Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) maka Indonesia juga harus tunduk pada seluruh ketentuan WTO termasuk Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods. Untuk itu Indonesia terus berusaha menciptakan pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UUDI). Sejak UUDI diberlakukan banyak aspek hukum yang berkembang, khususnya pada perkara desain industri. Untuk itu dibutuhkan analisis terhadap perkara tersebut dan membandingkannya dengan perkara yang terjadi di negara lain, yang dalam hal ini dipilih Inggris sebagai negara pelopor pengaturan desain industri di dunia.Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif, dengan hasil diagnostik analitis dan evaluatif analitis.Hasil dari analisis penulis menyimpulkan bahwa sistem desain industri Inggris berbeda dengan sistem desain industri Indonesia karena sistem desain di Inggris dibedakan menjadi dua, yaitu registered design untuk desain terdaftar dan design right untuk desain yang tidak terdaftar. Namun dari beberapa perkara desain industri di Indonesia dan perkara registered design di inggris yang dianalisis oleh penulis, ternyata tidak ditemukan banyak perbedaan, mayoritas perkara tersebut menjadikan unsur kebaruan menjadi hal utama. Perbedaan hanya terdapat pada cara menilai unsur kebaruan, di Indonesia unsur kebaruan dinilai secara luas, di Inggris unsur kebaruan dinilai secara terbatas."

"ABSTRAKBahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagiperlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjianinternasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsipyang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensiinternasional mengenai Hak Cipta. Begitu pula atas hal-hal yang tidak diaturataupun tidak jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka secara langsung,hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosonganhukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlakuatas Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya selalu mengenai seni baik itu musik, tari,dan lain-lain. Dalam usaha tekstil juga terkait dengan Hak Cipta. Dalam usahaperdagangan tekstil, beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang produksitextile memperdagangkan kain-kain serta bahan-bahan pakaian denganmempergunakan tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kaindengan berbagai macam warna benang, termasuk benang yang berwarna kuningsebagai tanda produksi pada textile dan motif-motif textile yang diproduksi olehperusahaan tersebut. Tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yangterletak pada pinggiran kain tersebut kemudian diakui oleh salah satu perusahaanyang bernama PT. Sri Rejeki Isman sebagai ciptaannya. Tanda garis berupabenang kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut kemudian didaftarkanoleh PT. Sri Rejeki Isman dengan judul ciptaan ?Kode Benang Kuning padatanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan nomor Surat Pendaftaran Ciptaan: 052664yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI Direktorat Hak Cipta,Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diakui dan didaftarkannyatanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggirankain oleh PT. Sri Rejeki Isman kemudian menimbulkan permasalahan hukumdengan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textilelainnya yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile, Secara hukum, pendaftaran atassuatu ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur suatu ciptaan yang dapatdilindungi haruslah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Hak Cipta dan dalamhal Direktorat Hak Cipta ternyata keliru ataupun tidak cermat dalam menerimasuatu pendaftaran ciptaan tersebut, maka para pihak yang berkepentingan berhakuntuk mengajukan gugatan pembatalan atas ciptaan yang tidak memenuhi unsurunsurciptaan yang dilindungi. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa maksud dari?pihak lain? dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah diartikan secara luassebagaimana dalam konvensi internasional khususnya mengenai hak cipta, sebabUndang-Undang Hak Cipta ditetapkan sebagai bentuk pengejawantahan darikonvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta.

---

ABSTRACT The primary and most fundamental legal grounds for the protection of copyrightin Indonesia are the various conventions/ international agreements on copyrightlaw which must be incorporated under the Copyright Act. Therefore, all of theregulations and principles under the Copyright Act must be in accordance with theinternational conventions on copyright law. At the same time, norms that are notregulated or unclear under the Copyright Act must be interpreted andimplemented using provisions which exist under international conventions oncopyright law. Copyright does not only protect arts, such as music, dance, etc., butit is also related to textile industry. In textile industry, several enterprises tradefabric and cloth by using a stripe made of thread located at the tip of the cloth,including yellow colored thread as a symbol of production on textile and textilemotives produced by those enterprises. The stripe made of the yellow thread wasclaimed by a company named PT. Sri Rejeki Isman as its creation. Such stripewas subsequently registered by PT. Sri Rejeki Isman with the title ?Yellow ThreadCode‟ on August 18, 2011 in accordance with Letter of Creation Registrationnumbered: 052664 which was issued by the Directorate General of IntellectualProperty Rights, Directorate of Copyright, Ministry of Law and Human Rights ofthe Republic of Indonesia. The recognition and registration of the yellow threadstripe as a form of copyright raised a legal dispute with another textilemanufacturer, PT. Delta Merlin Dunia Textile. Under the law, registration of acreation which does not fulfill elements of a copyright-protected creation must bedenied by the Directorate of Copyright, and in case the Directorate of Copyrighterrs in accepting the registration of such creation, interested parties have the rightto submit a lawsuit to annul the registration of that creation. Therefore, themeaning of ?other party? under the Copyright Act must be interpreted in a broadmanner as stipulated under international conventions on copyright, becauseCopyright Act is an implementation of international conventions on copyright."

"ABSTRAKDalam era globalisasi saat ini, isu-isu mengenai hak ciptamulai banyak dibicarakan. Hak cipta merupakan bagian dariHak Kekayaan Intelektual, dimana hak cipta dimaksudkanuntuk melindungi pencipta atas hasil ciptaannya. Indonesiasebagai negara berkembang telah meratifikasi perjanjianpembentukan WTO (melalui UU No. 7 tahun 1994). Dalamperjanjian ini di dalamnya termasuk Trade Related Aspect ofIntellectual Property Rights (TRIPs) Agreement yang bersamaWIPO Copyright Treaty (KEPPRES No.19 tahun 1997) menjadiacuan bagi negara-negara di dunia mengenai pengaturantentang hak cipta. Seiring dengan berkembangnya teknologiyang begitu pesat, semakin banyak pula pelanggaran dibidang hak cipta, salah satunya adalah mengenai penjiplakankarya tulis. Penjiplakan karya tulis ini terjadi karenaadanya persaingan bisnis seperti penjiplakan buku harganyalebih murah dibandingkan buku yang aslinya atau penjiplakanproposal tender suatu proyek, dimana satu perusahaanmelakukan penjiplakan proposal tender milik kompetitornyaagar dapat memenangkan tender tersebut. Masalah penjiplakankarya hak cipta menjadi persoalan yang sangat rumit.Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 telah mengaturperlindungan terhadap hak cipta namun dalam pasal mengenaikarya tulis yang dilindungi oleh hak cipta masih ada halyang belum dijelaskan secara rinci. Sehingga masyarakattidak mempunyai batasan mengenai karya tulis apa saja yang dilindungi oleh hak cipta."

"ABSTRAKPerlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah merupakan salah satu dampak dari berlangsungnya era globalisasi dalam hal perdagangangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah meliputi perwajahan (lay out) dari mulai cover depan, isi majalah, hingga cover belakang, artikel, gambar (ilustrasi), karya fotografi, terjemahan, saduran dan hasil pengalihwujudan. Pengalihan Hak Cipta atas Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dialihkan, dilakukan dengan tetap melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi si Pencipta. Adapun majalah Her World Indonesia merupakan lisensi dari majalah Her World Singapore sebagai majalah prinsipalnya. Segala hal menyangkut perlindungan Hukum Hak Cipta diatur oleh para pihak dalam Perj anj ian Lisensi Majalah Her World Indonesia, yakni meliputi Pasal 1 tentang Grant of License, Pasal 2 tentang Royalty, Pasal 3 tentang Terms of Payment dan Pasal 8 tentang Intellectual Property. Konsekuensi utama atas pengaturan ini yakni pihak Pemberi Lisensi nempunyai status hukum sebagai Pemegang Hak atas merek "Her World" dan Pemegang Hak Cipta atas materi editorial majalah Her World, sedangkan Penerima Lisensi berkedudukan sebagai Pemegang flak Eksklusif untuk mempublikasikan majalah Her :orld Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, mendistribusikan dan menjualnya di wilayah Indonesia. Penerapan atas aspek perlindungan Hukum Hak Cipta menyangkut royalti, penggunaan materi editorial, upaya untuk menjaga kualitas majalah Her World Indonesia, Hak Moral dan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Lisensi. Penerapan atas perlindungan aspek-aspek Hukum Hak Cipta juga penting dari segi kepentingan bisnis para pihak dalam bidang penerbitan majalah. Penerapan dengan itikad baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan melancarkan kerja sama yang terjalin di antara para pihak sehingga diharapkan akan mendatangkan investasi yang terus meningkat, yang bermanfaat untuk kepentingan para pihak, bangsa dan negara."