Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah adanya kenyataan dalam dunia pendidikan di Indonesia, bahwa sampai saat ini tingkat sekolah dasar masih membutuhkan guru-guru SD dalam jumlah banyak. Sedangkan guru-guru SD dalam jumlah banyak tersebut sampai saat ini masih belum bisa terpenuhi, bila tidak dengan cara mengkaryakan guru-guru yang berstatus honorer. Namun pada kenyataannya, guru-guru yang berstatus honorer tersebut, seringkali mengungkapkan tuntutan untuk diangkat sehingga menjadi guru yang berstatus tetap. Isu permasalahan ini sebenarnya sudah sejak 4 tahun yang lalu, bahkan hingga saat ini. Harapan untuk menjadi guru tetap dengan status pegawai negeri sipil, cukup sulit bagi sebagian besar guru honorer. Menanggapi hal ini, penulis melakukan penelitian yang berusaha mengkaji dan memperbandingkan tingkat kepuasan kerja beserta aspek-aspeknya pada kelompok Guru SD yang berstatus Honorer maupun kelompok Guru SD yang berstatus Tetap. Diharapkan hasil penelitian tentang perbandingan tingkat kepuasan kerja beserta aspek-aspeknya antara dua kelompok status ini, dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan dalam pembuatan kebijakan bagi pengelolaan sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga pengajar Guru SD oleh pihak sekolah maupun Depdikbud. Penelitian ini didasari oleh teori kepuasan kerja Exchange Theory (Mulinge & Mueller, 1998, hal. 2182) yang merupakan pengembangan teori asli dari George Homans & Blau. Sedangkan Pengambilan sampel dilakukan dengan metode cluster random sampling, yang dilakukan selama hampir dua bulan, mulai tanggal 6 April 2000 sld 29 Mei 2000. Dalam pengumpul data tersebut, digunakan kuesioner yang diberikan kepada 129 subyek yang seluruhnya merupakan Guru SD yang ada di Kota Bogor yang memiliki status kepegawaian Tetap maupun status kepegawaian Honorer. Kemudian untuk melakukan perbandingan berbagai variabel kepuasan kerja antara kelompok Guru SD yang berstatus Tetap dan kelompok Guru SD yang berstatus Honorer, maka dalam pengolahan data digunakan teknik statistik yang disebut uji Pest. Hasil penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kepuasan kerja yang signifikan antara kelompok Guru SD yang berstatus Tetap dan kelompok Guru SD yang berstatus Honorer, seperti pada beberapa variabel Intrinsic Rewards, Organizational Extrinsic Rewards dan Convenience Extrinsic Costs. Sedangkan pada variabel Social Extrinsic Rewards secara umum tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Analisis lebih lanjut pada variabelvariabel tersebut, kemudian dilakukan untuk melihat sub-variabel apa saja yang sebenarnya mempengaruhi perbedaan tingkat kepuasan kerja antara kelompok Guru SD yang berstatus Tetap dan kelompok Guru SD yang berstatus Honorer tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan Struktur Organisasi merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap organisasi. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya visi organisasi.

Badan Kepegawaian Negara telah mengaiami beberapa kali perubahan; yang terakhir sebagai akibat diundangkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengatur pemberian kewenangan administrasi kepegawaian kepada daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara. Pemberian kewenangan ini membawa konsekwensi berkurangnya kewenangan Badan Kepegawaian Negara.

Sejalan dengan itu Badan Kepegawaian Negara telah merubah fungsinya dari fungsi administratif menjadi fungsi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Affandi, 1998). Dengan berubahnya fungsi tersebut mengakibatkan perubahan pada Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara. Walaupun perubahan struktur Organisasi disebabkan karena beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor-faktor yang diteliti dibatasi pada berbagai variabel yang mempengaruhi Struktur Organisasi, variabel tersebut meneakup; strategi, besaran organisasi (size), wewenang, teknologi dan teknologi informasi.

Dan hasil penelitian diperoleh gambaran, bahwa pada awalnya variabelvariabel tersebut cukup signifikan berpengaruh terhadap struktur organisasi, namun dalam perkembangannya struktur tersebut sudah kurang efektif lagi, karena perubahannya lebih banyak berdasarkan pertimbangan politis dari pada efektifitas organisasi.

Oleh karena itu disarankan untuk mengkaji ulang beberapa kebijakan pembentukan Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara atau peninjauan kembali struktur Badan Kepegawaian Negara yang lebih menitikberatkan pada jabatan fungsional dari pada jabatan struktural.

---

Abstrak :
Penelitian ini difokuskan pada pengalihan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Indonesia menjadi Pegawai Universitas. Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.152 Tahun 2000 mengintruksikan pengalihan dilaksanakan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan sistem kepegawaian ganda berlaku sesingkat-singkatnya. Hal ini berarti setelah masa 10 (sepuluh) tahun anggaran belanja pegawai UI harus menjadi tanggungan pihak Universitas. Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini mencoba mencari aspek yuridis pengalihan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Universitas. Aturan yang dapat digunakan untuk mengalihkan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Universitas mengacu kepada Pasal 23 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 1969 jo Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Tetapi permasalahannya tidak hanya ada atau tidak aspek yuridis untuk mengatur pengalihan status. Melainkan yang lebih luas lagi harus melihat di luar aspek yuridis atau aspek sosiologis, apakah penyelesaian pengalihan dapat diterima oleh Pegawai UI, terutama yang terkena dampak. Pegawai UI yang terkena dampak kemungkinan besar ia akan kehilangan pekerjaan atau pensiun sebelum waktunya. Oleh karena itu penelitian inipun menyoroti pengalihan status agar diselesaikan secara bijaksana, paling tidak bagi mereka yang terkena dampak kehilangan pekerjaan atau pensiun sebelum waktu masa pensiun harus mendapat kompensasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku plus pelatihan kewirausahaan. Selain itu penelitian ini juga menyoroti praktek pengelolaan sumber daya manusia di Universitas Indonesia yang dilaksanakan dengan pendekatan manajemen korporasi.

Abstrak :
Berdasarkan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia, asas monogami tidak berlaku secara mutlak. Dalam hal ini, terhadap asas monogami masih dimungkinkan adanya pengecualian. Poligami sebagai penyimpangan asas monogami diakui oleh undang-undang perkawinan. Dalam kaitannya dengan poligami kemudian muncul dua permasalahan kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanannya telah memberikan perlindungan hukum terhadap seorang Isteri dalam kaitannya dengan Poligami Yang Dilakukan Oleh Suami. Poligami hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin pengadilan agama. Dalam memberikan izin, pengadilan agama akan mendengar keterangan dari isteri pertama dan juga mendapat persetujuan dari isteri pertama tersebut. Pemberian izin pengadilan yang didasarkan pada persetujuan istri merupakan wujud perlindungan nyata, dimana suami hanya boleh berpoligami jika isterinya menyetujuinya. Pemberian persetujuan isteri tersebut merupakan wujud perlindungan hukum bagi isteri. Dalam hal seorang isteri, khususnya isteri Pegawai Negeri Sipil mengalami Poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka Isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan kedua suaminya. Disamping pembatalan perkawinan, Isteri juga dapat meminta dijatuhkan sanksi administratif terhadap suaminya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil untuk dipecat dari jabatannya. Bahkan dari aspek pidana dapat melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib untuk diproses secara Pidana karena melanggar Pasal 279 KUHP. ...... According to Indonesian law of Marriage, monogamy is not absolute. In this matter, there still exception according monogamy. Polygamy is the exception of monogamy which ruled by the act of marriage. So, there are two problems reveal to be discussed in this paper. First, how is the law protection to a wife concerning to polygamy. Second, what kind of law effort that can be taken by the government employee first wife's if his husband polygamy not accordance with the act of marriage and government regulation number: 10 in the year 1983 as revised by government regulation number: 45 in the year 1990 concerning marriage consent and divorce to the government employee. This research is a normative law research, by using case study to the court decision. This research use secondary data by primary law sources, secondary law sources and also tertiary law sources. This is a descriptive evaluative by using qualitative analysis. According to that research we can make a conclusion for polygamy, that is: the act of marriage and it government regulation has given law protection towards a wife related to polygamy. Polygamy must be done after acquire a consent from the religion court. Before that, the court of religion will hear opinion and also permission from his first wife. The court consent based on agreement from his first wife and this is aimed to give law protection for a wife. If polygamy done by the government employee and it is not accordance with the act of marriage and it government regulation, so that his wife can claim for abortion of his second marriage, besides that his wife can also claim for administrative sanction that can cause fired from his occupation. Even from crime aspect, she can claim his husband to proceed in criminal way according article 279 KUHP.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak stres kerja, keterlibatan pegawai, konflik nilai dan motivasi layanan publik terhadap kinerja individu. Untuk melakukan penelitian ini, 225 responden pegawai pemerintah di Jakarta telah dipilih sebagai responden. Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga tinggi di Indonesia yaitu Komisi Yudisial. Dalam penelitian ini, akan terlihat bagaimana stres kerja, keterlibatan pegawai dan konflik nilai dapat mempengaruhi motivasi layanan publik serta kinerja individu. Sebelum kuesioner dibagikan, peneliti menggunakan pengukuran terhadap validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Pengolahan data untuk membuktikan hipotesis yang telah diformulasikan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) Lisrel 8.7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel stres kerja signifikan dan berhubungan positif dengan motivasi pelayanan publik, variabel keterlibatan signifikan dan berhubungan positif dengan motivasi pelayanan publik dan variabel konflik nilai berhubungan positif dengan motivasi pelayanan publik. Dan variabel lainnya adalah motivasi pelayanan publik berhubungan positif dengan kinerja individu.

---

The purpose of this study was to examine the impact of job stress, engagement and value conflict with public service motivation on individual performance. Based on 225 government employees in Jakarta were participates as respondents. This research was conducted in Judicial Commission, one of Indonesia high institutions. The study results showed that job stress significant and positively related to public service motivation, engagement significant and positively related to public service motivation and value conflict positively related to public service motivation. And other variable is public service motivation was positively related to individual performance. The research questionnaire used SPSS to see validity and reliability. Processing data to prove the hypothesis that has been formulated using the Structural Equation Model (SEM) Lisrel 8.7 method.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai status guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kepegawaian. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode kualitatif untuk pengolahan data. Simpulan dari penelitian ini yaitu status guru honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak jelas, namun adanya Pergub DKI Jakarta No. 235 Tahun 2015 dapat meredakan tuntutan terhadap permasalahan guru honorer di Jakarta. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai guru honorer; merevisi UU ASN untuk memperjelas peran dan posisi dari PPPK dalam bagiannya menjadi Aparatur Sipil Negara; serta bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencontoh Pergub DKI Jakrta No. 235 Tahun 2015 dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer. ...... This study discusses about honorary teacher's status by the laws concerning government employee. This study also discusses about Government Employee with Work Agreement in Law No. 5 of 2014 concerning the Civil State Apparatus which is expected to solve honorary teacher's problem. This study uses the juridical-normative methods and qualitative methods for data processing. The conclusion of this study is that honorary teacher's status in unclear by the law but Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 could solve honorary teacher's problem in Jakarta. The results of the study suggest that the government is expected to regulate about honorary teacher; revise the Civil State Apparatus Law to clarify the role and position of Government Employee with Work Agreement as Civil State Apparatus; also for the central government and local governments are expected to follow the example of Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 in solving honorary teacher's problem.

Abstrak :

ABSTRACT
This paper assesses the performance of method targeting and implementation error of social transfer programs in Indonesia, which consists of Raskin, in-kind transfer; Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer; Program Indonesia Pintar (PIP), scholarship program; and Program Indonesia Sehat (PIS), free health insurance for the poor and vulnerable. The logit model of exclusion and inclusion errors shows the drivers of probability error in targeting these four kinds of social transfer programs. The finding shows error in the implementation that relies heavily on urban-rural differences and legal identity ownership rather than the role of government employees. Measuring the performance of miss-targeting is needed to improve the effectiveness of social transfer programs on achieving their goals. The analysis of targeting performance suggests caution in employing a mechanism of the delivery program to improve the implementation of the targeting program to promote more social safety net rather than in-kind transfer and cash transfer as well as to re-evaluate the identification requirement for receiving social benefits to reach the beneficiaries from the extreme poor.