Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Semakin tingginya tantangan persaingan dan semakin kompleksnya pihak-pihak pemegang kepentingan pada perusahaan (stakeholders) yang harus dihadapi dalam dunia usaha di Indonesia telah menuntut PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) sebagai salah satu BUMN yang menjadi pelopor perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, untuk menerapkan mekanisme corporate governance yang baik atau efektif di dalam perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan PT Antam Tbk adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap organ-organ perusahaannya, di mana salah satu organ perusahaan yang memiliki peranan penting terhadap terwujudnya praktek dari corporate governance yang eFektit tersebut adalah board of directors (dewan kontisa.rs). Pada dasarnya terdapat banyak elemen yang diperlukan guns menciptakan praktek good corporate governance pada suatu perusahaan. Dari kerangka kerja corporate governance yang dikemukakan oleh Keasey dan Wright dan pendapat Ariyoto terungkap bahwa elemen-elemen untuk good corporate governance tersebut terdiri atas elemen regulatory framework (kerangka pengaturan tentang corporate governance), accountability supervisi terhadap Direksi, dan elemen pengelolaan perusahaan oleh pihak Direksi (eksekutif), manajer dan karyawan perusahaan. Sementara itu, dalam rangka pemberdayaan dewan komisaris agar dapat berfungsi secara efek-tif dan profesional sesungguhnya dibutuhkan beberapa aspek. Dengan mengacu pada pendapat dari beberapa ahli dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi dewan komisaris tersebut terdiri atas: aspek knowledge, informasi, kekuasaan, motivasi, waktu dan agenda dari rapat komisaris. Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme corporate governance dan efektivitas penyelenggaraan fungsi dari dewan komusaris pada PT Antam Tbk serta untuk mengungkapkan dan menganalisis elemen-elemen yang diperlukan Magi terwujudnya praktek good corporate governance dan beberapa aspek yang dibutuhkasi dalam rangka pemberdayaan fungsi dewan komisaris pada PT Antam Tbk. Penelitian dari tesis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data dan informasi yang diperoleh akan diungkapkan dan kemudian dianalisis: Data dan informasi dalam penyusunan tesis ini dikumpulkan melalui penyampaian daftar pertanyaan, kegiatan wawancara dart observasi. Dua hasil analisis dapat diketahui bahwa pada hakekatnya mekanisme corporate governance pada PT Antam Tbk cenderung masih belum berjalan dengan efektif, karena terdapat beberapa elemen untuk terciptanya good corporate governance masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya. Sedangkan dari basil analisis terhadap pelaksanaan fungsi dewan komisaris dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan fungsi dari dewan komisaris pada PT Antara Tbk cenderung telah berjalan cukup baik, akan tetapi belum berhasil dalam upava mendukung terwujudnya praktek corporate governance yang efektif, karena beberapa aspek yang dihutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dewan komisaris belum berjalan sebagaimana mestinya.

Abstrak :
Penulisan tugas akhir ini merupakan rekomendasi bagi organisasi lembaga pemerintah X, yaitu lembaga informasi intelijen di bidang keuangan. Lembaga ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan tidak saja tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindakan berat lainnya, yang menghasilkan uang. Staff adalah salah satu elemen kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, menurut McKinsey's 7 S (the structure of 7 elements, Carr dkk, 1996). Staff disini dalam arti sumber daya manusia di dalam organisasi. Memilih calon pegawai yang tepat untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan merupakan keputusan yang penting bagi suatu perusahaan, karena haI ini bisa memiliki dampak terhadap efektivitas organisasi. Jika kita bisa memilih pegawai yang tepat untuk jabatan yang tepat dan fit dengan organisasi maka merupakan modal awal untuk menuju kinerja organisasi yang efektif. Lembaga X saat ini memiliki 90 pegawai. Organisasi lembaga X yang relatif baru ini memiliki sumber daya manusia yang berasal dari beragam latar belakang. Ada yang berasal dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Badan Kepegawaian Negara, Kepolisian, dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dari pembicaraan dengan beberapa pegawai lembaga X, saat ini lembaga X belum memiliki metode seleksi yang baku di dalam merekrut dan menyeleksi kandidat pegawainya, dan ini membuat kinerja dari pegawai yang baru direkrut ada yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, dan tuntutan organisasi. Secara umum proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga X didalam menyaring calon pegawai barunya masih diwarnai oleh subyektivitas dalam penilaian. Lembaga X belum memiliki kriteria kompetensi yang jelas untuk setiap jabatannya, dan belum memiliki job description untuk masing-masing jabatan (Bab I). Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau mcnolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya (Munandar, 2001). Spencer (1993) mengatakan bahwa karakteristik yang diperlukan untuk menampilkan kinerja efektif adalah dengan mempelajari mereka yang berhasil menampilkan kinerja yang diharapkan. Pendekatan kompetensi menguji individu berdasarkan perilaku apa yang telah ditampilkan di situasi lampau dan mencocokkannya dengan indikator perilaku yang berhasil (kompetensi) dari jabatan tertentu. Pendekatan kompetensi tidak sekedar mengukur pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) seseorang tetapi lebih mengukur pengetahuan dan ketrampilan yang sudah diaplikasikan dalam bentuk perilaku yang mengarah pada keberhasilan kinerja (Spencer,1993), sebagaimana diuraikan pada Bab II. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis merekomendasikan pada manajemen lembaga X untuk melakukan seleksi berdasarkan kompetensi pada kandidat pegawai lembaga X berdasarkan model kompetensi yang dibuat, agar lembaga X memiliki kriteria penilaian yang standar dan baku didalam menyeleksi kandidat pegawai. Model kompetensi ini akan diaplikasikan pada seleksi kandidat lembaga X. Analisa penulis mengenai permasalahan dan alternatif solusi yang direkomendasikan penulis pada Bab III. Sebagai langkah awal dan contoh bagi pembuatan model di lembaga X, penulis akan membuat model kompetensi untuk salah satu jabatan yang ada di lembaga X, yaitu koordinator pengawasan kepatuhan dan mengaplikasikannya untuk seleksi kandidat koordinator pengawasan kepatuhan. Pembuatan model kompetensi ini akan didahului oleh pembuatan job description. Dengan pembuatan job description dan model kompetensi yang diaplikasikan pada proses seleksi ini, maka lembaga X memiliki kriteria standar yang menjadi tuntutan pekerjaan maupun tuntutan organisasi. Standard tersebut dijadikan dasar penilaian yang baku dalam proses seleksi, dengan demikian lembaga X akan mendapatkan individu yang lidak hanya ssuai dengan pekerjaannya, tetapi juga harus ?fit? dengan organisasi. Uraian rinci mengenai langkah-langkah rekomendasi penulis untuk Iembaga X, dengan fokus pada jabatan koordinator pengawasan kepatuhan ada di Bab IV.