Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara kita yang sedang membangun memerlukan terjemahan karya asing (khususnya buku-buku asing) yang memuat ilmu dan teknologi Negara maju untuk dimanfaatkan di sini. Terjemahan dilindungi UU No 7 / 1987 sebagaimana ciptaan asli lain yang dilindungi Undang-Undang. Walaupun telah ada pengaturan yang melindungi hak cipta sebagai hak kebendaan, tetapi tetap saja terjadi pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan kekosongan hukum dalam UU Hak Cipta Kita ataupun karena belum ada kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum."

"Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui bahwa Tergugat sedang dalam kasus tindak pidana narkotika serta objek jaminan fidusia menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dimusnahkan. Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan-batasan putusan pengadilan pidana dapat menghapuskan hak kebendaan fidusia pemegang fidusia, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan dan peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia dapat dilakukan dengan perlawanan atau gugatan. Peran notaris dalam hal melindungi kepentingan pihak ketiga dengan cara memastikan para pihak adalah orang yang berwenang, objek jaminan adalah benar kepunyaan pemberi fidusia serta menambah klausul penyerahan secara sukarela pada akta jaminan fidusia.

---

This research discusses civil cases that were examined and tried at the North Jakarta District Court with case Number 305 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. The Plaintiff is a company engaged in leasing financing, while the Defendant is an individual who has obtained a credit facility from the Plaintiff. Then in the course of the Defendant's default in the case of delinquent payments, it was discovered that the Defendant was in a narcotics crime case and the object of fiduciary security was confiscated by the North Jakarta District Prosecutor's Office for destruction. The Plaintiff filed a lawsuit and confiscated guarantees which based on the decision of the District Court Number 305/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Utr., The Plaintiff was won and then confiscated the vehicle guarantees of the Defendant's property to be submitted to the Plaintiff. The problems raised in this research are regarding the limitations of the criminal court's decision to abolish the fiduciary property rights of the fiduciary, legal remedies that the fiduciary can take against the confiscation of collateral objects and the role of the notary in protecting the interests of third parties. To answer these problems used normative juridical legal research methods and descriptive evaluative research typology. The result of this research is that confiscation can be carried out against the guilty person who is handed over to the government, but only for the goods that have been confiscated. Legal remedies that can be taken by fiduciary holders can be done with resistance or lawsuits. The role of the notary in protecting the interests of third parties by ensuring that the parties are authorized persons, the object of guarantee is the true property of the fiduciary and by adding a voluntary submission clause to the fiduciary guarantee deed."

"Berkembangnya masalah merek dewasa ini merupakan konsekwensi logis dari bertambah ramainya dunia perdagangan. Dan sejalan dehgan semakin pesatnya arus perdagangan tersebut, masuk pula pengaruh-pengaruh asing ke Indonesia sehingga menimbulkan orientasi pada konsumen kita bahwa segala sesuatu yang bermerek luar negeri itu baik. Keadaan ini tentunya tidak akan disia-siakan begitu saja oleh para produsen/pengusaha yang cepat tanggap terhadap kehendak konsumen. Ironisnya hal ini kemudian terwujud dengan dipalsukannya atau ditirunya merek-merek asing tersebut oleh para produsen/pengusaha kita dengan maksud agar produk-produk yang dipasarkannya tersebut laku terjual dan menjadi laris di pasaran. ' Hal ini dilakukan mereka karena di dalam UU Merek 1981 tidak ada ketentuan yang- mengatur mengenai larangan pemakaian merek luar negeri. Namun keadaan ini justru menimbulkan kecaman dari pihak pemilik merek asing yang mereknya ditiru/dipalsu tersebut. Sebagai salah satu negara anggota Konyensi Paris, Indonesia tentunya harus memperhatikan " kritikan ini. Karenanya kemudian dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-HC.01.01 tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Orang Lain. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya SK Menteri ini adalah bahwa pemakaian merek terkenal milik orang lain tersebut akan menyesatkan masyarakat tentang asal-usul serta kwaiitas sesuatu barang sehingga masyarakat akan keliru untuk memilih barang yang bermutu baik . Mengingat usia UU Merek yang sudah relatif' tua dan efektivitasnya yang kurang mengenai sasaran lagi, maka adalah wajar apabila dalam perkembangan selanjutnya peraturan ini seringkali kurang mampu lagi mengatasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang ada. Oleh karenanya perlu segera dilakukan revisi terhadap undangundang ini agar mengenai sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembangunan."

"Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memanfaatkan produk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang guna mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Salah satu produk kekayaan intelektual yang sangat berkembang saat ini adalah konten video yang diunggah pada platform Youtube. Konten Youtube termasuk sebagai karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta sejak konten Youtube tersebut dibuat. Hak cipta sendiri merupakan kebendaan dalam yang diatur secara sui generis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pengaturan secara sui generis memang akan membedakan hak cipta dengan kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi sebagai suatu kebendaan hak cipta pun memberikan hak-hak kebendaan salah satunya hak untuk dijaminkan. Akan tetapi, pada praktiknya kekayaan intelektual secara umum hanya terbatas menjadi objek jaminan pelengkap dikarenakan keraguan lembaga pemberi pinjaman dalam perihal valuasi nilai objek kekayaan intelektual yang berkorelasi dengan apakah objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual setelah dilakukan eksekusi dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, penulis akan meneliti bagaimana tata cara eksekusi dan valuasi konten Youtube sebagai karya hak cipta dijadikan objek jaminan utang. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitiatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif akan menjelaskan bagaimana pengaturan saat ini mengenai eksekusi dan valuasi konten Youtube sebagai kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan utang serta penerapan praktiknya yang ideal di lapangan dimana masih diperlukan beberapa peraturan pelaksanaannya untuk melengkapi praktik pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam PP No. 24 Tahun 2022.

---

Government Regulation (PP) No. 24 of 2022 as implementing regulations for Law no. 24 of 2019 concerning the Creative Economy provides intellectual property-based financing facilities that utilize intellectual property products as collateral for debt to obtain credit from financial institutions. One of the highly developed intellectual property products today is video content uploaded on the Youtube platform. Youtube content is included as a cinematographic work that is protected by copyright since the Youtube content was created. Copyright itself is an property rights that is regulated as a sui generis in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as an intangible movable object. Regulations in a sui generis manner will indeed distinguish copyright from property rights stipulated in the Indonesian’s Civil Code, but as an object, copyright also provides property rights, one of which is the right to be guaranteed. However, in practice intellectual property is generally limited to being a complementary object of collateral due to doubts by the lending institution regarding the valuation of the value of the intellectual property object which correlates with whether the object of debt guarantee in the form of intellectual property after execution can repay the loan that has been granted by the financial institution. Therefore, the author will examine how the procedures for executing and valuing Youtube content as copyrighted works are used as collateral for debt. Research conducted by the author with descriptive research through a qualitative approach in the form of juridical-normative research will explain how the current arrangements regarding the execution and valuation of Youtube content as intellectual property to be used as objects of debt guarantees and the application of ideal practices in the field which several implementing regulations are still needed to complement the practice of intellectual property-based financing in PP no. 24 of 2022."