Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an banyak terjadi perubahan di kawasan Asia-Pasifik. Perubahan-perubahan tersebut antara lain hubungan antara 2 raksasa komunis, Uni Soviet dan RRC makin tegang dan mencapai puncaknya ketika terjadi bentrok senjata di perbatasan kedua negara. Awal tahun 1970an juga ditandai dengan normalisasi hubungan Amerika Serikat-fcRC yang memungkinkan Cina menjadi anggota PBB menggantikan Cina Taipeh, Inggris bermaksud mengundurkan diri dari Timur Suez, dan. negara-negara Asia Tenggara mendirikan organisasi regional ASEAN.Dalam situasi international yang demikian itu muncul pemerintah Partai Buruh di Australia di bawah pimpinan Whitlam. Partai Buruh telah 23 tahun berada diluar pemerintahan scbagai oposisi. Setelah memerintah, Whitlam ingin menjalankan politik luar negeri yang mandiri dan tidak mau menggantungkan diri kepada kekuatan asing. Adanya perubahan di kawasan sekitarnya mendorong Whitlam mendefinisikan kembali politik luar negeri Australia yang berlaku selama itu, sebagaimana yang dikatakan dalam pidato pelantikannya ketika diangkat menjadi perdana menteri (AFAR, 335, 1973).Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan Whitlam untuk mendefinisikan kembali politik tuar negeri Australia dalam arti ingin menjalankan politik luar negeri bebas tidak hanya mengikuti politik luar negeri yang dijalankan sahabat besarnya, Amerika Serikat tanpa koreksi. Perdana Menteri Whitlam ingin agar Australia dapat menjalankan politik tuar negeri sebagaimana layaknya negara merdeka."

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan.

---

This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."