Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Underground economy dapat mendistorsi perekonomi karena membatasi efektivitas kebijakan, dan menyebabkan meningkatnya erosi basis pajak yang kemudian dapat menciptakan sistem pajak yang tidak efisien. Keberadaan underground economy sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Studi ini menganalisis hubungan antara underground economy dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ECM. Berdasarkan data dari tahun 1980-2020, penelitian kami menunjukkan tren penurunan ukuran underground economy, dari 59,6% pada tahun 1980 menjadi 20,1% pada tahun 2020, namun dengan ukuran rata-rata underground economy, sebesar 31,59%, masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Studi kami juga menunjukkan bagaimana ekonomi bawah tanah mempengaruhi ketimpangan, dimana peningkatan ukuran 1% underground economy menyebabkan peningkatan indeks ketimpangan (koefisien gini) 0,13 persen. Selain itu juga menunjukkan sinyal bahwa efek jangka panjang dari underground economy terhadap ketimpangan lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan sebaiknya juga perlu mengatasi hal yang mendasari dan mendorong underground economy. ......The underground economy can distort the economy as it limits policies effectiveness, and it implies of an increasing tax base erosion which further creates an inefficient tax system. The existence of an underground economy may also be one of the causes of prevalent inequality. This study analyzes the relationship between the underground economy and income inequality in Indonesia using the ECM model. Based on data from 1980-2020, our study shows the trend of a decrease in UE, from 59,6% in 1980 to 20,1% in 2020, yet the average size of underground economy, which is 31.59%, is still high in comparison to other countries. Our study also shows how underground economy affects inequality, an increase of 1% in the size of underground economy leads to an increase of 0.13 percent in the Gini Coefficient. There is also a signal that the long-run effect of underground economy to inequality is higher. Therefore, policies aiming to tackle inequality may also need to address the basic and driving forces of underground economy.

Abstrak :
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin negara di dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Di Indonesia, SDGs mulai diterapkan pada tahun 2015. Penelitian ini melibatkan 34 Provinsi sebagai sampel dengan tahun pengamatan 2015-2016. Analisis regresi berganda digunakan dalam pengujian hipotesis dengan data pencapaian SDGs hasil scoring penulis dan Alisjahbana, et al. (2018) sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu Luas wilayah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang mewakili karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap SDGs. ......The Sustainable Development Goals (SDGs) is a global action plan approved by world leaders, to put an end to poverty, diminish social discrepancies, and protect the environment. The SDGs contain 17 objectives and 169 targets that are expected to be achieved by 2030. Indonesia began to implement SDGs in 2015. This study involved 34 provinces as the samples with the observation period of 2015 – 2016. Multiple regression analysis was used for testing the hypothesis by having a result of scoring the accomplishment of Sustainable Development Goals. The result obtained by this study is the characteristic of local government presented by region size, number of the regional work units, and local own-source revenue impacting the accomplishment of SDGs.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan PDB dan output, dan dalmam memperbaiki distribusi pendapatan. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan pengganda SNSE, pengganda dekomposisi, Analisis Jalur Struktural, dan koefisien Gini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan rumah tangga paling tinggi dibandingkan dennen sektor lainnya. Kemudian, peranan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tanaman pangan terlihat mampu meningkatkan PDB dan output bruto seria dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Secara umum kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan merupakan kebijakan yang mampu meningkatkan PDB dan pendapatan sektor pertanian tanaman pangan paling baik dibanding kebijakan lainnya......The objective of the research is to analyze the impact of food crops sector development toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. The Analysis uses Social Accounting Matrix (SAM) model. In order to accomplish the objective of this research, four tools are used i.e.: accounting multiplier, decomposition multiplier, structural path analysis (SPA), and gini coefficient. The result shows that food crops sector has contributed toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. Moreover, government expenditure in food crops sector is able to improve National GDP and Output, and to improve income distribution. Generally, increasing production in food crops is the most effective policy to improve National GDP and to improve output in food crops sector.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di ASEAN. Variabel model dinamika Ibnu Khaldun terdiri dari peran negara yang didimensikan menggunakan government effectiveness, penerapan prinsip syariah yang didimensikan menggunakan corruption perception index, sumber daya insani yang didimensikan menggunakan human development index, kekayaan negara yang didimensikan menggunakan GDP percapita serta pembangunan dan keadilan yang didimensikan menggunakan gini coefficient. Periode dalam peneltian ini selama 6 tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Programs serta Sekretariat ASEAN. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 8 sampel negara dengan total observasi 48. Hasil Uji T menunjukkan bahwa peran negara dan sumber daya insani berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di ASEAN. Penerpan prinsip syariah, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di ASEAN. Sedangkan dari Hasil Uji F menunjukkan peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN. Dengan demikian, negara anggota ASEAN selain melakukan penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kekayaan negara juga perlu untuk memnuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan pendapatan masyarakat terdistribusi dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan di ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian terbaru yang membuktikan pengaruh 5 variabel independen model dinamika Ibnu Khaldun yang terdiri atas peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara, serta pembangunan dan keadilan pada kemiskinan di wilayah Asia Tenggara. ...... This study attempts to analyze the dynamic model of Ibn Khaldun on poverty in ASEAN. Ibn Khaldun's dynamics model variable consists of the role of the state that is dimensioned using government effectiveness, the application of sharia that are dimensioned using the corruption perception index, human resources that are dimensioned using the human development index, wealth of countries that are dimensioned using GDP percapita, then development and justice which are measured using the gini coefficient. The period in this study was 6 years 2012-2017. This study uses secondary data consisting of reports from the Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Program and the ASEAN Secretariat. The technique used in purposive sampling and obtained 8 sample countries with a total of 48 observations. The results of the T test showed the role of the state and human resources negatively related to poverty in ASEAN. Sharia principles, wealth of state, then development and justice positively related to poverty in ASEAN. The Results F test chose the role of the state, the application of sharia, human resources, wealth of state then development and justice related to poverty in ASEAN. Thus, ASEAN member countries in addition to implementing sharia principles and increasing wealth also offered to fulfill the needs of the society and ensure that public funds distributed well in order to reduce poverty in ASEAN. This research is the latest research that proves the influence of 5 independent variables dynamic model of Ibn Khaldun consisting of the role of the state, the application of sharia principles, human resources, national wealth, and development and welfare in the Southeast Asian region.

Abstrak :
Ketimpangan pendidikan masih berlangsung di China, dengan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi kontributor signifikan terhadap masalah ini. Selain itu, sistem hukou memainkan peran penting dalam membentuk kualitas penduduk, mempengaruhi alokasi sumber daya pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab ketimpangan pendidikan di China. Analisis penulis menggunakan koefisien Gini menyoroti bahwa disparitas antara daerah pedesaan dan perkotaan adalah faktor utama dari keseluruhan ketimpangan pendidikan. Selain itu, penulis mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini, dengan menyarankan pemberian bantuan keuangan dalam bentuk subsidi langsung untuk mendukung daerah pedesaan yang kurang beruntung. ......Education inequality persists in China, with the urban-rural divide being a significant contributor to this issue. Additionally, the hukou system plays a crucial role in shaping the quality of the population, impacting the allocation of educational resources. This paper aims to explore the causes of education inequality in China. The author's analysis using the Gini coefficient highlights that the disparity between rural and urban areas is the primary driver of overall educational inequality. Furthermore, the authors propose a policy recommendation to address this problem, suggesting the provision of financial aid in the form of direct subsidies to support underprivileged rural areas.