Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Otonomi Masyarakat desa sebagai jalan tengah bagi kebuntuan perdebatan antara otonomi asli dimaknai sebagai otonomi adat dan otonomi yang diberikan. Otonomi masyarakat desa berarti masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa bukan pemerintahan desa. Setelah lebih dari 3 tahun pelaksanaan UU No 22 tahun 1999, otonomi masyarakat desa belum terwujud. Hal ini berkaitan erat dengan dua faktor utama yaitu 1) faktor internal meliputi kandungan kapital manusia, fisik, ekonomi dan sosial yang tersedia dalam sistem serta 2) faktor eksternal yaitu pengaturan birokrat diaras desa. Sebagai panduan penentuan arah studi peneliti merumuskan 3 hipotesis kerja pertama, intervensi birokrat diaras desa sangat tinggi. Kedua, kapital yang dimiliki Pemerintahan Desa lebih tinggi dibandingkan kapital Civil Society dan Pelaku Ekonomi dan Ketiga distribusi Kapital ke dalam governance desa bersifat elitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil desa Hegarmanah dan Cikeruh, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagai lokasi dimana kasus dipelajari. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi jenis, bentuk dan pola pengaturan desa oleh birokrasi diaras desa dan mempelajari jenis, bentuk dan ketersediaan kapital governance desa (village governance). Hasil penelitian digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan elemen governance desa guna mewujudkan otonomi masyarakat desa. Strategi yang dimaksud adalah alternatif cara agar ketiga governance desa mampu melakukan swa organisasi dan pengaturan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi masyarakat desa belum terwujud disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa setelah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan belum memberikan peluang bagi governance desa untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh 1) masih kuatnya pengaturan desa oleh birokrat diaras desa baik berupa Peraturan Daerah yang tidak partisipatif maupun melalui Surat Keputusan Bupati yang sangat rinci sehingga penyeragaman desa tidak lagi secara nasional melainkan di lingkup kabupaten 2) Civil society yang ada ditingkat kabupaten mayoritas Tipe I Horizontal dimana kegiatannya terutama dibidang pendidikan sehingga kontrol terhadap pemerintahan daerah (Bupati dan DPRD) tidak ada. Civil society tipe II vertikal kondisinya masih tahap konsolidasi karena baru dibangun tahun 2002. Kuatnya pengaturan birokrat Kabupaten ini sesungguhnya dimulai dari pedoman pengaturan desa yang diterbitkan pemerintah, baik dalam bentuk Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa ada juga yang mendorong terwujudnya otonomi masyarakat desa yaitu 1) ditetapkannya peraturan daerah tentang perimbangan keuangan kabupaten dan desa, 2) pelimpahan kewenangan sebagian dari kewenangan Bupati pada Camat sehingga Camat bukan atasan Kepala desa, 3) terbukanya peluang desa untuk membangun kemandirian keuangannya melalui kelembagaan baru yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Perubahan di desa juga terjadi misalnya 1) kelembagaan masyarakat di desa semakin berkurang , 2) munculnya kelembagaan baru seperti BPD dan LPM 3) pergeseran hubungan desa dengan birokrat diaras desa 4) meningkatnya pengaturan desa oleh pemerintahan desa. Kandungan kapital governance desa sangat beragam baik jenis maupun jumlahnya. Kandungan kapital ini sangat menentukan pola interaksi diantaranya. Kandungan kapital manusia pemerintah desa lebih rendah dibanding kapital manusia BPD. Namun kandungan kapital lainnya seperti fisik, ekonomi dan sosial lebih kuat pemerintah desa. Hanya saja posisi BPD secara normatif menempatkan BPD sebagai pengawas pemerintah desa sehingga hubungan diantara keduanya bukan sejajar. BPD sedikit lebih tinggi diatas Pemerintah desa. Kandungan kapital pelaku ekonomi organisasi standar lebih rendah dibandingkan kapital pelaku ekonomi organisasi sukarela. Sikap kemandirian pelaku ekonomi sukarela lebih tinggi disbanding pelaku ekonomi standar. Hai ini disebabkan dalam pelaku ekonomi sukarela telah terbangun sistim akumulasi kapital internal dan sistem distribusi kapital eksternal yang merata bagi komponen pendukungnya khususnya untuk Koperasi Persatuan Wanita Jatinangor (KPWJ). Sementara itu, pelaku ekonomi organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah dan mekanisme swa organisasinya belum berjalan. Kapital Civil society organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah. Organisasi ini memperoleh kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) sementara kapital organisasi sukarela bersifat lebih mandiri dibandingkan organisasi standar. Meskipun kurang mendapat perhatian pemerintah, civil society jenis ini tetap melaksanakan kegiatannya namun tersendat-sendat akibat belum optimalnya akumulasi kapital internalnya terutama kapital ekonomi. Pemerintah desa sebagai saluran bertemunya kepentingan negara (kabupaten) dengan masyarakat sehingga pemerintah desa merupakan saluran bagi perolehan kapital diluar sistem elemen governance desa. Namun distribusi kapital melalui saluran ini khususnya kapital ekonomi seperti dana perimbangan kabupaten dan desa dan proyek masuk desa masih sangat elitis. Kapital eksternal terutama digunakan oleh pemerintah desa, BPD dan organisasi standar yang dekat dengan pemerintahan desa seperti Kelompok Tani (KIN), Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna (KT). Otonomi masyarakat desa yang digagas dalam thesis ini mencakup otonomi masyarakat desa dalam hal memilih pemimpinnya, kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya, otonomi masyarakat desa dibidang pembangunan dan otonomi masyarakat desa dibidang keuangan.

Abstrak :
Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya. Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna). Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211). Fakta ini menunjukkan bahwa : 1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang. 2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah. 3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Abstrak :
ABSTRAK
Partisipasi politik kaum muda di Indonesia telah dikenal jauh lebih awal dibandingkan fenomena serupa di negara-negara lain. Bila di Indonesia partisipasi politik kaum muda telah dikenal pada permulaan abad ke-20 maka di negara-negara barat, misalnya, gejala ini baru muncul pada tahun 60-an.

Keterlibatan kaum muda dalam berbagai peristiwa politik nasional seperti pada tahun 1908 (berdirinya Budi Utomo), 1928 (Sumpah Pemuda), 1945 (Revolusi Kemerdekaan), serta tahun 1966 (Tritura) bukan saja telah menempatkan kaum muda tersebut dalam posisi terhormat dalam sejarah nasional bangsa tetapi juga telah membangun citra tersendiri bagi peranan politik kaum muda di Indonesia.

Sejauh ini, ada dua teori besar yang mencoba menjelaskan tentang fenomema partisipasi politik. Pertama, disebut Partisipasi yang Otonom (Autonomous Participation), sedang yang kedua, dinamakan Partisipasi yang Dimobilisasi (Mobilized Participation). Teori yang pertama menjelaskan bahwa partisipasi politik itu bisa lahir karena kesadaran sendiri (tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun) dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya partisipasi ini antara lain adalah political efficacy, status sosial ekonomi yang dimiliki warga negara. Sementara teori yang kedua mengatakan bahwa partisipasi politik dapat pula lahir karena pengaruh dari luar. seperti adanva faktor peranan pemerintah.

Tesis ini mencoba membuktikan atau melihat sejauh mana kedua teori tersebut berlaku dalam kasus partisipasi politik kaum muda di wilavah Kecamatan Gegerbitung. Itulah sebabnya pokok masalah dari tesis ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut Pertama, apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?. Kedua, apakah ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?.

Dalam usaha pembuktian tersebut tesis ini mendasarkan diri pada jenis penelitian analitik dengan tehnik analisa yang digunakan adalah kuantitatif, artinya dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus-rumus statistik (uji statistik) terhadap hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengetahui hubungan empirik antar variabel penelitian. Dengan cara ini akan diketahui bukan saja mengenai ada atau tidak adanya hubungan antara variabel penelitian tetapi juga arah dan kemaknaan hubungan tersebut (sesuatu yang tidak bisa diperoleh lewat analisa kualitatif).

Meskipun analisis kuantitatif tersebut diatas merupakan tehnik analisis dasar dalam tesis ini, namun untuk melengkapi pembahasan digunakan pula tehnik analisis tabel silang.

Atas dasar analisa kuantitatif yang telah dilakukan, tesis ini membuktikan bahwa : Pertama, ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah positif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi status sosial ekonomi maka akan semakin tinggi pula partisipasi politik. Kedua, ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah negatif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi peranan pemerintah maka,partisipasi politik justru semakin menurun.

Sementara-itu, berdasarkan hasil analisis table silang diperoleh bukti pula bahwa tidak semua sub variable status sosial ekonomi dengan sub variabel partisipasi politik itu mempunyai hubungan positif. Oleh karena dalam kasus hubungan antara penghasilan dengan keikutsertaan dalam menghadiri kegiatan kampanye ternyata yang terjadi adalah hubungan negatif. Dilain pihak, mengenai hubungan antara variabel peranan pemerintah dengan variabel partisipasi politik'berdasarkan hasil analisis tabel silang diperoleh bukti pula bahwa dalam kasus hubungan antara ajakan para pejabat formal dengan keterlibatan dalam organisasi politik/ organisasi massa maka ajakan para pejabat formal ini dianggap cukup berpengaruh dalam mengajak responden untuk terlibat di organisasi massa tetapi kurang berpengaruh dalam mengajak respondem untuk terlibat di organisasi politik.

Abstrak :
Penelitian atau kajian mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah banyak dilakukan oleh para pakar menurut disiplin ilmu masing-masing. Namun penelitian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah masih tergolong langka. Terlebih-lebih penelitian mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II dari segi Ilmu Administrasi Negara. Karena itu, penelitian ini berjudul "Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Dati II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Dati II Dari Segi Ilmu Administrasi Negara." Dalam penelitian ini dikaji mengenai (1) berapa besarnya otonomi Dati II dibandingkan dengan bagian otonomi Dati I di wilayah Dati II yang bersangkutan, dan (2)faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II tersebut. Besarnya otonomi Dati II tidak berada dalam kehampaan ruang, tetapi hasil dari pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah cara penyerahan wewenang oleh Pemerintahan Pusat kepada Daerah, proses penyerahan wewenang yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan kemampuan administrasi Daerah. Penelitian ini berawal dengan kajian dokumenter. Berbagai kebijaksanaan nasional mengenai desentralisasi dikaji secara nasional. Selanjutnya untuk mengetahui bekerjanya kebijaksanaan tersebut dilakukan penelitian lapangan di beberapa Dati II. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi Dati II lebih kecil daripada bagian otonomi Dati I di wilayah Dati II yang bersangkutan. Disamping itu terdapat variasi mengenai besarnya otonomi kedua tingkatan daerah otonom secara nasional. Porsi otonomi Dati II seperti itu kurang kondusif bagi layanan kepada masyarakat dan bagi keperluan pendekatan pembangunan dari bawah.

Abstrak :
ABSTRAK
Dewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasi dengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatan modal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagi koperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapat menyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh dan berkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi. Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan eksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACT
Nowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalization era with competition that emphasizes on individualism and capital increase without limitation, hence affecting the room for movement which becomes limited for cooperatives. The activities currently demand small business enactors such as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growth and development of the cooperative cannot be separated from the government?s role as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With the role of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced by cooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the national economy. This research is juridical empirical, using interview towards respondents and document study to be able to give a depiction towards the issues researched.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, terutama terkait dengan (1) sosialisasi, (2) pendidikan dan pelatihan (diklat) guru, kepala sekolah dan pengawas, (3) pengadaan dan distribusi buku, (4) pendanaan, dan (5) monitoring dan evaluasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah pada umumnya tidak menyediakan anggaran secara khusus untuk kepentingan sosialisasi. Kurikulum 2013, melakukan sosialisasi kepada guru, kepala sekola, pengawas umumnya yang disisipkan melalui berbagai kegiatan rapat dinas, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan-kegiatan seperti KKG, MGMP, KKS, dan forum pengawas sekolah; (2) peran pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihan Kurikulum 2013 terbatas sebagai koordinator; (3) pemerintah daerah menjadi sangat berperan dalam mengatasi keterlambatan pengadaan dan distribusi buku, yaitu dengan cara memfasilitasi pengadaan compact disc (CD) pengganti buku, dan berkoordinasi dengan sekolah untuk memenuhi kebutuhan buku; (4) dalam hal pendanaan, pemerintah daerahmulai terlibat di tahun kedua implementasi. Kurikulum 2013, sebagian besar pemerintah daerah menyediakan anggaran melalui APBD dalam berbagai bentuk, sebagian besar untuk melatih guru dan yang lainnya umumnya untuk melatih kepala sekolah dan pengawas; dan (5) pemerintah daerah umumnya belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 karena selain masih dalam proses implementasi, pengetahuan pelaku monitoring dan evaluasi mengenai Kurikulum 2013 di daerah masih terbatas. Penelitian ini meyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih belum signifikan dalam pengimplementasian Kurikulum 2013.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sistem cluster yang merupakan kebijakan pemerintah baru untuk mengembangkan unit usaha dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas, inovasi dan ekpansi usaha sebagai penentu daya saing setiap UK di sentra kayu Klender. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah inter-firm linkage dan dukungan serta peran pemerintah merupakan faktor yang esensial sebagai pendorong tingkat produktivitas, inovasi dan pembentukan usaha baru yang tinggi di dalam sentra usaha kecil UK-UK yang terletak di dalam sebuah sentra seperti sentra mebel kayu Pd.Bambu-Klender. Pendekatan penelitian ini pada dasarnya adalah pendekalan kuantitatif dengan data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui dengan jumlah responden 50 orang. Untuk memperoleh informasi-informasi yang tidak dapat trrsaring mrlalui survei maka peneliti menggunakan in-depth interview (wawancara mendalam). Analisa statistik yang digunakan merupakan analisa univariat tiap-tiap variabel dengan menggunakan mean, median. modus dan ukuran statistik deskriptif lainnya. Estimasi yang digunakan merupakan estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Analisa Bivariat dengan menggunakan tabel silang merupakan analisa yang digunakan untuk menguji ada tidaknya asosiasi antar variabel dengan ukuran statistik Chi-kuadrat (Pearcon Chi-Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio produktivitas baik itu produktivitas kapital maupun modal kecil, tingkat inovasi para UK-UK juga rendah dan pembentukan usaha baru terjadi di sentra ini. Pembentukan usaha baru tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah UK di dalam sentra tersebut secara cepat. Jumlah UK yang terus bertambah semata-mata hanya karena Klender sudah memiliki label sebagai industri furniture kayu, sehingga sebagian besar masyarakat Jakarta akan mengambil furniture dari area ini. UK-UK yang terus bertambah tersebut bukan merupakan UK-UK yang memiliki kemampuan usaha yang baik. Untuk variabel interfirm-linkage, ditemukan dari penelitian ini, bahwa ternyata mayoritas UK di dalam sentra mebel kayu Pondok-Bambu-Klender ini mengambil bahan-bahan baku dan mesin untuk produksinya dari luar sentra Klender karena harga yang anehnya justru lebih murah di luar sentra daripada di dalam sentra itu sendiri. Hanya beberapa komponen pendukung seperti engsel mebel, lem dan komponen lain yang diambil dari dalam Klender. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dan interfirm linkages merupakan faktor esensial bagi produktivitas, inovasi dan PUB sentra ini. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan-hubungan asosiasi yang terbukti secara statistik bahwa produktivitas, inovasi yang rendah disebabkan oleh inter-firm linkage baik secara horisontal maupun vertikal tidak terjadi di dalam sentra ini. Begitu pula pemerintah, dibuktikan bahwa tidak adanya peran pemerintah berasosiasi dengan tingkat produktivitas dan inovasi yang rendah.

Abstrak :
Berakhirnya perang dingin telah membawa perubahan dalam struktur internasional. Isu seperti persaingan persenjataan, kompetisi dalam perluasan wilayah pengaruh politik, ekonomi dan ideologi telah bergeser ke isu-isu baru seperti penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Beberapa tahun setelah perang dingin berakhir, 171 negara menyepakati secara konsensus sebuah "Deklarasi dan Program Aksi Wina" sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang HAM Kedua di Wina, Austria. Dalam dokumen tersebut, telah tercermin bahwa akhir dari perdebatan universalitas berbagai standar HAM internasional dan partikularistik budaya dalam penerapannya, selektifitas dan dikotomi hak menjadi hak-hak sipil dan politik disatu sisi dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan disisi lain, hak asasi manusia yang bersifat individual dan liberat dengan hak-hak kolektif, adalah bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, indivible, interdependent dan interrelated. Ditegaskan pula bahwa negara merupakan institusi yang paling bertanggung jawab dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, serta memberikan mandat lebih bagi mekanisme HAM PBB untuk me-monitoring pelaksanaan penghormatan dan perlindungan HAM diberbagai negara. Struktur internasional yang kental dengan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM telah menjadikan Indonesia, dibawah pemerintahan otoriter rejim Orde Baru, selalu menjadi sorotan, kritik, shaming, dan tekanan dari masyarakat internasional. Berada dalam struktur tersebut, Pemerintahan Soeharto meresponnya dengan argumen defensif yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal penghormatan dan perlindungan HAM sejak pernyataan kemerdekaan dan bahkan masyarakat Indonesia berjuang untuk mendapatkan penghormatan haknya dari negara lain. Argumentasi normatif bahwa norma-norma HAM telah terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 disampaikan dalam berbagai forum internasional baik regional maupun global. Di tingkat internasional, pemerintahan Soeharto menggalang posisi negara-negara berkembang melalui forum GNB dan diberbagai persiapan regional Konferensi Dunia Kedua tentang HAM untuk menyepakati gagasan bahwa HAM itu bersifat universal, indivisible, interdependent dan interrelated. Pemerintah pun mulai talk the talk tentang HAM lebih mendalam dengan menjadi anggota Komisi HAM PBB tahun 1991. Di tingkat domestik, pemerintah membentuk Panitia Tetap HAM dibawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan sebuah Komisi Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi pengkajian instrumen HAM, pemantauan serta pendidikan dan penyuluhan HAM. Selain itu terdapat upaya untuk membuat rencana aksi bagi penghormatan dan perlindungan HAM di tanah air sebagai tindak lanjut Deklarasi dan Program Aksi Wina. Kondisi penghormatan dan perlindungan HAM menjadi lebih maju pasca pemerintahan Soeharto. Sejak tahun 1998 telah tercipta berbagai produk legislasi dan evaluasi konstitusi kearah penyesuaian dan penaatan kepada berbagai standar HAM internasional. Beberapa kecenderung ditingkat domestik dan internasional dalam kurun waktu 1991 - 2002 serta argumen defensif pemerintah tentang HAM tersebut mendorong penulis untuk bertanya mengapa Indonesia berupaya untuk menaati standar-standar HAM internasional? Dan aktor-aktor siapa sajakah yang berperan dalam upaya penaatan tersebut. Untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan penjelasan konstruktifis yang melihat bahwa selain struktur materiil, struktur ideasional mempengaruhi kepentingan dan identitas aktor. Pertimbangan atau motifasi aktor untuk menaati standar HAM internasional tidak serta merta karena tekanan dan pertimbangan materiil, namun dalam jangka waktu yang relatif panjang aktor terlibat dalam proses belajar sehingga kepentingan dan identitas aktor tersebut terbentuk. Dalam penelitiannya, penulis menemukan penjelasan bahwa alasan Indonesia menaati standar-standar HAM Internasional adalah dikarenakan bahwa pasca Perang Dingin terbentuk struktur internasional yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan berbagai standar HAM Internasional. Struktur ini kemudian membentuk identitas dan kepentingan Indonesia akan penaatan terhadap berbagai standar HAM Internasional. Pada awalnya penerimaan berbagai standar HAM Internasional hanyalah sebagai adaptasi instrumental saja, namun seiring dari proses sosialisasi maka penerimaan berbagai standar HAM internasional telah menjadi kepentingan dan membentuk identitas Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Selain itu ada motivasi Indonesia agar pihak lain berpikir yang positif (untuk meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional). Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam upaya Indonesia untuk menaati berbagai standar HAM Internasional tidak saja dilakukan oleh negara (sebagai satu kesatuan), namun merupakan proses argumentatif antar institusi negara, LSM Internasional dan Nasional serta mekanisme HAM PBB. Penggunaan penjelasan konstruktifis telah memberikan penjelasan bahwa telah terjadi perubahan perilaku Indonesia yang cenderung untuk melakukan penaatan pada standar-standar HAM internasional dalam kurun waktu penelitian, yang dikarenakan Indonesia menerima standar tersebut sebagai sebuah aturan dalam pergaulan internasional. Penjelasan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh teoritisi reads yang cenderung melihat bahwa aktor berubah karena pemaksaan yang dilakukan oleh aktor yang ber-power lebih besar, atau penjelasan liberal yang menjelaskan bahwa penerimaan HAM secara sukarela seiring dengan perubahan rejim yang lebih demokratis.

Abstrak :
ABSTRAK
Peristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.

---

ABSTRACT
In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family. The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory. Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth.