Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi dari pembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satu sektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnya pemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yang mengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaan konvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI, berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu program mitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi, pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan Pemerintah Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaitu upaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melalui program Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya, sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dan semua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum ......Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions. Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for development companies to access conventional financing because they are considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 / 2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties in the exploitation of geothermal energy get legal certainty