Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penggunaan eksekusi grosse akta dalam menyelesaikan kredit macet, untuk mendapatkan gambaran bentuk baku suatu grosse akta yang dapat dieksekusi berdasar Pasal 224 HIR, dan untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya gijzeling sebagai alternatif untuk menyelesaikan kredit macet. Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-deskriptif, dimana bahan-bahan kepustakaan menjadi sumber utama untuk menyusun laporan penelitian. Namun demikian, untuk menambah lengkapnya hasil penelitian, juga dilakukan penelitian lapangan. Dengan meneliti dan mengamati prosedur permohonan grosse akta dan eksekusi grosse akta di Pengadilan Negeri Solo, dan juga dilakukan wawancara secara mendalam dengan Biro Hukum Bank Indonesia. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet di Indonesia, yaitu syarat-syarat pemberian kredit tidak ditaati, pengurusan perusahaan yang keliru, dan kondisi ekonomi di Indonesia yang kurang kondusif. Untuk mengatasi kredit macet tersebut, di antara perangkat hukum yang dapat digunakan adalah eksekusi grosse akta dan gijzeling. Namun demikian untuk mengetrapkan dua perangkat hukum ini ada beberapa hambatan yang menjadikan kedua perangkat ini kurang bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Untuk itu, sebelum terbentuknya Hukum Acara Perdata yang baru, Mahkamah Agung sebaiknya segera membuat bentuk baku grosse akta yang jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam praktik litigasi, di samping itu Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran yang mencabut keberadaan Surat Edaran No.2 tahun 1964, yang sekaligus mengatur kembali persyaratan gijzeling agar bisa dipakai sebagai sarana mengatasi kredit macet.

Abstrak :
Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil. ......Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai konsep hukum perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur yang beritikad baik. Perlindungan dan kepastian hukum yang dimaksud disini adalah mengenai jaminan pelunasan utang atas kredit atau pinjaman uang yang sudah diberikan oleh kreditur kepada debitur yang kemudian untuk lebih menjamin pelunasan utang piutang tersebut, pihak debitur diwajibkan untuk membuat perjanjian tambahan berupa grosse akta pengakuan utang yang berkekuatan eksekutorial berdasarkan pasal 224 HIR disamping dari akta perjanjian jaminan lainnya seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, ataupun hipotik. Permasalahan mengenai grosse akta pengakuan utang ini terletak pada sifat perjanjiannya yang merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian assesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit ataupun perjanjian utang-piutang, yang keberlakuannya tergantung pada perjanjian pokok tersebut, dan apabila dalam akta perjanjian pokoknya terdapat cacat hukum yang dalam hal ini akta tersebut dibuat oleh Notaris yang juga seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan, maka bagaimana bentuk perlindungan bagi kreditur tersebut dan bagaimana kedudukan seorang Notaris yang telah membuat akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur beritikad baik ini dapat mengacu pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kekuasaan bagi Hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar setiap pelaksanaan suatu perjanjian haruslah tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan hakim diberikan wewenang untuk memutus menyimpang dari ketentuan yang ada dengan memperhatikan asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya mengenai cacat yuridis suatu akta yang mengakibatkan kebatalan suatu akta yang disebabkan karena kesalahan Notaris maka hubungan hukum itu hanya dapat dituntut pertanggungan jawabannya kepada Notaris dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum saja, karena posisi Notaris disini bukanlah sebagai pihak melainkan sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam hal membuat akta otentik.

---

This thesis explores the concept of legal protection and legal certainty for lenders that having good intentions. Protection and legal certainty are referred to here is related to debt repayment guarantees on loans or loan money that was given by creditors to debtors and to further guarantee the repayment of these debts, the borrowers are required to incur additional debt recognition grosse deed in lieu of enforceable under Article 224 HIR in addition to other security agreement of deed such as mortgage, pledge, or fiduciary. Concerning problems about the recognition of this debt grosse deed lies in the nature of the deal, which is an additional agreement or assesoir agreements from the essentially agreements that consist of the credit agreement or contract debts, which the validity depending on the principal agreement, and if in deed there is essentially an agreement in terms of disability law, This deed is made by a notary who is also a man who is not free from mistakes, then what form of protection for creditors and how the position of a notary who has made such deed. This research is qualitative research, normative prescriptive typology. The Research result is legal protection and legal certainty for good intentions creditors can be referred to article 1338 paragraph 3 Book of Civil Law Act which provides authority for the judge to oversee the implementation of an agreement that each execution of an agreement shall remain in upholding fairness and decency and justice given the authority to decide, notwithstanding the provisions of existing by taking into account the principle of good faith as set out in article 1338 paragraph 3 of Act Book of Civil Law. Furthermore, regarding jurisdictional defect that resulted in a nullification of a notarial deed which caused the error Notary law relationship can only be prosecuted coverage of the answer to the notary in qualifying tort only, because the notary's position here is not a party but as a public official who is authorized by the State to perform tasks of government in terms of making authentic documents.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Grosse Akta Pengakuan Utang dari perspektif Hukum Surat Berharga, dengan permasalahan mengenai karakteristik Grosse Akta Pengakuan Utang dan potensi pemanfaatannya dalam dunia perniagaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan “Surat yang Berharga” yang selalu bersifat accessoir, namun ia dapat dimanfaatkan dalam dunia perniagaan, bahkan dengan lebih praktis dan berbiaya lebih ringan jika dibandingkan dengan instrumen jaminan lain seperti Hak Tanggungan dan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian ini, Grosse Akta Pengakuan Utang disarankan untuk selalu diinformasikan dan digunakan baik oleh profesional hukum maupun pelaku dunia perniagaan.

---

ABSTRACT
This thesis reviews the Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed in the perspective of Law of Negotiable Instrument, which its problems are about the characteristics of Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed and its potentials to be used in business and trading. This research is a qualitative research with statute approach. This reseach result concludes that Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is a form of Non-Negotiable Instrument which always accessory/supplementary in its nature, but it can be used in business and trading, moreover it is more practical and less-costly compared to the others Indonesian collateral instrument such as mortgage (Hak Tanggungan) and pledge (Fidusia). According to the result of this research, Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is advised to be informed and used by legal professionals and also business doers and traders., This thesis reviews the Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed in the perspective of Law of Negotiable Instrument, which its problems are about the characteristics of Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed and its potentials to be used in business and trading. This research is a qualitative research with statute approach. This reseach result concludes that Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is a form of Non-Negotiable Instrument which always accessory/supplementary in its nature, but it can be used in business and trading, moreover it is more practical and less-costly compared to the others Indonesian collateral instrument such as mortgage (Hak Tanggungan) and pledge (Fidusia). According to the result of this research, Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is advised to be informed and used by legal professionals and also business doers and traders.]