Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anak adalah manusia yang belum dewasa karena ia belum dewasa,seorang anak masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa (Orang tua, keluarga,masyarakat dan pemerintahh)....

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat Aceh berimplikasi terhadap pemenuhan hak ndash; hak pengungsi anak etnis Rohingya di Aceh ndash; Indonesia. Masyarakat Aceh memiliki budaya yang biasa dikenal dengan budaya peumulia jamee atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai budaya memuliakan tamu. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk normatif. Bahan yang akan digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana budaya peumulia jamee yang sudah terbentuk sejak lama dalam masyarakat dapat memenuhi hak - hak pengungsi anak. Dengan melihat teori norma tingkah laku conflict of conduct norm dari Sellin, penelitian ini akan menejelaskan bagaimana perbedaan budaya antara penggungsi etnis rohingya dengan budaya penduduk lokal berdampak pada pemenuhan hak anak pengungsi. Pemenuhan hak pengungsi anak etnis rohingnya seperti pemenuhan hak untuk keberlangsungan hidup survival right , pemehuhan hak perlindungan protection right , dan pemenuhan hak tumbuh kembang development right terpenuhi dengan adanya budaya peumulia jamee yang dipraktekkan oleh penduduk Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur.

---

This research aims to describe how Acehnese local culture implicate to the fulfillment of child refugee`s rights in Aceh Indonesia. The people of Aceh have a local culture commonly referred as peumulia jamee, which means a form of honor in Indonesian language. This normative research puts emphasis on fulfillment of child refugee`s rights for Rohingya child refugees in shelter camps. The study collected primary, secondary, and tertiary data from literature review. Results of this research explain how the ancient local culture can provide protection for refugee children and help fulfill their basic human rights. Looking at Sellin 39 s conflict of conduct norm theory, this study will explain how cultural differences between Rohingya refugee`s culture and local cultures influence the fulfillment of the rights of child refugee. The fulfillment of Rohingya child refugee`s right such the survival right, protection right, and development rights fulfilled by the peumulia jamee culture which is practiced by the villagers of Desa Bayeun, Kecamatan Rantau, East Aceh.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. ......This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan gagasan hak untuk menerima pendidikan di lingkungan pendidikan yang aman di Indonesia sebagai isu hak asasi manusia yang penting. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus di Indonesia yang berkaitan dengan SMA Pangudi Luhur dan Jakarta Intercultural Sekolah (JIS), sedangkan terjadinya kasus mengenai pelecehan hak anak dan pelanggaran cukup tinggi. Melalui metode yuridis normatif, skripsi ini menganalisis masalah, yang bisa mempengaruhi hak seseorang untuk menerima pendidikan yang aman dan sehat. Kurangnya penegakan hukum, kegagalan menegakkan efek jera bagi pelanggar yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak Anak, orang-orang dewasa dilingkungan belajar mengajar yang kurang perhatian dan pendekatan pemerintah mengenai isu pelanggaran hak asasi anak - yang semuanya menghasilkan efek-efek yang tidak diinginkan untuk pelaksanaan perlindungan hak anak dalam menerima pendidikan. Skripsi ini menetapkan bahwa sementara kerangka hak anak di Indonesia bersama dengan kerangka Konvensi Hak Hak Anak yang sudah sangat komprehensif, tetapi kurang mampunya pengimplementasian dan penerapan dalam praktek di Indonesia.

---

The thesis describes the idea of right to receive education in a safe educational environment in Indonesia as an important human rights issue. The example used in this thesis are case studies in Indonesia pertaining SMA Pangudi Luhur and Jakarta Intercultural School (JIS) , whereas the occurrence of cases regarding child?s right abuse and violation is quite high. Through the juridical-normative method, this thesis analyses the concerns, which hopefully affect one?s right to receive education safe and sound. The lack of law enforcement, the failure of enforcing deterrent effect to the violator related to the protection of Child?s rights, the proliferation of intolerant adults within the educational environment and the government?s approach to the issue of child?s rights violation - all of which have an undesirable effect to the implementation of child?s right protection in receiving education. This thesis stipulates that while the child?s rights framework in Indonesia as well as the framework by the Convention of the Rights of the Child are comprehensive, to that of the lack of implementation and manifestation in practice in Indonesia.