Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proverty represents a social phenomenon that is increasingly wide spreading in rural areas over time....."

"Representasi gender dalam Hubungan Internasional menjadi gagasan yang penting untuk hadir, terlebih ketika kajian ini berupaya untuk menjadi ranah keilmuan yang bersifat gender-blind. Feminisme kemudian datang sebagai kajian yang memperlihatkan gagasan serta ruang baru yang sebelumnya tidak tersentuh pada kajian HI, yaitu kaitan antara dinamika HI dan isu perempuan, termasuk di dalamnya isu mengenai hak politik perempuan. Pada tahun 2010, kawasan Asia Tenggara hadir dengan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) untuk juga dapat meneruskan ide besar dalam jaminan hak perempuan, tidak terkecuali hak politik. Sayangnya, kehadiran badan tersebut tidak serta-merta meluruhkan gagasan patriarki yang hadir bagi ranah politik perempuan di Asia Tenggara. Kajian literatur ini secara lebih jauh bertujuan untuk dapat merangkum kajian dan memberikan pencerahan baru mengenai hak politik perempuan di negara-negara Asia Tenggara. Kajian literatur ini mencakup 43 literatur yang terdiri atas buku, bab dalam buku, serta artikel jurnal. Melalui metode taksonomi, kajian literatur ini mengelompokkan literatur yang ditemukan ke dalam empat tema utama, yaitu (1) adopsi norma hak politik perempuan di negaranegara Asia Tenggara; (2) implementasi jaminan hak politik perempuan di negara-negara Asia Tenggara; (3) hambatan perempuan dalam meraih hak politik di negara-negara Asia Tenggara; serta (4) isu dalam hak politik perempuan di negara-negara Asia Tenggara. Kajian literatur ini juga berupaya untuk memetakan konsensus, perdebatan, serta kesenjangan di dalam tema kajian yang ada. Tulisan menemukan bahwa dinamika antara adopsi norma dan implementasi di dalam kebijakan merupakan suatu ranah yang cukup bergejolak di Asia Tenggara. Selain itu, tulisan juga menemukan bahwa masih diperlukan pemetaan hambatan utama agar pencarian jalan keluar yang solutif juga dapat dipetakan secara seksama. Hal serupa juga hadir pada ranah isu mengenai hak politik perempuan di Asia Tenggara yang dinilai masih belum menemukan jalan keluar.

---

Gender representation in International Relations is essential, primarily when this study seeks to become a gender-blind scientific field. Feminism then emerged as a study that showed span-new ideas and spaces previously untouched in IR studies, namely the link between the dynamics of IR and women's issues, including women's political rights. In 2010, the Southeast Asian region developed the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) to continue guaranteeing women’s rights, including its political sphere. Unfortunately, the presence of this body does not necessarily eradicate the patriarchal ideas that exist in the realm of women's politics in Southeast Asia. This literature review aims to summarize studies and provide new enlightenment regarding women's political rights in Southeast Asian countries. This review includes 43 pieces of books, book chapters, and journal articles. Using the taxonomy method, this literature review groups the literature found into four main themes, namely (1) adoption of women's political rights norms in Southeast Asian countries; (2) implementation of guaranteed women's political rights in Southeast Asian countries; (3) obstacles for women in achieving political rights in Southeast Asian countries; and (4) issues in women's political rights in Southeast Asian countries. This literature review also attempts to map consensus, debate, and gaps in existing study themes. The paper finds that the dynamics between norm adoption and policy implementation are volatile in Southeast Asia. Apart from that, the article also finds that mapping the main obstacles is still needed so that the search for a solution can also be mapped carefully. A similar thing is also present in issues regarding women's political rights in Southeast Asia, which still have not found a solution."

"ABSTRAKTesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu yaitu hak dipilih dan memilih untuk jabatan politik/publik adalah dilindungi konstitusi. Pengisian jabatan politik oleh seorang ASN melalui mekanisme pemilu adalah suatu yang wajar dan terlindungi sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seorang ASN mempunyai hak politik dan hak konstitusional jika ingin maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Sehingga seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara profesi seorang ASN dengan profesi lainnya, misalnya Advokat, Notaris, Dokter, dan lain-lain dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Namun dengan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 Tentang ASN tersebut, telah membatasi hak seorang ASN dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara yang ingin berpartisipasi dalam mengisi jabatan-jabatan publik dengan diwajibkannya seorang ASN untuk menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Dengan demikian ketentuan Pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, yang membedakan profesi seorang ASN dengan Profesi lainnya bersifat diskriminatif, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28i ayat (2) UUD 1945. Padahal, dalam kedudukannya sebagai warga negara maka ASN juga mempunyai hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Ada beberapa hak asasi manusia yang dimiliki oleh ASN sebagai warga negara dan ada pula hak-hak politik yang melekat pada individu ASN tersebut, namun dengan berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 hak-hak tersebut menjadi dibatasi dan melanggar hak asasi maupun hak politik ASN.

---

ABSTRACT

This thesis discusses restrictions on political rights ASN (PNS) of Article 119 and Article 123 paragraph (3) of Act No. 5 In 2014 about ASN. As a citizen of Indonesia, the ASN also have civil rights and political exclusion that is protected by the constitution. An ASN can not take charge of a political party but to use their political rights in the election, namely the right of elected and to vote for political office / public are constitutionally protected. Charging political office by an ASN through the mechanism of elections is a natural and protected all done in good faith and through the mechanisms set out in the legislation. An ASN having political rights and constitutional rights if it is to go forward as President and Vice President; chairman, deputy chairman and members of the House of Representatives; chairman, deputy chairman and members of the Regional Representative Council; governor and vice governor; regent / mayor and deputy regent / deputy mayor. So there should be no difference in treatment between an ASN profession with other professions, for example Advocate, Notary, doctors, and others in filling public positions. However, with the enactment of Law No. 5 2014 On the ASN, has limited rights to use the ASN in their rights as citizens who wish to participate in filling public positions with an ASN mandatory to declare in writing to resign as a civil servant since registering as a candidate. Thus the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) of Act No. 5 In 2014, the ASN distinguishes a profession with other professions is discriminatory, contrary to Article 28D paragraph (1), Article 28i paragraph (2) of the 1945 Constitution In fact, in his capacity as a citizen, the ASN also has rights human rights is protected by the constitution. There are some human rights that are owned by the ASN as citizens and some political rights attached to the ASN individual, but with the application of Article 119 and Article 123 paragraph (3) of Act No. 5 In 2014 these rights be restricted and violated the human rights and political rights ASN."

"Seiring perkembangan waktu, masalah ketimpangan serta kemiskinan masih terjadi di hampir semua wilayah di dunia. Menurut Boesen dan Martin (2007) terjadi perubahan ketika sebelumnya kemiskinan dilihat dari Basic needs Approach menjadi Right-Based Approach yang lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk mengatasi masalah Ketimpangan Ekonomi. Dalam penelitian ini hak dasar yang diamati adalah Hak Sipil dan Hak Politik yang tercermin pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya pada aspek Indeks Kebebasan sipil (IKS) dan Indeks Hak-hak Politik (IHP). Berikutnya ada Hak Atas Pekerjaan dan Hak Atas Kehidupan yang Layak tergambar pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pada Persentase Penduduk Miskin. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan Hak Politik dan Hak Atas Kehidupan yang Layak bisa mengurangi Ketimpangan Ekonomi karena IHP dan Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh yang signifikan pada Ketimpangan Ekonomi. Hal tersebut bisa terjadi karena penggunaan Hak Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) eksekutif dan legislatif di pusat maupun di daerah serta partisipasi politik masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan yang memihak bagi masyarakat miskin dalam hal Ketimpangan Ekonomi. Begitupun Persentase Penduduk Miskin yang menjadi gambaran atas pemenuhan Hak Atas Kehidupan yang Layak dari Pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia bisa mempengaruhi angka ketimpangan. Jika negara bisa mengurangi angka kemiskinan yang berarti telah memberikan dan menjamin kesejahteraan penduduknya sesuai amanat UUD 1945 dapat mempengaruhi dan mengurangi tingkat Ketimpangan Ekonomi Nasional.

---

Over time, the problem of inequality and poverty still occurs in almost all regions of the world. According to Boesen and Martin (2007) there was a change when previously poverty was seen from the Basic needs Approach to a Right-Based Approach which focused more on fulfilling the basic rights of citizens to overcome inequality problems. In this study, the basic rights observed are Civil Rights and Political Rights which are reflected in the Indonesian Democracy Index (IDI), especially in the aspects of the Civil Liberties Index and the Political Rights Index . Next, there is the right to work and the right to a decent life which is reflected in the Open Unemployment Rate and in the Percentage of Poor Population. This study finds that the fulfillment of political rights and the right to a decent life can reduce Economic Inequality because IHP and Percentage of Poor Population have a significant influence on the Economic Index. This can happen because the use of political rights in executive and legislative general elections at the center and in the regions as well as community political participation can influence policies that favor the poor in terms of economic inequality. Likewise, the percentage of poor people, which is an illustration of the fulfillment of the right to a decent life from the government for Indonesian citizens, can affect the number of inequality. If the state can reduce the poverty rate, which means that it has provided and guaranteed the welfare of its population in accordance with the mandate of UUD 1945 (Constitution), it can influence and reduce the level of national economic inequality."