Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu kenyataan yang hampir terdapat di semua negara berkembang yaitu dominasi birokrasi pemerintah pada semua tingkatan dalam proses administrasi pembangunan baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Akibatnya masyarakat yang kedudukan sosial ekonominya lemah tidak memiliki akses untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. Karena itu orang memberi perhatian dan sekaligus menaruh harapan pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang, per definisi, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bawah dalam pembangunan.

Permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini melihat peranan dan posisi LPSM dalam proses administrasi pembangunan. Peranan itu dilihat sebagai hasil interaksi LPSM dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Peneliti juga memberi perhatian terhadap dinamika internal kelembagaan LPSM, karena asumsi yang digunakan adalah bahwa LPSM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal tetapi juga secara aktif mengembangkan organisasinya.

Karena perspektif utama yang digunakan dalam tesis ini adalah administrasi pembangunan, maka secara teoritis LPSM dilihat sebagai organisasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan apa yang disebut "development administration as institution-building". Karena LPSM senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, maka konsep keterkaitan antar organisasi (interorganizational linkages) juga digunakan.

Temuan pokok dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun LPSM dapat mengembangkan aspek kelembagaan administrasi pembangunan dalam menghadapi kelompok sasarannya, namun perkembangan organisasinya yang semakin besar dan mandiri sebagai tuntutan eksternal dan dinamika internal dapat menciptakan kendala-kendala yang mengurangi posisinya secara teoritis sebagai protagonis birokrasi pemerintah yang justru ingin diperbaikinya.

Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyarankan kepada LPSM untuk mulai menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada unit-unit lapangannya yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasarannya. Tujuannya adalah supaya LPSM tetap dekat dengan kelompok sasarannya sehingga dapat mengerakkan keswadayaan dan partipasi mereka dalam berbagai program pembangunan.

Kepada pemerintah disarankan agar memberi kesempatan kepada LPSM untuk mewujudkan peranannya dalam mendukung administrasi pembangunan birokrasi formal. Menciptakan berbagai regulasi terhadap LPSM hanya akan membatasi ruang gerak LPSM dalam mewujudkan kontribusinya bagi pembangunan nasional.

Abstrak :
Korupsi sistemik merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukan dari Laporan Transparency International tahun 2005 mengenai Corruption Perception Index yang menempatkan Negara Indonesia pada rangking 134 dan 158 negara yang di survey. Korupsi sistemik yang melanda birokrasi dad berbagai instansi di struktur pemerintahan. Walaupun, telah banyak peraturan perundangundangan anti korupsi yang telah diterapkan, namun persoalan korupsi ini tidak kunjung usai. Bahkan, Komisi Pemilihan Urnum, sebagai lembaga pengawal dan instrumen demokrasi yang menentukan kualitas kepemimpinan negara ini dan berasal dari unsur kalangan independen, juga tidak terlepas dan "virus" korupsi. Dalam konteks seperti ini, upaya pemberantasan korupsi belum menampakan hasil nyata dan masih dilihat sebagai upaya elitis penegak hukum dan belum melibatkan peran serta masyarakat sipil. Sebagai kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM, merupakan salah satu altematif ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi yang diintrodusir oleh pemerintah. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peran dan pengalaman koalisi LSM dalam pengungkapan kasus korupsi KPU, strategi dan bentuk advokasi yang dilakukan, pola hubungan anggota Koalisi LSM, hasil dan dampak yang dicapai serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan gerakannya. Pada akhimya, penelitian ini mengajukan tawaran solusi untuk peningkatan peran serta LSM dalam pemberantasan korupsi, dan tawaran kebijakan agar kasus korupsi KPU tidak terulang, berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi selama penelitian. Dalam konteks ini, penelitian peran Koalisi LSM dalam pemberantasan korupsi dengan studi kasus korupsi KPU mempergunakan pendekatan kualitatif. Sementara kerangka teori yang dipergunakan meliputi teori civil society diantaranya dan Toqueville, Habemas dan Putnam, LSM dan korupsi dari Alatas dan Klitgaard. Korupsi di KPU merupakan gambaran korupsi sistemik yang berada di birokrasi, karena melibatkan aktor dari instansi lain seperti Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Para pengusaha yang melakukaan pengadaan barang dan jasa di KPU. Kalangan KPU yang dikenal sebagai akademisi tidak terlepas dari jerat korupsi sistemik yang disebabkan iemahnya mekanisme pengawasan atau kelembagaan di KPU, kebijakan penganggaran yang tidak aplikatif diterapkan dalam proyek politik Pemilu yang menelan anggaran besar, dan sistem pengadaan barang dan jasa yang memberika kondisi atau mendorong terjadinya korupsi di lembaga ini. Pada akhimya, menimbulkan modus-modus korupsi seperti mark-up dalam pengadaan logistik Pemilu, suap untuk melakukan pencairan anggaran maupun pemeriksaan, dan aliran dana "kick -back" yang berasal dari pengusaha ke sejumiah oknum di KPU. Peran Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas yang terdiri dari 5 LSM ini (FITRA, FORMAPPI, LBH Jakarta, IPW dan KIPP Indonesia) masih belum mampu untuk membedah secara mendalam korupsi sistemik yang terjadi di KPU. Laporan dugaan korupsi KPU yang disusun Koalisi LSM masih sebatas pengungkapan kasus korupsi yang muncul ke permukaan dan belum menunjukan secara nyata terjadinya korupsi di KPU. Namun demikian, Laporan Koalisi LSM ini, merupakan bukti awal bagi KPK untuk mengungkap kasus korupsi ini lebih jauh. Dalam advokasi-advokasi yang dilakukannya, Koalisi LSM mempergunakan kontrol ekstemal melalui pembentukan opini publik di media massa dalam bentuk diskusi publik dan kofrensi pers dan mempergunakan mekanisme kenegaraan yang ada dengan melakukan tekanan-tekanan kepada DPR, KPK dan BPK untuk menindakianjuti laporannya. Gerakan Koalisi LSM ini dapat dikategorikan dalam gerakan sosial baru karena tidak lagi mengandalkan massa. Pola hubungan internal koalisi dengan kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan secara bersama, menumbuhkan adanya solidaritas, kepercayaan dan etika berjaringan yang dipahami bersama. Di tingkat eksternal, dalam melakukan advokasinya Koalisi LSM dihadapi oleh isu sebagai gerakan yang berupaya menggagalkan Pemilu dan tuntutan pencemaran nama baik. Ditingkat internal, data-data yang dilaporkan Koalisi LSM belum menunjukan bukti yang kuat terjadinya korupsi di KPU, besaran dugaan korupsi yang berubah-ubah dan kesulitan mengkases data serta slat bukti. Meskipun demikian, pengungkapan kasus korupsi KPU merupakan tonggak titik terang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi KPU sebagai kasus terbesar pertama yang ditangani KPK, menjadikan lembaga ini memperoleh kepercayaan publik ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penguatan pecan LSM dalam pemberantasan korupsi, dengan visi yang jelas menjadi penting untuk diperhatikan. Ke depan untuk mencegah terjadinya korupsi di KPU dan meminimaiisir terjadinya korupsi sistemik di lembaga lain, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan kelembagaan KPU dengan meningkatkan posisi dan kewenagan Panwaslu, pembenahan dalam sistem penganggaran dengan menerapkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEFIMedium Term Expenditure Framework), dan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa publik, seperti pembentukan badan indpenden. Sementara untuk LSM-LSM anti korupsi perlu melakukan konsolidasi untuk tidak sekedar mengungkap kasus korupsi melainkan juga mendorong adanya kondisi, instrumen dan kebijakan yang anti korupsi.

Abstrak :
China-North Korea relations / Dick K. Nanto, Mark E. Manyin -- Foreign assistance to North Korea / Mark E. Manyin, Mary Beth Nikitin -- North Korea : legislative basis for U.S. economic sanctions / Dianne E. Rennack -- Imports from North Korea : existing rules, implications of the KORUS FTA, and the Kaesong industrial complex / Mark E. Manyin ... [et al.] -- The Kaesong North-South Korean industrial complex / Dick K. Nanto, Mark E. Manyin -- Non-governmental organizations? activities in North Korea / Mi Ae Taylor, Mark E. Manyin.

Abstrak :
Berdasarkan berbagai pertimbangan manajerial, administrasi, dan kemungkinan untuk berkembang, peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II (Daerah Otonom Tingkat Kabupaten/Kotamadya) adalah tepat dan wajar. Permasalahannya adalah bagaimana keberadaan Daerah Tingkat I Lampung kelak, apakah masih tetap hidup atau ditiadakan. Dari hasil penelitian dengan mempergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah Tingkat II untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya. Ada jenis jenis urusan tertentu dari suatu urusan yang karena sifatnya dan kemanfaatannya lebih tepat, berdayaguna dan berhasilguna apabila diurus oleh Daerah Tingkat I. Kenyataan menunjukkan, peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II hanya mengakibatkan jenis urusan dari suatu urusan rumah tangga Daerah Tingkat I yang berkurang, bukan jumlah urusannya. Peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II berimplikasi kepada peranan Daerah Tingkat I, peranan internal dan peranan eksternal. Peranan internal berupa upaya maksimalisasi urusan-urusan rumah tangga sendiri, sedangkan peranan eksternal berupa pembinaan terhadap Daerah Tingkat II bersifat konsultatif dan koordinatif dalam rangka mendorong kemandirian Daerah Tingkat II dalam berotonomi. Berdasarkan landasan konstitusional; pendemokrasian, peranan Daerah Tingkat I sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan sistem otonomi nyata, maka keberadaan Daerah Tingkat I Lampung tetap diperlukan, meskipun urusan (jenis urusan) rumah tangganya relatif sedikit karena diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Efektifitas dan efisiensi merupakan salah satu pertimbangan dari diletakkannya Titik Berat pada Daerah Tingkat II. Dalam hubungan ini ternyata meniadakan Daerah Tingkat I (pada Propinsi), sistem penyelenggaraan dan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah akan menjadi tidak efisien dan efektif.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi dan sosial di suatu negara tidak terlepas dari peran Non-Governmental Organization (NGO). Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari NGO. Untuk menanggulangi permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan, suatu NGO diharapkan memiliki karyawan dengan kompetensi maksimum. Penelitian dilakukan di SOS Childrens Villages Indonesia yang merupakan salah satu NGO di Indonesia yang didedikasikan untuk anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi karyawan di SOS Childrens Villages Indonesia serta mengetahui profil dari karyawan dengan kompetensi tinggi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dan Classification and Regression Tree (CART). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap kompetensi adalah variabel interpersonal dan kreativitas. Hasil analisis profil untuk karyawan dengan kompetensi tinggi menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung atau DKI Jakarta, atau karyawan yang bekerja di kantor National Office yang terletak di Bandung dengan tingkat kreativitas tinggi cenderung memiliki kompetensi yang tinggi, selain itu karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung meskipun memiliki tingkat interpersonal dan kreativitas rendah, karyawan tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki kompetensi tinggi.

---

Economic and social growth in a country are inseparable from the role of Non-Governmental Organization (NGO). However, various problems occur in NGO. To overcome problems, an NGO is expected to have employees with maximum competency. The study was conducted at SOS Childrens Villages Indonesia which is one of the NGO in Indonesia focused on supporting children without parental care and families at risk. The purpose of this study is to find out the factors that affecting the employees competency at SOS Childrens Villages Indonesia and to find out the profiles of employees with high competency. The analytical methods used in this study are Partial Least Square and Classification and Regression Tree The results showed that the variables that significantly affecting competency are the interpersonal and creativity variables. The results of the profile analysis for employees with high competency shows that employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung or DKI Jakarta, or employees who work in National Office located in Bandung with high levels of creativity tend to have high competencies, in addition the employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung, despite having a low level of interpersonal and creativity, the employee has a tendency to have high competency.

Abstrak :

Pertumbuhan ekonomi dan sosial di suatu negara tidak terlepas dari peran Non-Governmental Organization (NGO). Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari NGO. Untuk menanggulangi permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan, suatu NGO diharapkan memiliki karyawan dengan kompetensi maksimum. Penelitian dilakukan di SOS Childrens Villages Indonesia yang merupakan salah satu NGO di Indonesia yang didedikasikan untuk anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi karyawan di SOS Childrens Villages Indonesia serta mengetahui profil dari karyawan dengan kompetensi tinggi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dan Classification and Regression Tree (CART). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap kompetensi adalah variabel interpersonal dan kreativitas. Hasil analisis profil untuk karyawan dengan kompetensi tinggi menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung atau DKI Jakarta, atau karyawan yang bekerja di kantor National Office yang terletak di Bandung dengan tingkat kreativitas tinggi cenderung memiliki kompetensi yang tinggi, selain itu karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung meskipun memiliki tingkat interpersonal dan kreativitas rendah, karyawan tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki kompetensi tinggi.

 

---

Economic and social growth in a country are inseparable from the role of Non-Governmental Organization (NGO). However, various problems occur in NGO. To overcome problems, an NGO is expected to have employees with maximum competency. The study was conducted at SOS Childrens Villages Indonesia which is one of the NGO in Indonesia focused on supporting children without parental care and families at risk. The purpose of this study is to find out the factors that affecting the employees competency at SOS Childrens Villages Indonesia and to find out the profiles of employees with high competency. The analytical methods used in this study are Partial Least Square and Classification and Regression Tree The results showed that the variables that significantly affecting competency are the interpersonal and creativity variables. The results of the profile analysis for employees with high competency shows that employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung or DKI Jakarta, or employees who work in National Office located in Bandung with high levels of creativity tend to have high competencies, in addition the employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung, despite having a low level of interpersonal and creativity, the employee has a tendency to have high competency.

 

Abstrak :
ABSTRACT
The global civil society is often regarded as a progressive moral force that provides advocacy and protection of marginalized groups in the global political arena. Nevertheless, departing from the belief that civil society has great power and influence over global dynamics, it sees that the legitimacy claims they articulate and articulated by academics are essential to be evaluated, especially with regard to their representation and accountability groups and individual beneficiaries. This paper concludes that the claims of legitimacy of civil society are less justifiable, both normatively and empirically. From the normative point of view, claims for civil society representation are problematic because they are often less ethical and thus have a counterproductive effect on the benefit of beneficiaries. In addition, they are more accountable to donors and the sustainability of related institutions than the interests of beneficiaries. From the empirical point of view, the legitimacy of civil society is also questionable because it is now emerging discourses from their own beneficiaries who oppose the actions of representatives and the lack of accountability demonstrated by International Non-Governmental Organizations over Beneficiaries. This paper concludes with a recommendation to the International NGOs to put the Beneficiaries interests as top priority and stop projecting beneficiaries as passive, mute, and without political agency.

Abstrak :
BAKN dengan kondisi internalnya yang mencakup struktur dan bentuk organisasinya, peran & fungsinya serta kinerja aparaturnya, dikaitkan dengan pengaruh faktor lingkungan yang selalu berubah, sudah waktunya organisasi BAKN dirubah secara holistik guna menjadi suatu organisasi yang memiliki kemampuan bersaing. Sehingga perlu dilakukan persiapan baik terhadap faktor internal maupun eksternal untuk antisipasi transformasi organisasi BAKN. Pokok masalah dalam tesis ini, ialah faktor-faktor apa yang diperlukan untuk transformasi organisasi BAKN ?. Penelitian dilakukan dengan disain deskriptif analitis, serta pendekatan yang digunakan, kualitatif, dengan tehnik dan instrumen wawancara tidak berstruktur terhadap 13 orang key informan. Selain itu dilakukan pula kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, BAKN belum melakukan persiapan secara nyata untuk antisipasi transformasi. Dari internal, 100% key informans menyatakan harus dipersiapkan unsur-unsur yang diperiukan untuk transformasi organisasi BAKN yang tercakup dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti misalnya, struktur & bentuk organisasi yang landai/ramping, menyusun dan mensosialisasikan visi, dijabarkan ke dalam misi dan strategi BAKN sehingga proses pekerjaan dapar berjalan dengan lancar dan berorientasi kepada pelayan terhadap kebutuhan PNS; peran BAKN dilaksanakn secara proaktif dengan fungsi yang mengarah kepada pengembangan s.d.m. aparatur; untuk peningkatan produktivitas dilakukan pengembangan s.d.m., menegakkan etika profesi, dan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Dari aspek eksternal, dipersiapkan ketentua yang mengatur kedudukan, tugas & fungsi BAKN yang sejiwa dengan UU Pemerintah Daerah dalam bidang kepegawaian. Unsur penting lainnya, sistem informasi manajemen yang menunjang tugas pekerjaan BAKN yang baru. Merubah secara holistik BAKN menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan struktur organisasi berbentuk datar, dan desentralistik, serta berperan proaktif, merupakan saran selain perlu diterbitkan UU tentang Kepegawaian yang baru sebagai landasan hukum pembentukan BKN.

Abstrak :
Penelitian komunikasi organisasi dari sudut pandang budaya mencakup lebih daripada penelaahan pertukaran resmi pegawai antara orang-orang yang terpilih yang memiliki status. Mengetahui budaya organisasi berarti mengetahui di lingkungan mana organisasi itu berada, di mana lingkungan tersebut mempengaruhinya sehingga menjadi ciri organisasi itu. Keadaan lingkungan suatu organisasi bisa dipahami melalui analisis terhadap segmen-segmennya, yaitu bagian-bagian dari lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku maupun performansi organisasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat sebagai lingkungan sosial yang potensial berhubungan atau berinteraksi dengan organisasi yang bersangkutan. Propinsi Sumatera Barat, yang dikenal dengan Minangkabau, mempunyai tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabuillah, Syarak mangato, adat mamakai". Budaya Minangkabau, dilihat dari aspek kepemimpinan tigo tungku sajarangan sebagai budaya daerah memiliki pengaruh terhadap pemerintah daerah dilihat dari dimensi pengambilan keputusan dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh Kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan sebagai salah satu aspek budaya lokal daerah dalam pengambilan keputusan sebagai dimensi yang diamati dalam organisasi pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi budaya organisasi dari Piti sithi Amnuai dan Edgar H. Schein digunakan sebagai referensi utama. Sedangkan untuk melihat hubungan antara budaya macro dengan budaya micro, Penulis menggunakan teori dari Charles Hampden-Turner. Untuk melihat budaya masyarakat secara umum, Penulis menggunakan defenisi dari Kroeber dan Kluckhohn. Untuk melihat budaya Minangkabau, penulis menggunakan beberapa literatur tentang budaya asli Minangkabau. Sedangkan untuk melihat konsep otonomi daerah, Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Obyek penelitian dalam studi ini adalah Pemda Kabupaten Solok, dengan narasumber para pimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara mendalam (depth interview) dan penelaahan dokumen, hasil survei dan data apapun yang dapat menguraikan suatu kasus secara rinci. Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik yang mendasarkan pada data kualitatif. Kualitatif analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Dari hasil penelitian di dapat bahwa secara umum, budaya lokal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Lebih khususnya, terhadap badan eksekutif daerah ini tidak terpengaruh oleh budaya daerah, karena pengaruh pemerintahan sentralistik dan partai politik. Tidak demikian halnya dengan badan legislatif, ada beberapa produk hukum yang dihasilkan yang diwarnai oleh budaya lokal yang berlaku.