Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bekasi saat ini sudah mulai berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat metropolitan. Hal ini merupakan konsekwensi logis keberadaan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengobatan umum ; mengundang minat pihak swasta untuk ikut berkiprah. Sehingga trend pertumbuhan Balai Pengobatan swasta di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat, sebanding dengan laju pertambahan penduduk/LPP Kabupaten Bekasi yang merupakan LPP tertinggi se Indonesia ( LPP Bekasi pada tahun 1980-1990: 6,29 % per tahun ). Kecepatan pertumbuhan Balai Pengobatan swasta tersebut membutuhkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) agar tetap berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bekasi. Diperlukan suatu alat/instrumen untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) Balai Pengobatan swasta. Namun instrumen yang ada, masih belum dapat mengakomodasikan semua aspek pembinaan yang dibutuhkan secara optimal, yaitu aspek hokum, aspek medis dan aspek sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kekurangsempurnaan instrumen yang telah ada. Kajian dilakukan terhadap relevansi, adekuasi, efektifitas dan efisiensi instrumen tersebut dalam mengukur kinerja Balai Pengobatan swasta. Diajukan suatu model instrumen, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan BINWASDAL BP swasta pada saat ini maupun untuk menyongsong era pasar global kelak.

---

Now, the Health Services needs of Bekasi's community, are going to be Metropolitans Health Services oriented. This is a logical consequence of Bekasi as Jakarta's buffers. Limited capability of Government in providing Health Services tools; especially for the general treatment, invites the Private Medical Clinic's Owners to participate in handling Public Health Services. Therefore, the trend of growth and development of the Private Medical Clinics is quite high, equal with the Population Growth Rate of Bekasi. The Bekasi's Population Growth Rate is now the highest in Indonesia, that was: 6.29 % per annum in 1980 -1990 period. The speed of the growth and development of the Private Medical Clinics needs continuously guidance and control as the Government's partner in order to increase the quality of public health services. To realize this activity, we need some tools or instruments. However, the Private Medical Clinics control and development instruments now, do not optimally accommodate yet all establishment aspects, which are needed, they are legal aspect, medical aspect and social aspect. This instrument's imperfectness, invites me to learn and review this problem. The instrument for the Private Medical Clinic's establishment, guiding and controlling are discussed from the relevancy, the adequacy, the effectiveness and the efficiency point of view. This analysis is submitted as a Models of Private Medical Clinic's Instruments. I hope that it would meet the present controlling and development and the next ones.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan konsepsi yang berada di dalam Integrated Reporting, yaitu six capitals, content elements, dan guiding principles guna pengambilan keputusan investasi dengan menggunakan keyakinan publik public confidence sebagai faktor determinan dan pemoderasi. Penelitian ini menggunakan mixed-method dengan menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Pengumpulan data menggunakan kuesioner terbuka dengan jumlah responden sebesar 119, dan wawancara semi-terstruktur dengan 5 responden. Data kuantitatif dianalisis menggunakan metode Partial Least Square dalam hubungan antar variabel dan uji Pearson Chi-squared guna mengetahui perbedaan persepsi antar kelompok demografis investor. Sementara data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode content, constant comparative, dan thematic analyses. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan keyakinan publik secara langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Sementara, ketiga konsepsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan hasil diskusi, hal ini disebabkan pemahaman yang masih rendah di kalangan investor Indonesia, dan penurunan keyakinan publik di Indonesia selama empat tahun terakhir. Namun, penelitian ini menemukan bahwa setiap konsepsi memiliki nilai kegunaan masing-masing terhadap pengambilan keputusan investasi.

---

This study aims to determine the usefulness of conceptions within Integrated Reporting , which are six capitals, content elements, and guiding principles, for investment decision making with public confidence as determinant factor. This research uses mixed methods, by combining quantitative data and qualitative data at data collection and data analysis stage. Data was collected using an open ended questionnaire with 119 respondents, and semi structured interview with 5 respondents. Quantitative data was analyzed using Partial Least Square method to identify the relation between variables and using Cross Tabs to identify if there is any difference of perception among investor demographic group. Qualitative data was analyzed using content analysis, constant comparative, and thematic analysis method. This study found the increasing level of public confidence has a positive and significant impact on investment decision making directly. Meanwhile, the three conceptions of have no significant effect on investment decision making. Based on result and discussion, this is due to the low understanding of among Indonesian investors, and the declining level of public confidence in Indonesia over the last four years.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai perlindungan pengungsi internal dalam hukum internasional. Melalui metode studi pustaka, penulis menjabarkan hak-hak apa saja yang dijamin bagi pengungsi internal, khususnya dalam instrumen panduan internasional yang bernama United Nations Guiding Principles on Internal Displacement. Penulis menganalisa praktek-praktek negara yang mengadopsi Guiding Principles dan kemungkinan bagi dokumen tersebut untuk mencapai status hukum kebiasaan internasional. Dari hasil penelitan, tampak bahwa belum cukup bukti untuk menunjukkan sudah tercapainya status hukum kebiasaan internasional. Namun, ada kemungkinan status tersebut akan tercapai di waktu yang akan datang. Sementara hal tersebut belum terjadi, perlindungan hukum bagi pengungsi internal masih dapat merujuk kepada hak-hak asasi manusia yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

---

This mini-thesis focuses on the protection of internally displaced persons (IDPs) under international law. Through thorough document research, the author analyzes what rights are guaranteed for the IDPs ? in particular the rights that have been enshrined in the sole international document that refers to IDPS, namely the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement. However, seeing as this document is not legally binding in nature, the author will study how certain states have adopted it and the prospects for it to gain status as customary international law. As of now, it has not gained such status. Nevertheless, some of the basic rights of the IDPs are still guaranteed by the piecemeals in international human rights law and international humanitarian law.