution of Mortgage Rights, Mortgage Rights

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang mengatur tata cara penjaminan tanah dengan jaminan kebendaan hak tanggungan dengan metode penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai tata cara pemberian hak tanggungan dengan cara tidak langsung serta kesesuaian hukum yang berlaku dan digunakan didalam masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan telah jelas mengatur mengenai tata cara penjaminan hak tanggungan dengan menggunakan metode Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tetapi masih terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari Putusan No 1675 Pdt G 2007 PN JKT SEL dan pertimbangan hukum serta putusan hakim masih belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. ......This research studies examines the legal rules that regulate the procedure of land guarantee with material guarantee which is mortgage with Authority Letter of Mortgage Imposing Mechanism as an indirect way to give a mortgage and law suitability that prevails and used in society Writing method that is used is juridical normative The writing of this minithesis is using literature research methods with secondary data as the resource The results of the research shows that although the rules have been clear on the procedure about mortgage with Authority Letter of Mortgage Imposing Mechanism but there`s still a deviation that happens in society which shows in case No 1675 Pdt G 2007 PN JKT SEL and consideration of the law and the judge 39 s verdict is still not in accordance with the rules of the applicable law.

Abstrak :
[ABSTRAK
Praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Tanggungan (UUHT). Dalam UUHT dijelaskan bahwa perlindungan kepada para pihak diberikan melalui suatu lembaga hak jaminan, yang dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak terkait. Penyaluran pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga perantara (intermediary) keuangan, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Dengan demikian, kreditur dapat mendapatkan pembayaran atas hutang debitur melalui pelelangan umum berdasarkan hak tanggungan jika suatu waktu debitur wanprestasi dalam melaksanakan prestasinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Cara untuk melakukan pelelangan tersebut diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menjelaskan bahwa lelang dapat dilakukan melalui penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, namun lelang tersebut harus dimulai dengan suatu pengumuman agar masyarakat luas dapat ikut serta dalam proses lelang tersebut. Pada prakteknya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur dengan cara melakukan proses pelelangan secara sepihak dan penjualan dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 1962/K/Pdt/2011 Tanggal 15 Maret 2011. Dalam putusan tersebut, Bank Panin selaku kreditur serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL Kota Makasar) telah melakukan pelanggaran dengan cara melakukan proses pelelangan secara sepihak sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur karena nilai pelelangan di bawah harga pasar. Terdapat kesalahan dari pihak KPKNL Kota Makassar karena tidak melakukan pemeriksaan harga apresial objek hak tanggungan sehingga merugikan PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) selaku debitur. Berdasarkan hal tersebut debitur mengajukan gugatan terhadap kreditur. Gugatan tersebut pada akhirnya ditolak dengan alasan salah alamat (error in persona) dan tidak jelas (obscuur libel). Namun upaya hukum dapat dilakukan melalui pembatalan putusan pengadilan agar dapat tercipta keadilan bagi debitur dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

---

ABSTRACT
The practice of credit activities with Mortgage as guarantee should be carried out in accordance with the provisions set out in the Law of Mortgage (LMA). In LMA explained that the protection of the parties are given through a collateral rights institutions, which can provide legal certainty for stakeholders. Lending or credit to the community made by the bank as an intermediary financial, always stated and entered in an agreement as the basis for the legal relationship between the parties, such as lender (creditor) and the borrower (debtor). Thus, creditors may obtain payment of the debt through a public auction based on the mortgage if a debtor defaults. It is regulated in Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage. The way to do auctions are arranged also in the Ministry of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the Auction, which explains that the auction can be done through the sale of goods which is open to the public at a price quote in writing and/or oral increasing or decreased to achieve the highest price, but the auction shall begin with an announcement that the public can participate in the auction process. In practice, there are still violations committed by creditors by way of auction process unilaterally and selling at a price below the market. This can be seen from the decision of Case Number 1962/K/Pdt/2011 Date of March 15, 2011. In the decision, Panin Bank as creditor and the State Property Office and Auction of Makassar (Makassar City KPKNL) has committed an offense by carrying out the auction process unilaterally with the result not to give a sense of justice for debtors because the value of the auction was below market prices. There was an error commited by Makassar City KPKNL for not checking the apreisal price of mortgage object to the detriment of PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) as the debtor. Based on the event, debtor filed a lawsuit against the creditor. The lawsuit was eventually dismissed by the court due to wrong address/subject (error in persona) and unclear (obscure libel). However, legal action can be done through the cancellation of the court decision in order to create justice for debtors and legal certainty for the parties aggrieved., The practice of credit activities with Mortgage as guarantee should be carried out in accordance with the provisions set out in the Law of Mortgage (LMA). In LMA explained that the protection of the parties are given through a collateral rights institutions, which can provide legal certainty for stakeholders. Lending or credit to the community made by the bank as an intermediary financial, always stated and entered in an agreement as the basis for the legal relationship between the parties, such as lender (creditor) and the borrower (debtor). Thus, creditors may obtain payment of the debt through a public auction based on the mortgage if a debtor defaults. It is regulated in Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage. The way to do auctions are arranged also in the Ministry of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the Auction, which explains that the auction can be done through the sale of goods which is open to the public at a price quote in writing and/or oral increasing or decreased to achieve the highest price, but the auction shall begin with an announcement that the public can participate in the auction process. In practice, there are still violations committed by creditors by way of auction process unilaterally and selling at a price below the market. This can be seen from the decision of Case Number 1962/K/Pdt/2011 Date of March 15, 2011. In the decision, Panin Bank as creditor and the State Property Office and Auction of Makassar (Makassar City KPKNL) has committed an offense by carrying out the auction process unilaterally with the result not to give a sense of justice for debtors because the value of the auction was below market prices. There was an error commited by Makassar City KPKNL for not checking the apreisal price of mortgage object to the detriment of PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) as the debtor. Based on the event, debtor filed a lawsuit against the creditor. The lawsuit was eventually dismissed by the court due to wrong address/subject (error in persona) and unclear (obscure libel). However, legal action can be done through the cancellation of the court decision in order to create justice for debtors and legal certainty for the parties aggrieved.]

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalamvcara bertrnsaksi dalam perdagangan, melalui internet peserta lelang yang sedianya harus datang ke kantor lelang, saat ini dapat mengikuti kegiatan lelang tanpa datang terlebih dahulu ke kantor lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membangun Aplikasi Lelang Email (ALE) untuk mendukung perkembangan dari kegiatan lelang, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan kementerian keuangan yang memperbolehkan lelang online untuk objek hak tanggungan, Padahal sebelumnya telah ditetapkan larangan terhadap pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui internet, bagaimanakah keabsahan serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan melalui ALE adalah sah, karena tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terdapat aturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan bahwa lelang eksekusi termasuk lelang atas objek hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui lelang online, selain itu tidak terdapat perbedan yang signifikan antara lelang online dengan lelang konvensional oleh karenanya hak dari pemenang lelang pada dasarnya secara hukum tetap terlindungi

---

ABSTRACT
The development of technology, particularly the internet, has brought many changes in commerce. Through the internet, bidders which originally have to come to the auction house, now can remotely participate in the auction. In Indonesia, The Ministry of Finance has built an e-mailauction application(ALE) to support the development of auctions. The Ministry of Finance also enacted ministerial regulation that allowsthe online auctions of mortgage objects. Previously,however, the government had set a ban on the online auction of Mortgage objects (execution auction). Therefore, the problem examined in this theses is the legal validity and the legal protection for the auction winners.The research method used in this paper is a normative study using secondary data.The writer concluded that the online auction of mortgage objects through ALE is legitimate because there is no restriction in the Act No. 4 of 1996 on Mortgage and it is comply with the Act No. 11 of 2008 on Information and ECommerce. Furthermore,the newMinister of Finance Regulation, namelyPMK 27 of 2016,determines that execution auction, including mortgage auction, can be carried out through online auction.Thewriter also found that there is no significant differencebetween online auction and conventional auction. Therefore, the auction purchaser is legally protected

Abstrak :
Pencatatan hak tanggungan diperlukan sebagai tanda lahirnya hak tanggungan dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sistem hukum jaminan menganut adanya larangan janji memberikan barang jaminan untuk dimiliki kreditor jika debitor wanprestasi. Namun dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb., diputuskan bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat menjadi milik Penggugat cessionaris seluruhnya sebagai bentuk pelunasan dari Tergugat. Tergugat sebagai debitor melakukan wanprestasi dan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan yang dibahas adalah proses pengikatan jaminan hak tanggungan, proses pengalihan piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dan menganalisis penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutus Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb sesuai ketentuan jaminan yang berlaku. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutuskan obyek jaminan menjadi milik Penggugat sebagai bentuk pelunasan Tergugat dan menyatakan Penggugat sebagai kreditor yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap objek hak tanggungan atas dasar wanprestasinya Penggugat dinilai kurang tepat. Perjanjian kredit tanpa diikuti dengan pendaftaran jaminan hak tanggungan di kantor pertanahan membuat kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Obyek jaminan secara hukum masih merupakan milik dari pemberi jaminan, karenanya eksekusi jaminan harus dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu. Kreditor konkuren dapat menuntut haknya untuk memperoleh pembayaran dengan melalui proses gugatan terlebih dahulu yang diikuti dengan penyitaaan dan lelang barang milik debitor. ......The registration of the mortgage is required for the mortgage to exist and for the creditor to receive primary legal standing to execute the collateral according to the regulated procedure. Collateral law system adheres to the prohibition of pledges to give collateral to be owned by the creditor if the debtor default. However, on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb decided that collateral in form of land and building owned by Defendant belong to Plaintiff cessionaries as a form of his repayment. Defendant debtor default and his existence are unknown. The problems in this thesis are the process of mortgage binding, the process of receivables transfer which pledged by mortgage and analyzes judges rsquo legal application in judging and deciding on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb according to regulated collateral law. The thesis research method is normative juridical research with explanatory and prescriptive as its research type. Judges rsquo legal application in judging and deciding the collateral belongs to the creditor as a form of his repayment and stated Plaintiff as the creditor who has rights and obligations to mortgage object are imprecise. Credit agreement which is not followed by the registration of mortgage at the land office put creditor position as a concurrent creditor. The collateral object legally is still owned by the guarantor, therefore the collateral execution must be done by meeting certain procedures. A concurrent creditor could demand his rights to receive payment from debtor through lawsuit process followed by foreclosure and auction of debtor rsquo s properties.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Jaminan merupakan salah satu faktor dalam pertimbangan pemberian kredit dari bank. Pada kenyataannya saat ini Debitur ataupun pihak pemilik jaminan akan menggunakan segala upaya agar harta benda miliknya tidak dieksekusi oleh bank apabila terjadi wanprestasi, hal ini sangat berhubungan dengan itikad baik daripada debitur dan pemilik jaminan, ketika debitur mengajukan pinjaman terhadap debitur seharusnya debitur juga sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pinjaman pokok berserta bunga terhadap kreditur, dikarenakan tidak ingin harta benda nya dieksekusi maka debitur melakukan upaya-upaya baik secara non-hukum ataupun dengan melalui jalur hukum, pada perkembangannya kasus-kasus perbankan menjadi lebih kompleks lagi dibandingkan sebelumnya, dikarenakan pengetahuan debitur dan pemilik jaminan juga semakin banyak dan tajam mengenai hukum dan sistem perbankan, seperti yang dilakukan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

---

ABSTRACT
Banks as collectors of public funds, collect funds from the public in a very large amount with a long period of time is a major source for the Bank in channeling back to the community in need in the form of loans or credit. This is called the function of the Bank as Intermediation. The existence of the borrowing and borrowing relationship begins with the creation of an agreement between the borrower (debtor) and lend (creditor) as outlined in the agreement form. An essential element of bank credit is the trust of the bank as a creditor to the borrower's customer as a debtor. Guarantee is one of the factors in the consideration of lending from the bank. In fact, at this time the Debtor or the owner of the warranty will use all efforts to keep his property not executed by the bank in case of default, this is very much in relation to the good faith of the debtor and the owner of the guarantee, when the debtor applying the loan to the debtor should the debtor have also prepared for carrying out its obligations by paying principal and interest credit to the creditor, because it does not want his property executed then the debtor makes efforts either non-law or through legal channels, the development of banking cases becomes more complex than ever before, the knowledge of debtors and owners of collaterals is also increasingly and sharply concerning the laws and banking system, as is done by proposing third party resistance and lawsuits unlawful act.