Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi komparasi agenda pemberitaan mengenai isu lingkungan diberbagai media cetak sehubungan dengan berkembangnya fenomena ekonomi politik global dewasa ini.
Pemberitaan mengenai isu lingkungan dijadikan sebagai parameter yang akan dihitung secara kuantitatif dalam menunjang keseluruhan interpretasi kualitatif yang dilakukan penulis. Sedangkan perumusan tesis ini menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai pusat data media cetak harian sebagai data penunjang dari analisa kualitatif dan interpretasi data berdasarkan beberapa literatur.

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pola agenda pemberitaan isu lingkungan di 3 media cetak harian periode tahun 1994 - 1995 sebagai fenomena ekonomi politik global; (2) pengaruh pemberitaan isu lingkungan di 3 media cetak harian terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan; (3) perbandingan isi pemberitaan tentang isu lingkungan antara 3 media cetak harian yaitu KOMPAS, Suara Karya dan The Jakarta Post; (4) tingkat dominasi dari lima katagori berita lingkungan yang dijadikan parameter canton dari berbagai katagori yang umum digunakan pada 3 media cetak harian selama periode tahun 1994 sampai 1995; (5) gambaran tentang fenomena ekonomi politik global yang terbentuk melalui adanya pemberitaan isu lingkungan di 3 media cetak harian tersebut; (6) keterkaitan antara agenda pemberitaan isu lingkungan pada media cetak harian dengan pelaksanaan manajemen lingkungan dan pola sustainable development di era ekonomi politik global.

Hasil analisa data dari perhitungan kuantitatif, diketahui bahwa terdapat dominasi pemberitaan mengenai nuklir pada media cetak harian The Jakarta Post dan Suara Karya. Sedangkan pada media cetak Kompas didominasi oleh pemberitaan lingkungan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peran media cetak sebagai saluran transformasi informasi dan alat persuasi yang membentuk sistem ekonomi politik global akan terwujud, apabila faktor-faktor yang mempengaruhi agenda pemberitaan sebuah media dapat diperkecil. Disini, kewenangan kepemilikan, kekuasaan, kualitas sumber daya, dan sistem pers yang dianut menjadi titik tolak terlaksananya fungsi media cetak dalam manajemen lingkungan.

Abstrak :
Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) mengemuka saat berbagai kekerasan, penindasan dan pelecahan terhadap kemanusiaan mengemuka dalam sejarah hidup umat manusia. Rezim-rezim totaliter di abad modern tidak jauh beda dengan pola kepemimpinan abad pertengahan dan primitif. Saat itu, manusia menjadi objek eksploitasi oleh manusia lain. Subordinasi dan superioritas yang terjalin antara penguasa (ruler) dan masyarakat (ruled) tidak henti-hentinya menjadi cerita laten sebuah bangsa. Telah banyak kesepakatan yang dibuat untuk menempatkan posisi relasi antar manusia. Khususnya yang mengatur batas-batas kewenangan pemimpin dan warga negara. Bahkan sebelum modernitas menyapa dunia. Namun, hal itu tidak terlalu membawa dampak signifikan, meski asumsi moral pun telah diajukan. Dalam kondisi tersebut, diperlukan respon global yang menyeluruh pentingnya pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Tidak hanya sekedar motivasi moral, namun juga memiliki kekuatan hukum dan politik. Kulminasi desakan kepentingan tersebut berada pada titik saat berkumandangnya Universal Declaration of Human Right (UDHR), Deklarasi Semesta Hak Asasi Manusia, pada tahun 1948 yang dikodifikasikan pada tahun 1966 dalam Kesepakatan Internasional hak sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Poltical Rights) serta Kesepakatan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights). Gagasan liberalisme Barat menjadi penopang utama pentingnya hak asasi manusia. Sebab ia memiliki landasan pengakuan atas kebebasan dan kesetaraan. Sebagai salah satu ideologi besar di dunia, ia menyeru bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan kebebasan tersebut. Asumsi universalitas pun patut ditekankan, saat tak ada celah bagi pihak lain untuk menolaknya, atas dasar kemanusiaan. Tentu saja gagasan ideal ini memiliki makna dan cita-cita yang Iuhur. Namun, ketika ia memasuki ranah hukum dan politik, maka muncul perbedaan sekaligus penentangan dari pihak lain. Khususnya budaya dan tradisi lain yang tidak berangkat dari asumsi liberal Barat. Salah satunya adalah Islam. la berangkat dari tradisi doktrin keagamaan yang bersumber pada AI-Qur'an dan Hadits. Keduanya terkumulasi dalam sistem hukum dan politik. Pembahasan dalam tesis ini secara umum hendak memperoleh jawaban sejauh mana eksistensi HAM dalam perspektif Islam yang memiliki realitas budaya yang berbeda dengan Barat. Masalah pokok ini dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: Apa asumsi yang mendasari wacana HAM dalam pemikiran Barat dan Islam? Bagaimana eksistensi hak asasi manusia dalam perspektif Barat dan Islam? Sejauh mana efek kedudukan Tuhan dan manusia melandasi wacana HAM dalam perspektif Barat dan Islam? Jenis penelitian memakai pendekatan kualitatif. Hasil data yang diperaleh dari operasional metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini jugs bersifat literer (library research), sumber data penelitian ini sepenuhnya berdasarkan kepada riset kepustakaan, mengandalkan tulisan-tuiisan yang berkaitan dengan wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Barat dan Islam, serta dengan tulisan-tulisan lain yang relevan, dengan menggunakan dua metode pembahasan; deskriptif dan analitis. Metode deskriptif melukiskan keadaan secara obyektif. Wacana HAM dalam perpektif Barat dan Islam diteropong secara objektif. Dengan demenelisik asumsiasumsi HAM dalam pemikiran modern serta berbagai tinjauan atas relativisme budaya dalam pemikir kontemporer. Demikian Pula penerimaan atas pemikiran Islam reformis dalam pemikiran kontemporer Islam. Metode analitis dilakukan dalam meneopong kedua wacana tersebut dalam bingkai filosofis. Urutan-unitan kronologis kemunculan HAM dibahas sesuai dengan dasar-dasar filosofis yang dikandungnya. Tokoh-tokoh semisal Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau menjadi pilar utama penggerak prinsip HAM yang menjadi acuan bagi dideklarasikannya HAM universal. Selain itu, juga dipakai dalam menganalisa konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam yang bersumber dari ayat-ayat AI-Qur'an dan Hadits. Penemuan penting dalam tesis ini adalah bahwa wacana HAM dalam Islam tidak memiliki penjelasan yang eksplisit_ Bahkan pembicaraan HAM tersebut diajukan setelah pemikiran Barat mulai menyentuh wacana tersebut. Layaknya dokumen pedoman, pemikiran HAM dalam Islam merupakan upaya menyesuaikan gagasan HAM Barat dengan informasi yang dimuat oleh AI-Qur'an dan Hadits. Dari penyesuaian tersebut, ditemukan bahwa hakikat HAM dalam Islam memiliki karakteristik khas, bersifat teosentris. Tuhan adalah motivasi mutlak dari segala sesuatu. Dia adalah pusat orientasi dari segala motivasi. Manusia adalah sosok mukallaf (dipenuhi kewajiban), sedangkan hak utama hanya milik Tuhan. Hal ini berbeda dengan konsep Barat yang anstroposentristik, berorientasi pada eksistensi manusia sebagai tujuan. Mementingkan perlindungan pada HAM dan kemerdekaan individu.

Abstrak :
Pada masa pemerintah Reagan, Amerika dilanda kasus yang cukup kontroversial dengan kebijakan umum pemerintah di dalam menyikapi hubunganhubungannya dengan Negara-negara yang tidak sehaluan dengan ideologi Amerika. Kasus ini kemudian mencuat kepermukan dan lebih dikenal sebagai kasus Iran-Contra. Sikap pers Amerika cukup kritikal dalam menanggapi kasus ini. Seperti dipahami secara umum, sikap pers Amerika, tidak saja yang tercetak (surat kabar) maupun media elektronik (televisi) sama-sama tidak sejalan dengan apa yang ditempuh oleh Reagan, baik terhadap pemerintah Iran maupun terhadap pemerintah Nicaragua. Sementara opini public di Amerika ketika itu terpecah antara yang mendukung dan yang menentang. Inti persoalannya adalah bahwa pemerintah Reagan secara diam-diam telah menjual senjata ke Iran, yang sudah jelas-jelas bukan partner Amerika dalam politik globalnya. Hasil penjualan senjata tersebut digunakan oleh Reagan untuk membantu Nicaragua yang sedang terlibat dalam konflik lokal dengan pihak komunis. Sementara itu semua bantuan militer dan keuangan terhadap Contra adalah bertentangan dengan Boland Amendment. Apa yang dilakukan oleh Reagan terhadap Iran bisa membawa dirinya ke jalur impeachment, namun kemudian hal itu tidak terjadi pada diri Reagan. Walaupun pihak media sendiri ketika itu punya posisi yang tegas dengan mengkritik tindakan Reagan namun media ternyata punya alasan yang cukup kuat membenarkan Reagan, bahkan tokoh Oliver North dianggapnya sebagai pahlawan dalam hal ini. Media massa baik cetak maupun elektronik, selama pemerintahan Reagan berlaku lunak, tidak berarti media meninggalkan prinsip the watchdog unction nya terhadap pemerintah, akan tetapi Reagan ternyata punya cukup kebijakan yang strategis bagaimana membina hubungan baik dengan media. Dan ini berlainan dengan presiden-presiden Amerika sebelum dan sesudahnya. Sebagai kerangka pikir teoritik yang digunakan dalam tesis ini adalah meminjam teori pers libertarian yang dirintis oleh John Stuart Mill, John Milton dan John Locke. Filosofinya adalah bahwa media harus bertindak sebagai watchdog terhadap pemerintah dan mencari kebenaran. Disamping itu media bisa juga digunakan atau berfungsi sebagai alat politik. Walaupun control terhadap media bisa dilakukan, akan tetapi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja dan control tersebut biasanya melalui lembaga peradilan, Namun yang paling penting adalah bahwa media dimiliki oleh swasta. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dan informasi yang peneliti gunakan adalah semuanya dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis, buku-buku, dokumen dan terbitan-terbitan berkala seperti surat kabar, rnajalah maupun bentuk dokumen lainnya. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini intinya adalah bahwa : Dalam kasus Iran-Contra hubungan pers dengan pemerintah tidak harmonis, karena kedua belah pihak mempunyai kepentigannya sendiri-sendiri. Pers di Amerika tidak berorientasi kepada politik pemerintah, artinya ia bukan atas pemerintah bahkan secara eksterm, pers merupakan lawan pemerintah, disamping itu juga pers Amerika banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya, sehingga posisinya cukup kuat untuk lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan pemerintah. Dalam kasus Iran-Contra pers ketika itu mengalami kesukaran di dalam mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena penyidik irrdeperrderrl councel (Lawrence Walsh) tetap menuntut agar tuduhan dapat dikenakan dakwaan. Kasus Iran-Contra bukanlah kesalahan konstitusional akan tetapi hanyalah kesalahan procedural, dan yang hanya merupakan penyimpangan dari prinsip check and halaces yang terjadi akibat dari adanya patriotisme yang tinggi yang melekat pada diri Presiden Reagan dan pembantu-pembantunya di NSC untuk membela sebagai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan Amerika di Amerika Tengah di Teluk Persi termasuk Sandra Amerika yang disekap di penjara Lebanon.

---

In the era of Reagan regime, America experience rather, controversially, government general policy in responding their relations with other countries being not line with America's ideology. Then, this case had emerged and more be recognized as Iran-Contra case. Press of America responded -such case more critically. As public speaking, press of America is not as printing media solely, but also electronic mass media (television) had not agreed with what had been attained by Reagan, either with Iran or to Nicaragua governments. Meanwhile public opinion in America had been separated among pro and contra opinion at that's time. The core of problem is that secretly, Reagan regime had sold weapons to Iran being not American's partner in global politic actually. The revenue from those selling had been used for helping Nicaragua who involve in local conflict with communists. At moment, all military and financial assistances against Contra is contradicted with Boland Amendment. What had been implemented by Reagan with Iran it may bring his self to impeachment line, nevertheless, it had not occurred to Reagan. Although self mass media has prompt position by criticizing Reagan's commitment, but, really, more strongly, mass media has self opinion to justify Reagan, even, the figure of Oliver North had been recognized as hero in this case. In the era of Reagan's regime, mass media both printing and electronic had treated softly, and media had leaven their principle of Watchdog with government, but, sufficiently, in reality Reagan had strategic policy how to build good relation with media. And it is contradicted with other America's presidents previously or thereto. As theoretical frame used in this thesis is libertarian press theory pioneered by John Swart Mill, John Milton and John Locke. Philosophically, mass media should act as watchdog with government for seeking out the truth. As well as mass media may be used or functioned as political means. Although, control against mass media may be realized, but, it just for certain cases and usually, it is conducted by press' s trial, Most importantly, mass media is owned by private sector. The research conducted by author herein use qualitative research and descriptive analysis approaches. Data and information used by researcher all of them in secondary data obtained from written resources those are : books, documents, periodical publishing such as news papers, magazine or other documents. As conclusion from this research essentially, as follows : In Iran-Contra case the relations among press and government had not been harmony, both parties had had selves interests. America' s press had not been oriented to government policy, it means it is not government's means but extremely, press of America is government's opposition unless it had been influenced by some social environment factors, so that, rather, its position is strong to prioritize publics interests than government one. In Iran-Contra case at that's time press had had trouble in revealing such case. It is caused by independent council investigator (Lawrence Walsh) remain prosecute in order to sue it. Iran-Contra case is not constitutional failure, but, solely, it is only as procedural one and deviating from check and balance principle occurred as result of the high patriotism own by President Reagan and his assistants at NSC for defending what they assume as America's interest at Center America at Persian Gulf including American's hostage seized at Lebanon's jail.