Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Perdamaian dalam PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh Debitor melalui suatu dokumen hukum yang meliputi pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor, dengan mekanisme yang telah terlebih dahulu disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU, namun dalam praktek, ternyata permasalahan pada proses pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian tersebut dapat terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Bahwa dalam putusan PKPU tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kreditor, tim pengurus menyatakan bahwa terdapat dua kreditor yang tidak dapat memberikan suaranya terhadap rencana perdamaian padahal Kreditor tersebut telah ditetapkan dalam suatu Daftar Piutang Tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dikesampingkannya hak pemungutan suara (voting) kreditor dalam proses persetujuan rencana perdamaian PKPU, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditetapkannya Kreditor dalam suatu Daftar Piutang Tetap menandakan bahwa Para Kreditor telah melewati tahap verifikasi legalitas Para Kreditor; status tagihan, dan jumlah hak suara yang dimiliki. Sehingga tidak terdapat kualifikasi maupun faktor apapun yang memungkinkan Hakim untuk mengesampingkan / meniadakan hak suara Kreditor untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian. Akibat hukum dikesampingkannya hak suara Kreditor tidak serta merta menghilangkan status sebagai Kreditor dan hak tagihnya hilang, melainkan tetap ada sebagaimana dalam Daftar Piutang Tetap dan setelah perdamaian disahkan maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, kecuali Kreditor Separatis sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, terkait dengan analisis putusan, maka Hakim telah melanggar Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU.

---

The Reconciliation Plan in PKPU is an offer submitted by the Debtor through a legal document covering payment of his debts to Creditors, with a mechanism that has been previously agreed upon by the Debtor and his Creditors as stipulated in Article 281 paragraph (1) UUK PKPU, but in practice, it turns out that problems in the voting process for the Reconciliation Plan can occur. As in Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Whereas in the PKPU decision, after an examination of the completeness of creditor documents, the management team stated that there were two creditors who were unable to vote on the reconciliation plan even though the creditors had been determined in a List of Fixed Receivables. By using normative-juridical research methods, this article aims to analyze the exclusion of creditors' voting rights in the approval process for the PKPU Reconciliation Plan, as well as the considerations of the Panel of Judges in passing a decision on Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. The results of this study are that the determination of Creditors in a Register of Receivables indicates that the Creditors have passed the legality verification stage of the Creditors; the status of the invoice, and the number of voting rights held. So that there are no qualifications or any factors that allow the Judge to set aside / cancel the Creditors' voting rights to vote on the Reconciliation Plan. The legal consequence of setting aside the Creditor's voting rights does not necessarily eliminate the status as a Creditor and the rights to collect are lost, but remain as in the List of Fixed Receivables and after the settlement is ratified, it will bind all Creditors except Separatist Creditors as in Article 281 paragraph (2) UUK PKPU, then legal remedy that can be done is cassation to the Supreme Court. Furthermore, related to the analysis of the decision, the Judge has violated Article 281 paragraph (1) of the PKPU Law."

"Pada tanggal 2 Desember tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). Aturan ini memberikan keistimewaan saham dengan hak suara multipel (SDHSM) bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin melakukan penawaran umum dengan memberikan hak untuk mengesampingkan prinsip satu saham satu suara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Akan tetapi aturan tersebut hanya memperkenankan bagi PT yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Berbeda dengan Indonesia, baik di Negara Amerika maupun di Hong Kong tidak membatasi jenis kegiatan usaha tertentu. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini ialah mencari alasan ketentuan SDHSM di Indonesia yang hanya dibatasi untuk Emiten yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat komparasi dengan Negara Amerika Serikat dan Hong Kong. Adapun alasan pemilihan negara tersebut dijadikan sebagai perbandingan karena aturan POJK tersebut mengikuti praktik yang terjadi di bursa Amerika, dalam hal ini New York Stock Exchange (NYSE) dan National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ) dan Hong Kong, dalam hal ini Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan alasan pengaturan SDHSM di Indonesia hanya ditujukan bagai Emiten yang menggunakan teknologi disebabkan dalam pertimbangan dan penjelasan POJK 22/2021 menyampaikan bahwa aturan ini ditujukan untuk mengakomodir perusahaan teknologi agar para pendiri perusahaan dapat mengembangkan teknologi dan inovasi yang dimiliki dan dapat menghindari gangguan dari pemegang saham biasa yang tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu para pendiri dapat mempertahankan kendali perusahaan untuk mengejar inovasi yang mereka miliki sehingga bisnis suatu emiten dapat dikembangkan melalui pengetahuan dan arahan strategis dari seorang pendiri yang memiliki visi dan misi yang unik. Selain itu apabila merujuk pada praktik yang terjadi di Amerika Serikat dan Hong Kong terlihat bahwa mayoritas pengguna SDHSM merupakan perusahaan teknologi.

---

On December 2, 2021, the Financial Services Authority (OJK) issued regulation Number 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). This regulation provides the privilege of multiple voting rights shares (SDHSM) for Limited Liability Companies (PT) that wish to go public, granting the right to override the principle of one share one vote as stipulated in Article 84 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law). However, this regulation only allows PTs that use technology as their main business. Unlike Indonesia, both in the United States and Hong Kong, there is no restriction on the type of business activities. Therefore, the issue in this study is to find the reasons for the SDHSM provisions in Indonesia being limited only to issuers that use technology as their main business. This research was conducted by making comparisons with the United States and Hong Kong. The reason for choosing these countries as comparisons is because the POJK regulation follows the practices occurring in the American stock exchanges, namely the New York Stock Exchange (NYSE) and the National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ), and Hong Kong, namely the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). This study uses normative legal research methods and comparative law. The results of the study indicate that the reason for regulating SDHSM in Indonesia is directed only at issuers that use technology because, in the considerations and explanations of POJK 22/2021, it is stated that this regulation is aimed at accommodating technology companies so that the company founders can develop the technology and innovations they have and avoid interference from ordinary shareholders who do not have the same knowledge as they do. Therefore, the founders can maintain control of the company to pursue their innovations so that the business of an issuer can be developed through the knowledge and strategic direction of a founder who has a unique vision and mission. In addition, referring to the practices in the United States and Hong Kong, it is evident that the majority of SDHSM users are technology companies."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruhperbedaan nilai hak arus kas dengan hak suara terhadap pemilihan auditor dalamgrup bisnis. Penelitian ini menggunakan sampel grup bisnis yang berada diIndonesia sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaannilai hak arus kas dengan hak suara tidak memiliki pengaruh yang signifikanterhadap pemilihan auditor. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan nilaihak arus kas dengan hak suara memiliki pengaruh negatif terhadap pemilihan kantorakuntan publik Big 4 dalam grup bisnis. Masalah keagenan yang disebabkan olehperbedaan nilai hak arus kas dan hak suara mendorong permintaan atas kualitasaudit yang lebih baik sehingga perusahaan cenderung berkonsentrasi pada KAP Big4 dalam grup bisnis.

---

ABSTRACTThis research aims to give empirical evidence on the impact of divergencein cash flow rights and control rights to auditor selection in business group. Theresearch uses data sample on business group in Indonesia. The result shows that thedivergence in cash flow rights and control rights does not have significant impactto auditor selection in business group. However, it has a negative impact to Big 4auditor selection in group business. Agency problem caused by the divergence incash flow rights and control rights creates a demand for a better quality audit.Therefore, companies in business group tend to concentrate on Big 4 auditor inbusiness group"