Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerapan asas cabotage pada tahun 2005 di Indonesia secara positif meningkatkan jumlah kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan domestik Indonesia. Peningkatan jumlah yang signifikan ini menyebabkan terjadinya lonjakan lima kali lipat armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 37.722 unit kapal pada tahun 2021. Diketahui dari jumlah tersebut, 60% di antaranya berusia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memanfaatkan kapal-kapal tua yang sudah tidak lagi layak beroperasi dan dapat diproses daur ulang. Kondisi ini sejalan dengan adanya permintaan akan kebutuhan baja dalam negeri yang berpotensi dapat dipenuhi menggunakan baja dari kapal-kapal yang didaur ulang. Industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia menjadi mendesak mengingat bahwa industri ini masih jauh dari kondisi idealnya, terutama menjelang diberlakukannya Konvensi Hong Kong pada tanggal 26 Juni 2025. Untuk diketahui, kondisi fasilitas penutuhan kapal di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang cukup, terutama dalam hal identifikasi limbah dan bahan berbahaya, dampak penutuhan kapal terhadap keselamatan dan kesehatan, dampak penutuhan kapal terhadap lingkungan, mitigasi risiko, serta persyaratan fasilitas untuk penanganan limbah dan bahan berbahaya. Semua aspek penting ini harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan internasional yang ramah terhadap lingkungan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur penanganan limbah dan bahan berbahaya yang sesuai dengan standar internasional untuk fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia. Diharapkan prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dalam penanganan limbah dan bahan berbahaya dalam industri penutuhan kapal di Indonesia. ......The implementation of the cabotage principle in 2005 in Indonesia positively increased the number of Indonesian-flagged vessels operating in Indonesian domestic waters. This significant increase in numbers has resulted in a five-fold increase in the fleet of Indonesian-flagged vessels from 6,041 vessels in 2005 to 37,722 vessels in 2021. Of this number, 60% of them are over 20 years old. This shows that there is great potential to utilize old ships that are no longer suitable for operation and can be recycled. This condition is in line with the demand for domestic steel needs which can potentially be met using steel from recycled ships. An environmentally friendly ship-covering industry in Indonesia is becoming urgent considering that this industry is still far from its ideal condition, especially ahead of the enactment of the Hong Kong Convention on 26 June 2025. For your information, the condition of ship-covering facilities in Indonesia still does not have sufficient regulations, especially in regarding the identification of waste and hazardous materials, the impact of ship closures on safety and health, the impact of ship closures on the environment, risk mitigation, as well as facility requirements for handling waste and hazardous materials. All these important aspects must be met to comply with environmentally friendly international regulations. In an effort to overcome this problem, this research aims to develop procedures for handling waste and hazardous materials that comply with international standards for environmentally friendly ship closing facilities in Indonesia. It is hoped that this procedure can be used as a guide and reference in handling waste and hazardous materials in the ship covering industry in Indonesia

Abstrak :
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki total keseluruhan kapal mencapai 63.000 kapal dengan 60 persen diantaranya berusia lebih dari 20 tahun, hal ini membuat besarnya potensi jumlah keberadaan kapal tua yang sudah tidak layak beroperasi dan harus di daur ulang. Selain itu, terlepas dari besarnya prospek pasar internasional green ship recycling yang terus meningkat khususnya berhubungan dengan European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia masih kalah bersaing di pasar internasional dalam industri green ship recycling, dibuktikan dengan adanya 23 kapal berbendera Indonesia dari 630 kapal komersial dan unit lepas pantai yang terjual untuk ditutuh di luar Indonesia menurut NGO Shipbreaking Platform 2020, serta ditambah masih terdapatnya kebutuhan baja dalam negeri yang terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena kondisi industri green ship recycling Indonesia yang masih jauh dari kondisi ideal yang mendesak untuk diwujudkan menjelang akan berlakunya Hongkong Convention pada 26 Juni 2025. Kondisi Ship Recycling Facility di Indonesia masih banyak menggunakan metode beaching yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja akibat dari minimnya pengaturan mengenai aspek teknis, prosedur, dan fasilitas. Maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan menghasilkan strategi pengembangan Green Ship Recycling Facility sesuai keadaan di Indonesia serta memenuhi ketentuan internasional dan mencapai kepentingan ekonomis. Dalam penelitian ini dihasilkan rekomendasi kombinasi alternatif sistem dan teknologi yang optimal untuk digunakan di ship recycling facility melalui metode Analytical Network Process (ANP) dan in-depth interview terhadap stakeholders (praktisi, regulator, dan pakar) di industri ship recycling Indonesia dengan hasil yaitu: LPG/oxy-acetylene sebagai cutting technology, sandblasting sebagai decoating technology, landing/wet-basin sebagai docking system, mobile crane sebagai material handling technology, dan randomized storage system sebagai storage system. Lalu dilakukan pula kajian untuk menghasilkan rancangan prosedur dan tata letak area beserta fasilitas, rancangan pemilahan limbah per ketegori material berbahaya (HAZMAT), rancangan prosedur identifikasi material selama proses ship recycling, rancangan ketentuan fasilitas penanganan dan penyimpanan material berbahaya (HAZMAT), serta studi kasus pengembangan fasilitas yang dilakukan terhadap salah satu ship recycling facility semi modern di Cilegon, Indonesia, mencangkup gap analysis, rekomendasi pengembangan, dan design layout berdasarkan kajian rancangan yang telah dilakukan. ......As a maritime country, Indonesia has a total of 63,000 ships, with 60 percent of them being over 20 years old. This creates a significant potential for the existence of old ships that are no longer operational and need to be recycled. Additionally, despite the growing prospects of the international green ship recycling market, particularly in relation to the European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia still places behind in the international market in the green ship recycling industry. This is evidenced by 23 Indonesian-flagged ships out of 630 commercial ships and offshore units being sold for dismantling outside of Indonesia, according to the NGO Shipbreaking Platform 2020. Moreover, there is a continuous increase in domestic steel demand. This happened because the condition of the green ship recycling industry in Indonesia is still far from the ideal conditions that are urgently needed to be realized, especially with the upcoming implementation of Hong Kong Convention on 26 June 2025. Ship Recycling Facilities in Indonesia still extensively use beaching methods that damage the environment and disregard safety, security, and workers' health aspects, primarily due to the lack of regulations concerning technical aspects, procedures, and facilities. Hence, this research aims to develop a strategy for Green Ship Recycling Facility based on the Indonesia’s condition, while complying with international regulations and achieving economic interests. The study resulted in recommendations for an optimal combination of alternative systems and technologies to be used in ship recycling facilities, using the Analytical Network Process (ANP) method and in-depth interviews with stakeholders (practitioners, regulators, and experts) in the Indonesian ship recycling industry. The recommendations include LPG/oxy-acetylene as cutting technology, sandblasting as decoating technology, landing/wet-basin as the docking system, mobile crane as material handling technology, and randomized storage system as the storage system. Furthermore, the study also conducted an assessment to generate designs for procedures, layout areas, and facilities, waste categorization procedures for hazardous materials (HAZMAT), material identification procedures during the ship recycling process, requirements for handling and storing hazardous materials (HAZMAT), and a case study on the development of a facility in one of the semi-modern ship recycling facilities in Cilegon, Indonesia. This case study covers gap analysis, development recommendations, and design layout based on the conducted design assessment.

Abstrak :
Sejak Asas Cabotage diterapkan pada tahun 2005, jumlah kapal berbendera Indoneisa meningkat. Kebanyakan dari kapal tersebut berjenis kapal cargo, kapal tongkang, dan kapal tunda. Seiring bertambahnya jumlah armada, usia kapal di atas 20 tahun meningkat sehingga perlu diganti dengan armada baru. Berdasarkan Hong Kong Convention, umur operasi kapal dibatasi hingga 25 tahun karena kapal tersebut dinilai tidak ekonomis jika dioperasikan sehingga butuh ditutuh. Hal ini membuat usaha penutuhan kapal (ship recycling) di Indonesia memiliki peluang besar. Salah satu metode dalam bisnis green ship recycling adalah galangan khusus penyedia jasa. Bisnis ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan sudah berjalan di Indonesia, namun belum menggunakan prinsip Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Untuk menjalankan prinsip 3R galangan penutuhan kapal memerlukan biaya lebih untuk menangani limbah dari kapal yang ditutuh sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Artikel ini berfokus pada studi kelayakan bisnis green ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan kapal ditinjau dari aspek finansial. Hasil dari penelitian ini adalah Payback Period selama 3 tahun, 8 bulan, dan 27 hard; Net Present Value sebesar Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return sebesar 17%; Average Rate of Return sebesar 36%; dan Profitability Index sebesar 3,82.  Proyek ini dinyatakan layak karena telah memenuhi syarat kriteria investasinya. ......Since the implementation of Cabotage Principal in 2005, the amount of Indonesian flagged ships have increased. Most of them are cargo vessel, barge, and tug. The number of over 20 years old ships are also rising but still being operated so they need to be replaced by the new fleet. According to the Hong Kong Convention, ships life cycle is limited to 25 years old due to its deteriorating of its effectiveness and uneconomical to be operated, so it needs to be recycled. This opens up the market for a ship recycling industry in Indonesia. One of business model in ship recycling is service provider ship recycling yard. This model is already exist in Indonesia, but they didnt obey Reduce, Reuse, Recycle (3R) principal. Collaboration between a ship recycling yard and waste treatment facility will need an extra cost, so it will affect the profit of a green ship recycling business. This paper will be focusing into the financial aspects of the feasibility study. The results of this study are: Payback Period of 3 years, 8 months, and 27 days; Net Present Value of Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return of 17%;. Average Rate of Return of Return of 36%; and Profitability Index of 3.82. This project is approved feasible because it had fullfill the requirement of the investment criterias.

Abstrak :
Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia merupakan industri yang dapat berpotensi menutupi kekurangan scrap baja di dalam negeri serta mengurangi kapal-kapal yang sudah berusia tua dan mulai tidak ekonomis lagi. Namun secara aktual, kondisi galangan penutuhan di Indonesia belum sesuai dengan standar penerapan Green Ship Recycling yang menjadi standar internasional untuk suatu fasilitas penutuhan. Minimnya penerapan pedoman Green Ship Recycling pada Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia, mendorong penulis untuk melakukan peninjauan karena belum adanya galangan penutuhan kapal yang berhasil mendapatkan Green Ship Recycling Certification yang artinya belum maksimal dalam menerapkan standar-standar peraturan Internasional khususnya Hong Kong Convention dan International Labor Organization. Penerapan Green Ship Recycling pada galangan penutuhan di Indonesia juga akan membuka potensi penutuhan untuk kapal asing. Dari hasil tinjauan yang akan dilakukan penulis, maka akan dirancang suatu pedoman Standard Operational Procedure (SOP) yang diharapkan akan diterapkan galangan penutuhan kapal di Indonesia. Maka dari itu, penulis memilih topik tersebut untuk dijadikan penelitian skripsi “Perancangan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Penerapan Green Ship Recycling pada Fasilitas dan Pelaksanaan K3 Industri Penutuhan Kapal di Indonesia”. Metode yang digunakan untuk melakukan peninjauan antara lain metode studi literatur pada pedoman Green Ship Recycling dan Kualitatif pada kondisi aktual kelengkapan fasilitas dan pelaksanaan K3 galangan penutuhan di Indonesia dalam merancang suatu Standard Operational Procedure (SOP). Metode yang digunakan untuk merancang SOP antara lain yaitu analisis kesenjangan (Gap Analysis)...... Ship Recycling Yards are an industry that can potentially cover the shortage of steel scrap in Indonesia and reduce an old-aged ships that starting to become uneconomical. However, in actual fact, the condition of the fulfillment shipyards in Indonesia is not in accordance with the standards for implementing Green Ship Recycling which is the international standard for a filling facility. The lack of implementation of Green Ship Recycling guidelines in Shipyard Shipyards in Indonesia, encourages the author to conduct a review because there are no shipyards that have succeeded in obtaining Green Ship Recycling Certification, which means that they have not been optimal in applying international regulatory standards, especially the Hong Kong Convention and the International Labor Organization. . The implementation of Green Ship Recycling in Indonesian Shipyards will also open the potential for loading for foreign ships. From the results of the review that will be carried out by the author, a Standard Operational Procedure (SOP) guide will be designed which is expected to be applied to shipyards in Indonesia. Therefore, the authors chose this topic to be used as a thesis research "Designing Standard Operational Procedures (SOP) in the Implementation of Green Ship Recycling in Facilities and Implementation of K3 Shipbuilding Industry in Indonesia". The methods used to conduct the review include the literature study method on the Green Ship Recycling and Qualitative guidelines on the actual condition of the completeness of facilities and the implementation of K3 shipyards in Indonesia in designing a Standard Operational Procedure (SOP). The method used to design SOPs includes gap analysis.