Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkait kebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACT
This study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement of recommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated

Abstrak :
Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat pengabaian kewajiban pencatatan pemegang saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan oleh direksi perseroan. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. ......The laws and regulations in Indonesia do not stipulate the issue of protection to the inheritors that receive an assignment of shares and subsequently suffered a loss due to the board of directors negligence to its obligation to register inheritors name at Shareholders Register of the company. This issue indeed triggers a dispute, one of which is reflected in a case under Supreme Court Decision No. 2845K/PDT/2017. This thesis will discuss about the status of shares owned by the inheritors which have not been registered under the Shareholders Register, the liability of the board of directors and board of commissioners of the company over the loss of the inheritors, and the role of the notary in regards to the legality of the transfer of shares due to inheritance. This study is conducted with a juridical-normative approach and uses secondary-type data in analyzing the issues. The result of this study shows that the inheritors that receive an assignment of shares are entitled to claim for their names to be registered under the Shareholders Register. Further, the liability of the board of directors and the board of commissioners of the company could be sued by the inheritors by filing a lawsuit with the grounds of unlawful actions.

Abstrak :
Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik yaitu adanya kepentingan para pemodal yang diwujudkan ke dalam bentuk saham-saham yang dapat dialihkan. Jual beli saham atau peralihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan akta perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar atau akta warisan. Di dalam peralihan hak atas saham ini tidak menutup kemungkinan terjadinya indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham. Terdapat istilah perjanjian semu (simulated contract) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “Schijnhandeling”, lalu kemudian pada praktek dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dapat ditemukan juga dengan istilah “ProForma”. Salah satu contoh masalah mengenai penyelundupan hukum dalam transaksi saham ini terdapat di dalam kasus PT. Kurnia Alam Sejati sesuai dengan Putusan Nomor 765 PK/PDT/2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus ini bermula pada saat komisaris dari perusahaan tersebut membuat perjanjian terpisah dari akta pemindahan hak atas saham dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit kepada bank dengan menggunakan nama pihak lain diluar perseroan.Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, Bagaimana status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham; kedua, Apakah transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham membuat perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada; kedua, transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak lainnya diluar perjanjian atau kesepakatan. Menyepakati perjanjian yang berlandaskan kepada suatu rangkaian kebohongan atau itikad tidak baik adalah tergolong sebagai suatu tindakan penyelundupan hukum. ......Limited Liability Companies have characteristics, namely the existence of the interests of investors which are manifested in the form of transferable shares. The sale and purchase of shares or the transfer of shares can be carried out by deed of grant agreement, sale and purchase, exchange or inheritance deed. The transfer of shares does not rule out the possibility of indications of legal smuggling by the shareholders. There is a term pseudo agreement (simulated contract) in Dutch known as "Schijnhandeling", then in practice within the scope of justice in Indonesia it can also be found with the term "ProForma". One example of the problem regarding legal smuggling in this stock transaction is in the case of PT. Kurnia Alam Sejati in accordance with Decision Number 765 PK/PDT/2020 which has obtained binding legal force. This case began when the commissioner of the company made a separate agreement from the deed of transfer of shares in order to obtain a credit facility from the bank using the name from other party outside the company. This research will answer several problems around; first, what is the legal status of the smuggling of shares buying and selling transactions; second, Is the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati is a tortious act. This research is a form of normative juridical research using secondary data supported by primary data and analyzed in a prescriptive- qualitative manner. The approach in this study is a conceptual and statutory approach. The results of this study are; first, the legal status of the smuggling of share sale and purchase transactions renders the sale and purchase agreement invalid or is deemed to have never existed; second, the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati can be said to be an unlawful act if it has caused harm to a third party or other party outside of the agreement or agreement. Entering into agreements based on a series of lies or bad faith is classified as an act of legal smuggling.

Abstrak :
Pada saat peralihan hak atas saham karena pewarisan berdasarkan hibah wasiat dilaksanakan, pewaris harus memiliki saham yang ia hibah wasiatkan pada saat ia meninggal dunia. Permasalahan timbul dalam hal pewaris memiliki saham tersebut untuk dan atas nama orang lain berdasarkan perjanjian nominee yang pada umumnya dibuat dihadapan Notaris, yang menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas saham diantara beneficiary atau pemilik sebenarnya berdasarkan perjanjian nominee dan para ahli waris penerima nominee dengan tercampurnya saham dalam boedel waris pewaris, yang keduanya memiliki hak atas saham tersebut, baik secara hukum adalah ahli waris penerima nominee (legal owner) dan beneficiary berdasarkan perjanjian nominee. Rumusan permasalahan dari tesis ini adalah kekuatan pembuktian akta notaris yang memuat perjanjian nominee dalam sengketa peralihan hak atas saham karena pewarisan serta pertimbangan hakim terkait akta Notaris yang memuat perjanjian nominee dalam sengketa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif, berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hak atas saham dalam sengketa karena pewarisan yang melibatkan perjanjian nominee dengan bentuk akta Notaris, jika perjanjian nominee tersebut dibuat sebelum adanya ketentuan larangan atas perjanjian nominee berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka yang berhak atas saham tersebut adalah pihak beneficiary berdasarkan ketentuan perjanjian nominee. Dalam hal perjanjian nominee dibuat setelah ketentuan larangan Perjanjian nominee, maka hibah wasiat dapat dilaksanakan karena tidak melanggar ketentuan perjanjian nominee, dan batal demi hukum dengan adanya ketentuan larangan perjanjian nominee dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. ......During Transfer of Rights to Shares due to inheritance based on a testamentary grant is carried out, the testator must own the shares at the time of his death. Legal issue arises in the event that the testator owns the shares for and on behalf of another person based on a nominee agreement, which is generally made infront of a notary. This creates a dispute over the ownership of shares between the beneficiary based on a nominee agreement, and the heirs of the legal owner, both whom have rights to the shares, whether by law, the heirs of the legal owner and the beneficiary based on the nominee agreement with the legal owner. Research question of this thesis is the proof of notarial deed that contains nominee agreement, and dispute of transfer or shares due to inheritance as well as judge's consideration regarding notarial deed that contains nominee agreement in such dispute. This research is conducted using Juridical-normative research method, based on secondary data collected through literature study on positive law and legal literature, which was examined through a case approach, which resulted a conclusion that the rights to shares in dispute due to inheritance involving a nominee agreement in the form of a notarial deed, is that if the nominee agreement is made prior to the prohibition of nominee agreement baed on Law Number 25 of 2007, concerning Investment, then the beneficiary is entitled to the shares based on the clauses of nominee agreement, and in the event that the nominee agreement is made after the prohibition of nominee agreement, the testamentary grant then can be executed as it does not violate the clauses within the nominee agreement, which is null and void based on the provisions within Law Number 25 of 2007, which prohibits nominee agreements

Abstrak :
ABSTRAK
Akta notariil mengharuskan bentuk yang resmi dalam pembuatannya untuk menjadikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Permasalahan yang dingkat dalam tesis ini yaitu perbedaan judul akta dengan isi akta dapat membatalkan perjanjian, dan pencantuman pasal 1913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dihapus. membatalkan perjanjian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum, penulisan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah suatu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB Saham dalam hal dilakukannya pembayaran secara penuh maka hal tersebut dibolehkan Karena perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan buku ketiga menganut sistem terbuka. PPJB belumlah menjadikan berpindahnya hak, harus ditindak lanjuti dengan pembuatan akta jual beli, dalam klausul suatu perjanjian jika terdapat hal yang tidak jelas maka dapat dilakukan penafsiran. Klausul yang merupakan unsur naturalia bila terjadi suatu kesalahan penulisan atau tidak dicantumkan maka tidak menjadikan perjanjian batal demi hukum. Sebagai antisipasi dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari, seorang notaris harus mengedepankan prinsip ketelitiaian dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya,dalam melayani klien terutama dalam pembuatan akta anggaran dasar perseroan, notaris diharapkan mampu memberi penjelasan tentang pasal yang akan dibuatnya. Kata kunci : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Hak Atas Saham; Notaris; Unsur Naturalia.

---

ABSTRACT
Notarial deed requires formal structure in order to form it to provide a conclusive evidence. This thesis concerns a contrast between the title of deed and its content which may lead to annulment of contract, and inclusion of article 1913, which had been revoked may annuls the contract. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms as this thesis is supported by literature study which examines and analyzes library materials in the field of law. The conclusions of this research is Sale and Purchase Agrement SPA of stock,incase the payment has completed, it is allowed by law, as in Indonesian Civil Code uses a open system. The Deed of Sale and Purchase Agrement is not legalize the levering of right, unless it rsquo s forwarded in to sale and purchase deed, and at some unclear wording clause it is possible to do interpretation. Clause which is included natural element is not become null and void if its not written. In order to anticipate a problem, the notary should consider prudential principle to running the duty and also give the best service to client especially concerning an articles of association of the company. Keywords Deed of Sale and Purchase Agreemen Natural element Notary Right Over Share.

Abstrak :
Undang-Undang menetapkan bahwa peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas dapat terjadi karena adanya wasiat. Permasalahan timbul dalam objek yang diwasiatkan karena objek tersebut dibuat di hadapan Notaris dan mengandung perjanjian pinjam nama. Sehingga, keadaan tersebut menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas saham antara beneficiary atau pemilik sebenarnya dan para ahli waris sebagai sebagai legal owner karena keduanya sama-sama memiliki hak atas saham. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah keabsahan akta wasiat yang mengandung perjanjian pinjam nama terkait kepemilikan saham perseroan terbatas serta hal-hal yang menyebabkan notaris berwenang untuk menolak pembuatan akta wasiat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder melalui pengkajian norma-norma hukum. Pengolahan data penelitian menggunakan pendekatan eksplanatoris, dan menghasilkan simpulan bahwa seharusnya, akta wasiat yang mengandung perjanjian pinjam nama, apabila dibuat setelah adanya larangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memiliki keabsahan. Sebaliknya, apabila perjanjian pinjam nama dibuat sebelum lahirnya UU Penanaman Modal 2007 dan UU Perseroan Terbatas 2007, perjanjian tersebut tetap memiliki keabsahan karena adanya asas non-retroaktif. Notaris berwenang untuk menolak pembuatan akta wasiat dalam hal-hal sebagai berikut: apabila terdapat ketentuan isi akta yang melanggar, atau berpotensi sebagai sebuah penyelundupan hukum, apabila klien tidak bisa memperlihatkan legalitas dari dokumen-dokumennya, dan apabila terdapat dokumen-dokumen yang tidak dapat dilampirkan oleh penghadap. Selain itu, Notaris juga dapat menolak pembuatan akta apabila akta tersebut bukan merupakan kompetensinya atau di luar pengetahuannya. ......The law stipulates that the transfer of ownership rights of Limited Liability can occur due to the existence of a testament. Problems emerge in the object of testament because the object is made in front of the Notary and contains the nominee agreement. Therefore, this condition causes a dispute over the ownership of shares between the beneficiary or the actual ownership and the heirs as a legal owner because both of them have the same rights over the shares. The problem of the study is the validity of a testament over nominee agreement related to the ownership of limited liability shares and things causing Notary to have the power to refuse the making of testament deed. This study was conducted using the juridical normative method. The data collected were secondary data through the study of legal norms. Data processing used an explanatory approach. The conclusion of the study is that testament deed containing nominee agreement if made after the prohibition in Act Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and Act Number 40 of 2007 regarding Limited Liability, has no legal force. Otherwise, if the nominee agreement was made before the Act of Capital Investment 2007 and Act of Limited Liability 2007, the agreement still has legal force because of the non-retroactive principle. The Notary has the power to refuse the making of testament deed in the following cases: if there is are provisions of the content of deed violating the law or has potential as a legal smuggler, if the client cannot show the legality of documents, and if there are documents that cannot be attached by the addressee. Moreover, the Notary also can refuse the making of the deed if it is not within their competence or beyond their knowledge.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta kuasa dengan klausul tidak dapat dicabut kembali atas obyek saham perseroan terbatas penanaman modal asing, dengan studi kasus pendirian PT X. Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana pengaturan kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan bagaimana keabsahan akta kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas serta kaitannya dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta kuasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif , yakni dengan penelusuran dan penelaahan, dengan menggunakan pendekatan penelitian deduktif dengan bentuk penelitian preskiptif. Adapun penelitian ini dengan memanfaatkan sumber data yang bersifat kualitatif serta data yang menjadi obyek penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi yang mengatur tentang kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing adalah regulasi mengenai perseroan terbatas, dengan mengkaitkannya terhadap regulasi-regulasi terkhusus tentang penanaman modal asing baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga produk regulasi Badan Koordinasi Penanama Modal Asing. Selain itu, kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sah, namun oleh karena dengan adanya klausula tidak dapat dicabut kembali menyebabkan perpindahan kepemilikan secara tidak langsung dan melanggar pasal 33 UU Penanaman Modal, maka klausula tersebut menjadi batal demi hukum. Sehingga kuasa tersebut tunduk pada konstruksi kuasa pada umumnya berdasarkan KUHPerdata

---

This research analyzes the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to the right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, with a case study of the establishment of PT X. This research has 2 (two) main issues. First, the regulation of the ownership of foreign right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, and second, the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to transfer of share, also right to attend and to vote in General Meeting of Shareholder Limited Liability Company, and related to Public Notary`s responsibility and liability as the maker of the deed of power of attorney. This research uses normative juridical research, which consists of searching and studying with using deductive research approach in the form of prescriptive research. This research is using qualitative data sources, also using the secondary data as the objects of research, which was found through library research. This research concludes that the regulation about the ownership of foreign investor`s right of share in Foreign Investment Limited Liability Company is the Limited Liability Company`s regulation related to specific regulations about foreign investment regulation, both in form of Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, the regulations of Badan Koordinasi Penanaman Modal and other derivative regulations Besides, the deed of power of attorney with irrevocable clause in transfer of shares and right to attend and to vote in GMS is lawful, but because of the existence of the deed of power of attorney with irrevocable clause causes the indirect transfer of ownership which also violates Article 33 UU Penanaman Modal, then the irrevocable clause is null and void. Therefore, the power of attorney prevails the regulation of general power of attorney as regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.