Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengaruh perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013 revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terhadap Grup PT X yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Grup PT X terdiri 6 (enam) perusahaan. PT X merupakan pemegang saham mayoritas dari perusahaanperusahaan tersebut. PT X merupakan grup perusahaan dan atau kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai hak kepemilikan luas lahan 100.000 hektar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. Grup perusahaan PT X telah memiliki Hak Guna Usaha seluas ± 70.587, 39 hektar dan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 121.192 hektar artinya ada selisih luasan antara luasan HGU dengan IUP seluas ± 50.604,61 hektar. Sehingga, di dalam penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait sehubungan dengan pemberian lahan untuk perkebunan kelapa sawit seta kewajiban alas hak tanah (Hak Guna Usaha) yang wajib dimiliki oleh PT X. Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memiih pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut. ...... This thesis focuses on the effects of some changes in the Law of the Minister of Agriculture Number 98/Permentan/OT.140/9/2013 revised to be the Law of the Minister of Agriculture Number 26 of 2007 on the Regulation Concerning Permission to Start Plantation Business for Palm Oil Plantation Companies to PT X Group located in Samarinda, East Kalimantan. PT X Group consists of 6 (six) companies. PT X, a major shareholder of these company groups, is a company operating oil palm plantations that have ownership rights to 100,000 hectares of land in accordance with the Minister of Agriculture Regulation. No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. PT Group X has had a leasehold area of ± 70,587.39 hectares and Business License of ± 121,192 hectares of plantations, which means there is a difference between the area of the concession and IUP area of ± 50,604.61 hectares. Thus, this study also conducted a review of the licensing procedures issued by the relevant authorities in connection with the provision of land for oil palm plantation land title and liability (leasehold) which must be owned by PT X. This thesis is a juridical normative study, emphasizing the study of the principles of law and the legal standard of synchronization. Meanwhile, the analysis in this study is conducted qualitatively by selecting assorted provisions contained in the Regulation of the Minister of Agriculture and related laws and regulations in accordance with the scope of the problem in this research, and then perform a search on the theory and principles of law that pinpoint the urgency.

Abstrak :
Berdasarkan Pasal 534 KUHPerdata, barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak, maka ia dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut, atau hal ini dikenal pula dengan bezit atas benda bergerak. Namun terhadap pembebanan benda bergerak pada Lembaga Jaminan Fidusia, timbul perbedaan pandangan terkait konsep hak kepemilikan yang dianut dalam UUJF. Banyak yang berpandangan objek jaminan harus dimiliki sendiri (eigendom), melalui penafsiran Pasal 1 angka 5 UUJF. Oleh karena itu tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep pembebanan objek milik orang lain sebagai jaminan, baik dalam UUJF maupun KUHPerdata. Lebih lanjut, penelitian ini juga diadakan untuk menyelidiki perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor beritikad baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, Pasal 1 angka 1 UUJF tidak mempersempit hak kepemilikan hanya terhadap eigendom, melainkan konsep bezit juga diterima. Selain itu, dalam KUHPerdata dimungkinkan melakukan pembebanan terhadap benda bergerak milik orang lain melalui Lembaga Jaminan Gadai. Lebih lanjut terhadap kreditor yang beritikad baik, diberikan perlindungan hukum melalui ketentuan Pasal 1977 ayat (1) juncto. Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata.

---

Under Article 534 Indonesia Civil Code (ICC), whosoever possess a moveable object, then whose will be considered as the owner of it, or it is also known as bezit over moveable objects. However, for the imposition of moveable objects in Fiducia Security Agencies, faced many different point of views regarding the right of ownership adopted in UUJF. Many of whom believed that the fiduciary object must be owned by themselves (eigendom), through the interpretation of Article 1 point 5 UUJF. Therefore the aim of this research is to understand the concept of using others property as collateral, both in UUJF and ICC. Furthermore, this research also want to investigate the legal protection for creditors who acted in good faith. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach), comparison (comparative approach) and aprroaches in cases (case approach). Based on this research, it can be concluded, Article 1 point 1 UUJF does not limit the right of ownership only on eigendom, but also the bezit concept. Additionally, in ICC it is possible to impose other?s moveable object, through Pledge Security Agencies. Furthermore, for good faith creditors were given legal protection through the provisions of Article 1977 verse (1) juncto. Article 1152 verse (4) ICC.

Abstrak :
Pada dasarnya negara selalu bertujuan untuk mensejahterakan warganya. Cara dan bentuk untuk mencapai tujuannya berbagai macam. Demokrasi yang ditopang oleh liberalisme adalah salah satunya. Gagasan tersebut dianggap oleh Francis Fukuyama sebagai sebuah akhir dari sejarah atau Finalitas dari bentuk politik. Kesejahteraan dalam demokrasi liberal didapat melalui kehadiran kapitalisme. Tetapi kapitalisme masih dicurigai memiliki potensi yang justru menghancurkan sistem demokrasi liberal. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang lebih lanjut akan keberadaan kapitalisme dalam sistem politik liberal. Libertarian menawarkan penjelasan yang mendalam akan kehadiran kapitalisme. Robert Nozick melalui minimal state memaparkan bagaimana negara yang hadir dengan sistem kapital yang tak menciderai hak-hak individu sekaligus menjaga batas wewenang yang dimiliki negara terhadap warganya. ...... Basically, the state has always aimed for the welfare of its citizens. various kinds of way and form to achieve that goal. Democracy supported by liberalism is one of them. The idea was considered by Francis Fukuyama as an end of history or the finality of the political form. Welfare in a liberal democracy obtained through the presence of capitalism. But capitalism suspected that it still has the potential to destroy the liberal democratic system. For that needed further understanding of the existence of capitalism in a liberal political system. Libertarian offers in-depth explanation of the presence of capitalism. Robert Nozick through minimal state described how present state with the capital system which does not damage the rights of individuals while keeping limits the authority of the state to its citizens.