Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berbicara mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi dalam kerangka WTO; studi kasus perdagangan jasa di sub-sektor telekomunikasi. Liberalisasi di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terlepas dari ratifikasi yang telah dilakukan melalui Protokol keempat GATS mengenai telekomunikasi dasar, dimana Indonesia ikut menyetujui seluruh hasil perundingan di bidang telekomunikasi. Dalam perundingan lanjutan di bidang perdagangan jasa sesuai amanat pasal XIX-GATS, meminta untuk dilakukan perundingan lanjutan paling lambat 1 Januari 2000 untuk membahas isu-isu yang masih perlu dikembangkan yang sifatnya horizontal. Perundingan tersebut akan terkait pada semua sektor jasa sesuai dengan klasifikasi sektor jasa jasa. Setelah ditandanganinya The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hampir semua negara belum menjadwalkan telekomunikasi dasar mengingat telekomuikasi dasar dibeberapa negara khususnya negara berkembang masih dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli dimana bentuk monopoli tersebut dimaksudkan untuk Kepentingan Nasional suatu negara terkait dengan kepentingan ekonomi maupun politik. Mengingat pentingnya telekomunikasi dasar maka dikeluarkanlah Decision on Negotiations on Basic Telecommunication yang merupakan salah satu bagian dari GATS. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, perundingan belum juga dapat diselesaikan. Karena tuntutan globalisasi maka perundingan dibidang telekomunikasi baru dapat diselesaikan walaupun diperlukan keputusan lanjutan melalui Singapore Ministerial Declaration. Berakhirnya perundingan di bidang telekomunikasi dasar dan diterimanya reference paper oleh Indonesia, merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu komitmen Indonesia di bidang telekomunikasi dasar dapat diartikan sebagai suatu titik awal untuk melalukan liberalisasi. Langkah awal liberalisasi di bidang telekomukasi di dalam negeri ditandai dengan dikeluarkannya UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang intinya pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas walaupun kenyataannya masih bersifat duopoli. Dengan peraturan tersebut maka struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan negara terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel peneli.ian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda, pengujian ekonometri, dan uji statistik untuk manguji bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatifterhadap kinerja perusahaan. Variabel kepemilikan negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy (BUMN dan swasta) dan persentase kepemilikan negara secara langsung di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN tidak lebih baik dari kinerja perusahaan swasta yang kemungkinan karena persaingan usaha, perilaku pemerintah (government behavior) , dan penerapan corporate governance.

---

This study is conducted to examine the effect of state ownership on corporate performance. The sample of this study is the State Owned Enterprises (SOEs) and Private Companies which are listed on the Jakarta Stock Exchange (JSX). The data is analyzed by using multiple regression method and tested econometrically and statistically. Those methods are used to examine that state ownership provide negative effects to corporate performance. The variable of state ownership applied in this study is dummy variable (SOE and private company) and the percentage of direct state ownership. The results of this study show that the state ownership has a significantly negative effect on corporate performance. The aforementioned statement proves that SOE performance is not better than the, private company that is possibly due to corporate competitiveness, government behavior, and the application of corporate governance.

Abstrak :
Tesis ini mengevaluasi perilaku 491 kabupaten/ kota di Indonesia dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Variabel eksogen dikelompokkan dalam empat kategori yang meliputi demografi, ekonomi, geografi, dan politik. Hubungan antarwilayah secara eksplisit diintegrasikan dalam analisis dengan menggunakan model Maximum Likelihood (ML) dan Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS). Hasil analisa menunjukkan bahwa model Spatial Durbin (SDM) lebih tepat dalam menjelaskan perilaku pemerintah kabupaten/ kota. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh variable-variabel eksogennya sendiri namun juga dipengaruhi oleh variabel-variabel eksogen dan endogen dari kabupaten/ kota di sekitarnya. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa limpasan (spillover) hipotesis terjadi di tingkat kabupaten/ kota di Indonesia. ...... This study investigates 491 Indonesia's state level behavior in education spending formulation. Four groups of variables, namely demographic, economic, geographic and politic, are introduced. Spatial interaction effect is embedded into the model by using Maximum Likelihood (ML) and Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS) estimation. The result reveals that Spatial Durbin Model (SDM) is better in representing state's behavior. State's education spending decision is not only determined by its own exogenous variables but also its neighbors decision through an endogenous and an exogenous interaction effect. The result also confirms the existence of spillover hypothesis in Indonesia's state level.