Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anggota Polri sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu hak yang mereka miliki adalah hak politik (political rights), yang dalam hal ini adalah hak memilih dan dipilih. Memang tugas utamanya tidak bisa dipisahkan dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang. Namun, hak-hak yang melekat pada diri Polri tidak bisa diabaikan. Kenyataannya hak memilih bagi anggota Polri dalam pemilihan umum masih dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diajukan tiga permasalahan, yaitu; mengapa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dasar hukum dan dasar pemikiran apakah yang digunakan oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum, dan bagaimanakah penggunaan hak pilih anggota Polri dan TNI jika dibandingkan dengan hak pilih Pegawai Negeri Sipil. Teori negara hukum khususnya yang terkait dengan konsep the rule of law yang dikemukakan oleh A. V. Dicey digunakan sebagai grand theory. Teori konstitusi dan teori hak asasi manusia, khususnya teori tentang equality, di antaranya civil equality dan political equality digunakan sebagai middle range theory, dan untuk mempertajam analisis juga digunakan teori demokrasi yang di antaranya dikemukakan oleh Schumpeter dan Robert A.Dahl. Objek penelitian ini pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan Polri. Selain itu, juga akan dilihat bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Untuk mendukung akurasi data, digunakan pendekatan yuridis historis, yuridis sosiologis, dan yuridis komparatif. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sejarah keikutsertaan anggota Polri dalam politik kekuasaan orde baru, terintegrasinya Polri dalam organisasi militer (ABRI), dan penerapan konsep dwifungsi ABRI yang kurang tepat menyebabkan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat ini. Netralitas dan profesionalisme Polri dijadikan dasar pemikiran oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Sedangkan PNS memiliki hak memilih dalam pemilu, akan tetapi wajib mengundurkan diri jika ingin dipilih dalam pemilu. Melakukan reformasi menyeluruh agenda reformasi nasional dan merevisi UU No. 2/2002 Tentang Polri diharapkan dapat terciptanya Polri profesional yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. ...... Member of the INP are part of the state citizens owning the many rights defend by the constitution. One of their rights is political rights, in this case the right to vote and be elected. Their main duty as described in the constitution and legislation surely cannot be disbanded; however their existing rights must also not be neglected. The fact is that the right to vote for INP members in the general election is still limited through legislation. Based on the background, there are three research question which are: why do INP members don‟t use the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia, the legal basis and philosophy used by state policy makers in considering that INP members may not use their right to vote in the general elections, and how do INP and military members use their right to vote compare to civil servant. The legal state theory especially those in relation with the rule of law concept proposed by A.V. Dicey will be used as the grand theory. The constitution and human rights theory, especially on equality, among others civil equality and political equality will be used as middle range theory, and to sharpen the analysis the democracy theory proposed by Schumpeter and Robert A. Dahl will also be utilized. The research object will revolve around the legislation on the INP. Besides that, the implementation of the rule will also be examined. In relation to the research object, the type of research applied is juridical normative method with a juridical approach. To support the accurateness of the data, the juridical historical, jurisdictional sociological and comparative juridical approach will be applied. The type of research will be qualitative. The data collection for this research will be done through literature review and field research to be analyzed deductively. The result of the study shows that the bad historical experience of INP members in the New Order political rule, INP past integration to a military organization (ABRI), and the ABRI dual-role has caused INP members the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia. The neutrality and professionalism of the INP has acted as the basis for the policy makers in considering the right to vote of INP members in the general elections. Military member also share the inability for the right to vote and be elected in the elections. However, civil servants have the right to vote but must resign whenever they run for office in the general elections.To conduct comprehensive reform the national agenda towards the state‟s political paradigm and. In order for a professional INP which is in line with the hopes and aspirations of the society, it is recommended that Law Number 2 Year 2002 on INP should be revised.

Abstrak :

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan kemudian ditegaskan lagi melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional. Tetapi pada prakteknya, terdapat pembatasan oleh hukum atas Hak Konstitusional berupa hak memilih tersebut, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif dari Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum. Walau pembatasan hak memilih tersebut dapat terjadi dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan pengaturan untuk membatasi hak memilih ini perlu dilakukan kajian lebih jauh. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengaturan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diberikan hak memilih dengan dasar menjaga netralitas dari para anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara. Sementara terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan hak memilih secara penuh, memberikan hak memilih secara sebagian, dan tidak memberikan hak memilih, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang.

 

---

The right to vote is the main characteristic of democracy. The right to vote is important to elect representatives who make, amend, and repeal a law. Without the right to vote, there is no form of transfer of power or legitimacy from people to the state and government massively and comprehensively. The Constitutional Court issued Judgement 011-017/PUU-I/2003 and was later reaffirmed through Judgement 102/PUU-VII/2009, said the right to vote was constitutional right. But in practice, there are restrictions on that right, that is limitation of the right to vote on active members of Indonesian National Armed Forces in general elections. Although the limitation of that right can occur by observing the provisions on the law, the existence of arrangements requires further study. Type of legal research is normative juridical by appealing to written and unwritten legal principles, systematic of law, the degree of synchronization of legislation both vertically and horizontally, comparison of law and legal history. The right to vote for members of Indonesian National Armed Forces is not given on the basis of maintaining the neutrality of the members of Indonesian National Armed Forces as state instrument. While there are several forms of regulation of the right to vote for members of the armed forces, namely by giving full right to vote, giving the right to vote partially, and not giving the right to vote, and making arrangements through two ways, namely listed on constitutional law or listed on law that is not constitutional, like statute.

 

Abstrak :
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh. ......Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research. The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-Muslim communities in Aceh.