Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tanah mempunyai fungsi penting bagi eksistensi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan tanah merupakan media kehidupan dimana manusia beserta seluruh unsur penunjang kehidupan manusia (makhluk hidup selain manusia, serta unsur-unsur lain yang bersifat material) bernaung. Meski berfungsi sebagai media penyangga kehidupan manusia, namun secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tanah tersebut tidak pernah mengalami peningkatan. Tanah tidak dapat secara langsung menyajikan kemakmuran, melainkan kegiatan usaha di atas tanah tersebut. Hal inilah yang kemudian seharusnya dijadikan prioritas dalam rangka pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan usaha mandiri dengan memanfaatkan segala daya dukung dari kekayaan alam yang dimiliki, dengan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Penggunaan tanah untuk pengembangan perkebunan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan nasional dan daerah. Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha. Dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal UUPA, HGU sesungguhnya diperuntukkan untuk koperasi bersama milik rakyat bukan korporasi/perusahaan.Inilah rencana UUPA dalam menghentikan bentuk ekonomi dualistik yang dihasilkan oleh penjajahan. Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modern disatu sisi bersanding dengan pertanian subsisten dan masyarakat pertanian yang feodal disisi yang lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji apakah kebijakan pemberian Hak Guna Usaha kepada penanam modal telah sejalan dengan kebijakan di bidang perkebunan dan penanaman modal yang bertujuan agar tanah dapat difungsikan secara maksimal bagi kemakmuran rakyat. ......Land has an important function for the existence of human life; this is because land constitutes the media of life in which human being together with the entire human supporting elements (living things other than human being, as well as other material elements) take shelter. Even though functioning as human life supporting media, however, quantitatively and qualitatively the existence of the land has never experienced any improvement. Land cannot directly provide prosperity, instead of business activities on such land. This then becomes the priority in the framework of national development, especially economic development. The objective is in order to materialize independent business activities by exploiting any carrying capacity of natural resources being possessed, by setting the prosperity of the people as the main objective. The exploitation of land for the development of plantation is expected to be capable of giving contribution for the improvement of prosperity of the people, and the increase of national and regional income. Plantation business activity constitutes a business requiring extensive land area, therefore, it is not unanticipated if plantation business in the terminology of agrarian law included in the category of utilization over land with the characteristic of Right of Exploitation. In the general elucidation and elucidation for article per article of the Basic Agrarian Law, Right of Exploitation is actually allocated for collective cooperation owned by the people, instead of those owned by corporations/companies. This is the plan of Basic Agrarian Law in order to bring an end to dualistic economic form deriving from colonialism. This dualistic form can be seen from the presence of modern plantation on one side standing side by side with sub-system plantation and feudal people's plantation on the other side. This is the background basis for the Writer to review whether the policy of granting Right of Exploitation to investor has already been inline with the policy in plantation and capital investment sectors having the objective in order that the land can be functionalized in an optimum manner for the prosperity of the people.

Abstrak :
Laporan magang ini berisi tentang analisis perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha terhadap perusahaan pembiayaan bernama PT XYZ. Kegiatan sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan. Tujuan utama dari laporan ini adalah mengetahui apakah PT XYZ sudah menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011) dalam kegiatan sewa guna usaha. Dalam laporan ini, pembahasan diawali dengan proses awal kegiatan sewa guna usaha yang beroperasi di PT XYZ. Kemudian pembahasan berlanjut pada pencatatan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan PT XYZ dan akan dibandingkan dengan PSAK 30 (Revisi 2011). Kesimpulan dari laporan magang ini menunjukkan bahwa kegiatan sewa guna usaha PT XYZ sudah diterapkan sesuai PSAK 30 (Revisi 2011). ...... This internship report discusses about accounting treatment analysis of lease transaction in PT XYZ, financing company. Leasing is one of the main businesses of the company. The main purpose of this report was to know whether PT XYZ has implemented PSAK 30 (Revisi 2011) in the activities of the lease. In this report, the discussion begins with the initial process of lease in PT XYZ. The reports also discuss the recording of lease transaction in PT XYZ and will be compared with PSAK 30 (Revisi 2011). In conclusion, the company follows PSAK 30 (Revisi 2011).

Abstrak :
ABSTRAK
Sewa guna usaha mulai berkembang di Indonesia sejak Pemerintah melakukan deregulasi perbankan pada Oktober 1988. Pertumbuban usaha ini tahun 1995 mencapal 10 kati lipat dibandingkan pada tahun 1981-1982. Persaingan yang ketat akibat tingginya pertumbuhan ini menyebabkan perusahaan menjadi sangat agresif dalam mencari calon lessee dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ¡ni mengakibatkan kinerja beberapa perusahaan merugi pada tahun 1998 bahkan sebagian bangkrut. Terpuruknya sektor nil sejak krisis ekonomi 1997 hingga kini merupakan faktor utama dalam kebangkrutan perusahaan sewa guna usaha, namun faktor analisa kredit yang kurang komprehensif juga memegang andil. Karya akhir ini akan membahas teknik analisa kredit yang bagaimanakah yang menaati prinsip kehati-hatian namun prosesnya tidak bertele-tele sehingga proses pengambilan keputusan menjadi efisien. Untuk ¡tu penulis memilih mengaplikasikan model analisa atribut dari Coleshaw pada penusahaan sewa guna usaha.

Model analisa atribut menyatukan 18 atribut yang berhubungan dengan resiko kredit kedalam angka (score). Ada 4 (empat) resiko usaha yang dihadapi oleh lessor.. Analisa kredit berkaitan dengan resiko kredit yaltu resiko ketidakpastian apakah lessee mampu untuk mengembalikan pinjaman benikut bunganya sesuai dengan periode yang disepakati bersama dala, penjanjian. Sebelum proses analisa dilakukan, Iangkah pertama yang perlu dilakukan adaiah pengecekan apakah calon lessee memenuhi kniteria dasar. Apabila calon lessee memenuhi kritenia dasar, maka proses analisa atribut dilakukan dengan mengadakan pemeniksaan dokumen melakukan kunjungan (visit) dan analisa keuangan. Kesemuanya diperlukan untuk memberikan penilaian model analisa atnibut.

Model analisa atribut membagi 18 atribut kedalam 3(tiga) kelompok atribut yaltu: atribut pelanggan (customer attributes) - mengevaluasi kondisi manajemen dan usaha calon lessee; atribut Prioritas (Priority attributes) - mengevaluasi keuntungan bagi lessor apabila melakukan transaksi sewa guna dengan calon lessee; dan atribut keuangan (credit and financial attributes) - mengevaluasi pengalaman calon lessee dalam memperoleh kredít dengan pihak ketiga lainnya, dan menilai kondisi keuangan calon lessee selama kurun waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenal kemampuan mereka dalam menghasilkan laba di masa datang sehingga mampu melunasi pembiayaan yang akan dilakukan. Penilaian atribut ¡ni menggunakan angka (score) 1-10 untuk setiap atribut. Score dibedakan antara bobot lessor (weighting score) yang mencerminkan standar perusahaan, dan nilai eaton lessee (actual score) mencerminkan penilaian lessor mengenai calon lessee. Actual score dibandingkan dengan weighting score dalam scoresheet akan menghasilkan peringkat A sampai D yang mencerminkan tingkat resiko calon lessee yang menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model analisa atribut untuk meraih keputusan yang ?benar? diperlukan keputusan yang konsisten dengan meminimalkan unsur subyektif dalam melakukan penilaian ciengan membentuk Komite Kredit yang terdiri dan staff/manajer dan departemen-departemen yang terlibat, Komite inilah yang mengevaluasi hash penilaian masing-masing departemen dan memberikan hash penilaian akhir dalam suatu rapat komite. Profesional individu pelaksana dalam memberikan penilalan sangat menentukan keberhasilan model ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang diberikan oleh PP Tanah Terlantar. Namun didalam penerapannya banyak hal yang menjadi kendala dalam menerapkan hal tersebut, terutama kendala dalam aspek regulasi yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi unsur pendorong terjadinya potensi tanah terlantar.Maka dengan hal tersebut Tesis yang berjudul Ketentuan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mencoba mengkaji beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan Tanah terlantar khususnya pada Kawasan Hutan yang dalam memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha HGU yang berada di dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara NomorNomor 21/G/2013/PTUN.Jkt . Hasil penelitian dari Tesis ini mendapatkan beberapa aspek yang menjadi kendala terutama didalam pengurusan perizinan pada Kawasan Hutan yang ingin dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah, hal ini karena peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai regulasi dan aspek-aspek khusus yang dapat menjadi alasan pemegang hak tetap dapat mempertahankan hak atas tanahnya dan BPN sebagai pemberi Surat Keputusan dapat bekerja dengan maksimal tanpa harus terdapat tuntutan hukum dikemudian hari atas Surat Keputusan yang dikeluarkan.

---

ABSTRACT
Provision of Decree issued by Head of Land Office Head of Land Office andHead of National Land Agency according to Government Regulation Number 11Year 2010 Regarding Control and Utilization of Abandoned Land GRAbandoned Land regularly and accessible, because it is operationally adjustable.has fulfilled all that is given by GR Abandoned Land. In practice, however, muchis needed in this regard, indispensable in the provision given by law which is thesole impetus for the potential for abandoned land. So with this Thesis entitledImplementation Provisions of Land Terangarized Regulation Based onGovernment Regulation No. 11 of 2010 on the Control and Utilization ofProhibited Land to examine several factors that will be used in the implementationof the policy Cultivation Right within the Decision Cassation of StateAdministration Number 21 G 2013 PTUN.Jkt .The results of this thesis are some of the most important aspects of licensing in theforest areas that the DATA wants to use, this is because the rules do not allow forthe right reasons. permanent right may increase the right to land and BPN as adecision maker who can work maximally without having any legal risk in thefuture on the issued Decree.

Abstrak :
Dalam transaksi Sewa Guna Usaha secara Sales and Lease Back, pertamatama pelaku usaha menjual dahulu barang modal yang telah dimilikinya kepada perusahaan pembiayaan atau Lessor, dan kemudian setelah menjadi pemilik barang modal tersebut, Lessor dapat menyewakannya kembali kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengalihan hak milik Kapal Laut harus dibuat dengan akta balik nama kapal dihadapan penjabat pencatat dan pendaftar balik nama kapal dimana kapal didaftarkan, diikuti dengan pendaftaran akta balik nama tersebut. Setelah hal itu dilakukan barulah Lessor menjadi pemilik yang sah atas Kapal Laut sehingga dapat menyewakannya kembali kepada si pelaku usaha. Untuk alasan efisiensi, pada perusahaan pembiayaan PT. Xxxx FINANCE hal ini tidak dilakukan. Namun untuk melindungi kepentingan PT. Xxxx FINANCE sebagai Lessor atas Kapal yang menjadi objek sewa guna tersebut, dibuat perjanjian pembebanan hipotik, dimana si pelaku usaha bertindak sebagai pemberi hipotik, dan perusahaan pembiayaan sebagai penerima hipotik. Atas dasar itu penulis bermaksud melakukan analisa kedudukan Lessor terhadap Kapal yang merupakan objek sewa guna tersebut apakah sebagai pemilik ataukah sebagai penerima jaminan? Adapun metode penelitan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pembuatan perjanjian sewa guna usaha serta kepemilikan dan pembebanan hipotik kapal laut. ......For a Leasing Transaction in the form of Sales and Lease Back, at first a Lessee shall sell its owned capital goods to finance company or Lessor, and then after becoming the owner of the capital goods, Lessor can lease out back the capital goods to the Lessee. Nevertheless for transferring of ownership of a Vessel must be executed with a Name Conversion Deed (Akta Balik Nama) in front of the authorized registration officer where the vessel is registered, and followed by registration of the deed. Only after it is concluded the Lessor legally becomes the owner of the Vessel so that it can lease out the Vessel back to the Lessee. For efficient purpose it's not done in PT. Xxxx Finance. To protect the interest of PT. Tifa Finance as Lessor, instead of making a Name Conversion Deed, they make a Hypothec Deed, in which the customer acts as hypothec giver and Lessor as receiver. Based on those transactions the author wants to analyze the position of Lessor against the Vessel which is the lease object, as owner or guarantee receiver? This research uses normative juridical method by analyzing the law and regulation, the implementation and the execution of lease agreement, as well as the ownership and hypothec on Vessel.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang sengketa lahan serta penyelesaiaannya atas tanah Hak Guna Usaha antara Kelompok Tani Gotong Royong dengan PT. Sekar Bumi Alam lestari pada lahan seluas 341,5 ha di dusun rumah tiga desa kota garo kecamatan tapung hilir. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pada bulan Juli tahun 2008, terjadi permasalahan antara kelompok tani Gotong Royong dengan perusahaan perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari dimana areal yang ditempati Kelompok Tani Gotong Royong termasuk ke dalam areal yang akan dikelola oleh PT. Sekar Bumi Lestari berdasarkan izin Hak Guna Usaha yang dikeluarkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 36/Hak Guna Usaha/BPN/1994. Terhitung sejak bulan Agustus 2008, kelompok tani Gotong Royong tidak bisa lagi mengelola lahannya yang seluas 341, 5 hektar tersebut dikarenakan adanya penjagaan ketat dan pemblokiran lahan tersebut oleh pihak keamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari sehingga terjadilah konflik yang menimbulkan sengketa lahan antara Kelompok Tani Gotong Royong dengan perusahaan perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari. ......This thesis discusses about land disputes and the resolution between Kelompok Tani Gotong Royong and PT. Sekar Bumi Alam Lestari plantation company in an area of 341.5 hectares in Dusun Rumah Tiga, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir. This research uses qualitative approach and descriptive design to analyze all aspects related to the case. In July of 2008, there was problem between Kelompok Tani Gotong Royong and PT. Sekar Bumi Alam Lestari plantation company where the area occupied by the Kelompok Tani Gotong Royong belong to the area to be managed by PT. Sekar Bumi Lestari with cultivation rights title issued by the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency No. 36/Hak Guna Usaha/BPN/1994. Starting from August 2008, Kelompok Tani Gotong Royong can no longer managed an area of 341,5 hectares because of strict safeguards and land blockade by security of PT . Sekar Bumi Alam Lestari plantation company. That situation triggered conflict that led to land disputes between Kelompok Tani Gotong Royong and PT. Sekar Bumi Alam Lestari plantation company.

Abstrak :
Laporan keuangan, dengan segala keterbatasannya, memegang peranan yang penting di dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, sebagai salah satu bah an pertimbangan di dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus mampu memberikan informasi-informasi keuangan yang mengenai suatu organisasi yang dibutuhkan oleh pemakai/pembaca laporan keuangan yang memiliki berbagai kepentingan. Dikaitkan dengan kepentingan pemakaijpembaca laporan keuangan yang berbeda-beda, prinsip-prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan yang diterima dan berlaku secara umum bertujuan memberikan kerangka dan garis besar pelaporan keuangan yang bersifat multi guna, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai/pembaca laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dampak yang disebabkan karena tidak adanya standar akuntansi pad a interpretasi laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk itu, penulis melakukan studi kasus pada sebuah perusahaan sewa guna usaha yang sudah go public dan membandingkannya dengan dua perusahaan sewa guna usaha lain yang juga sudah go public. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sewa guna usaha tersebut mengalami income shock yang disebabkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan lebih besar dari pada laba kena pajak perusahaan pada periode setelah 'diterapkan standar akuntansi dan diberlakukannya peraturan perpajakan yang baru untuk industri sewa guna usaha. Padahal, secara operasional perusahaan mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kemungkinan kesalahan interpretasi laporan keuangan yang bisa mengubah perilaku pemakai/pembaca laporan keuangan di dalam mengambil keputusan investasL Manajemen seharusnya bersifat lebih konservatif dalam pengambilan keputusan pembagian keuntungan perusahan dan membuat cadangan atas selisih pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan akibat perbedaan penghitungan pada tahun-tahun sebelumnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkannya UUPA No.5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok - pokok Agraria, maka diakhirilah dualisme hukum tanah di Indonesia. Setelah itu pula, maka hak - hak atas tanah yang ada hanya terbatas pada hak - hak tanah menurut UUPA. sebagian dari itu, misalnya tanah - tanah hak Guna Usaha, Hak Guna BangUnan dan Hak pakai yang berasal dari konversi tanah hak barat. Hak - hak itu hanya berlaku untuk sementara dan berakhir selambat - lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Dengan akan berakhirnya hak - hak tanah - asal konversi hak barat tersebut, oleb GBHN tahun 1978 telah ditetapkan pola dasar pembangunan Nasionalnya. Kemudian oleh Keppres R.I. NO.32 tahun 1979, PMDN NO-3 tahun 1979 serta Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri. Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia NO-152 tahun 1980, No. 412a/KMK.01/1980 dan 310.13/7 Kep.GBI. telah diatur penataannya kembali penggunaan dan peruntukannya. Secara khusus, demikian pula halnya yang terjadi di Wilayah Kota Jakarta Timur.