Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum kewarisan merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah pluralistis, karena belum adanya Undang-Undang Kewarisan Nasional, sehingga masih berlakunya aturan-aturan hukurn Barat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, yaitu hukum kewarisan Islam patrilinial (syafi'i), serta hukum Adat, yang sudah berkurang para pendukungnya. Dalam hukum kewarisan Islam ada ijtihad dari Hazairin, yaitu hukum kewarisan Islam bilateral (Hazairin). Penulis mengadakan perbandingan hanya diantara hukum kewarisan Islam patrilinial (Syafi'i), hukum kewarisan bilateral (Hazairin) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pandangan hidup dan sistem menarik garis keturunan yang berbeda, menyebabkan ketiga sistem hukum tersebut berbeda dalam pengaturan mengenai kewarisan. Masalah kedudukan dan perolehan warisan untuk saudara menurut hukum kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menarik untuk dibahas, karena kalaulah sebagai syarat saudara tampil mewaris berbeda dalam hukum kewarisan Islam patrilinial dan hukum kewarisan Islam bilateral. Kalaulah suatu keadaan khusus dan memperlihatkan hubungan anak dengan saudara dimana saudara tampil mewaris, jika tidak ada anak walad. Pengertian walad ini berbeda antara hukum kewarisan patrilinial dan hukum kewarisan Islam bilateral. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata saudara ditempatkan sebagai golongan kedua bersama-sama dengan orang tua berbagi sama rata, dengan perolehan orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian. Dari perbandingan itu, akan didapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada diantara ketiga sistem hukum tersebut. Untuk itu perlu diadakan pendekatan-pendekatan dari persamaan dan perbedaan yang ada, agar dapat dipertemukan bagi pembentukan hukum kewarisan nasional. Perbedaan yang ada bukan untuk dipertentangkan tapi didekatkan, agar semua pihak bisa menerima prinsip yang sama dan prinsip itu dapat menjadi ketentuan dalam Hukum Kewarisan Nasional."

"Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan juga akan punya akibat penting bagi harta benda perkawinan suami istri. Terhadap harta benda perkawinan tersebut, ketentuan pasal 119, 139 KUHPerdata dan pasal 29 Undang- undang Perkawinan, memberikan kesempatan bagi calon suami istri untuk mengadakan penyimpangan terhadap harta benda perkawinan mereka. Dengan demikian bagi perkawinan pada umumnya dan perkawinan campuran, yang lebih rentan punya masalah hukum pada khususnya, penting untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Kegunaannya tidak lain memberikan perlindungan bagi suami istri dan pihak ketiga lainnya. Perkawinan campuran, yang mengadakan perjanjian perkawinan, sering mendapatkan masalah pada saat pelaksanaannya karena terkendala dalam masalah waktu perkawinan dan/ atau pendaftarannya di Indonesia, serta pembuatan perjanjian perkawinan dan pendaftaran dari perjanjian perkawinan, sebagai salah satu syarat keberlakuan perjanjian perkawinan sah mengikat bagi pihak ketiga. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penentuan waktu pembuatan dan keabsahan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran, akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibatalkan, terhadap harta benda perkawinan pada perkawinan campuran, serta untuk mengetahui akibat bagi akta perjanjian perkawinan yang dibatalkan dan pertanggungjawaban notaris yang membuat perjanjian perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan dalam kasus perjanjian perkawinan perkawinan campuran sebagaimana kasus dalam putusan Nomor: 526/ Pdt/G/2012/PN. Jkt. Sel. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan dalam mengumpulkan datanya. Ketidaktahuan hukum diantaranya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dan keterlambatan pendaftaran perkawinan maupun perjanjian perkawinan, akan menjadi pemicu masalah hukum bagi suami istri maupun pihak ketiga, yang berakibat pada pembatalan perjanjian perkawinan. Dengan demikian dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum di Indonesia, bagi perkawinan campuran tidak ada pengecualian, bahwa perjanjian perkawinan harus tetap dibuat sebelum perkawinan berlangsung, yang dengan demikian akan memisahkan harta benda perkawinan suami istri sejak saat perkawinan berlangsung. Terhadap hal tersebut Notaris punya kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum langsung terhadap mereka yang berkehendak untuk membuat perjanjian perkawinan dan punya hak untuk menolak pembuatan perjanjian perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Bagi calon pasangan perkawinan campuran yang akan mengadakan perjanjian perkawinan dalam perkawinannya, sudah sebaiknya mencari informasi baik melalui instansi pemerintah yakni pada Kantor Catatan Sipil maupun profesi hukum yang memiliki kompetensi atau pengetahuan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, seperti Notaris atau pengacara.

---

Marriage would not only gave consequences for the right and obligation but also would give consequences for the marital property of the prospective husband and wife the provisions of Article 119 139 of the Civil Code for Indonesia and the Article 29 of the Marriage Act permit an opportunity for prospective husband and wife to deviate the regulation about marriage goods and management thereof Thus for in marriage or mixed marriage in particular which is more vulnerable have legal issues it is important to have an prenuptial agreement before marriage marriage took place the aggrement it 39 s self not only give legal protection on prospective husband and wife but also third party This study aimed to determine the timing of manufacture and validity of the marriage covenant in mixed marriages legal consequences of the cancellation of prenuptial marriage on the marriage property and the responsibility of Notary as prenuptial agreement maker based on case study on verdict number 526 Pdt G 2012 PN Jkt Sel This research is a normative juridical research using library search methods in collecting the data By following the indonesian law the prenuptial agreement must be made before the marriage takes place including those of mixed marriages the legal effects of marriage is that their marital property will be separate from the time of the marriage took place as the prenuptial agreement maker Notary has an obligation to give legal understanding to the prospective husband and wife about the prenuptial agreement deeds it self Notary has right to refuse to making the prenuptial agreement deed if it potentialy broke the law prospective husband and wife has to collect as much as information before the making of prenuptial agreement it self to Kntor Catatan sipil officer or the professional that competent on knowing or making of prenuptial agreement."

"Profesi notaris dikenal sebagai profesi yang luhur officium nobile , yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Notaris wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Kewajiban itu akan berakhir bilamana ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara sebagai saksi, yaitu pada saat notaris dipanggil oleh pengadilan guna memberi kesaksian di persidangan, menurut hukum dapat menggunakan hak untuk menolak/mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Hak untuk menolak atau mengundurkan diri tersebut dikenal dengan istilah ldquo;hak ingkar rdquo;. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data Penulis menggunakan metode kepustakaan. Persetujuan MKN menjadi kunci pembuka hak dan kewajiban ingkar tersebut dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses peradilan, ijin tersebut tentu berkaitan dengan pemeriksaan akta atau bukti di laboratorium kriminalistik, demi keluhuran jabatan notaris itu sendiri.

---

Notary is known as the noble profession officium nobile , which is essentially a service to human being or society. Notary must keep the contents of deeds made by or in front of him her completely confidential. The obligation will end when there is a legal obligation to speak as a witness, that is, when the notary is summoned by the court to testify in court, according to law a notary may use the right to refuse withdraw from the obligation of witness. The right to refuse or resign is known as the right of disgrace . This research using normative juridical research method, which is to collect data by the library method to do the analysis. The Approval of MKN becomes the key to the opening of such rights and obligations in the event of taking a photocopy of the deed in the judicial process, the approval is certainly related to the examination of the deed or evidence in the criminal laboratory, for the sake of the nobility of the notary itself."

"System is any identifiable assemble of element (object person activities information records etc) which are interrelated by process or structure and which are presumed to function as on organizational entity generating on observable (or something merely inferable) product (ryans 1968)."

"Tesis ini membahas tentang pengaturan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah pada bank konvensional yang konversi menjadi bank syariah serta penerapan penegakan hukum pada penyelesaian hak dan kewajiban nasabah tersebut oleh OJK. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melakukan pewawancaraan terhadap narasumber terkait dengan tesis ini. Pada penelitian ini bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur perihal penyelesaian hak dan kewajiban pada bank yang melakukan konversi, dan dalam penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelesaian hak dan kewajiban nasabah pada konversi bank konvensional yang menjadi syariah hingga saat ini masih sebatas pengawasan sedangkan dalam hal pengaturan belum tercapai. Hendaknya pemerintah khususnya OJK dan DSN MUI membuat peraturan khusus dan spesifik yang mengatur tentang penyelesaian hak dan kewajiban nasabah baik nasabah penyimpan maupun peminjam pada bank konvensional yang konversi menjadi bank Syariah, sehingga diharapkan dengan adanya peraturan tersebut hak dan kewajiban nasabah diselesaikan secara adil dan akan menciptakan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the regulation of the settlement of customer rights and obligations in conventional banks that convert to Islamic banks and the application of law enforcement in the settlement of customer rights and obligations by the OJK. This thesis uses a normative juridical research method that uses research materials in the form of library materials and related laws and regulations and conducts interviews with sources related to this thesis. In this study that until now there has been no specific legislation governing the settlement of rights and obligations in banks that convert, and in the application of law enforcement carried out by the OJK against the settlement of customer rights and obligations in the conversion of conventional banks into sharia until now is still limited to supervision while in terms of regulation has not been achieved. The government, especially the OJK and DSN MUI, should make special and specific regulations governing the settlement of the rights and obligations of customers, both depositors and borrowers in conventional banks that convert to Sharia banks, so that it is hoped that with these regulations the rights and obligations of customers will be resolved fairly and will create legal certainty."