Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Talking about tradition, it is kind of imagination of kinship in the past in an idealism positions in an orderly and harmonious level. Everyone respect each other and take position in the clan and their class respectively. The aims of this paper is to find out information about the institutions traditional role in the District Marawola to the conflict in the community. The research start with a literature study then continued with observation and interviews. This paper apply govern mentality theory that triggered by Michael Foucault. The results that found in this research that the traditional institutions began to lose its role, some of which are caused by the gap between the old and the young in the communities itself. Traditional institutions also lose their social legitimacy that seen from the shrinking role of traditional institutions, where traditional institutions only deal with traditional healing rituals, clearing land and harvesting rituals. Rules of traditional institutions such as law regulatory with sanctions are applied only in the form of oral speech in memory of the past in the absence of compliance with customary rules itself."

"Tesis ini menunjukkan wacana pembangunan revitalisasi yang dilandasi logika High-Modernism direproduksi, dilanggengkan, dan dilegitimasi sebagai bentuk pelestarian warisan budaya Kota Tua Jakarta membentuk realitas sosial baru para pedagang di kawasan Kota Tua Jakarta. Penelitian ini memadukan fieldwork dan patchwork ethnography dengan menggunakan konsep-konsep teoritik yaitu kepengaturan Negara (Governmentality) dari Foucault, penyederhanaan (Simplification) dan keterbacaan (Legibility) dari James Scott, serta produksi ruang secara sosial dari Setha Low. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memuluskan pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta, Negara menggunakan instrumen penyederhanaan dan keterbacaan dalam pembentukan realitas baru para pedagang melalui upaya formalisasi, seperti merelokasi, melakukan pendataan dan menempatkan di lokasi binaan, melakukan penertiban, serta mengadakan pembinaan kepada para pedagang yang tunduk dan patuh terhadap aturan sehingga menyebabkan pemisahan para pedagang yang tereksklusi dan terinklusi dalam skema rekayasa pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta.Artinya, Negara dapat dikatakan mampu memperbesar kapasitasnya melakukan intervensi atas nama kepentingannya secara tepat dan efektif terhadap para pedagang untuk mewujudkan hasrat kepengaturan Negara.

---

This thesis shows the revitalization construction discourse underpinned by the logic of High-Modernism reproduced, denounced, and legitimized as a form of preservation of the cultural heritage of the Old City of Jakarta shaping the new social reality of street vendors in the Old Town area of Jakarta. This research combines fieldwork and ethnography patchwork using theoretical concepts of Foucault's Governmentality, Simplification and Legibility of James Scott, as well as the production of space socially from Setha Low. The results show that in order to approve the revitalization of the Old City of Jakarta, the State uses the instruments of simplification and legibility in the formation of the new reality of street vendors through formalization efforts, such as relocation, deposition and placement at the site of construction, arrangement, and construction to street vendors who are submissive and obedient to the rules resulting in the separation of excluded and inclusive street vendors in the scheme of revitalising the Old Town of Jakarta.In other words, the State can be said to be able to increase its capacity to intervene in the name of its interests properly and effectively against the street vendors in order to realize the desire of the State to regulate."

"Pandemi COVID-19 membuat banyak negara terpaksa melakukan kebijakan-kebijakan tegas seperti pemberlakuan karantina, pembatasan kegiatan sosial, dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Pembuatan kebijakan tersebut membutuhkan penelitian yang matang serta data-data yang menunjang. Data-data yang dipakai bisa berasal dari sektor sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam datadata tadi bisa saja ada informasi-informasi pribadi dari individu atau kelompok yang terambil secara sengaja ataupun tidak. Informasi pribadi termasuk dalam ranah privasi yang seharusnya dijaga. Di masa pandemi ini, penjagaan atas privasi menjadi lebih longgar karena dikalahkan oleh kepentingan akan kesehatan, pemulihan ekonomi sosial, dan kepentingan otoritas lainnya. Otoritas menggunakan data privasi penduduknya demi kepentingan penduduk itu sendiri. Akan tetapi, data privasi tadi juga dipakai sebagai bahan bakar otoritas dalam melanggengkan kekuasaan dengan cara melakukan pengawasan terhadap penduduk dan mendisiplinkan mereka. Pengambilan data-data pribadi dapat dilanjutkan kendati pandemi COVID-19 telah berlalu karena kekuasaan perlu untuk tetap eksis. Penduduk menjadi subjek sekaligus objek dari kekuasaan yang mampu berjalan tanpa mereka sadar sedang dikuasai. Kekuasaan yang berjalan hingga tingkat penduduk dikenal dengan sebutan governmentality.

---

The COVID-19 pandemic has forced many countries to carry out strict policies such as the implementation of quarantine, restrictions on social activities, and the implementation of strict health protocols. Making these policies requires careful research and supporting data. The data used can come from social, economic, health, security, and so on. In the above data, there may be personal information from individuals or groups that is taken intentionally or not. Personal information is included in the realm of privacy that should be protected. During this pandemic, the safeguards on privacy have become looser because they are defeated by the interests of health, social-economic recovery, and the interests of other authorities. The authority uses the private data of its residents for the benefit of the residents themselves. However, this privacy data is also used as fuel for authorities to maintain power by monitoring the population and disciplining them. The collection of personal data can be continued even though the COVID-19 pandemic has passed because power needs to exist. Residents become the subject as well as the object of power that can run without them knowing they are being controlled. The power that runs to the level of the population is known as governmentality."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana struktur dan permasalahan yang terdapat di dalam tiga naskah drama Afrizal Malna, yaitu Pertumbuhan di Atas Meja Makan (1991), Biografi Yanti Setelah 12 Menit (1992), dan Migrasi dari Ruang Tamu (1993). Dengan menggunakan pendekatan karakteristik serta konsep acts dan words yang dimiliki oleh teater Absurd, diketahui bahwa ketiga naskah merupakan drama absurd yang dapat dilihat melalui tokoh-tokoh tanpa identitas dan dalam pencarian, alur yang tidak menyajikan hubungan sebab-akibat, serta adanya beberapa komunikasi yang tidak dapat berjalan dengan baik antartokohnya. Selain itu, dengan menggunakan gagasan Foucault mengenai power dan governmentality, diketahui bahwa ciri absurd yang muncul menunjukkan adanya perbenturan ruang individu yang membuat tokoh-tokoh yang terdapat di dalam ketiga naskah mengalami ketidakberdayaan

---

ABSTRACTThis theses discusses the structure and problem within three plays of Afrizal Malna, namely Pertumbuhan di Atas Meja Makan (1991), Biografi Yanti Setelah 12 Menit (1992), and Migrasi dari Ruang Tamu (1993). Using the characteristic approach and the concepts of acts and words from absurdist theatre, it was found that these three plays are absurdist plays. This can be asserted through identity-less characters in search of their own identity, a plot that does not contain causality, and some miscommunication between the characters. Furthermore, through Foucault's conception of power and governmentality, it was revealed that the absurd characteristic within these three plays displayed collisions of individual spaces that makes the characters inside to feel powerless."

"Tesis ini membahas mengenai perebutan klaim kebenaran dalam memandang semburan lumpur Lapindo yang berimplikasi terhadap bagaimana aktor-aktor mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial akibat semburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain pemahaman (etnografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aktor dalam kasus Lapindo mengkonstruksi pengetahuan dalam memaknai fenomena semburan. Dengan menginspirasi teori kekuasaan Foucault, negara merupakan aktor dominan yang berkepentingan agar seluruh penyelesaian kasus mengacu pada skema Perpres. Sementara pada ranah relasi kekuasaan, Lapindo dan aktivis merupakan aktor dominan yang berkepentingan membentuk korban sebagai governable subject. Tesis ini menganalisa kasus Lapindo tanpa berpretensi berpihak pada salah satu pandangan, yang dengan itu mungkin dapat menghadirkan pandangan dalam melihat persoalan secara lebih kritis.The focus of the study is how some actors claiming the truth in looking at Lapindo mud which implicate how some actors construct environmental and social order. This research is qualitative understanding interpretive. This thesis explores how some actors construct knowledge to look at the mud flow phenomena. Inspired by Foucauldian theory of power, state is a dominant actor concern to impose the governmental rule through the case. In the light of power relation, Lapindo and activist are dominant actor concern to construct the victim as governable subject. By analyzing Lapindo case without any pretention in one of the scientist overview, this study provides critical understanding for this environmental and social problem."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas problem panoptisisme oleh pemerintah yang terjadi di dalam internet. Penulis menggunakan pendekatan Foucauldian dalam melihat kasus Edward Snowden yang membocorkan program panoptik dari NSA. Konsekuensi dari pengawasan ini adalah hilangnya privasi bagi pengguna internet dan mengakibatkan tidak adanya kebebasan untuk bisa menggunakan internet. Masyarakat telah masuk ke dalam sebuah penjara imajiner di mana mereka saling mengawasi dan saling ketakutan karena merasa diawasi.

---

ABSTRACTThis research is focused on problem of panopticism by the government in internet. Writer use a Foucauldian approach to examine the Edward Snowden case who leaked the NSA top secret document to the journalist. The consequences of this surveillance is the loss of personal privacy for the internet user and also there is no such thing as freedom in internet if we always been watched. The society now have step to imaginary prison, where they were watching each other and feel insecure by the constant surveillance. "

"Disertasi ini berisi kajian terhadap tiga novel Indonesia pasca-Reformasi untuk menyingkap cara negara bekerja dengan konsep the art of modern government yang meliputi pengaturan penduduk, ekonomi politik, dan perangkat pengamanan (security apparatuses). Penelitian ini mengurai (1) kontribusi teoretik karya sastra (novel) dalam memberi warna baru bagi wacana governmentality; (2) bentuk kepengaturan dominan yang muncul dalam anatomi tiga novel dan membentuk kekhasan novel pasca-Reformasi; (3) keterlibatan tiga novel dalam merespons atau menjadi agensi yang ikut serta menyebarluaskan rezim kepengaturan. Analisis terhadap novel Lampuki, Puya ke Puya, dan Dawuk menunjukkan bahwa governmentality pasca-Reformasi di Indonesia berbeda dengan yang diteorikan oleh Michel Foucault. Corak kepengaturan Reformasi tidak terpusat pada satu sumber kekuasaan, melainkan tersebar ke berbagai kelompok dan kepentingan yang tidak selalu menampakkan dirinya. Walaupun ideologi kepengaturannya cenderung sama-sama bagian dari resonansi kapitalisme global, wujud dari rezim kepengaturan tersebut senantiasa berubah, dan menyesuaikan diri dengan habitat dan ekosistemnya. Novel berfungsi sebagai heteroglossia, hadir beriringan (coexist) dengan teks lainnya, menciptakan ruang baru dalam konstruksi governmentality yang semula bercorak positivistik menjadi rezim kepengaturan yang bercorak humanistik. Heteroglossia sastra Reformasi didominasi oleh kepengaturan ekonomi politik. Walaupun kepengaturan tubuh dan ruang kerap muncul beriringan dengan mekanisme penormaan dan pendisiplinan, keempatnya hadir mengintensifikasi kepentingan ekonomi yang menjadi leitmotif bagi elemen-elemen cerita. Analisis terhadap ketiga novel Indonesia pasca-Reformasi menegaskan bahwa pola kekuasaan yang menjalankan fungsi-fungsi governmentality telah menciptakan hierarki tinggi-rendah, kuat-lemah, kaya-miskin, bahkan memungkinkan sistem kekuasaan dapat mengatur siapa yang berhak hidup dan siapa yang layak mati. Masing-masing teks memperlihatkan wilayah yang abu-abu di hadapan cermin governmentality, bahwa dalam situasi yang berakibat pada keterpinggiran, keniscayaan nasib buruk bagi kelas menengah ke bawah, bahkan korban-korban yang terus berjatuhan, dimunculkan pula pihak-pihak yang tampak merasa nyaman hidup dalam rezim kepengaturan, dan berupaya terus mempertahankannya. Perspektif govermentality atas tiga teks novel pemenang sayembara, ternyata tidak hanya menyingkap akibat laten dari rezim kepengaturan di Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan, juga memperlihatkan keberpihakan teks-teks tersebut pada rezim kepengaturan, mengafirmasinya secara diam-diam, dan berusaha mempertahankannya.

---

The dissertation discusses three post-Reform Indonesian novels to reveal how the state works with the concept of the art of modern government which includes governmentality of population, political economy, and security apparatuses. This research analyzes (1) the theoretical contribution of literary works (novels) in assigning a new color to the discourse of governmentality; (2) the dominant form of governmentality appearing in the anatomy of the three novels that builds the unique characteristics of post-Reform novels; (3) the involvement of the three novels in responding or else becoming an agency that contributes to the dissemination of the regime of governmentality. Analyses on the novels Lampuki, Puya ke Puya, and Dawuk shows that post-Reform governmentality in Indonesia is different from that theorized by Michel Foucault. The style of the Reform governmentality is not centered on one power but spread over various groups and interests, which are mostly concealed. Even though the governmental ideology tends to be equally part of the resonance of global capitalism, the form of the governmentality is constantly changing and adapting itself to its habitat and ecosystem. The novel functions as a heteroglossia, coexisting with other texts, creating a new space in the construction of governmentality which was originally positivistic in nature, coloring it with a humanistic touch. Literary heteroglossia of Reform era is dominated by the governmentality of political economy. Even though the biopolitics and spatial governmentality often coexists with normalizing and disciplinary mechanisms, these four emerge to intensify economic interests that become the leitmotif for the story’s literary elements. The finding confirms that the pattern of power bearing the functions of governmentality has created hierarchies of high-low, strong-weak, rich-poor, even allowing the system of power to govern who deserves to live and let die. Each text shows a gray heterotopia in the mirror of governmentality, resulting in a distorted reflection of lower middle class marginalization, among which parties with comfortable living are inevitable in the regulatory regime, and seeks to continue to maintain it. The governmental perspective of the three award-winning novels, in fact, not only reveals the latent effects of the governmentality in Indonesia, but at the same time also shows the alignment of these texts to the governmental regime, affirming it, and secretly attempting to maintain it."

"Tesis ini membahas orkes dangdut gerobak yang seringkali diasosiasikan dengan kalangan kelas bawah dan tindakan pelecehan seksual, erotisme, dan kriminalitas. Konstruksi pemaknaan negatif tersebut dimunculkan melalui narasi yang dibangun oleh media mainstream, yakni film dan media massa. Bermula dari konstruksi pemaknaan terhadap musik dangdut yang dipandang sebagai musik kelas bawah, hingga praktek konser langsung orkes dangdut yang ditampilkan oleh biduan dangdut yang cenderung menonjolkan beberapa anggota tubuhnya. Atributisasi sebagai pengamen juga membuat kelompok ini dilarang eksis di ruang publik. Dengan berbagai argumentasi dan kreativitas, Uca dan kelompok orkes dangdut gerobak Pelangi sedang bernegosiasi dengan aparat pemerintah daerah agar mereka tetap eksis di ruang publik untuk mencari nafkah dengan cara menolak atributisasi sebagai pengamen. Mereka juga membuat karya untuk menegaskan bahwa mereka ingin disebut sebagai musisi dari pada sebagai pengamen. Kontestasi identitas antara personel orkes dangdut gerobak dengan pihak pemerintah juga terjadi di ruang urban Jakarta. Ada praktek kepengaturan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada kelompok orkes dangdut gerobak, namun praktek kepengaturan tersebut ternyata berjalan secara lentur, penuh dengan proses negosiasi dan tidak represif, Data diperoleh dengan pendekatan etnografi (field study) termasuk in-depth interview di Baladewa, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dari bulan April 2016 sampai dengan Mei 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa narasi yang dikonstruksi oleh media mainstream cenderung berbeda dengan narasi yang dibangun oleh orkes dangdut gerobak yang dalam hal ini diwakili oleh Uca dan personelnya. Orkes dangdut gerobak memunculkan narasi moralitas disaat media mengonstruksinya dengan narasi kriminalitas dan seksualitas. Relasi kuasa antara orkes dangdut gerobak dengan pihak pemerintah juga cenderung lentur, kelompok tersebut dilarang oleh Peraturan Daerah identitasnya dianggap sebagai pengamen, sedangkan pada prakteknya pihak aparat pemerintah masih mempunyai simpati dan empati terhadap kelompok orkes dangdut gerobak.

---

This thesis discusses the dangdut gerobak orchestra which is often associated with the lower class and acts of sexual harassment, eroticism, and crime. The construction of negative meaning is raised through narratives built by the mainstream media, namely films and mass media. Starting from the construction of meaning for dangdut music which is seen as low-class music, to the practice of live concerts by dangdut orchestras performed by dangdut singers who tend to highlight some of their body parts. Attributing as buskers also makes this group prohibited from existing in public spaces. Using various arguments and creativity, Uca and the Pelangi dangdut orchestra group are negotiating with local government officials so that they can continue to exist in public spaces to earn a living by rejecting the attributes of buskers. They also create works to emphasize that they want to be called musicians rather than buskers. Identity contestation between the personnel of the dangdut gerobak orchestra and the government also occurs in the urban space of Jakarta. There is a regulatory practice carried out by government officials against the dangdut gerobak orchestra group, but this regulatory practice turns out to be flexible, full of negotiation processes and not repressive. The data were obtained using an ethnographic approach (field study) including in-depth interviews in Baladewa, Tanah Tinggi, Central Jakarta from April 2016 until May 2017. The results of this study indicate that the narrative constructed by the mainstream media tends to be different from the narrative constructed by the dangdut gerobak orchestra, which in this case is represented by Uca and its personnel. The dangdut gerobak orchestra creates a narrative of morality when the media constructs it with a narrative of crime and sexuality. The power relationship between the dangdut gerobak orchestra and the government also tends to be flexible, the group is prohibited by regional regulations from being considered a busker, while in practice government officials still have sympathy and empathy for the dangdut gerobak orchestra group."

"Disertasi ini mempertanyakan proses pembentukan subjek neoliberal yang mengidealisasi individu sebagai subjek yang bebas, menjadikan kehidupannya sebagai bagian kepengaturan pasar, berani menempuh resiko dalam ketidakpastian ekonomi. Imperatif neoliberal ini sayatempatkan dalam diskursus ekonomi kreatif yang menarget anak muda sebagai aktor ekonomi baru yang sanggup mengoptimalisasi human kapital, kreativitas, hobi dan passion dalam narasi enterpreneurialisasi masyarakat. Tafsir kerja kreatif sebagai manifestasi perwujudanpassion, aktualisasi diri, hidup mandiri, dan kebebasan, saya posisikan untuk memperhatikan kompleksitas makna kerja, rejim kerja, dan idealisasi kerja dalam kepengaturan neoliberal Disertasi ini menempatkan counter-conduct sebagai kerangka analitik untuk memahami proses kontestasi, manipulasi, dan negosiasi dalam subjektifikasi neoliberal pada pekerja kreatif. Ide counter-conduct ini memperluas batasan analisa kepengaturan/governmentalitydari Foucault dengan menitikberatkan kapabilitas subjek untuk menafsir kuasa yang diinternalisasi dalam diri (self) sekaligus mengupayakan terjadinya subjektivitas yang berlainan dengan target kuasa atau teks resmi kepengaturan.Disertasi ini mengambil lokasi studi di Kota Manuntung, sebuah kota berbasis ekstraksi sumber daya alam di Kalimantan Timur, dengan durasi waktu riset sepanjang 2016-2018.Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 2014, kota ini melakukan eksperimentasi ekonomi kreatif yang berpusat pada pemanfaatan sumber daya manusia berbasis entrepreneur dengan skill teknologi informasi, perfilman, design grafis dengan tujuan mengembalikan kota ini ke kancah nasional dan merekrut talenta muda yang ada di perkotaan untuk kemudian bisa menjawab problem ketersediaan lapangan kerja. Dengan menggunakan metode etnografi, disertasi ini berfokus pemahaman pekerja kreatif pada diri (self), jalinan sosial, dan lingkungan perkotaan pada konteks imperatif ekonomi baru.Hasil temuan disertasi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan neoliberal subjek diwarnai kontradiksi, dilema, dan tensi dalam diri subjek. Subjek dalam disertasi ini memiliki teknik pengaturan lain yang dibangun berdasarkan ikatan personal, keinginan untuk memberi cara menjalani kerja yang baru, serta memberikan alternatif lain pada citra perkotaan.

---

This dissertation problematized formation of neoliberal subject that idealizes individual as a

free subject, makes human daily life as part of market regulation, and courage to take risks in

economic uncertainty. This dissertation situate neoliberal imperative in the context creative economy discourse which targets youth as new economic actors who are able to optimize human capital, creativity, hobbies and passion in the narrative of entrepreneurialization of society. My interpretation of creative work as a manifestation of passion, self-actualization, independent living, and freedom. I will underline to complexity of the meaning of work, the work regime, and the idealization of work in neoliberal settings.

This dissertation placed counter-conduct as an analytic framework to understand the process of contestation, manipulation, and negotiation in neoliberal subjectivity to creative workers.

This counter-conduct idea expands limitation of Foucault's governmentality analysis by emphasizing the subject capability to interpret the power internalized in him (self) as well as striving for a other subjectivity that different from target power or “official text” of

governmentality.

This dissertation takes location in Manuntung City, a city based on natural resource extraction in East Kalimantan, within time frame 2016-2018. Since the economic crisis in 2014, the city has began experimentation creative economy centered on entrepreneur-based human resources with skills in information technology, film, graphic design. This skill compatible with the urban appratus goal to return on national scene and recruiting young urban talents to answer the problem of urban labour market.

Through ethnographic methods, this dissertation focuses on how creative workers' understand him (self), sociality, and urban millieu in the context of new economic imperatives. The main findings of this dissertation indicate that the process of formation subject's is characterized by contradictions, dilemmas, and tensions within the subject. The subjects in this dissertation

have other subjectification techniques that are built on personal ties, the desire to provide new ways of doing work, and provide other alternatives to urban imagery."

"ABSTRAKProyek pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah dan korporasi di Taman Nasional Komodo justru menimbulkan tindakan state-corporate crime. Pemerintah dan korporasi multinasional melakukan State-Corporate Crime dengan cara melakukan dalih-dalih tertentu antara lain melalui dalih wacana pembangunan serta penetapan sistem zonasi maka kawasan Taman Nasional Komodo justru dijadikan sebagai lahan komersial.Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proyek pembangunan pariwisata dan konservasi di Taman Nasional Komodo dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat adat yang hidup pada kawasan taman nasional tersebut. Dengan menggunakan kajian kriminologis yaitu state-corporate crime dan pemikiran dari Michel Foucault yaitu kepengaturan dan kuasa diskursif, maka dalam tulisan ini dapat ditemukan fakta bahwa dengan lsquo;power rsquo; yang dimiliki oleh pemerintah dan korporasi, pihak tersebut membuat peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Taman Nasional Komodo yang mengakibatkan masyarakat adat kini hidup dalam kemiskinan, hak ulayat mereka serta akses kehidupan mereka atas tanahnya sendiri terhapuskan akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi.Maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi tindakan state-corporate di Taman Nasional Komodo yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi yang menyebabkan terjadinya ekslusi sosial pada masyarakat adat Taman Nasional Komodo. Kata Kunci: state-corporate crime, kepengaturan, pencaplokan sumber daya alam, pembangunan, pariwisata, ekoturisme, ekslusi sosial, komodo.

---

ABSTRACTProjects that undertaken by the cooperation between governments and corporations in the Komodo National Park caused an action of state corporate crime. Governments and multinational corporations doing State Corporate Crime by telling certain excuses, for example through the pretext of development discourse and the determination of the zoning system, now the Komodo National Park is actually used as commercial zone.Therefore, this paper aims to understand how the project of tourism development and conservation in Komodo National Park may cause harm to the indigenous peoples that lives in that national park area. By using criminological studies lsquo state corporate crime rsquo and some of Michel Foucault rsquo s theory lsquo governemntality rsquo and lsquo discuorsive power rsquo , in this article can be found the fact that the 39 power 39 which is owned by the government and corporations, they will create some regulations that will govern the lives of indigenous peoples in the National Komodo Park which resulted indigenous people now live in poverty, their land rights as well their access to resources is indelibly on their own land, this is a result of development undertaken by the government and corporations.So with that examples we can said that the state corporate action by the government and corporations in the Komodo National Park caused a social exclusion of the indigenous peoples that lives in Komodo National Park. Key words state corporate crime, governmentality, resources grabbing, development, tourism, ecotourism, social exclusion, comodo."