Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transgovernmentalism dilihat oleh beberapa pemikir hubungan internasional sebagai bentuk jaringan yang bisa menjadi tata dunia baru. Tulisan ini berargumen bahwa alur pengambilan kebijakan yang dimiliki oleh berbagai institusi internasional bergantung pada interaksi intergovernmental yang memiliki banyak kelemahan teknis dan substansial seperti agenda setting yang tidak bisa berimbang, terbentuknya blok-blok yang tidak fleksibel, persebaran informasi yang asimetris, serta tingginya faktor high politics. Transgovernmentalism sebagai bentuk interaksi komponen pemerintahan (di bawah tingkat menteri) dari berbagai negara merupakan fenomena yang muncul sebagai respon atas berbagai kekurangan tersebut, dan membuka peluang bagi munculnya jaringan-jaringan baru yang berpengaruh dalam decision making process dan pembentukan kebijakan. ......Transgovernmentalism is seen by many thinkers of international relations as a potential new world order. This passage argues that the policymaking processes possessed by various international institutions depend heavily on intergovernmental interactions which have many technical and substantive drawbacks such as imbalanced agenda setting, inflexible blocs, assymmetrical information, and enormous influence of high politics. Transgovernmentalism as a form of interaction between sub-ministerial components of governments is a phenomenon of response toward all those drawbacks, opening the possibility for a brand new network which influences decision and policy making processes.

Abstrak :
Global governance and fair trade are two highly debated concepts in the study of international relations. The shifting of the leading role within world politics from state centric to non-state centric has altered this analysis. The demand for global governance therefore becomes essential to maintain the global cooperation among the actors.

Abstrak :
Penelitian ini membahas alasan Uni Eropa sebagai anggota tetap di dalam forum G20, terutama penekanan pada mamfaat yang diperoleh oleh Uni Eropa melalui G20. Teori yang digunakan untuk meneliti Keanggotaan Uni Eropa di G20 adalah teori interdependensi kompleks, teori efek domino dan konsep global governance. Penelitian ini menemukan bahwa pada saat berdirinya dan pada saat transformasi Uni Eropa di G20, adalah respon dari krisis keuangan yang dinilai ber-efek domino terhadap ekonomi global. Uni Eropa dengan anggota G20 lainnya dinilai mempunyai kemampuan dan memiliki interdependensi untuk berkerjasama menyelesaikan krisis dan mencegah efek domino. G20 dalam perkembangannya, berkembang menjadi global governance khususnya dalam tatanan ekonomi dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uni Eropa semakin mendapat tempat sebagai aktor global melalui G20 untuk mewujudkan visi Effective Multilateralism berbasis nilai, berperan dalam mengembangkan manajemen keuangan dunia dan meningkatkan keuntungan perdagangannya. ......This study analyses the permanent membership of European Union in G20, especially its benefit as a member of G20. Theory used in this study consists of interdependence complex and domino effect theories and global governance concept. This study finds out that the establishment and transformation of European Union within G20 are the response toward domino effect in global financial crisis. European Union and other member of G20 are considered having the ability and interdependence to cooperate solving the crisis and prevent the domino effect. G20 thrives to be a global governance, specifically in world economic order. Finally, this study concludes that by way of G20, European Union becomes one of the promising global actors that helps actualising value based Effective Multilateralism vision, develops world financial management and enhances its trading profit.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peranan global governance (EITI) dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sektor industri ekstraktif terkait dengan fenomena resource curse baik itu pada tatanan global maupun di Indonesia melalui mekanisme asistensi dan substitusi. Peran tersebut dijalankan oleh World Bank melalui pencangkokan norma EITI kepada stakeholders industri ekstraktif di Indonesia. Terkait dengan agenda perbaikan reputasi publik, World Bank berperan aktif pada fase pembingkaian, institusionalisasi dan titik lebur dalam proses pengimplementasian EITI di sektor industri ekstraktif Indonesia 2006-2010. Adapun kepentingan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI antara lain untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) pada sektor industri ekstraktif di Indonesia dan untuk meningkatkan profil internasionalnya. Salah satu tonggak penting dalam pengimplementasian EITI di Indonesia ialah dikukuhkannya Indonesia sebagai EITI Candidate Country pada 21 Oktober 2010.

---

This thesis focused on the role of Global Governance (EITI) in dealing with issues surrounding the management of extractive industry associated with "resource curse" at the global level as well as in Indonesia through technical assistance and substitution mechanism. Such role exercised by the World Bank through advocating EITI norms towards the Indonesian extractive industry stakeholders. With respect to its reputational agenda, the Bank played a proactive role in particularly within the framing, institutionalization and tipping point phases of EITI implementation in Indonesia 2006-2010. The interest of the Indonesian Government in regards to the EITI implementation is to increase its extractive industry Foreign Direct Investment (FDI) as well as to enhance its international profile. Moreover, one of the important milestones of Indonesia EITI implementation is when the country accepted as an EITI Candidate Country on October 21st 2010.

Abstrak :
ABSTRAK
Setelah Perang Dingin berakhir, karakter tata kelola perlindungan pengungsi secara global berubah. Pengungsi lebih dilihat sebagai ancaman dan direspon dengan kebijakan yang restriktif oleh negara-negara tujuan. Berangkat dari kesenjangan literatur mengenai isu migrasi dari perspektif negara transit, penelitian ini menelaah wacana perlindungan pengungsi yang bergulir di kalangan aktor-aktor kunci dengan agensi yang dapat memengaruhi dinamika tata kelola yang berlangsung. Penelitian ini menemukan adanya kontestasi wacana dengan narasi-narasi yang didominasi aktor-aktor tertentu. Narasi tersebut adalah tentang istilah transit sebagai metafora dan mengarah pada preferensi perlindungan pengungsi yang sauvinistik. Wacana perlindungan pengungsi yang membuat penanganan pengungsi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian terkait dengan kelanggengan power aktor negara sebagai aktor sentral dalam tata kelola yang berlangsung.

---

ABSTRACT
In the post-Cold War era, global governance on refugee protection has changed. Refugee is merely seen as a threat and responded by restrictive policies in destination countries. Starting from literature gap on migration from transit country perspective, this research seeks to analyze how discourse on refugee protection evolves among key actors whose agency could influence ongoing governance on this issue in Indonesia. This research finds that discourse contestation takes place along with dominated narrations from certain actors. Those narrations are about transit term as a metaphor and tendency to take chauvinistic form of protection as preference. This discourse on refugee protection that makes refugee management neglect humanity values is related to state actor?s hegemony as central actor in this global governance

Abstrak :
[;, ]

Abstrak :
Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mendorong interkoneksi di abad 21. Perkembangan teknologi ini mendorong digitalisasi ekonomi, atau yang biasa disebut dengan ekonomi digital. Sejak pertama kali dibahas pada tahun 1990an, ekonomi digital terus berkembang secara praktis, maupun akademis melalui literatur-literatur yang membahasnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ekonomi digital dilihat dalam ilmu Hubungan Internasional? Dengan menggunakan perspektif ilmu HI, penulis mengkaji literatur-literatur yang membahas ekonomi digital. Penulis berpendapat bahwa ekonomi digital merupakan fenomena hubungan internasional yang  berpengaruh pada pergeseran peran aktor internasional, serta menciptakan dimensi baru dalam tata kelola global.Di era ekonomi digital, muncul aktor-aktor non negara yang memainkan peranan penting, hingga pada titik tertentu bersaing dengan negara dalam mengatur tata kelola. Ekonomi digital juga bersifat multidimensional, karena berdampak pada berbagai sektor. Pertama, memunculkan jenis pasar baru seperti e-commercedi sektor ekonomi. Kedua, mendorong e-government sebagai dampak di sektor politik. Ketiga, memunculkan isu keamanan cyber di sektor keamanan. Terakhir, di sektor pembangunan global, muncul dimensi baru, yakni pertimbangan aspek digital dalam pembangunan berkelanjutan. .......Globalization and the development of information and communication technology are two things which encourage interconnection in the 21^stcentury. Technological developments encourage economic digitalization, or what is commonly referred to as the digital economy. Since it’s first discussed during the 1990s, digital economy has been developing practically, as well as academically through the literatures. This paper aims to answer the following question: how is the digital economy seen in International Relations? Using IR perspective, this writing examines some of the literatures about digital economy. Digital economy is an international relations phenomenon which influences the shifting role of international actors, and creates a new dimension in global governance. In this era, the role of non-state actors emerge – to some extent – compete with the state in regulating governance. The digital economy is also multidimensional, as it affects various sectors. First, in the economy sector, it creates new types of markets, such as e-commerce. Second, in the politics, digital transformation enables e-government for the state. Third, in the security sector, it raises concern towards cybersecurity. Fourth, in the global development sector, a new dimension emerges, namely the consideration of digital aspects in sustainable development.