Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Islamophobia merupakan salah satu masalah yang terjadi di Prancis dalam waktu yang lama. Rasa takut dan benci yang diberikan kepada umat Muslim di Prancis selalu datang dan sulit untuk dihindari. Hal ini jelas membuat kehidupan umat Muslim di Prancis terancam. Seiring dengan serangan yang terus diberikan, umat Muslim di Prancis pun tidak tinggal diam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperlihatkan bagaimana aksi perlawanan yang diberikan oleh umat Muslim di Prancis dalam memerangi islamophobia di Prancis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk gerakan-gerakan perlawanan terhadap islamophobia yang terus bermunculan untuk melindungi umat Muslim sebagai warga negara Prancis dan mewujudkan keadilan di Prancis.

---

ABSTRACT<>br>Islamophobia is one of the problems that occurred in France for a long time. Fear and hatred given to Muslims in France are always coming and difficult to avoid. This obviously makes the life of Muslims in French threatened. Along with the attacks that always happened, Muslims in France did not stay silent. The purpose of this study is to show how the insurgency by Muslims in the fight against islamophobia in France. The results obtained in this study is a resistance movements against islamophobia in the beginning of 21st century that keeps popping up to protect Muslims as French citizens and deliver justice in the country."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang terorisme, khususnya dalam gerakan perlawanan Palestina ada periode 1970-1973. Tujuan penulisan ini ialah menggambarkan serta menjelaskan tentang penerapan terorisme dalam politik internasional. Pemilihan topik didasarkan pada beberapa alasan, pertama tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan Palestina seperti pembajakan dan peledakan pesawat udara, penculikan dan pembunuhan baik terhadap pejabat-pejabat pemerintah maupun penduduk sipil, khususnya orang-orang Yahudi telah mengundang perhatian dunia internasional atas masalah Palestina. Kedua, sasaran-Sasaran gerakan perlawanan Palestina tidak hanya terbatas pada Israel, tetapi juga negara-negara lain yang mereka anggap tutut bertanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami, sehingga masalah Palestina juga menjadi masalah Internasional. Untuk membahas permasalahan tersebut, pendekatan utama yang digunakan ialah kerangka konseptual yang diajukan oleh Shultz mengenai Terorisme Sub-revollusioner. Beberapa konsep lain, seperti Clandestine Activities dari Holsti dan konsep tentang Terorisme dati Yonah Alexander, juga digunakan untuk memperjelas penganalisaan. Dari ketiga kerangka konseptual tersebut dapat ditarik pengertian bahwa terorisme adalah ancaman dan/atau penggunaan bentuk-bentuk kekerasan yang luar biasa, yang digunakan sebagai strategi dan taktik untuk mencapai tujuan politik, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Dengan pengertian tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan Palestina dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk teror. Dari hasil analisa dengan menggunakan ketiga kerangka konseptual secara terpadu diperoleh kesimpulan bahwa gerakan perlawanan Palestina menggunakan teror sebagai strategi dan taktik untuk menghadapi Israel. Tetapi dalam penerapannya, aksi. teror yang mereka lancarkan hanya efektif dalam hubungan dengan pencapaian tujuan jangka pendek, seperti menarik perhatian dunia internasional, memperlihatkan keberadaan mereka serta membuktikan bahwa mereka masih sanggup melakukan sesuatu untuk mencapai cita-citanya. Dalam hubungannya dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, aksi teror yang mereka lancarkan tidak memberikan hasil apa-apa, bahkan sebaliknya menjadi bumerang bagi gerakan secara keseluruhan, dimana akibat tindakan-tindakannya simpati dan dukungan negara Arab berkurang dan terjadi konflik dengan negara Arab serta munculnya pandangan negatif dari masyarakat internasional terhadap gerakan perlawanan Palestina."

"Tesis ini membahas proses penataan administrasi pemerintah Hindia Belanda di Mamasa dan mengulas perubahan sebagai akibat pengaruh dari penerapan sistem administrasi kolonial yang berawal dari ekspansi militer pada 1906 sampai pada berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda pada 1942. Perubahan yang terjadi di Mamasa pada masa kolonial tidak dapat disederhanakan ke dalam pandangan dimana pemerintah kolonial sebagai penggerak yang menggiring masyarakat Mamasa yang pasif. Namun Sebaliknya, melalui ikatan kekerabatan yang telah terbentuk sebelumnya, elite-elite lokal yang tersingkirkan dari wilayah kekuasaan mereka pasca reorganisasi administratif mampu untuk bereaksi melalui perlawanan dan mampu mengantisipasi tekanan pemerintah kolonial Belanda. Gerakan perlawanan itu tidak hanya berdampak pada kondisi keamanan di Mamasa tetapi juga memaksa pemerintah Belanda untuk mengatur ulang keputusan resmi mengenai penataan yang telah ditetapkan sebelumnya sekaligus melakukan penataan ulang cabang pemerintahan di afdeling Mandar, terutama Mamasa. Hadirnya pemerintah Belanda di Mamasa yang membawa pengaruh zending memicu transformasi sosial masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal kemudian ikut ke dalam pengaruh zending. 

---

This thesis discusses the process of structuring the administration of the Dutch East Indies government in Mamasa and reviews changes as a result of the influence of the application of the colonial administrative system that began with military expansion in 1906 until the end of Dutch colonial rule in 1942. The changes in Mamasa in the colonial period cannot be simplified to in the view that the colonial government was the driving force that led the passive Mamasa community. However, on the contrary, through the previously formed kinship ties, local elites who were removed from their territories after administrative reorganization were able to react through resistance and were able to anticipate the pressure of the Dutch colonial government. The resistance movement not only had an impact on the security conditions in Mamasa but also forced the Dutch government to rearrange the official decision on the arrangements that had been set beforehand while at the same time reorganizing the branches of government in Mandar, especially Mamasa. The presence of the Dutch government in Mamasa which brought zending influences triggered a social transformation of the community which previously adhered to local beliefs and then joined the influence of zending."

"Hizbullah merupakan salah satu Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah yang ada di Lebanon. Pendirian Hizbullah tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan politik Kelompok Muslim Syi'ah yang dipelopori oleh Imam Musa Al Shadr, kondisi sosial politik Lebanon pada tahun 1980-an, agresi Israel ke Lebanon tahun 1982, dan dukungan materiil dan moriil lran kepadanya. Pada awalnya Hizbullah hanya melakukan aktivitas perlawanan dalam perjuangannya membebaskan Lebanon dari penjajahan Israel. Namun, sejak tahun 1992 ia memutuskan untuk menjadi partai politik dengan tetap konsisten menjalankan aktivitas perlawanannya terhadap Israel. Permasalahan mengenai transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan murni menjadi partai politik Lebanon sejak tahun 1992 hingga 2009 inilah yang menjadi objek penelitian ini. Ada tiga permasalahan yang diangkat dalem tesis ini yaitu mengenai latar belakang transformasi Hizbullah menjadi partai politik pada tahun 1992, dampak transformasi tersebut terhadap aktivitas perlawanannya dan strategi Hizbullah untuk menyelaraskan aktivitas perlawanan dan politiknya. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan konsep jihad sebagai konsep yang menjadi prinsip gerakan perlawanan dan politik Hizbullah, teori struktur kesempatan politik dan teori mobilisasi sumber daya sebagai bagian dari teori gerakan sosial. serta teori mengenai partai politik. Dan untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut maka digunakan metode studi kasus sebagai metode yang tepat untuk dapat membahas suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kondisi sosial politik Lebanon telah memberi peluang bagi Hizbullah, yang pada awalnya merupakan gerakan perlawanan terhadap penjajahan Israel, untuk menjadi partai politik dan bahwa persiapan yang matang dan sumber daya yang dimiliki Hizbullah menjadi faktor pendukung yang mendorong dilakukan transformasi ini. Hasil kedua adalah bahwa ada dampak positif dan negatif dari transformasi tersebut, sementara hasil ketiga adalah bahwa Hizbullah memiliki strategi untuk dapat menyelaraskan aktivitas perlawanan dan politiknya tersebut."

"Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur.

---

This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents."