Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebutuhan akan perumahan adalah merupakan kebutuhan yang primer.Demikian halnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang juga membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal untuk menunjang pengabdiannya. Beranjak dari keinginan dasar tersebut maka pemerintah mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu. Disadari bahwa perumahan dinas adalah milik Negara. Dalam rangka pemikiran yang menjadikan rumah tersebut menjadi Hak Milik pribadi, tentu melalui prosedur penjualan yang lain dari penjualan rumah pada umumnya. Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, diadakan proses pengalihan Rumah-Negara dengan cara sewa beli. Dalam sewa beli, Pegawai Negeri Sipil membayar harga Rumah Negara tersebut dengan cara mengangsur. Untuk menjamin agar hal itu dapat terlaksana,maka dibuat dengan suatu perjanjian. Perjanjian sewa bell Rumah Negara merupakan suatu transaksi baru dan sebagai sarana terwujudnya jual bell rumah dengan bentuk khusus. Untuk itu harus diketahui secara khusus apa yang dimaksud sewa beli, syarat-syarat bagi si penyewa beli dan prosedur pengalihannya serta permasalahan yang timbul sebelum dan pada saat pengalihan dilaksanakan. Metodelogi yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran tentang prosedur pengalihan Rumah Negara dari Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan juga menganalisis perbedaan sewa bell dengan sewa,menyewa secara mendalam. Perjanjian sewa bell Rumah Negara mempunyai karateristik tersendiri dibandingan perjanjian sewa bell pada umumnya, baik dari subjeknya, objeknya maupun prosedur pengalihannya. Akan tetapi dalam perjanjian ini harus tetap memperhatikan kepentingan si penyewa bell walaupun pembelinya adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pegawai (bawahan) dari pemerintah.

Abstrak :
ABSTRAK
Impeachment secara formal didefinisikan merupakan pasal-pasal tentang dakwaan yang terdapat dalam Konstitusi Amerika yaitu pasal I sampai III, yang diberikan kepada House of Representatives, dan yang mengadilinya diserahkan kepada Senat.

Dalam prakteknya, impeachment merupakan proses konstitusional yang berupaya untuk memproteksi kepentingan umum dari kejahatan-kejahatan (crimes), pelanggaran-pelanggaran (misdemeanors), pengkhianatan (treason) dan penyogokan (bribery) yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bagimana proses impeachment presiden dilaksanakan dan apa makna impeachment (dakwaan) presiden bagi orang Amerika. Selain itu, juga untuk memperlihatkan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat Arnerika ketika berlangsungnya impeachment presiden tersebut.

Makna impeachment presiden tersebut merupakan wujud dari nilai-nilai masyarakat Amerika itu sendiri berupa nilai-nilai persamaan dan individualisme. Impeachment presiden telah berfungsi sebagai sarana untuk melestan ikan nilai-nilai tersebut, sekaligus sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya demokrasi dipahami sebagai kebudayaan konflik, yaitu pedoman dalam bersaing untuk memperolah kemenangan tanpa harus menghancurkan pesaing lainnya, serta menutut diberlakukannya suatu aturan main yang adil dan beradab yang sesuai dengan hukum Amerika.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian berupa kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif-interpretif Selain itu, untuk memahami keterkaitan berbagai aspek yang terdapat dalam impeachment presiden itu, maka penulisan tesis ini melibatkan bidang kajian ilmu sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meng-impeach presiden bagi orang Amerika merupakan hal yang unik, oleh sebab itu, impeachment presiden diangggap begitu penting bagi orang Amerika.

Abstrak :
ABSTRAK
Melihat pertumbuhan penduduk yang cepat dewasa ini masalah perumahan dirasakan semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah perumahan sangat berbeda, oleh karena itu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu perhatian pemerintah adalah membangun rumah-rumah negara untuk tempat tinggal pegawai negeri sipil bersama dengan keluarganya. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada proses pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dengan cara sewa bell. Pokok permasalahan adalah mengapa proses pengalihan rumah negara harus dengan sewa beli tidak dengan pengikatan jual beli?, dan bagaimana pelaksanaan pengalihan rumah negara apabila menggunakan sewa beli?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Lalu setelah dilakukan analisa, kesimpulam dalam penelitian adalah bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara sewa beli, sedangkan rumah negara yang dapat dialihkan adalah rumah negara golongan III saja, dan syarat-syarat dari pengalihan rumah negara dapat dilihat dari subjek dan objek perjanjian sewa beli rumah negara yang mempunyai kekhususan. Saran dalam penulisan ini adalah, sewa beli dalam masyarakat Indonesia lebih baik diatur dalam suatu undang-undang, karena dengan adanya undang-undang sewa bell, maka terdapat suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak guna menghindari kesimpang siuran, dalam merumuskan isi perjanjian sewa beli walaupun pembelinya pegawai negeri sipil harus tetap perlu dipertimbangkan, supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan dipihak penyewa beli dan penyeleksian calon pembeli rumah negara hendaknya dilakukan dengan teliti oleh pihak yang berwenang dan memprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai rumah.