Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. Social accountability has been believed as an approach to overcome the deficit of the formal accountability (both horizontal and vertical accountability). Social accountability is percieved as a public accountability which is initiated by and aimed for the society. Several studies found the effectiveness of social accountability in encouraging a more transparent government and a wider public involvement. Those studies identified variables which contribute to the social accountability, i.e. the degree of government openness; the density of community organizations and their advocation capability; social, political, and cultural environment; and the public information accessibility. Data for this paper is collected through in-depth interviews and focused group discussion with the major players in the budget policy making process, including local government officers, members of local house of representatives (DPRD), and activists of the local community groups in the Regency of Karanganyar. This paper argues that despite its effectiveness, social accountability also produce some counterproductive excesses. The term social accountability paradox is used in this paper to represent the abuse of social accountability and it risks. This paper aims to identify the practices of social accountability abuse in the local budget policymaking process, with the case of the Regency of Karanganyar. Based on the study, there are some requirement to be fulfilled In order to increase the social accountability of the public budget policy making process, i.e. (1) revision of regulations to encourage a more transparency in the budget public information; (2) the development of community-based monitoring and dialogues forums; and (3) the increasing of the capability of community groups in conducting social accountability audit.Abstrak. Akuntabilitas sosial dalam perkembangan wacana akuntabilitas diyakini sebagai pendekatan untuk menambal defisit akuntabilitas formal, baik akuntabilitas horisontal maupun akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas publik yang secara langsung atau tidak langsung diinisiasi masyarakat atau ditujukan kepada masyarakat. Banyak studi menemukan bahwa akuntabilitas sosial efektif untuk mendorong pemerintah lebih transparan dan membuka ruang pelibatan publik lebih luas. Variabel yang ditemukan berkontribusi membangun akuntabilitas sosial adalah derajad keterbukaan pemerintah; densitas organisasi/kelompok komunitas dan tingkat kapasitasnya melakukan advokasi; lingkungan sosial, politik, dan budaya, serta keterbukaan akses informasi publik. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan para aktor utama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran, baik dari pemerintah, DPRD, dan kelompok warga/komunitas lokal di Kabupaten Karanganyar. Tulisan ini berpendapat bahwa di samping keefektifannya, akuntabilitas sosial juga menimbulkan beberapa dampak yang kontraproduktif. Tulisan ini menggunakan istilah paradoks akuntabilitas untuk mewakili penyalahgunaan dan resiko dari akuntabilitas sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktek penyalahgunaan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, dengan kasus di Kabupaten Karanaganyar. Berdasar hasil dari kajian ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, yaitu: (1) revisi kebijakan untuk mendorong transparansi informasi anggaran daerah; (2) pengembangan forum monitoring dan dialog berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan kapabilitas kelompok warga masyarakat untuk melakukan audit akuntabilitas sosial. "

"ABSTRAKAir merupakan sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Penyediaan airperkotaan belum memenuhi target pemenuhan hak atas air secara kuantitas, kualitas danketerjangkauan. Sistem pengelolaan air perkotaan masih tradisional menekankan pembangunan fisikinfrastruktur dan masih dikelola terpisah-pisah (fragmented). Riset ini bertujuan mengembangkanmodel dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan. Pendekatan riset menggunakan metodagabungan, antara lain: Structural Equation Modelling (SEM) untuk menemukenali faktor-faktoryang mempengaruhi kondisi tata kelola air perkotaan saat ini, Social Network Analysis (SNA) untukmenilai tingkat interaksi antara aktor dan domain kebijakan siklus air perkotaan dan Soft SystemMethodology (SSM) untuk pengembangan model konseptual. Keluaran riset berupa modelkonseptual dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan pada proses hirarki kebijakan mulailevel kebijakan, organisasional dan operasional untuk mewujudkan tujuan pengelolaan air perkotaanberkelanjutan. Model konseptual digambarkan melalui jalur-jalur aktivitas yang dihasilkan dariinteraksi elemen kapabilitas dinamis dengan kultur organisasi. Model dynamic governancediadaptasi di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai strategi implementasi pada kawasanperkotaan yang cepat tumbuh.

---

ABSTRACTWater is a key resource needed for human life. Urban water supply has not met the target of fulfillingwater rights in quantity, quality and affordability. Urban water management systems stilltraditionally emphasize the physical construction of infrastructure and are still managedfragmented. This research aims to develop a dynamic governance model in urban water governance.The research approach uses mixed methods, including: Structural Equation Modeling (SEM) toidentify the factors that influence the current state of urban water governance, Social NetworkAnalysis (SNA) to assess the level of interaction between actors and policy domains of urban watercycles, and Soft System Methodology (SSM) for the development of conceptual model. The result ofresearch is a conceptual model of dynamic governance in urban water governance at policyhierarchy process starting from policy, organizational and operational levels in order to achievethe ultimate goals of sustainable urban water management. The conceptual model is describedthrough activity pathways resulting from the interaction of elements of dynamic capabilities andorganizational culture. The dynamic governance model is adapted in Kawasan Perkotaan CekunganBandung as an implementation strategy in fast-growing urban areas.

---

"

"Skripsi ini berisi tentang strategi kebijakan tata kelola modal asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi setelah krisis di tahun 1997-1998 hingga 2012. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi kebijakan tata kelola investasi asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 1997-1998 hingga 2012. Penelitian ini adalah eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan menggunakan ekonomi-politik Keynesian, teori otonomi relatif negara (Bob Jessop), dan konsep makroekonomi dan mikroekonomi. Hasilnya ialah posisi dan peran modal asing mengalami pasang-surut dalam kontribusi terhadap pemulihan dan pembangunan ekonomi di kedua negara. Lalu, karakteristik Indonesia lebih mengarahkan modal asing di sektor ekstraktif sedangkan Tiongkok lebih mengarahkan modal asing untuk masuk sektor manufaktur dan pengembangan teknologi. Hasil penelitian skripsi menunjukkan Tiongkok berdasarkan indikator makroekonomi lebih berhasil mengelola modal asing dibandingkan Indonesia. Namun berdasarkan indikator mikroekonomi, kedua negara tersebut masih mengalami masalah dalam tata kelola modal asing yakni meningkatnya kesenjangan kekayaan serta masalah kerusakan lingkungan.

---

This thesis examines policy strategies to govern foreign capital of the Republic of Indonesia in comparison with that of the People Republic of China (PRC) during economy recovery after crisis in 1997-1998 until 2012. Problems studied in this thesis are how the two states govern foreign investment during economic recovery between 1997-1998 and 2012. This research is an explanatory research using qualitative methods. This research employs Keynesian political economy approach, the theory of the relative autonomy of the state (Bob Jessop), and the concept of macroeconomics and microeconomics in explaining both state’s foreign capital governance.

The study finds that position and role of foreign capital have ups and downs in contributing to economic recovery and development in both countries. Indonesia emphasized more on direct foreign investment in the extractive sector, while China more on manufacturing sector and investment on high technology. In the end, based on macroeconomic indicators, China is more successful in managing foreign capital than Indonesia. However, based on microeconomic indicators, both countries are still experiencing problems in governing foreign capital in order to reduce economic gap and cope with environmental degradation."