Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai potensi dan tantangan pelaksanaan gugatan derivatif sebagai strategi penanggulangan dampak perubahan iklim oleh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemegang saham melalui hak derivatifnya memiliki wewenang untuk menggugat Direksi apabila terjadi penyelewengan dari fiduciary duty yang dimilikinya, termasuk kewajibannya atas risiko perubahan iklim. Terdapat tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni tanggung jawab korporasi terhadap penanggulangan dampak perubahan, hak derivatif yang dimiliki oleh pemegang saham yang diimplementasikan dalam kasus gugatan derivatif berbasis perubahan iklim dalam berbagai yurisdiksi, dan potensi pelaksanaan gugatan derivatif berbasis perubahan iklim melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memparkan peraturan terkait suatu kategori hukum tertentu secara sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasikan hambatan dan potensi dari peraturan tersebut di masa depan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi atas dampak perubahan iklim dapat dilihat dari tiga bentuk, yakni pengaturan wajib oleh instrumen hukum domestik, pengatusan secara sukarela, dan litigasi perubahan iklim. Selanjutnya, terdapat perkembangan positif terkait dengan gugatan derivatif berdasarkan perubahan iklim di berbagai yurisdiksi. Terakhir, pengajuan gugatan derivatif dalam konteks perubahan iklim berdasarkan hukum Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dan didukung dengan kedudukan hukum yang jelas, tetapi masih terdapat beberapa hambatan.

---

This research discusses the potential and challenges of implementing derivative lawsuits as a strategy to mitigate the impacts of climate change by Limited Liability Companies in Indonesia. Shareholders through their derivative rights have the authority to sue the Board of Directors if there is a misappropriation of their fiduciary duty, including their obligations for climate change risks. There are three main issues in this research, namely corporate responsibility for mitigating the impacts of change, derivative rights owned by shareholders implemented in climate change-based derivative lawsuit cases in various jurisdictions, and the potential implementation of climate change-based derivative lawsuits through tort lawsuits. This research is a doctrinal research that systematically describes regulations related to a certain legal category, analyzes the relationship between regulations, and identifies the obstacles and potential of these regulations in the future. The results of this study state that corporate liability for climate change impacts can be seen in three forms, namely mandatory regulation by domestic legal instruments, voluntary attribution, and climate change litigation. Furthermore, there are positive developments related to derivative lawsuits based on climate change in various jurisdictions. Finally, the pursuit of derivative claims in the context of climate change under Indonesian law is possible and supported by a clear legal position, but there are still some obstacles to be observed."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan konsep gugatan derivatif dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum di Indonesia apabila ditinjau dari putusan-putusan pengadilan yang dipublikasi pada situs Mahkamah Agung khususnya pada periode tahun 2007-2018.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Adapun hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa permasalahan penerapan gugatan derivatif dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum pada prakteknya, antara lain yaitu: 1) permasalahan terkait Legal Standing baik terkait kepemilikan saham maupun keturutsertaan pihak ke-3; 2) permasalahan mengenai ganti kerugian; 3) permasalahan penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta 4) terdapatnya inkonsistensi putusan pengadilan terkait gugatan derivatif perbuatan melawan hukum tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh karena hal-hal sebagai berikut: tidak diterapkannya Schutznorm Theorie di Indonesia, kurangnya pengaturan mengenai gugatan derivatif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta tidak terdapatnya pedoman dalam bentuk apapun dari pihak Mahkamah Agung yang dapat menjadi pegangan bagi para hakim dalam memutus kasus yang berkaitan dengan gugatan derivatif.

---

This thesis discusses several Problems of Derivative Action in Tortious Liability Claim in Indonesia by reviewing at Indonesia court decisions which are published at the Indonesia Supreme Court website, especially the decisions period of 2007 until 2018. This study uses normative juridical methods, where the data used are sourced from literature studies and interviews with informants. The results of this researches are that there are some problems of derivative action in Tortius Liability Lawsuit in Indonesia, which includes: 1) problems about Legal Standing including both about the share ownership and about the third party participation on Lawsuit; 2) problems about the compensation; 3) problems about the application of Indonesia tortius liability lawsuit elements, also 4) inconsistency problems of Indonesia Court decision on derivative action in Tortius Liability lawsuit. As obtained in the research, each of those problems may be caused by the following thins: the inapplicable Schutznorm Theorie in Indonesia, the lack of regulations about derivative action in Indonesia, and the absence of guidance from the Supreme Court of Indonesia that could become the guidelines for judges all over Indonesia to decide cases related to derivative action in tortius liability lawsuit."

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."