Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, telah memberikan peluang yang semakin terbuka bagi kemandirian daerah untuk berkreasi secara pro aktif mengatur rumah tangganya. Pengaturan rumah tangga secara teknis juga diatur dafam PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman perangkat Daerah.Hasil penataan perangkat daerah Pemda Propinsi. Kabupaten dan Kota yang ada saat ini pasta PP nomor 84 tahun 2000 disinyalir telah menciptakan bentuk-bentuk perangkat daerah yang dari sisi jumlah, besaran unit organisasi dan bentuknya cenderung membesar dan gemuk. Terkait dengan kecendrungan ketidak efisien dan efektifitasnya pengorganisasian perangkat daerah yang ada, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan revisi terhadap PP nomor 84 tahun 2000. Dalam PP No 8 tahun 2003, penataan diatur perangkat daerah dengan memperhatikan hasil perhitungan skor yang akan menentukan dan menetapkan kriteria dan bentuk organisasi yang bersangkutan serta batasan maksimum untuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Sehubungan dengan itu, tentunya penerapan PP 8/2003 membawa beberapa konsekuensi, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003 dimaksud.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana dampak diterapkannya PP 8/2003 terhadap kelembagaan jumlah perangkat daerah yang ada saat ini, dan terhadap kemungkinan munculnya potensi konflik (Potensi konflik merupakan jumlah unit perangkat daerah yang mengalami likuidasi/perampingan sebagai akibat diberlakukannya PP nomor 8 tahun 2003 dengan asumsi semua Pemda dalam penataan organisasinya menerapkan batasan maksimun yang ditetapkan, untuk kabupaten/kota 22 perangkat bereselon II dan untuk Propinsi 18 perangkat bereselon II).Dari hasil analisis dan pengujian yang penulis lakukan ditemukan bahwa:· Terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Pemda Propinsi., Pemda Kabupaten dan Pemda Kota.· Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel potensi konflik dengan jumlah perangkat daerah suatu pemda. Sementara variabel lainya tidak cukup signifikan mempengaruhi potensi konflik.· Elatisitas potensi konflik terbesar terjadi pada Pemda Kabupaten yang diikuti dengan Pemda Kota dan Pemda Propinsi.Dari 30 Pemda Propinsi yang ada,1O% mengarah untuk terciptanya konflik yang sangat tinggi, sisanya 86,7% memiliki potensi konflik yang relatif sedang dan 3,3 % lainnya memiliki potensi konflik rendah. Namun secara rata-rata nasional ada 8,8 atau 9 unit perangkat daerah yang harus dirampingkan bila diterapkan PP nomor 8 tahun 2003 dengan konsisten.Dari 88 pemda Kota, 22,7% mengarah munculnya potensi konflik yang sangat tinggi, 76,13% mengarah pada dimungkinkannya penerapan PP 8/2003, sedangkan sisanya yang lain yaitu 1,13 % lainnya relatif potensi konflik sedang. Dengan rata-rata nasional ada 0,4 Unit Perangkat daerah yang akan mengalami perampingan.Dari 287 Pemda Kabupaten, 1,4 % mengarah untuk diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003, 71,42°/o lainnya mengarah pada kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 dengan mengikuti pola maksimum sementara sisanya yaitu sebesar 27,5 % adalah Pemda Kabupaten yang memiliki potensi konflik tinggi yaitu pemda yang mengalami perampingan sebanyak rata-rata 2,3 unit perangkat daerah.Terkait dengan hasil temuan tersebut, penulis menyarankan bahwa implementasi PP 8 tahun 2003 perlu diiakukan dengan hati-hati dan dan dalam jangka pendek tidak semua pemda dapat diberlakukan secara generalisir dengan menerapkan batasan maksimum."

"Penelitian atau kajian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Bhenyamin Hoessein Tahun 1993, dimana Kemampuan Administrasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II.Penelitian ini berawal dengan melihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974, yakni pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) penyelenggar--aan pemerintahan di daerah, serta partisipasi masyarakat.Penelitian ini mengkaji mengenai :Besarnya kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung dibandingkan dengan Kabupaten Dati II Lampung Selatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi daerah tingkat II tersebut, antara lain meliputi keadaan organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah.Penelitian ini mengkaji data sekunder baik di tingkat nasional, propinsi dan di Kotamadya Dati II Bandar Lampung serta Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Data tesebut terbatas dalam kurun waktu Pelita V (T.A. 1989/1990 s/d 1993/1994). Tipe penilitian ini adalah diskriptif analisis, dengan analisis bersifat kualitatif.Hasil penelitian/kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung tergolong sedang dan Kabupaten Dati II Lampung Selatan tergolong rendah. Hal ini sesuai indikator efisiensi, efektivitas dan partisipasi masyarakat.Berdasarkan data dan perhitungan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi Dati II adalah faktor organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah dan keuangan daerah. Dari ketiga faktor tersebut yang dominan mempengaruhi kemampuan administrasi daerah adalah faktor keuangan daerah."

"Penelitian ini berfokus pada tnggapan pemohon (penerima pelayanan) terhadap tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaris pada Sub Direktorat Notarial, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Periode Tahun 2004 - 2006 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini termasuk peneiitian deskriptif dengan menggunakan survey.Model operasional penelitian menggunakan SERVQUAL yang bersumber dari Zethaml, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. Model ini mcncakup perhitungan perbedaan antara harapan dan persepsi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 74 notaris yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telab diangkat menjadi notaris pada tahun 2004 .-2006. Variabel yang diukur adalah variabel kualitas pelayanan pengangkatan notaris. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkatan notaris adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS for windows versi 13. Metode analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penerapan data.Dari analisis terhadap hasil penelitian, disirnpulkan bahwa tingkat harapan pemohon (penerima pelayanan) lebih tinggi daripada tingkat persepsi mereka, artinya tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaries masih tergolong buruk. Tanggapan mayoritas pemohon (penerima pelayanan) menaruh harapan yang tinggi terhadap dimensi responsiveness dan assurance. Mayoritas pemohon memilih 3 masalah utama dalam pelayanan pengangkatan notaris, yaitu waktu pengurusan yang terlalu lama, prosedur yang berbelit-belit dan informasi yang kurang jelas. Mayoritas pemohon juga menentukan bahwa dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ideal adalah faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendalaman materi mengenai tugas pelayanan yang prima kepada petugas perlu dilakukan; prosedur operasional standar (pos) harus dibenahi; forum koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu dibentuk; dan faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah harus menjadi dasar utama pembentukan formasi jabatan notaris yang ideal.

---

This research focuses on applicants responds (customers) to level of service quality at Sub Directorate of Notary, Directorate of Civil Administrative Affairs, Directorate General Legal Administrative Affairs (Case Study: Notary Service Period 2004 - 2006 In DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). This research is descriptive using data survey.The model of research operational uses SERVQUAL from Zethanrl, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. This Model consists of a calculation of the gap between expectation and perception. The Respondents in this research are 74 notaries in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi who have been inaugurated as notaries in 2004 ? 2006. The Variable measured is variable of notary service quality_ The indicators to measure notary service quality are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. Technique of data processing uses program SPSS for windows version 13. Method of data analysis are done through validity and reliability tests. Data analysis consists of three steps which are preparation, tabulation and data application.From data analysis, there are some conclusions that the level of applicants expectation (customer expectation) is higher than the level of their perception, which means that the level of notary service quality is in poor category. The majority applicants respond (customers) show high expectations to responsiveness and assurance dimensions. Majority of applicants point out that 3 main problems in notary service, which are service time is longer than expected, the complicated procedures and unclear information. Majority of applicants also identify that the ideal notary formation should be based on economic growth per area factor. The results suggest that material deepening on excellent service for officials needs to be applied; standard operational procedures (sop) should be improved; the coordination forum with Indonesian Notary Association (INA) should be formed; and factor of economic growth per area should be main consideration in formulating ideal notary formation."

"The particular goal of this research is know explicitly the empirical description on " The Influence of Government Culture and Government Organization to Performance of Local Government in service to society" location of this research was done in Province of DKI Jakarta with basic consideration as a region which is full of problem espicially on government issues to be researched. Main problem of the research was how is the influence of government culture and government organization of local government in service implementation to society done by The Service Sectors of DKI Jakarta Prpvince in giving service to community as a policy option of local government responsibility to overcome various social problem espicially unemployment proverty, defile settlement, disorder, traffic jam and population density which are raising ore in province of DKI Jakarta . This research used theories of government culture, government organization, local government performance and community service. Based on those theories it was designed by using quantitative methods with survey research based on research object. The result of the research was tasted by using Pah Analysis Formula developed by Swall Wright with data nalysis strategy using Linear Structure relations (LISREL). The result showed that empirically, government culture and government organization were partially or collectively in influenced the performance of local government, is the performance of Dinas in service implementation to society because government culture is still oriented to power culture , not service culture oriented. Moreover, it's influenced by very hierarchical government organization design with procedural job pattern had caused slow responsive and responsibility of government in overcoming the problems appear in community. Slow responsibility of local government performance to various issues appears in society caused the degree of trust and participation of society are getting lower to local government."

"ABSTRAKTesis ini membahas relasi sosial yang timbul dari desain yang mengacu pada efektifitas organisasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu pelaksana fungsi hubungan masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kerangka teori yang dipakai adalah Teori Etzioni tentang Struktur dan Otoritas, Teori Tindakan Sosial dan Teori Desain organisasi oleh Snyder et al. yang membahas aspek pengelompokan unit kerja, koordinasi, rentang kendali, relasi pelaporan dan standarisasi. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara desain organisasi dengan dampak relasi social dan efektifitas organisasi itu sendiri. Ini mengonfirmasi Teori Etzioni tentang Strukur dan Otoritas. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga diperlukan pengukuran kuantitatif untuk melengkapi temuan-temuan kualitatif tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the social relations that arise from the design that refers to the effectiveness of the organization of Data and Information Center (Pusdatin) as one of the implementers of the public relations function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). The theoretical framework used is Etzionis Theory of Structure and Authority, Social Action Theory and Organizational Design Theory by Snyder et al. which discusses aspects of grouping of work units, coordination, span of control, reporting relations and standardization. The approach used is qualitative method with observation, in-depth interview and document study. The results showed that there is a close relationship between the design of the organization with the impact of social relations and the effectiveness of the organization itself. This confirms Etzionis Theory of Structure and Authority. This research is qualitative, so quantitative measurement is needed to complement these qualitative findings."

"Tesis ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian kualitatatif yang dilakukan peneliti terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat berupa pendampingan usaha yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia di Area Development Program Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti berusaha menggambarkan mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang ditemui, serta mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi program setidaknya melalui 5 tahapan, yaitu: rekrutmen, bootcamp, pembuatan kesepakatan, implementasi pendampingan, dan terminasi. Terdapat 4 faktor pendukung yang ditemui, dan 7 faktor penghambat program. Dengan melihat hasil yang didapat, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang mampu mengakomodir pendapat dari dari semua pengusaha lewat pengembangan forum usaha, serta memfasilitasi usaha untuk masuk kedalam pasar yang lebih tinggi.

---

This thesis is a discussion of the results of the qualitative research conducted by researchers on the empowerment program in the form of business assistance, implemented by Wahana Visi Indonesia in Area Development Program Jatinegara, East Jakarta. In this descriptive research the researcher tries to describe the empowerment process carried out, how the obstacles and supporting factors are encountered, and express the efforts made in overcoming them. The results of the study stated that the implementation of the program at least through 5 stages, namely: recruitment, bootcamp, making agreements, implementing assistance, and termination. There are 4 supporting factors encountered, and 7 inhibiting factors for the program. By looking at the results obtained, it is necessary to develop a system that is able to accommodate the opinions of all entrepreneurs through the development of business forums, and facilitate efforts to enter into higher markets."

"Keunggulan organisasi tercermin melalui proses komunikasi organisasi yang terjadi, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin melalui gaya kepemimpinan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan trasnformasional Arya Sinulingga dan bagaimana gaya kepemimpinan tersebut membentuk kompetensi komunikasi Tim SKB. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yang mengacu pada paradigma post-positivistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh Arya Sinulingga diwujudkan melalui pemberian arahan atau instruksi kerja yang merangsang tanggung jawab dan kemandirian sebagai perkembangan profesional anggotanya, pemberian motivasi secara konstan, mendorong kolaborasi anggota, dan menyasar kinerja tingkat tinggi, inovatif, serta kreatif. Arya Sinulingga selaku pemimpin menganggap penting kompetensi komunikasi untuk dimiliki oleh anggota Tim SKB. Secara umum, anggota Tim SKB merasakan ada peningkatan pada diri masing-masing terkait dengan knowledge competency, sensitivity competency, skill competency, dan values competency berkat dukungan gaya kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh Arya Sinulingga. Tim SKB yang bekerja pada sektor pemerintahan yaitu Kementerian BUMN, dengan hasil kerja menyangkut masyarakat telah menghasilkan kinerja yang baik serta kompetensi komunikasi yang mumpuni, berkat komunikasi organisasi yang berjalan dikomandoi Arya Sinulingga, khususnya gaya kepemimpinan transformasional yang dimilikinya.

---

Organizational excellence is reflected through the organizational communication process that occurs, including leadership communication through certain leadership styles. This study aims to analyze Arya Sinulingga's transformational leadership style and how it shapes the communication competencies of Tim SKB. This study employs descriptive qualitative method which refers to the post-positivistic paradigm. The results of the study shows that transformational leadership style possessed by Arya Sinulingga is manifested through providing direction or work instructions that stimulate responsibility and independence of Tim SKB, provide constant motivation, encourage member collaboration, and target innovative, high levels performance. Arya Sinulingga considers it is important to have communication competencies for Tim SKB. In general, the members of Tim SKB felt that there was improvement in terms of knowledge competency, sensitivity competency, skill competency, and values competency due to the support of Arya Sinulingga's transformational leadership style. As a team working in the government sector, Tim SKB has produced good performance and qualified communication competencies due to the organizational communication that runs under the command of Arya Sinulingga, especially through his transformational leadership style."

"The application og government regulation number 22/1999 on local goverment has an important effecta effect on the development on local governent

---

"

"Peran sebuah biro humas dalam suatu organisasi pada saat ini menjadi suatu kebutuhan penting bahkan menjadi suatu keharusan. Peran biro humas ini menjadi sangat penting bagi organisasi pemerintahan, dimana tugas humas ini merupakan suatu kelanjutan dari proses penetapan kebijakan dan pelayanan bagi masyarakat luas. Berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas inilah maka diperlukan suatu departemen sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan untuk mengatur berbagai kepentingan umum dan strategis negara, salah satu kepentingan umum dan strategis ini ialah bidang kelautan dan perikanan, dimana sejak zaman pemerintahan orde baru belum mendapatkan perhatian khusus.Dalam usaha membangkitkan dan menyadarkan masyarakat luas akan strategis dan besarnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia ini diperlukan upaya untuk membangun citra lembaga maupun sektor yang lebih positif sebagai langkah awal. Dimana menurut David A. Aaker dan John G. Myers, dimana Citra ialah seperangkat impresi atau gambaran seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu obyek bersangkutan.Tesis ini merupakan analisa teoritis dan empirik tentang bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pusinfoyanmas Departemen Kelautan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan citra sektor kelautan dan perikanan melalui program, kebijakan, serta kegiatan eksternalnya. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara.Dimana selama ini Pusinfoyanmas Departemen Kelautan dan perikanan belum melakukan evaluasi menyangkut hasil dari program-program serta kegiatan eksternal yang pernah dilakukannya berkaitan dengan citra departemen maupun sektor kelautan dan perikanan pada masyarakat.Usaha untuk meningkatkan citra Departemen Kelautan dan Perikanan serta sektor kelautan dan perikanan perlu terus diupayakan, baik berupa peningkatan informasi, program, kebijakan maupun pelayanan bagi masyarakat luas, dengan tujuan utama yakni sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi suatu "Prime Mover" bagi pembangunan Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mengidentifikasi beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam Digital Knowledge Sharing. Penelitian ini juga menyelidiki seberapa besar pengetahuan yang disumbangkan dan dikumpulkan dalam Digital Knowledge Sharing yang dapat mempengaruhi Innovative Work Behaviour dan Organizational Innovation Capability pada organisasi pemerintah, khususnya Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Paradigma penelitian yang digunakan adalah positivisme dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei online. Berdasarkan survei online dengan menggunakan total population sampling terdapat 112 pegawai Biro KLI yang menjadi sampel penelitian, penelitian ini menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menyelidiki model penelitian berdasarkan teori kognitif sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Jabatan, Subjective Norm, Knowledge Self Efficacy, Reciprocal Benefits, dan Top Management Support secara signifikan berpengaruh terhadap Organizational Innovation Capability melalui Digital Knowledge Sharing.

---

This study aims to analyze and identify several important factors that influence Digital Knowledge Sharing. This study also investigates how much knowledge donated and collected in Digital Knowledge Sharing can affect Innovative Work Behavior and Organizational Innovation Capability in government organizations, specifically the Ministry of Finance's Communication and Information Services Bureau of the Republic of Indonesia. The research paradigm used is positivism with a quantitative research approach with online survey research methods.

Based on an online survey using total population sampling, there were 112 KLI Bureau employees who became the study sample, this study used Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to investigate research models based on social cognitive theory. The findings of this study indicate that the Position, Subjective Norm, Knowledge Self Efficacy, Reciprocal Benefits, and Top Management Support significantly influence Organizational Innovation Capability through Digital Knowledge Sharing."