Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mufida Putri
Lingkup Perbuatan Hukum Debitur Yang Merugikan Kreditur Sebagai Objek Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Nomor: 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-Pkpu/2022/Pn-Niagasby) = Scope of the Debtor's Legal Actions that Prejudice Creditors as Objects of Miscellaneous Lawsuits ("Analysis of Decision Number 8/Pdt.Sus-Gugatan Others/2023/PN.Niaga SBY/Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Naga SBY)
" Sejak putusan pailit dibacakan, debitur pailit kehilangan kewenangan atas harta kekayaan. Selanjutnya diangkat kurator yang bertugas untuk mengamankan harta pailit. Dalam hal debitur melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, UUK-PKPU telah memfasilitasi mekanisme hukum salah satunya berupa gugatan lain-lain. Sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2023/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, kurator mengajukan gugatan terhadap tindakan seorang debitur yang menyetujui peningkatan modal pada suatu perusahaan dikarenakan tidak dilakukan bersama persetujuan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rivaldi Rizqianda Pratama
Mekanisme dan penyelesaian actio pauliana dalam gugatan lain-lain ditinjau dari asas integrasi dan pembuktian sederhana = Actio pauliana mechanism and settlement in other claims in terms of the principle of integration and simple justification
" Actio pauliana dalam kepailitan adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membatalkan tindakan debitor yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal putusan peryataan pailit, yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan kreditor pada umumnya. Actio pauliana termasuk dalam tuntutan kepailitan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan, mekanisme dan pembuktian di persidangan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki 2 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library