Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fainal Wirawan
"ABSTRAK
Obat merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI., sekitar 30-40% anggaran belanja dipeiuntukan bagi belanja obat, sedangkan di luar negeri, komponen anggaran bagi belanja obat berkisar 15-20%. Hal tersebut meyakinkan kita semua bahwa terdapat penggunaan anggaran yang sangat berlebihan bagi belanja obat di rumah sakit, atau dengan perkataan lain, adanya penggunaan obat yang sangat berlebihan dalam arti jumlah maupun jenisnya bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap beban biaya obat bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.
Untuk menangani masalah tersebut Depkes telah meageluarkan peraturan tentang kewajiban dokter untuk menuliskan resep obat generik, membentuk Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) dan menyusun formularium (FRS) di rumah sakit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik terhadap biaya obat di rumah sakit. Penelitian menggunakan metoda deskriptif pada empat rumah sakit kelas B non-pendidikan, pemerintah dan swasta di Jakarta. Amoksisilin digunakan sebagai contoh dalam penelitian.
Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik. Pengaruh tersebut bersifat terbalik, yaitu makin besar jumlah nilai kebijakan, PFT, FRS dan dokter makin kecil biaya obat yang diakibatkannya. Agar biaya obat di rumah sakit menjadi lebih rendah, disarankan pihak rumah sakit rmenerapkan kebijakan obat rendah, memperdayakan PFT, menyusun FRS sesuai kriteria WHO serta melakukan KIE terhadap dokter.

ABSTRACT
Drug is one of the most crucial components in health care on hospital. According to the data from Directorate General for Medical Care Department of Health, about 30-40% budget are allocated to medicine alone, compared to other countries that only spent about 15-20% of the total health budget. These data assured us that there is excessive spending on medicine in hospital. In other words, there are excessive uses of medicine in hospitals here in terms of amount and type. In turn, it will affect cost to the public.
To address this matter, the Ministry of Health already issued regulations. These regulation not only recommend medical doctors to prescribe generic drugs, but also oblige the hospital to form Pharmacy and Therapeutic Committee (PTC ) and set up formulary.
The purpose of the study is to observe the impact of policy, PTC, Formulary and doctor to the medicine cost in hospital. The study used descriptive methodology at four class B non teaching government and private hospitals in Jakarta. Amoxicillin used as a sample.
The results of the study show the impact of drugs policy, PTC, formulary and doctor to the cost it generates. It has inverse impact, the bigger policy, PTC, formulary and doctor weight, the lower is the cost implied. The researcher suggest to the hospital for low cost drug policy implementation, to empowerment PTC and set up the formulary as WHO criteria and provide communication, information and education.
"
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purwadi
"Pelayanan kesehatan adalah hak azasi manusia dan setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya tanpa memandang kemampuannya membayar. Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, terjamin keamanannya, terjamin mutunya, serta mudah diakses merupakan prasyarat dalam pelayanan kesehatan yang prima.
Mayoritas penduduk Indonesia berpenghasilan menengah kebawah merupakan komunitas yang sangat merasakan beratnya biaya kesehatan yang ditanggung termasuk untuk membeli obat. Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan harga obat bagi masyarakat, Pemerintah telah menyediakan obat generik dengan jaminan mutu dari pemerintah dan produsen, dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan obat nama dagang.
Dari hasil penelitian, dijumpai fenomena menarik yaitu : 1). Meskipun harga obat generik relatif sangat rendah, tetapi pasar obat generik hanya memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap pasar obat dalam negeri; 2). Adanya rasio harga obat (dengan zat berkhasiat lama) bervariasi cukup besar; 3). Obat dapat dinyatakan sebagai barang yang elastisitas permintaannya adalah inelastis (inelastic atau relatively inelastic) karena perubahan harganya tidak seberapa banyak menyebabkan perubahan pada jumlah yang diminta, atau dengan perkataan lain, perubahan jumlah yang diminta sedikit saja terpengaruh oleh perubahan harganya; 4). Kebijakan pemerintah mengendalikan harga obat generik, tidak serta merta akan dapat menurunkan rasio harga obat generik tersebut terhadap obat nama dagang padanannya, karena adanya unsur-unsur diferensiasi produk dan produsen dapat mengeksploitir beberapa sikap tidak rasional konsumen.
Hasil analisa dengan menggunakan program SPSS versi 10 menunujukkan bahwa : 1). Peningkatan belanja iklan obat sebesar Rp.l,- mendorong peningkatan pasar obat nasional sebesar Rp.16,789,-. Secara signifikan ada pengaruh yang positif antara kenaikan belanja iklan obat dengan pasar obat nasional.; 2). Secara umum harga obat nama dagang akan turun dengan bertambahnya anggaran program promosi Depkes, dan atau akan naik sejalan dengan kenaikan belanja iklan obat.
Peningkatan anggaran program promosi Depkes diharapkan dapat memberikan informasi obat yang tepat, rasional, dan tidak menyesatkan, secara lebih merata, terus menerus dan berkesinambungan, baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penggunaan obat generik."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13234
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"As data exclusivity has first been incorporated into the North American free trade agreement in 1993, the government of Canada has endeavored to implement its international obligations by introducing the data exclusivity regime into section C.08.004.1 of food and drug regulations with a view to encourage the pharmaceutical innovation and investment...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Mirza Hardiansyah
"ABSTRAK
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan
Jakarta Timur dan Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker dapat melihat langsung kegiatan kefarmasian yang berlangsung dalam suatu puskesmas, mampu memahami peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di puskesmas, serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Tugas khusus yang diberikan berjudul Rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Penggunaan Obat Rasional (POR), Penggunaan Obat Generik dan Data Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kecamatan Ciracas Periode Bulan Januari-Februari 2016. Tugas khusus ini bertujuan untuk lebih memahami tentang peran dan tanggung jawab apoteker di puskesmas

ABSTRACT
Pharmacist Internship Program (PKPA) held in Suku Dinas Kesehatan Jakarta
Timur and Puskesmas Kecamatan Ciracas, East Jakarta. PKPA activity is intended that students can see directly pharmacist activities that take place in a health center, able to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in health centers, as well as having a vivid description of the problem and the work of pharmacy practice at the center. Special assignment given titled Summary of Reports and Use of Drug Demand Sheet (LPLPO), Rational Drug Use (POR), Use of Generic Drugs and Pharmaceutical Services Data In Puskesmas Kecamatan Ciracas Month Period January-February 2016. The aim of this special task to understand more about the role and responsibility of the pharmacist in the health centers."
2016
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library