Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di Wilayah Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan penelitian kualitatif dan wawancara mendalam. Pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di kedua perusahaan garmen yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hambatan yang dialami oleh seksi pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas. Diperlukannya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan hak-hak pekerja perempuan dapat melalui penyempurnaan peraturan, dan pengadaan pengawas yang berkualitas dan kompeten.

---

This research is to know the supervision of the rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in the Nusantara Bonded Zone Cakung and Barriers experienced in exercising oversight rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in Region Nusantara Bonded Zone Cakung. The research methods used in this research is qualitative research and depth interview. Supervision rights of women workers in the garment enterprises conducted by Jakarta Dept. of Manpower North has not done well and the maximum. Barriers experienced by the section supervisor Dept. of Manpower North Jakarta, namely the lack of quantity and quality inspectors. The need for improvements in monitoring the implementation of labor rights of women workers can, by improving regulations, and procurement of qualified and competent supervisors."

"Hak pekerja perempuan, terkhusus dalam hal cuti melahirkan (maternity leave), adalah salah satu bagian yang penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Tetapi pengaturan mengenai cuti melahirkan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi implementasi, jangka waktu, maupun substansi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kelemahan dalam pengaturan hukum terkait dengan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan untuk memperkuat mengenai perlindungan hak pekerja perempuan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pengaturan cuti melahirkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang optimal, terutama mengenai durasi cuti, pemberian upah, dan mekanisme pengajuan. Penelitian ini menyertakan studi komparasi dengan negara Swedia dan Yunani. Dalam penelitian ini memberikan reformulasi mengenai pengaturan cuti melahirkan yang didalamnya mengenai durasi cuti, pemberian hak istimewa, dan pemberian upah secara penuh. Dengan adanya reformulasi ini, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan mendukung adanya keseimbangan produktivitas antara tenaga kerja perempuan dan kebutuhan akan perlindungan reproduksi.

---

The rights of women workers, especially in terms of maternity leave, are an important part of protecting human rights. However, regulations regarding maternity leave in Indonesia still face various challenges, both in terms of implementation, time period and legal substance. This research aims to analyze weaknesses in legal regulations related to maternity leave rights for female workers to strengthen the protection of female workers rights. The research results have shown that the maternity leave regulations in Law Number 13 of 2003 concerning Employment do not fully guarantee optimal protection, especially regarding the duration of leave, payment of wages and application mechanisms. This research includes a comparative study with Swedia and Yunani. This research provides a reformulation regarding the regulation of maternity leave, which includes the duration of leave, granting privileges, and providing full wages. With this reformulation, it is hoped that a legal system will be created that is more inclusive and supports a balance in productivity between women’s workforce and the need for reproductive protection."