Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kekuatan media baru yaitu social media seperti Twitter yang mampu membentuk gerakan sosial dimana dapat bertahan hingga sekarang karena adanya kekompakkan dan loyalitas dari para anggotanya. Latar belakang dari penelitian ini adalah reaksi dari pemboman hotel J.W Marriot dan Ritz Carlton Jakarta yang menimbulkan rasa nasionalis dengan terbentuknya IndonesiaUnite. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan paradigma post-positivist. Tujuan penelitian ini ingin melihat sejauh mana Twitter sebagai social media memiliki kekuatan dalam membangun kebrsamaan untuk tindakan kepedulian sosial dalam membentuk IndonesiaUnite. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IndonesiaUnite menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kelompok sehingga melekatkan groupthink syndrome yang positif. Hal ini mengindikasikan Twitter memiliki kekuatan besar dalam membentuk gerakan sosial.

---

The focus of this study is the new emerging media force such as Twitter, creating social movement in which the member keep holding up, cohesively and loyally, until nowadays. the background of this research is the reaction of people toward the terrorist bombing J.W Marriot and Ritz Carlton hotel in Jakarta, agitating nationalism inside the individuals and then later establishing IndonesiaUnite movement. Research method is using qualitative with post-positivist paradigm.

The purpose of this study is to elaborate how significant is Twitter, as a social media, able to build association and together acting under social responsibility established on IndonesiaUnite movement. The research result can be concluded in a way that IndonesiaUnite indeed augment association and togetherness among the members of the movement thus binding them in a positive groupthink syndrome, indicating that Twitter has major force creating social movement."

"Selama ini, negara kita terpengaruh oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih dominan. Namun ternyata, ada fenomena yang menunjukan sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan dua geng motor perempuan yaitu Geng Nero dan Geng CMP. Kemunculan dua geng tersebut merupakan bentuk pembuktian bahwa perempuan juga ingin disetarakan dengan laki-laki. Kedua geng tersebut sering melakukan aksi kekerasan demi mempertahankan groupthink syndrome mereka sebagai geng motor perempuan yang memiliki kekuatan. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah sampai sejauh mana groupthink syndrome yang melekat pada kedua geng motor perempuan tersebut terealisasikan dalam bentuk eksistensi diri geng mereka? Dari hasil analis dapat disimpulkan bahwa groupthink syndrome yang melekat pada kedua geng motor perempuan tersebut berbanding lurus dengan budaya maskulinitas yang ingin mereka tunjukan dengan melakukan kekerasan.

---

So far, our national society is influenced by patriarchy culture in which male figure is the most dominant. But there actions that shows otherwise. It is shown from the existence of two girl’s motorcycle gang namely Nero and CMP. Their existence prove that women expect equal rights between women and men. They do violence in order to maintain their “groupthink syndrome” as the powerful gang. My question here is, how far “groupthink syndrome” which is attached to the two girl’s motorcycles gang are becoming realized in their gang existence? From the analysis it can be concluded that “groupthink syndrome” which belongs to the two girl’s motorcycle gang is an expression to achieve masculinity by using violence."

"ABSTRAKTeori groupthink memberikan perspektif menarik untuk melihat bagaimana cara berpikir suatu kelompok terikat pada kohesivitas yang tinggi terhadap kelompoknya dan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kebulatan suara sehingga mengesampingkan motivasi untuk berpikir untuk menghasilkan alternatif keputusan realistis. Pada perkembangannya, teori groupthink umumnya menjadi komoditas barat dengan studi pada kelompok politik di lingkup eksekutif pemerintahan yang bersifat homogen dan lebih tertutup, sehingga menarik untuk melihat fenomena groupthink dalam konteks komunikasi kelompok politik di lingkup legislatif dalam parlemen di negara transisi demokrasi seperti Indonesia yang anggotanya berlatar heterogen dari multiparpol dan lebih terbuka, namun sering menghasilkan keputusan yang kontroversial. Penelitian ini menyoroti adanya indikasi groupthink pada pengambilan keputusan tentang definisi Badan Publik pada RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hasil keputusan dianggap gagal dari perspektif masyarakat sipil karena menghasilkan pasal baru 14,15,16 sebagai hasil tawar menawar kepentingan (trade-off) antara eksekutif dan legislatif tentang masuknya BUMN, BUMD, Parpol dan LSM sebagai badan publik. Ditambah lagi dengan faktor pembahasan yang memakan waktu paling lama sementara tuntutan penyelesaian harus cepat, dan dampak dari implementasi pasal tersebut masih belum dapat dikatakan baik karena kasus sengketa badan publik masih tinggi, sanksi hukum tergolong rendah, serta belum tercapai angka persentase 100% badan publik yang memenuhi kewajiban memiliki Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup organisasinya. Sebagai penelitian kualitatif paradigma postpostivis yang menggunakan metode studi kasus instrumental dengan objek penelitian pada kelompok anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KIP Komisi I DPR RI masa bakti 2004-2009, hasil penelitian ini menujukkan bahwa groupthink dapat terjadi di lingkup legislatif DPR RI karena adanya pertarungan kepentingan dengan kelompok eksekutif, tekanan waktu dan kelelahan yang kemudian memaksa kelompok legislatif menjadi kohesif dan menghasilkan keputusan yang tidak dapat dikatakan baik. Terlihat kondisi sebagai upaya meminimalisasi groupthink melalui peran pimpinan yang lebih akomodatif, adanya proses hearing, serta adanya peran devil?s advocate, namun ternyata pada akhirnya upaya tersebut tidak membawa hasil yang signifikan sehingga groupthink tetap terjadi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif teori groupthink Irving Janis (1972) yang tidak menyebutkan bahwa sebenarnya groupthink juga bisa terjadi pada kelompok yang awalnya heterogen, lebih terbuka, memiliki kekuatan relatif setara namum dikelilingi kepentingan-kepentingan lain diluar kelompok, yang menekan terhadap proses penyelesaian tugas melalui upaya kompromi.

---

ABSTRACTGroupthink theory gives us a very interesting perspective to see a thinking process of a highly cohessive small group in a bigger group and how they put the best effort to reach an agreement while ignoring motivation on creating other realistic alternative decision. Groupthink is very common on the west, with studies on political groups in government executives body with homogen type of members and relatively more introvert, so making this even more interesting to be researched in group communication context in the legislatives from a democratic transitional country such as Indonesia. This legislatives consists of heterogen background members came from multi different political party and more extrovert but in reality so often in meaking controversial decisions. This research focused on groupthink indicators in decision making of Public Body definition from constitution draft of Public Information Opennes. From the perspective of civil society the decission taken considered fail because verse number 14,15,16 are bargain result between executives and legislatives on matter of BUMN, BUMD, political party also NGO as public body. More further, this process took a very long time in process where the demand of finishing stage is so short, also the impact of these verses is not as expected seen on numbers of disputes of information petition is so high, the sanctions is so light and there are so many public body has not appointed Information and Documentation Manager Officer (PPID). As a qualitative with pospositivist paradigm this research used case study method instrument with members of Working Committee of constitution draft of Public Information Opennes Law in 1st Commision of House of Representatives of Republic of Indonesia periode 2004-2009 as the research object. The result of this research shows that groupthink could be happen inlegislatives because there are so many conflict of interest with the executives, time pressuress, and fatigue. This condition forces legislatives became so cohesive and starts making bad decisions. These facts shown in order to minimize groupthink through the leader?s role to be come more accommodative, hearing process, and also the role of devil?s advocate, but still in the end these groupthink prevention process didn?t bring any adequate results. Groupthink still took place. Theoritically, this research hoped to enrich perspectives of groupthink theory by Irving Janis (1972). This theory did not mentioned the fact that groupthink also can happen on a heterogen group, more open, posses the same power among the members but yet surrounded by other interests from outer group and push the working process through compromises."