Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada strategi penyusunan laporan keuangan departemen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Penyusunan ini menggunakan Sistem Akuntansi Instansi dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah secara singkat pokok permasalahannya adalah : (1) Bagaimana implementasi SAP di Sekretariat Jenderal dilihat dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap, (2) Bagaimana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian analistis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 4 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan 1 orang Inspektur Keuangan Inspektorat Jenderal. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 13.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil total skor rata-rata ke empat variabel yaitu 3.15 yang berada pada kriteria BAIK, yang berarti bahwa untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Sekretariat Jenderal ke empat aspek tersebut harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah dengan mengikuti setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP, setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya. Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK, serta membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

---

This research focuses on the strategy for formulating the financial report in department in order to create transparency and accountability in managing state finances. The formulation of financial report accountability for Department of Law and Human Rights is performed by the Bureau of Finance of Secretariat General. This formulation is using the Organization Accounting System referring to the Government Accounting Standard (GAS). Theories applied in this thesis are theory of George C. Edwards III (1980) and other supporting theories. Based on brief problem identification, the main problems are: (1) How is the implementation of GAS at Secretariat General analyzed from the aspects of resources, structure of bureaucracy, communication and disposition, (2) How is the implementing strategy of Government Accounting Standard (GAS) to formulate the financial report accountability at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research is analytic descriptive with qualitative and quantitative approaches. The sample is generated using the method of Simple Random Sampling. Data are collected by depth interview with 4 officials at Bureau of Finance of Secretariat General and 1 Financial Inspector of Inspectorate General. Data collected are processed using SPSS 13.0. Descriptive analysis is based on four aspects in theory of George C. Edwards III (1980), which are resources, communication, disposition and structure of bureaucracy. Based on results of data analysis, the total average score of four variables is 3.15 which belongs to criteria good, which means that all indicators have been implemented in all regional offices/technical units. The strategies for government accounting standard implementation in formulating the financial report accountability are conducting trainings on Organization Accounting System (OAS) reminding the regular changing of budgeting code, contacting the units under the division of accounting and reporting to send ADK, SPM, SP2D, and SSBP, sending notification every semester to work units, and monitoring the regional offices that do not send the computer data archive routinely. The conclusion of the result is the four aspects of accounting standard implementation are in good condition, which means that to support the accomplishment of GAS, all aspects should interact to each other. The recommendations are all implementers at technical units/regional offices should join the training on OAS, Department of Law and Human Rights should make regulations on formulating the financial report, there should be established the internal control system (ICS) and clear work division.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Perindustrian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Perindustrian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dijalankan mengunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA bersifat mandat dan dikomunikasikan melalui pelatihan pegawai. Metode pencatatan perpetual dan metode penilaian harga terakhir pada akuntansi persediaan dipersepsi partisipan sebagai hal yang rumit. Hambatan yang teridentifikasi antara lain pegawai berlatar belakang pendidikan non-akuntansi dan kelemahan aplikasi.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of accrual based accounting in Ministry of Industry. This qualitative research uses case study as an approach and takes Ministry of Industry as the object of research. Results of this study indicate that accrual accounting using the Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA is mandated and communicated through employee training. Perpetual recording method and last price valuating method for inventory accounting are perceived as a complicated thing. Detentions that identified include employee non accounting educational background and the weakness of application system.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

---

ABSTRACT
This research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets.Keyword accounting parts rotable and repairable the financial accounting standards the government accounting standards.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap. ...... This research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa sejauh mana Akademi Imigrasi menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyusun Laporan Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat Laporan Keuangan dapat lebih memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dan menerapkannya dalam penyajian Laporan Keuangan. Disamping itu disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta perlunya dilakukan review oleh aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. ......This research analyzes the extent to which the Academy of Immigration to apply Governmental Accounting Standards Legislation and Regulations that apply in preparing the Financial Statements. This research is qualitative research. The results suggested that the Financial Statements makers can better understand and apply Governmental Accounting Standards in the presentation of financial statements. Besides, it is suggested the importance of socialization carried out according to the financial statement presentation of government accounting standards, as well as the need for review by the apparatus internal controls to provide assurance, accuracy, reliability, and validity of information presented in the Financial Statements.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis konsultasi Pemda XYZ terkait dengan Dana BOS beserta pendapat dan saran yang di berikan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pendapat dan saran yang diberikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar akuntansi pemerintah. Hasil laporan magang ini menunjukan bahwa jawaban dari KSAP terkait dengan konsultasi dari Pemkab XYZ sudah cukup untuk memberikan masukan kepada Pemda XYZ terkait dengan perlakuan akuntansi Dana BOS sesuai dengan SAP dan IPSAS.

---

ABSTRACT This internship report aims to analyze consultations from Pemda XYZ related to BOS Funds along with the opinions and suggestions given by the Government Accounting Standards Committee (KSAP). The opinions and suggestions given refer to Government Accounting Standards (SAP) in accordance with applicable laws and government accounting. The results of the evaluation shows that the answers from the KSAP related to consultations from Pemda XYZ were sufficient to provide input to Pemda XYZ related to the accounting treatment of the BOS Fund in accordance with SAP and IPSAS.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) pada Kementerian/Lembaga di tahun pertama penggunaanya pada pembuatan laporan keuangan pemerintah basis akrual. Model Kesuksesan Sistem Informasi yang diperbaharui (Updated D&M IS Success Model) digunakan untuk menilai kesuksesan SAIBA yang penggunaannya bersifat wajib pada Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang berbasis Akrual. Responden adalah Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di setiap Kementerian/Lembaga dengan pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Data primer yang diperoleh melalui kuesioner terkumpul sebanyak 204 responden, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAIBA dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang sukses untuk tiap-tiap dimensi kesuksesan dalam Updated D&M IS Success Model. Responden menilai kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan SAIBA cenderung baik. Namun demikian, penggunaan SAIBA tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, berbeda dengan pengaruh kualitas sistem, kualitas infomasi dan kualitas layanan terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna serta pengaruh kepuasan pengguna dan penggunaan sistem terhadap manfaat bersih dan pengaruh timbal baliknya terbukti menunjukkan pengaruh yang signifikan.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the user's perception of Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) in the Ministry/Agency in the first year of implementation of accrual-based government's financial statements . Updated D & M IS Success Model is used to assess the success of SAIBA as a mandatory system in Indonesian Government Accounting. Respondents are operator of Institution Accounting System (Sistem Akuntansi Instansi/SAI) in Ministry/Agency, which are selected using purposive sampling method. The Primary data were obtained through questionnaires that were collected from 204 respondents, which were then analyzed using structural equation modeling. This study found that SAIBA can be categorized as a successful information for each dimension of success in the Updated D&M IS Success Model. Respondents assessed the system quality, the information quality and service quality of SAIBA tend to be good. However, respondents indicated the use of SAIBA has no significant effect on user satisfaction, in contrast to the others constructs relationships, the system quality, the information quality and service quality of SAIBA with Net Benefit and Its reciprocal proved to be significant impact.

Abstrak :
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi pengelolaan keuangan negara yang meliputi tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pada tahun 2022, SAKTI digunakan secara penuh oleh seluruh kementerian atau lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SAKTI di tahun awal penerapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat instansi dengan menggunakan kerangka model evaluasi Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model). Objek penelitian ini difokuskan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan penelahaan dokumen, digunakan dalam rangka pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SAKTI telah efektif mendukung pelaksanaan akuntansi pemerintahan dan memfasilitasi proses penyusunan laporan keuangan. Efektivitas ini dievaluasi dengan menggunakan kerangka model evaluasi Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model). Penilaian didasarkan pada aspek manusia, organisasi, dan teknologi dari implementasi sistem informasi. Studi ini menyoroti kontribusi faktor manusia dan organisasi dalam meningkatkan efektivitas SAKTI dalam menyiapkan laporan keuangan tingkat instansi. Untuk lebih meningkatkan efektivitas SAKTI, studi ini menyarankan untuk meningkatkan bandwidth hosting, mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan keandalan server, menyediakan forum formal bagi pengguna untuk bisa mengajukan permintaan atau saran/masukan bagi pengembangan sistem, serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang intensif sesuai dengan tingkat kemampuan pengguna. ......Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) is a government financial management application that handles budgeting process from planning to reporting. In 2022, SAKTI is fully utilized by all ministries or government agencies. This study is aimed to evaluate the first year of SAKTI's implementation in the government financial reporting process at agency-level. The implementation effectiveness was evaluated using the Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model), which assesses the human, organizational, and technological aspects of information system implementation.  Object of this study is a work unit within the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. This study employs qualitative research methods, including interviews, observations, and document reviews, to collect data. The study concludes that SAKTI has been effective in supporting government accounting process and streamlining the process of preparing financial statements. The study highlights the contribution of human and organizational factors in enhancing the effectiveness of SAKTI in preparing agency-level financial reports. To further improve the effectiveness of SAKTI, this study suggests the agency to increase the hosting bandwidth, optimize server performance, capacity, and reliability, provide a formal forum for users to submit requests or suggestions for system development, and provide intensive training and education according to the user's ability level.

Abstrak :
Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat. ......This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate.