Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk memperoleh bagian warisan yang menjadi haknya. Hak yang dimaksud adalah hak menuntut hereditatis petitio sesuai Pasal 834 KUHPerdata. Terdapat berbagai macam hak menuntut, sehingga perlu diketahui lebih mendalam mengenai hak menuntut yang dimiliki ahli waris berdasarkan KUHPerdata. Berdasarkan studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 789/PK/PDT/2010 terdapat sengketa waris yang harta warisannya dikuasai salah satu ahli waris, dimana gugatan diajukan oleh para ahli waris berdasarkan hak menuntut yang dimiliki. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan dikaitkan dengan hukum positif yang berkaitan dengan hukum waris dan mengenai hak menuntut yang dimiliki ahli waris dalam sistem pewarisan. Hak menuntut seorang ahli waris terdiri dari hak menuntut ahli waris secara umum, yaitu hak menuntut bagian warisan dan hak menuntut menguasai harta warisan. Serta terdapat pula hak menuntut kepada sesama ahli waris, seperti hak menuntut terkait anak luar kawin diakui sah, hak menuntut terkait suami atau istri kedua, hak menuntut terkait pihak ketiga yang mewaris berdasar surat wariat, hak menuntut terkait batasan dan larangan dalam pembuatan surat wasiat serta hak menuntut pemisahan pembagian warisan. Proses hukum berdasarkan kasus diajukan tidak hanya berdasarkan 1 satu macam hak menuntut saja, melainkan didasari oleh beberapa macam hak menuntut yang dimiliki oleh ahli waris.

---

The thesis discussed regarding the rights owned by the heirs to have the inheritance they are entitled. The right is the right to sue hereditas petitio in accordance with the article 834 civil code. There are various kinds of the right to sue, so it is important to explore about the right to suing by the heirs based on civil code. Based on case study Supreme Court Decisions of The Republic of Indonesia Number 789 PK PDT 2010 there are inheritance dispute whose estate of inheritance controlled by one of the heirs, where a lawsuit filled by the heirs based on the possession of the right to sue. Normative research method used to asses the problem associated with positive law relating to inheritance law and about the right to sue by the heirs in the inheritance. The right to sue of an heir consists of the right to sue in general, which is the right to sue inheritance and the right to sue to take control of the estate of inheritance. There were also the right to sue to others heirs, such as related to children outside marriage, the second husband or wife, a testament to a third party, related to boundaries and prohition in making a testament and the right to sue separation the partition of an inheritance. The legacy process submitted not only based on 1 one kind of the right to sue, but based on some sort of the right to sue owned by the heirs."

"Penerapan Lembaga Rechtsverwerking Pada Sengketa Tanah Di Wilayah Meruya Selatan Berdasarkan Putusan Kasasi NO. 570/K/Pdt/1999. Lembaga Rechsverwerking merupakan salah satu asas yang dikenal dalam Hukum Adat, yaitu seseorang akan kehilangan hak menuntut atas tanahnya jika dalam jangka waktu tertentu telah membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, dan pada tanah tersebut telah dikuasai/dimliki oleh pihak lain dengan itikad baik. Asas rechtsverwerking telah diadopsi menjadi bagian materi dari Hukum Tanah Nasional sebagaimana dijumpai dalam pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem negatif Pendaftaran Tanah. Dalam sistem negative Pendaftaran Tanah, bahwa orang yang nama tertulis dalam tanda bukti hak masih dapat digugat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kasus sengketa tanah di wilayah Meruya Selatan, Jakarta Barat, berdasar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570/K/Pdt/1999, menetapkan bahwa PT. Portanigra adalah satu-satunya pembeli dan pemilik yang sah atas sejumlah tanah milik adat di atas tanah sengketa. Semua orang yang memperoleh hak atas tanah untuk mengosongkan sejumlah tanah-tanah milik adat tersebut dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PT. Portanigra.Akibat putusan tersebut banyak warga masyarakat yang telah mempunyai sertipikat hak diatas tanah sengketa menjadi korban. Ternyata putusan tersebut sama sekali tidak memperhatikan asas rechtsverwerking, bahkan banyak ketentuan-ketentuan Hukum Tanah Nasional yang dikesampingkan. Lembaga Rechtsverwerking dapat dijumpai pada ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 , pasal ini jelas merupakan perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak atas tanah, jika perolehannya dilakukan dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Dengan demikian hasil putusan tersebut disamping tidak diterapkannya lembaga rechtsverwerking juga banyak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah Nasional yang terdapat dalam UUPA, misalnya tidak diperhatikan Konversi Hak atas Tanah, syarat subyek hukum pemegang Hak Milik, Perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Tanah dan lain-lainnya.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik-beratkan penelitian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur-literatur. Kata kunci : Rechtsverwerking, kehilangan hak menuntut, kadaluarsa

---

Application of Rechtsverwerking Intitution of Disputes in Meruya Selatan Based on Supreme Court Appeal’s Decision No. 570/K/Pdt/1999. Rechtsverwerking is one of the well known legal institution in Adat law , which means losing the right to claim on the land will be occured if within a certain time the land is not used (left by the owner), and the land has been used and possed by the other party. Rechtsverwerking has been adopted and incorporated into the material of the National Land Law as found in Article 32 paragraph ( 2 ) Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. This provision is intended to address the weaknesses of the system of Land Registration. In the system of Land Registration, a person registered of the title holder of the land can still be sued by the other party which can prove otherwise. Land disputes in South Meruya, West Jakarta based on verdict of the Supreme Court of Cassation No. 570/K/Pdt/1999 , establish that PT . Portanigra is the only legitimate buyer and owner of a number of customary land in the land dispute . All those who acquire rights to vacate a number of customary right of ownership belonging to PT . Portanigra . People who certificate over the land suffer caused by the verdict. It turned out that the verdict did not observe the principle rechtsverwerking , even a lot of the provisions of the National Land Law excluded . Rechtsverwerking can be found in the provisions of Article 32 paragraph ( 2 ) Government Regulation No. 24 of 1997 , this artcle is clearly a legal protection for the registered subject for good faith and real possessed. Thus, the failure to apply rechtsverwerking are also contrary to the provisions of the National Land Law contained in UUPA. For example unnoticed Conversion of Land, proviso of legal subjects property rights to land , legal actions Displacement of Land and others. The method used is that normative research focusing on secondary data in the form of legislation , documents , books or literatures. Keywords : Rechtsverwerking, losing the right to claim, expiration."