Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcing merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulai marak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tak terkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkan oleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktek outsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkan dengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcing yang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindungan hak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanya implementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentuk pekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankan agar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

Policy in the protection of outsourcing worker/labor’s rights commits the government to provide protection to workers and fulfill their rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied by companies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrences from various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMN could implement the practice of outsourcing with the highest number of outsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, the researcher aimed to determine how the application outsourcing labor rights protection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the protection of rights of outsourcing workers in PLN not reflect any policy implementation in accordance with the applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basic forms of work. The results of the study suggest that the nature and type of inventory PLN principal activities of the company accordance with Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012."

"Makalah ini mengeksplorasi perkembangan gig economy di Australia, menganalisis dampaknya terhadap model ketenagakerjaan tradisional, manajemen tenaga kerja, dan hak-hak karyawan. Dengan memanfaatkan data sekunder seperti data pemerintah dan literatur akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh sektor ekonomi yang sedang berkembang ini. Pergeseran ini, yang ditandai dengan kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas dibandingkan dengan pekerjaan tetap, mempunyai implikasi besar terhadap manajemen tenaga kerja dan hak-hak karyawan.

---

This paper explores the flourishing gig economy in Australia, analysing its impact on traditional employment models, workforce management, and employee rights. By leveraging secondary data such as from government data and academic literature, this study aims to present a comprehensive overview of the challenges and opportunities presented by this evolving economic sector. This shift, characterised by short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs, has profound implications for workforce management and employee rights."