Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa tradisional berfungsi untuk mem-bentuk dan mempertahankan persekutuan. Akan tetapi, dalam kebudayaan masyarakat Jawa modern tnekanisme tersebut telah berubah menjadi alat mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Artikel ini membedakan 'pemberian hadiah' dari 'suap'. Meskipun secara konseptual ke-dua hal tersebut serupa, 'hadiah' berbeda dari 'suap' dalam hal sifat dasar dari hubungan-hubungan yang ada. Artikel ini mengkaji secara empirik persepsi orang Indonesia tentang korupsi berdasarkan hasil survey nasional mengenai korupsi di Indonesia. Hasil survey memperlihatkan tanggapan responden terhadap sejumlah situasi korupsi. Perbedaan-perbedaan dalam jawaban responden menunjukkan adanya sebuah definisi korupsi yang urnum berdasarkan persepsi dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Pola jawaban mengisyaratkan bahwa perilaku tertentu cenderung dianggap tidak korup apabila dilakukan oleh pegawai negeri yang bergolongan rendah. Perbedaan antara sikap dan perilaku masyarakat terutama terlihat pada saat menerima suap yang sesungguhnya hanya merupakan sisi lain dari memberi suap karena keduanya sama-sama melibatkan kompromi nilai. Meskipun dua pertiga responden mengatakan akan menerima suap, namun ada perbedaan persepsi antara menerima uang dan barang. Hal ini menggarisbawahi kesulitan dalam mendefinisi ulang sikap masyarakat terhadap aspek-aspek budaya dari korupsi. Sekalipun mekanisme 'hadiah' yang berdasarkan resiprositas memiliki fungsi sosial, namun perlu dicarikan keseimbangan antara norma-norma tradisional yang mendukung hubungan-hubungan interpersonal yang akrab dan usaha-usaha untuk menciptakan pranata-pranata sosial yang efektifdan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil survey memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dapat membedakan antara praktik-praktik yang dapat diterima ataupun tidak secara sosial. Namun, sikap tradisional masih berpengaruh pada pergeseran perseptual yang diperlukan untuk melepaskan diri dari kebudayaan korupsi.

Abstrak :
Mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa tradisional berfungsi untuk membentuk dan mempertahankan persekutuan. Akan tetapi, dalam kebudayaan masyarakat Jawa modern mekanisme tersebut telah berubah menjadi alat mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi...[...] Sekalipun mekanisme 'hadiah' yang berdasarkan resiprositas memiliki fungsi sosial, namun perlu dicarikan keseimbangan antara norma-norma tradisional yang mendukung hubungan-hubungan interpersonal yang akrab dan usaha-usaha untuk menciptakan pranata-pranata sosial yang efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil survey memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dapat membedakan antara praktik-praktik yang dapat diterima ataupun tidak secara sosial. Namun, sikap tradisional masih berpengaruh pada pergeseran perseptual yang diperlukan untuk melepaskan diri dari kebudayaan korupsi.

Abstrak :

ABSTRACT
In discussions on exchange, money is often seen as a medium of exchange and a universal equivalent in the circulation of commodities, as well as an object in gift exchange. Yet, in the case of the management of copra that we researched on the island of Seram, money becomes a factor in shaping a dynamic of gift continuity and transformation in the realm of the copra economy (in this context of masohi custom). It is money that promotes both the use and erosion of masohi custom. Masohi is a tradition of community work on the island of Seram and is based on non-capitalist social relations and the principal of reciprocal exchange. This article seeks to describe how money,originally a capitalist medium, serves to simultaneously preserve and transform masohi custom, which, at its essence, is a non-capitalist institution.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan sebagai usaha untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai esensi kegiatan menghibahkan bahan perpustakaan yang terjadi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Paradigma penelitian pada penelitian ini adalah interpretif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis semiotik Peirce dengan mengkaji hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Teori hibah (Gift Theory) dari Marcel Mauss digunakan untuk menjelaskan hasil analisis pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Bidang Akuisisi yang berada di bawah Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI. Metode purposive sampling digunakan sebagai teknik penentuan informan dengan cara memilih individu yang tepat agar secara spesifik dapat memberi pemahaman tentang masalah penelitian ini. Penelitian ini mengungkap reciprocity yang dimaknai oleh pemberi hibah itu terwujud dalam pandangan mereka bahwa buku-buku yang mereka hibahkan itu akan menjadi koleksi perpustakaan. Sementara itu, oleh pustakawan selaku penerima hibah, reciprocity itu terwujud dalam pelaksanakan pengelolaan hibah sesuai prosedur yang ditetapkan. Secara struktural, konsep reciprocity yang teridentifikasi dalam praktik hibah di Perpustakaan Nasional terjadi secara parsial dan bersifat eksklusif pada sisi Perpustakaan Nasional selaku penerima hibah. Selanjutnya hasil analisis yang diuraikan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan baik dalam skala lokal (in-house) maupun nasional dan peranannya dalam pengembangan koleksi. ......This research aims to conduct an in-depth analysis of the essence of giving gift-in-kind activities that occur in the National Library of the Republic of Indonesia. The research paradigm in this study is interpretive that utilize a qualitative approach. The analytical method used is Peirce's semiotic analysis by examining the syntagmatic and paradigmatic relationships. Marcel Mauss' Gift Theory theory was used to explain the results of the analysis in this research. This research was conducted in the Acquisition section under the Development Center for Collection and Processing of Library Materials, the National Library of Republic of Indonesia by applying purposive sampling as a technique for determining informants as a way to select the right individuals so that they can specifically give an understanding of the problem in this research. This research reveals that the reciprocity interpreted by the donors is manifested in their view that the books they donate will become a library collection. Meanwhile, by the librarian as the recipient of the gift, reciprocity is manifested in the implementation of gift-in-kind management in accordance with established procedures. Structurally, the concept of reciprocity identified in the National Library occurs partially and exclusively on the side of the National Library. Furthermore, the described results of the analysis of this research are expected to be a consideration in compiling policies both at the local (in-house) and national scale and its role in the development of collections

Abstrak :
Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko perpindahan lapisan tarif pajak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikasi dengan otoritas pajak guna memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini. ......In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefits in kind. Benefits in kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on benefits in kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aims to analyze the changes in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact on personal use and gratuitous gifts of benefits in kind already subject to VAT. This research employs a qualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy.