Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Tulisan ini menganalisis pemenuhan hak atas akses alat bantu bagi penyandang disabilitas ganda atau tunaganda di suatu panti sosial, serta menjelaskan tanggung jawab pemerintah, secara khusus Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan panti sosial terhadap hak atas alat bantu bagi penyandang tunaganda di Wisma Tunaganda Palsigunung. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, serta menggunakan data sekunder melalui penelusuran studi kepustakaan dan wawancara. Penyandang disabilitas ganda atau tunaganda merupakan kondisi dimana seorang individu memiliki dua kelainan.atau lebih, baik mental maupun fisik, yang berdampak pada perkembangan kemampuan yang tidak optimal sehingga dibutuhkan pelayanan khusus dalam Pendidikan, medis, maupun psikologis. Kondisi penyandang tunaganda yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bantuan orang lain, memerlukan alat bantu untuk dapat melaksanakan kehidupan sehari-harinya secara lebih mandiri. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemenuhan hak atas alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan ketersediaan dan variasi alat bantu yang disediakan, serta pendataan terkait penyandang tunaganda di Indonesia. Selain itu, untuk mewujudukan hasil yang maksimal dalam hal pemenuhan hak atas alat bantu bagi penyandang tunaganda, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu panti sosial, khususnya panti sosial dibawah yayasan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.  ......This paper analyzes the fulfillment of the right to access assistive devices for individuals with multiple disabilities in a social institution and elucidates the government's responsibilities, specifically those of the Provincial and Regency/City Social Services, as well as social institutions, with regard to the right to assistive devices for individuals with multiple disabilities in Wisma Tunaganda Palsigunung. The paper employs the normative juridical research method with a descriptive research approach, utilizing secondary data through literature searches and interviews. Individuals with multiple disabilities, or 'tunaganda,' experience conditions where an individual has two or more disorders, both mental and physical, impacting the development of abilities, necessitating special services in education, medical, and psychological domains. Given the high level of dependence of individuals with multiple disabilities on the assistance of others, they require assistive devices to lead more independent daily lives. While the government has made various efforts to fulfill the right to assistive devices for individuals with disabilities, as mandated by Indonesian legislation, there are still areas that require improvement, particularly concerning the availability and variety of assistive devices provided and data collection related to individuals with multiple disabilities in Indonesia. Moreover, to achieve optimal results in fulfilling the right to assistive devices for individuals with multiple disabilities, collaboration is essential from various parties, including social institutions—especially those under private foundations—community organizations, and the community.

Abstrak :
Down Syndrome adalah salah satu ragam disabilitas terbanyak di Indonesia yang jumlahnya terus bertambah berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (“Riskesdas”) tahun 2018. Demi menunjang kualitas hidup yang baik, Penyandang Down Syndrome memerlukan pelayanan kesehatan rehabilitatif yang dapat memberikan kesempatan untuk dapat hidup secara mandiri. Dalam hal ini, Penyandang Down Syndrome sebagai kelompok rentan dan Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rehabilitatif untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat produktif secara sosial dan ekonomis. Permasalahan yang dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah, secara khusus Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dalam hal pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, serta menggunakan data sekunder melalui penelusuran studi kepustakaan dan wawacara. Berdasarkan metode penelitian tersebut, didapatkan hasil penelitian bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan rehabilitatif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan sosialisasi, kompetensi tenaga kesehatan, serta perlu dibentuk mekanisme khusus untuk mempermudah pelayanan kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Selain itu, untuk mewujudkan hasil maksimal, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. ......According to Basic Health Research, Down Syndrome is one of the most common disabilities and still continues to rise its number in 2018. In order to enhance a better life quality, persons with Down Syndrome need to receive rehabilitative health care that can provide opportunities to live independently. In this case, as a vulnerable group and Indonesian citizens, persons with Down Syndrome have the right to proper rehabilitative health care that can help and improve their quality of life so that they can be socially and economically productive. The problems analyzed by the author in this study are regarding the responsibilities and roles of the government, in particular Ministry of Health, The Provincial and District/City Health Division, and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan in terms of fulfilling the right to rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. This research was conducted in juridical-normative method, a descriptive research approach, and secondary data obtained through library research and interviews. Based on the research method, it shows that the government has made various efforts to fulfill the right to rehabilitative health care, but there are still a number of things that can be improved related to the socialization, the competence of health workers, and it is necessary to establish a special mechanism to facilitate rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. In addition, to realize the maximum results, collaboration from various parties are required, namely the private sector, community organizations, and the community.