Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilukada sebagai instrumen demokrasi memberi ruang terbuka bagi para elit politik untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap pasangan calon pejabat politik tertentu. Salah satu elit politik yang dominan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli (Foke-Nara) adalah ulama yang terhimpun dalam MUI DKI Jakarta. Ulama ini berusaha melakukan mobilisasi dukungan dengan menggunakan isu primordial Islam melalui fatwa MUI DKI Jakarta. Tesis ini berfokus pada dinamika dukungan ulama MUI DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara sebagai studi kasus utama. Sementara indikator dinamika dukungan ulama di luar MUI DKI Jakarta digunakan untuk membantu analisis.

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan peran ulama MUI DKI Jakarta menerbitkan fatwa MUI DKI Jakarta sebagai upaya mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta untuk mendukung pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif analitis, serta analisa kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah pustaka/dokumen. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis peran ulama dalam mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012, yaitu: teori peran, teori demokrasi dan teori elit.

Penelitian ini menemukan faktor keberlanjutan kepemimpinan Islam di Jakarta (sejarah), kesamaan ideologi (agama) dan relasi pribadi (politik) yang sudah terbangun lama antara ulama MUI DKI Jakarta dengan Fauzi Bowo sebagai dasar terbitnya fatwa MUI DKI Jakarta. Hasil studi ini mengungkap bahwa terdapat ulama yang konsisten memperjuangkan pandangan keagamaannya yang terbagi ke dalam dua kutub, yaitu (1) ulama yang pro-fatwa dan pro-Foke; (2) ulama yang kontra-fatwa dan pro-Jokowi. Selain itu juga terdapat ulama yang kontra fatwa MUI DKI Jakarta, namun tetap mendukung pasangan Foke-Nara.

Hasil penelitian ini menegaskan kedua kelompok ulama tersebut berperan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada masing-masing calon. Dengan demikian teori peran, teori demokrasi dan teori elit ketiganya dapat menjelaskan obyek studi (verifikasi).

---

ABSTRACT
General Election as an instrument of democracy provide open space for the political elite to participate in politics in the form of support or opposition to a particular candidate for political office. One of the dominant political elites in mobilizing support for Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) are theologian who gathered in MUI DKI Jakarta. These theologian attempt to mobilize support by using the primordial issue of Islam through the fatwa MUI Jakarta.

This thesis focuses on the dynamics of MUI DKI Jakarta heologian support to couples Bowo-Nara as the main case study. While the dynamics of indicators support MUI DKI Jakarta theologian outside are used to assist the analysis.

This study aims to clarify the role of theologian issued a fatwa MUI DKI Jakarta as an effort to mobilize Muslims in Jakarta to support couples Bowo-Nara in the second round of the 2012 General Election. The study used a qualitative research approach, descriptive, and qualitative analysis. Collecting qualitative data through in-depth interviews and a literature review/ documents. While the theory is used to analyze the role of theologian the mobilization of Muslims in Jakarta to pair Bowo-Nara in the second round of the General Election in 2012, namely: the role of theory, democratic theory and elite theory.

The study found sustainability factor Islamic leadership in Jakarta (history), equality ideology (religion) and personal relations (politics) have been established a long time between Jakarta MUI Theologian with Fauzi Bowo as the basis for the issuance of fatwa MUI Jakarta. Results of this study reveal that there are scholars who consistently fought for his religious views were divided into two poles, namely (1) the pro-fatwa theologian and pro-Bowo, (2) a counter-fatwa theologian and pro-Jokowi. In addition, there are scholars who counter Jakarta MUI fatwa, but still supports partner Foke-Nara.

This study confirms the results support both groups of theologian are instrumental in mobilizing support for each candidate. Thus the role of theory, democratic theory and the theory of the three elite can explain the object of study (verification).

Abstrak :
Dalam industri manufaktur, unsur masukan yang utama adalah material (komponen dan part) yang akan diproses oleh sistem produksi menjadi barang jadi. PT General Motors Indonesia sebagai produsen kendaraan bermotor merk Opel Blazer berupaya melakukan berbagai program perbaikan bersifat strategis dalam menghadapi lingkungan usaha masa depan. Program yang menjadi perhatian utama adalah program perbaikan manajemen material. Sebagai solusi dalam menangani manajemen material adalah pengaturan waktu dan jumlah material optimal yang harus dipenuhi dalam suatu lingkungan industri. Mengingat besarnya dukungan kelancaran supply material terhadap kelancaran proses produksi, maka perlu diÍakukan perencanaan material yang baik untuk menghindari pemborosan biaya yang tidak perlu. Selama ini PT General Motors Indonesia menghadapi masalah perencanaan material internal yaitu kurang selarasnya pengaturan komponen dan part yang dikeluarkan dan gudang dalam memenuhi permintaan bagian produksi. Dalam membuat perencanaan dan pengendalian persediaan material yang lebih efektif, maka arena studi ditekankan pada struktur produk Opel Blazer hingga struktur yang terendah yang berupa komponen dan part yang dirakit, agar dapat memenuhi line produksi baik waktu maupun jumlahnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung, mencari sumber data relevan seperti sumber dalam lingkungan industri dan buku-buku referensi. Dengan mempelajari sistem pengadaan material dan rencana produksi yang ada serta obyek penelitian berupa produk rakitan yang pola permintaannya tidak bebas, maka metode yang diusulkan untuk diterapkan adalah metode Perencanaan Kebutuhan Material (Material Requirements Planning-disingkat dengan MRP) sebagai bagian fungsi manajemen material. Nilai-nilai hasil perhitungan yang diperoleh dapat memberi gambaran perencanaan dan pengendalian persediaan komponen Opel Blazer yang efektif dalam penerapan manajemen material. Biaya persediaan yang minimal diperoieh berdasarkan teknik lot size yang terpilih, yaitu teknik Lot For Lot (LFL). Metode Material Requirements Planning (MRP) yang diusulkan untuk diterapkan dalam perusahaan masih mengandung kelemahan mengingat metode tersebut dapat digunakan jika asumsi sumber daya man, machine, material dalam perusahaan berjalan lancar. Kendala kendala yang dapat menjangkiti ketiga elemen tersebut sehingga proses produksi tidak dapat berjalan normai tidak diperhitungkan. Sehingga untuk penulisan mendatang dapat diusulkan metode perbaikan manajemen material lain yang teiah memperhitungkan kendala-kendala tersebut diatas.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi tentang pengadministrasian yayasan dengan memperjelas ketentuan-ketentuan dan memaksimalkan mekanisme mengenai penyesuaiaan anggaran dasar dari yayasan yang masih terdapat berbagai penafsiran dan melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Dalam mewujudkan ketertiban hukum dan lebih menjamin kepastian serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian anggaran dasar suatu yayasan sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan yang sesuai dengan tujuan, Pemerintah membuat Undang-Undang Yayasan hingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Permenkumham 2 Tahun 2016 . Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu dilakukan suatu penelitian mengenai penyesuaian anggaran dasar yayasan yang sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana penulis memberikan gambaran suatu keadaan berdasarkan analisa dengan penelitian berjenis normatif. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tesis ini, dapat diambil simpulan terdapat empat status yayasan di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa akibat hukum yang dapat terjadi apabila tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Kemudian terdapat kewenangan lain notaris sebagai pemohon yang diberikan kuasa dalam Permenkumham 2 Tahun 2016. Dengan demikian penulis menyarankan untuk membuat ketentuan berbeda yang berlaku bagi masing-masing status yayasan agar lebih spesifik dan diperlukan sosialisasi yang diberikan khusus bagi notaris agar dapat lebih informatif dan dapat memberikan solusi terhadap keberagaman status yayasan tersebut. Kata Kunci: Anggaran Dasar; Notaris; Yayasan.

---

ABSTRACT
This paper describes about government attempts to provide legal policies that would accomodate administration process attributed to a foundation by analyzing all policies as well as optimizing adjustment to foundation rsquo s general statute mechanism that might be misunderstood and breach of the applied time limit, therefore contributable to uncertainty of law as well as breaching attempts to law. In order to provide obedient of law and also ensure certainty of law as well as provide knowledge to society about the importance of adjustement of foundations rsquo s general statute so that functions of foundation would be in line with its goals, the Governement creating Foundation Legal Policy and Rules of Ministry of Law and Human Right No. 2 year of 2016 Permenkumham 2 Tahun 2016 . In respect of rules mechanism, legal policy should be cleared horizontally and vertically. Therefore, research of adjustment of foundation general statute that in line with its legal policy should be conducted. This research a descriptive analytical research that reveal the description of a phenomenon using perspective of normative reasearch analysis. The findings of this reseach reveals that there are four kinds of Foundations in Indonesia as analyzed using consequences of foundation general statute adjustment applied to the foundations. Furthermore, there are another notary policies as the party who inquires and been granted authorization as per Permenkumham 2 Tahun 2016. Therefore, it is advised that different legal policies should be created to each kind of foundation as separated by its different general statute applications. It is also advised to do socialization particularly to notary so that solutions for each different kind of foundation could be delivered.